Lumajang (Onenewsjatim) – Video perselisihan antara warga dan pemilik peternakan ayam potong di Dusun Curahjeru, Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi perbincangan di media sosial.
Persoalan tersebut dipicu oleh banyaknya lalat dari kandang ternak yang dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Dalam video berdurasi 4 menit 50 detik yang diunggah akun Facebook @Bung Ayiph pada Senin (9/11/2026), terlihat sejumlah warga mendatangi pemilik kandang untuk menyampaikan protes.
Ketegangan sempat terjadi ketika warga menyampaikan keluhan terkait penyebaran lalat yang telah masuk ke kawasan permukiman.
Camat Sumbersuko Luluk Azizah membenarkan adanya ketegangan saat pemerintah memfasilitasi pertemuan antara warga dan pemilik usaha peternakan.
Menurutnya, kejadian tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan lalat.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, warga membawa sejumlah perangkap lem lalat sebagai bukti gangguan yang mereka alami.
"Jadi, kemarin itu memang puncak kemarahan karena terlalu banyak lalat. Itu banyak sekali sampai warga kemarin membawa bekas-bekas lem lalat," kata Luluk di Lumajang, Selasa (10/11/2026).
Meski sempat berlangsung tegang, persoalan tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah kecamatan dan pihak terkait.
Luluk menjelaskan, pemilik peternakan telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kandang. Kesepakatan itu harus dipenuhi dalam waktu 30 hari.
Salah satu poin utama kesepakatan adalah mengubah konstruksi kandang yang sebelumnya menggunakan model koloni atau rak menjadi sistem postal.
Selain itu, kapasitas populasi ayam juga harus disesuaikan dengan ketentuan perizinan. Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut.
"Sudah ada komitmen-komitmen yang harus dilakukan oleh pemilik kandang," ujarnya.
Luluk menegaskan, apabila perbaikan telah dilakukan tetapi keberadaan lalat dan pencemaran lingkungan masih menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
"Kalau misalnya dengan konstruksi yang baru itu sudah diganti tetapi masih menimbulkan keresahan warga dan masih ada polusi, ya nanti akan dilakukan pencabutan izinnya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Endra Noviyanto, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial maupun laporan langsung ke kantor DKPP.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya bersama instansi terkait, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa Grati melakukan pengecekan langsung ke lokasi peternakan.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah kondisi kandang yang perlu dibenahi. Salah satunya berkaitan dengan sistem konstruksi dan pengelolaan kandang yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan teknis.
Endra menyebut, meningkatnya jumlah lalat juga berkaitan dengan aktivitas panen ayam. Saat petugas melakukan pengecekan, salah satu dari tiga unit kandang diketahui sedang memasuki masa panen.
Proses panen yang berlangsung selama beberapa hari mengharuskan pintu kandang terbuka. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lalat keluar dan menyebar ke lingkungan sekitar.
"Ketika panen, otomatis pintu kandang terbuka sehingga lalat banyak yang keluar. Hal itu juga sudah diakui oleh pelaku usaha," jelas Endra.
Selain persoalan aktivitas panen, pemilik usaha juga mengakui adanya kekurangan dalam konstruksi bangunan kandang. Model kandang rak yang selama ini digunakan dinilai perlu diganti dengan sistem yang lebih sesuai.
Dalam kesepakatan mediasi, pemilik peternakan bersedia membongkar konstruksi lama dan membangun kembali kandang menggunakan sistem postal setelah proses panen selesai.
Menurut Endra, perubahan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya lalat karena kotoran ayam akan lebih mudah dikelola dan terserap pada alas kandang.
"Pemilik usaha sudah membuat surat pernyataan untuk membongkar kandang dan mengubah sistem rak menjadi sistem postal. Harapannya, perubahan ini bisa meminimalkan polusi dan mencegah perkembangbiakan lalat," terangnya.
Endra menambahkan, pemilik usaha diberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan pembenahan setelah masa panen. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pemilik peternakan bersama para saksi.
DKPP juga telah memberikan surat peringatan kedua kepada pemilik usaha. Peringatan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut pemerintah atas pengaduan masyarakat yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
Endra menegaskan, apabila setelah pembenahan persoalan lalat masih kembali terjadi dan pemilik usaha tidak mampu menjaga kebersihan lingkungan kandang, pihaknya akan menindaklanjuti komitmen dalam surat pernyataan tersebut.
"Di dalam surat pernyataan sudah tertulis bahwa yang bersangkutan bersedia menutup usahanya dan izinnya dicabut apabila permasalahan ini masih terulang," pungkasnya. (Mam)
Komentar
Tinggalkan Komentar