Komsos Babinsa Pagowan Jadi Jembatan Aspirasi Warga Demi Wilayah Kondusif

Lumajang, (Onenewsjatim) - Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dan menjaga kondusifitas wilayah binaan, Babinsa Pagowan Koramil 0821-17/Pasrujambe Serda Samsul Husen melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dialogis bersama Ketua RT di Dusun Pagowan RT 009 RW 002 Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan Komsos tersebut berlangsung penuh keakraban bersama Ketua RT 009 RW 002, Ibu Sutatik, sebagai bagian dari rutinitas Babinsa dalam membangun komunikasi yang baik dengan perangkat kewilayahan dan masyarakat.

Saat dikonfirmasi Serda Samsul Husen menyampaikan bahwa Komsos merupakan sarana penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan situasi di lingkungan masyarakat, sekaligus sebagai wadah untuk menyerap aspirasi maupun permasalahan yang ada di wilayah binaan.

“Komsos ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara Babinsa dengan tokoh masyarakat maupun perangkat RT, sehingga segala persoalan yang muncul dapat diketahui sejak dini dan dicari solusi bersama,” ujar dia.

Dirinya juga mengajak Ketua RT agar terus mendorong warganya untuk menjaga kerukunan, saling membantu antar tetangga, serta tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, terutama menjelang berbagai agenda kegiatan masyarakat.

Sementara itu, Ketua RT 009 RW 002, Ibu Sutatik, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Babinsa yang rutin hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran Babinsa menjadi motivasi bagi warga untuk lebih aktif menjaga keamanan serta memperkuat kebersamaan.

“Kami sangat berterima kasih karena Babinsa selalu hadir dan mau berdialog langsung dengan kami. Dengan komunikasi seperti ini, warga merasa lebih diperhatikan dan semakin semangat menjaga lingkungan agar tetap aman dan rukun,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Komsos dialogis tersebut, diharapkan hubungan harmonis antara Babinsa dan masyarakat semakin kuat, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan di wilayah binaan. (Pendim0821)

Semangat Gotong Royong, Babinsa Sumbersari Dampingi Petani Bersihkan Irigasi

Lumajang, (Onenewsjatim) – Wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kelancaran pengairan pertanian terus dilakukan. Babinsa Sumbersari Koramil 0821-16/Rowokangkung, Koptu Heru Suprayitno, melaksanakan pendampingan kegiatan kerja bakti pembersihan saluran irigasi bersama Kelompok Tani (Poktan) Tani Makmur di Dusun Bayur, Desa Sumbersari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan dengan membersihkan rumput liar, lumpur, serta sampah yang menyumbat aliran air di sepanjang saluran irigasi. Pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh anggota kelompok tani dengan semangat kebersamaan, guna memastikan aliran air dapat mengalir lancar menuju area persawahan.

Dalam kesempatan itu, Koptu Heru Suprayitno mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI melalui Babinsa dalam membantu masyarakat, khususnya petani, agar dapat memaksimalkan hasil pertanian melalui pengairan yang baik.

“Kegiatan kerja bakti ini bertujuan untuk menciptakan kebersihan irigasi, sehingga aliran air tetap lancar dan tidak terhambat. Selain itu, kegiatan seperti ini juga mempererat tali silaturahmi antar anggota kelompok tani dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurutnya, saluran irigasi memiliki peran penting bagi pertanian, terutama dalam mendukung kebutuhan air untuk tanaman. Apabila saluran tersumbat, maka dapat menghambat distribusi air dan berdampak pada produktivitas pertanian.

Sementara itu, Ketua Poktan Tani Makmur, Paijan, menyampaikan bahwa selain menjaga kebersihan saluran air, kerja bakti tersebut juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan antar petani serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

“Kerja bakti ini sangat penting untuk menjaga kelancaran irigasi dan sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan irigasi yang bersih dan terawat, diharapkan proses pengairan sawah dapat berjalan maksimal sehingga mendukung keberhasilan pertanian di wilayah Desa Sumbersari,"pungkasnya.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong, mencerminkan sinergi positif antara Babinsa dan masyarakat dalam membangun desa yang bersih, sehat, serta produktif. (Pendim0821)

Dugaan Penimbunan LPG 3 Kg, Polisi Periksa Tiga Saksi di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dugaan penimbunan gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Lumajang mulai diusut aparat kepolisian. Polres Lumajang telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus yang diduga menjadi penyebab kelangkaan gas bersubsidi tersebut di pasaran.

Wakapolres Lumajang, Kompol Suwarno, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan akan dikembangkan lebih lanjut.

“Saat ini ada tiga orang yang sudah diperiksa, nanti kita kembangkan lebih lanjut,” ujar Suwarno.

Ia menjelaskan, ketiga saksi yang dimintai keterangan masih berstatus sebagai pemilik. Namun, pihaknya belum merinci apakah mereka berasal dari pangkalan atau agen distributor LPG.

“Ketiga orang yang diperiksa masih pemilik. Nanti kami sampaikan untuk identitasnya,” tegasnya.

Menurut Suwarno, penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan temuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rapat koordinasi terkait kelangkaan LPG subsidi beberapa waktu lalu.

“Kita tindak lanjuti bersama terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Upaya-upaya masih dalam proses penyelidikan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita akan tindak tegas. Kami akan mengawal keputusan pemerintah ini, menangani kelangkaan ini tanpa toleransi sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penimbunan LPG subsidi yang merugikan masyarakat kecil.

Ia menduga, sebagian LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram yang beredar di pasaran berasal dari praktik pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram oleh oknum agen maupun pangkalan.

“Pengisian gas 12 kilogram itu adalah hasil dari pemindahan gas dari tabung melon oleh beberapa agen dan pangkalan,” ujarnya.

Bupati menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memperparah kelangkaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.(imam)

Bunda Indah Tutup Pangkalan LPG, Stok Capai 1.000 Tabung Picu Kelangkaan

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, bersama jajaran Pertamina Patra Niaga resmi menutup operasional salah satu pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Sabtu (11/4/2026).

Penutupan dilakukan setelah tim gabungan menemukan sekitar 1.000 tabung LPG bersubsidi di pangkalan tersebut, jauh melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang.

“Hari ini secara resmi kami bersama Pertamina melakukan pemutusan hubungan usaha terhadap pangkalan di Desa Jarit. Bukti PHU juga sudah ditempel di lokasi,” tegas Bunda Indah.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, setiap pangkalan hanya diperbolehkan memiliki sekitar 100 tabung untuk distribusi dan 100 tabung untuk stok. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jumlah yang ditemukan mencapai sepuluh kali lipat dari batas tersebut.

“Seharusnya maksimal 100 tabung untuk distribusi dan 100 untuk stok. Tapi ketika tim kami datang, jumlahnya hampir seribu. Ini jelas pelanggaran serius,” ujarnya.

Menurut Bunda Indah, langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Forkopimda, agen, dan pangkalan LPG beberapa hari sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menerima banyak aduan masyarakat terkait kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram.

Ia mengungkapkan, harga LPG bersubsidi di lapangan bahkan mencapai Rp24 ribu hingga Rp35 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp18 ribu.

“Ini sudah sangat di luar nalar. LPG 3 kilo ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Kalau harganya melambung seperti ini, jelas sangat memberatkan,” katanya.

Bunda Indah juga menyoroti adanya praktik ilegal berupa pemindahan isi LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram yang dilakukan oleh oknum agen maupun pangkalan. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat dan memperparah kelangkaan.

“Pengisian gas 12 kilo dari tabung subsidi harus dihentikan mulai hari ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Kapolres untuk diusut tuntas. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merugikan masyarakat.

“Siapa pun yang menyakiti hati rakyat, saya tidak akan segan berada di garda terdepan untuk menindak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah meminta Pertamina untuk segera membuka peluang pendirian pangkalan baru guna mengantisipasi dampak penutupan terhadap distribusi LPG di masyarakat.

“Kalau penutupan ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi warga, saya minta Pertamina segera memproses izin pangkalan baru. Jika perlu surat dari bupati, saya siap keluarkan,” katanya.

Ia juga kembali menegaskan bahwa HET LPG 3 kilogram tetap Rp18 ribu di tingkat pangkalan, dan distribusi harus tepat sasaran.

“Pangkalan adalah ujung distribusi langsung ke masyarakat. Jangan disalahgunakan. Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat kecil,” pungkasnya.

Pastikan Menu Bergizi Aman, Babinsa Tukum Pendampingan Pemantauan MBG di SPPG

Lumajang, (Onenewsjatim) - Babinsa Tukum Koramil 0821-15/Tekung Serda Haeruddin melaksanakan kegiatan pendampingan sekaligus pemantauan proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Perumahan Tukum Indah Blok Y No 21, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI AD melalui peran Babinsa dalam mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai prosedur dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pemantauan tersebut, Babinsa turut memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan dilaksanakan dengan standar kebersihan dan keamanan yang ketat.

Serda Haeruddin menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan lancar mulai dari proses persiapan bahan, pengolahan di dapur, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Kami melaksanakan pemantauan secara langsung di lapangan untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan, terutama dari sisi kebersihan, kualitas bahan, serta ketepatan distribusinya,” ujar Serda Haeruddin.

Sementara itu, Kepala SPPG Perumahan Tukum Indah, Venny Maqiyah, menjelaskan bahwa pemantauan dapur MBG dilakukan secara ketat melalui sistem digital dan fisik guna menjamin kualitas serta keamanan makanan yang disiapkan.

“Pemantauan dilakukan melalui sistem digital untuk mendata dan mengontrol proses produksi, sedangkan pemantauan fisik dilakukan langsung di dapur agar seluruh aktivitas dapat dipastikan berjalan sesuai standar. Kami juga memastikan higienitas makanan mulai dari bahan mentah, proses memasak, hingga pengemasan,” terang Venny.

Ia menambahkan, langkah pengawasan tersebut juga bertujuan agar distribusi makanan benar-benar tepat sasaran dan diterima dalam kondisi layak konsumsi oleh penerima manfaat.

Dengan adanya pendampingan dari Babinsa, diharapkan program MBG dapat terus berjalan secara optimal, memberikan asupan gizi yang baik, serta mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di wilayah Kecamatan Tekung. (Pendim0821)

Sinergi Babinsa, Bidan dan PKK, Mutu Kesehatan Desa Oro Oro Ombo Ditingkatkan

Lumajang, (Onenewsjatim)– Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor di wilayah pedesaan. Babinsa Oro Oro Ombo Koramil 0821-14/Pronojiwo, Serda Yayat Sugiat, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) peningkatan mutu kesehatan balita dan ibu hamil bersama bidan Polindes serta kader PKK yang digelar di rumah Kepala Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).

Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang balita serta memastikan kesehatan ibu hamil tetap terpantau secara rutin. 

Serda Yayat Sugiat menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk dukungan Babinsa terhadap program pemerintah desa dalam bidang kesehatan, sekaligus memastikan kegiatan berjalan dengan baik melalui kerja sama semua pihak.

“Kesehatan balita dan ibu hamil merupakan prioritas penting. Babinsa siap mendukung kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk Posyandu dan pendampingan di lapangan agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar dia.

Sementara itu, Bidan Polindes Oro Oro Ombo, Ari Peristiwana, Amd.Keb, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, mulai dari pendataan ibu hamil, pemantauan gizi balita, hingga penguatan peran kader dalam mengajak masyarakat aktif mengikuti Posyandu.

“Kami terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan memperkuat koordinasi bersama kader PKK dan pemerintah desa. Peran kader sangat penting untuk mengingatkan warga agar rutin memeriksakan kesehatan balita maupun ibu hamil,” jelasnya.

Kepala Desa Oro Oro Ombo, Suwarno, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa yang selalu mendukung kegiatan masyarakat. Ia berharap kerja sama yang solid antara bidan, kader, dan aparat kewilayahan dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan keluarga.

“Sinergi ini menjadi kekuatan dalam menjaga kesehatan masyarakat desa. Kami berharap pelayanan kesehatan semakin baik dan angka kesehatan balita serta ibu hamil di Desa Oro Oro Ombo terus meningkat,” ungkapnya.

Dengan adanya rakor tersebut, diharapkan seluruh unsur terkait dapat terus berkolaborasi dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemantauan kesehatan balita dan ibu hamil secara berkelanjutan. (Pendim0821)

Pemkab Lumajang Terapkan WFH bagi ASN, Sejumlah Dinas Tetap Beroperasi Normal

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah dinas yang tetap menjalankan aktivitas kerja dari kantor meskipun kebijakan WFH diberlakukan.

“Dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap masuk seperti biasa, tidak bisa menerapkan WFH secara penuh,” ujarnya.

Adapun dinas yang tidak menerapkan WFH secara penuh antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian.

Meski demikian, tidak semua unit dalam dinas tersebut sepenuhnya bekerja dari kantor. Beberapa bagian masih dapat menerapkan WFH secara terbatas, seperti di Dinas Pertanian yang hanya memberlakukan WFH bagi bagian administrasi.

“Untuk unit pelayanan teknis seperti rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan tetap masuk seperti biasa karena menyangkut layanan langsung,” jelas Mustaqim.

Ia menambahkan, penerapan WFH di masing-masing OPD disesuaikan dengan kebijakan kepala dinas masing-masing. Sistem kerja juga dilakukan secara bergantian untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Selama menjalankan WFH, ASN tetap diwajibkan melakukan absensi melalui aplikasi SIPERLU. Selain itu, mereka juga harus melaporkan hasil pekerjaan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Selama WFH, surat keterangan perubahan absensi tidak berlaku. Semua tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.