Waspada Krisis Air Bersih, BPBD Petakan 7 Kecamatan di Lumajang Rawan Kekeringan

Lumajang, (Onenewsjatim) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mulai memetakan wilayah rawan kekeringan menyusul ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino pada 2026. Sedikitnya ada tujuh kecamatan yang diperkirakan mengalami krisis air bersih.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, Yudhi, mengatakan wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan meliputi Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Senduro, Padang, dan Tempeh.

Menurutnya, sejumlah kawasan tersebut juga mengalami persoalan serupa pada musim kemarau tahun sebelumnya.

“Wilayah utara seperti Klakah, Ranuyoso, dan Kedungjajang hampir setiap musim kemarau mengalami krisis air bersih. Untuk Kecamatan Padang, titik rawannya ada di Desa Kedawung dan Bondang,” kata Yudhi, Senin (4/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi kekeringan mulai terasa sejak April 2026. Sementara puncak musim kering diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang.

Selain berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kondisi cuaca ekstrem tahun ini juga disebut berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan perbukitan dan hutan di Lumajang.

“BMKG memprediksi kemarau tahun ini cukup panjang. Selain kekeringan, potensi kebakaran hutan juga harus diwaspadai,” ujarnya.

Yudhi menyebut salah satu wilayah yang diperkirakan mengalami dampak paling parah berada di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso. Pasalnya, daerah tersebut minim sumber mata air sehingga warga kerap mengambil pasokan air dari wilayah perbatasan Kabupaten Probolinggo.

“Di Jenggrong itu memang tidak ada sumber air memadai. Selama ini warga memanfaatkan aliran mata air dari arah perbatasan Probolinggo,” jelasnya.

Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Lumajang telah melakukan pendataan desa rawan kekeringan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi, termasuk skema distribusi bantuan air bersih.

BPBD juga berencana menggandeng Perumdam atau PDAM untuk membantu penyaluran air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus mencari sumber mata air alternatif yang lebih dekat dengan lokasi warga.

Menurut Yudhi, keterbatasan armada tangki air menjadi tantangan utama dalam proses distribusi bantuan saat musim kemarau berlangsung.

“Satu kendaraan tangki dalam sehari rata-rata hanya mampu melakukan sekitar enam kali pengiriman. Karena itu kami harus memetakan titik distribusi seefektif mungkin agar jangkauan pelayanan bisa lebih luas,” pungkasnya.

Simulasi Tsunami Lumajang: Warga Pesisir Dilatih Selamatkan Diri dalam 20 Menit

Lumajang (Onenewsjatim) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Pantai Bulu, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, pada 25–26 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh setiap 26 April.

Simulasi tersebut melibatkan sekitar 300 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. 

Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir selatan Jawa Timur.

Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, menegaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Budaya sadar bencana semestinya melekat menjadi gaya hidup masyarakat. Ilmu mengenai evakuasi mandiri ini bisa ditularkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dalam skenario simulasi, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 9,1 yang berpusat di laut selatan Jawa Timur. Selang 26 menit kemudian, peringatan potensi tsunami disampaikan kepada perangkat desa berdasarkan informasi dari BMKG. Warga kemudian diarahkan menuju zona aman atau blue zone di kaki Gunung Kursi melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan.

Andhika menjelaskan, simulasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami teori kebencanaan, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dan tepat saat kondisi darurat.

“Waktu kritis untuk menyelamatkan diri hanya sekitar 20 menit. Oleh karena itu, kemampuan evakuasi mandiri menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Konsulat-Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah daerah.

“Kegiatan multipihak seperti ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam merespons situasi darurat. Inisiatif seperti buddy system atau penunjukan penanggung jawab di setiap lingkungan juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat evakuasi,” ungkap Christine.

Simulasi ini merupakan bagian dari program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia melalui Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana). 

Selain itu, kegiatan juga melibatkan berbagai unsur seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Tim Reaksi Cepat BPBD, tenaga kesehatan, hingga Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana.

Desa Tegalrejo sendiri termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap tsunami karena posisinya yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di selatan Jawa. 

Berdasarkan pemodelan, wilayah ini berpotensi mengalami guncangan hingga 6 MMI dan gelombang tsunami setinggi 15 meter dengan jangkauan hingga 3 kilometer dari garis pantai.

Melalui simulasi ini, BPBD Jatim berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah, dan relawan, serta terciptanya sistem evakuasi yang terintegrasi hingga tingkat dusun.

“Kegiatan ini bukan sekadar latihan, tetapi upaya nyata membangun masyarakat yang tangguh, siap, dan mampu menyelamatkan diri saat bencana terjadi,” pungkas Andhika.

Dengan adanya simulasi berkelanjutan di berbagai titik rawan, diharapkan masyarakat pesisir Jawa Timur semakin siap menghadapi ancaman bencana, sehingga risiko korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin.

ETLE Lumajang Kembali Aktif, 1.000 Pelanggaran Terekam dalam Tiga Bulan

Lumajang, (Onenewsjatim)– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang kembali mengoptimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat sekitar 1.000  pelanggaran berhasil ditindak melalui sistem tilang elektronik tersebut.

KBO (Kaur Bin Ops) Satlantas Polres Lumajang, Ipda Eko Budi Laksono, mengungkapkan bahwa pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Mayoritas pelanggar berasal dari kalangan usia muda.

“Rata-rata pelanggar berusia antara 16 hingga 24 tahun, didominasi pengendara roda dua yang tidak memakai helm. Selain itu, ada juga pelanggar usia 24 sampai 36 tahun yang turut tercapture kamera ETLE,” ujarnya.

Saat ini, terdapat dua titik kamera ETLE yang aktif di wilayah Lumajang, yakni di kawasan lampu merah KTL 1 Kecamatan Sukodono dan di depan perempatan SMP Negeri 1 Sukodono. Selain itu, Satlantas juga mengoperasikan satu unit ETLE mobile menggunakan kendaraan patroli.

Eko menjelaskan, pengaktifan kembali ETLE dilakukan setelah sebelumnya sempat tidak beroperasi karena proses perawatan (maintenance). Kini, sistem tersebut kembali difungsikan sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum lalu lintas.

“Tujuan utama ETLE adalah mengurangi kontak fisik antara polisi dan masyarakat, sehingga meminimalisir potensi persepsi negatif, seperti anggapan adanya praktik pembayaran di tempat. Dengan ETLE, semua berbasis teknologi dan transparan,” tegasnya.

Ia menambahkan, ETLE merupakan inovasi dari Korlantas Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung tugas kepolisian lainnya. Data yang terekam tidak hanya digunakan untuk penindakan pelanggaran, tetapi juga dapat membantu proses penyelidikan kasus.

“Misalnya kendaraan dengan nomor ganda atau tidak sesuai spesifikasi teknis bisa terdeteksi. Bahkan, dengan teknologi yang ada, identitas pengendara juga dapat dikenali, sehingga membantu Satreskrim dalam pengungkapan kasus,” jelasnya.

Adapun jenis pelanggaran yang paling sering tertangkap kamera ETLE meliputi tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai aturan.

Terkait mekanisme penindakan, Eko menerangkan bahwa pelanggar yang terekam kamera akan dikirimkan surat konfirmasi ke alamat sesuai data TNKB. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi kendala seperti alamat tidak sesuai atau kendaraan sudah berpindah tangan.

“Beberapa kasus memang ditemukan ketidaksesuaian data, seperti nama sama tapi alamat berbeda atau kendaraan sudah dijual. Namun semua tetap mengacu pada data resmi TNKB,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya berharap jumlah titik ETLE di Lumajang dapat terus ditambah guna meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas serta menciptakan rasa aman di masyarakat.

“Semakin banyak titik ETLE, dampaknya akan semakin baik untuk keamanan dan ketertiban. Ini juga bagian dari upaya antisipasi gangguan kamtibmas,” katanya.

Eko juga mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan helm. Menurutnya, kesadaran memakai helm harus didasari kebutuhan keselamatan, bukan sekadar menghindari sanksi.

“Menggunakan helm bukan karena takut polisi, tapi karena itu kebutuhan. Helm sangat penting untuk melindungi kepala dan mengurangi fatalitas saat kecelakaan,” pungkasnya. (Imam)

Tergiur Berangkat Lebih Cepat, Pasutri di Lumajang Kehilangan Rp81 Juta

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sepasang suami istri asal Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, menjadi korban penipuan dengan modus percepatan keberangkatan ibadah haji. 

Korban mengalami kerugian hingga Rp81 juta setelah percaya pada pelaku yang mengaku sebagai staf Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Lumajang.

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Lumajang.

Kepala Kantor Kemenhaj Lumajang, Umar Hasan, membenarkan adanya aduan dari warga yang mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan instansinya.

“Beberapa hari lalu ada dua orang datang mengadu ke kami karena merasa tertipu. Pelaku mengaku sebagai staf Kemenhaj dan meminta sejumlah uang untuk percepatan keberangkatan haji,” ujar Umar Hasan saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).

Korban diketahui bernama Suminten dan suaminya, Suhari, warga Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe. 

Keduanya telah terdaftar sebagai calon jemaah haji (CJH) tahun 2016, dengan estimasi keberangkatan pada tahun 2038.

Namun, korban tergiur tawaran pelaku yang menjanjikan percepatan keberangkatan menjadi tahun 2027 atau lebih cepat sekitar 11 tahun dari jadwal semula.

Dalam aksinya, pelaku meminta uang secara bertahap dengan total mencapai Rp81 juta. Pembayaran dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp11 juta, Rp45 juta, dan Rp25 juta.

“Korban bahkan menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran. Dalam kuitansi tersebut tertulis bahwa uang diterima untuk biaya percepatan keberangkatan haji dari tahun 2038 menjadi 2027,” jelas Hasan.

Meski demikian, pihak Kemenhaj memastikan bahwa praktik percepatan keberangkatan haji di luar mekanisme resmi tidak pernah ada. 

Seluruh proses keberangkatan calon jemaah haji, kata Hasan, dilakukan berdasarkan nomor porsi dan sistem antrean nasional yang transparan.

“Tidak ada istilah percepatan seperti itu. Semua sudah ada mekanismenya dan berdasarkan antrean. Kalau ada yang menawarkan percepatan dengan imbalan uang, itu sudah pasti penipuan,” tegasnya.

Hasan menambahkan, korban sempat meminta bantuan kepada pihak Kemenhaj untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, pihaknya menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana penipuan yang harus diproses melalui jalur hukum.

“Kami sarankan agar korban segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian agar pelaku bisa ditindak. Jangan sampai ada korban lainnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihak Kemenhaj Lumajang belum menerima informasi lanjutan apakah korban telah melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum.

Umar Hasan juga mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji, untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi resmi.

“Kami mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan iming-iming percepatan haji. Semua proses resmi dilakukan sesuai prosedur dan tidak bisa dipercepat dengan cara apa pun,” pungkasnya.

380 Visa Ditolak Sistem Saudi, Jemaah Haji Lumajang Tetap Berangkat

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 380 visa jemaah haji asal sempat ditolak oleh sistem milik . Namun, seluruh kendala tersebut kini hampir sepenuhnya terselesaikan.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, , mengungkapkan bahwa penolakan visa terjadi pada bulan sebelumnya dan telah ditangani oleh pihaknya.

“Bulan kemarin itu ada sekitar 380 jemaah asal Lumajang yang visanya tertolak di Saudi Arabia. Tapi sudah kami selesaikan, sudah kami urus,” ujar Hasan, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, penolakan visa umumnya disebabkan oleh masalah administratif, seperti foto biodata yang buram sehingga tidak terbaca oleh sistem, hingga ketidaksesuaian nama pada dokumen resmi.

“Ada juga nama yang tidak sama antara KTP dan KK,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan perbaikan dokumen dengan melengkapi surat keterangan dari pemerintah desa maupun kecamatan. Hasilnya, hampir seluruh visa jemaah telah dinyatakan clear.

“Hanya satu orang jemaah yang visanya masih terkendala. Tapi insyaallah segera selesai,” tambahnya.

Hasan menegaskan bahwa proses verifikasi dokumen oleh pemerintah Arab Saudi memang sangat ketat. Hal ini menyebabkan dokumen yang sah di Indonesia belum tentu langsung diterima di negara tujuan.

“Yang jelas, untuk visa dan manifes insyaallah sudah selesai 100 persen,” tegasnya.

Saat ini, para jemaah tinggal menunggu pembagian kartu nusuk dari embarkasi haji di . Kartu tersebut menjadi dokumen wajib untuk mengakses berbagai layanan selama ibadah haji.

Menurut Hasan, pada tahun-tahun sebelumnya distribusi kartu nusuk kerap mengalami kendala karena dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga banyak jemaah tidak mendapatkannya tepat waktu.

“Dampaknya, jemaah tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, bahkan untuk salat lima waktu,” ungkapnya.

1.256 Jemaah Lumajang Dipastikan Berangkat

Di sisi lain, sebanyak 1.256 jemaah haji asal Lumajang dipastikan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah memanas.

Hasan memastikan, pemerintah Arab Saudi telah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Melalui Duta Besar Arab Saudi di Indonesia menjamin keselamatan jemaah haji Indonesia,” katanya.

Para jemaah akan diberangkatkan dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 98, 99, 100, dan 101. Khusus kloter 98 merupakan gabungan dengan jemaah dari Jember, dengan total 236 jemaah dari Lumajang.

Dari sisi kesehatan, Hasan menyebut seluruh jemaah dinyatakan layak terbang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan.

"Untuk jemaah lansia atau yang memiliki penyakit tertentu jumlahnya tidak terlalu banyak dan tetap akan mendapat pendampingan,” jelasnya.

Terkait teknis perjalanan, Hasan mengaku belum mengetahui secara pasti rute penerbangan yang akan digunakan, termasuk kemungkinan jalur alternatif untuk menghindari wilayah konflik.

Namun demikian, ia menyebut pihak maskapai sempat mengeluhkan kenaikan harga avtur yang berpotensi memengaruhi operasional penerbangan.

“Yang jadi perhatian saat ini justru kenaikan harga avtur dari pihak maskapai,” pungkasnya.(Imam)

LPG Non-Subsidi Langkah, Pengusaha Kuliner Lumajang Terpaksa Cari ke Probolinggo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kelangkaan gas elpiji non-subsidi mulai dirasakan para pelaku usaha di Kabupaten Lumajang dalam sepekan terakhir. 

Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha rumah makan dan restoran harus berupaya ekstra untuk mendapatkan pasokan gas demi menjaga operasional usaha mereka.

Owner Warung Apung Pondok Asri Lumajang, Rohim, mengaku kesulitan mendapatkan LPG non-subsidi di wilayah Lumajang. Bahkan, ia terpaksa mencari hingga ke luar daerah.

“Saya membeli gas elpiji non-subsidi di Probolinggo dengan harga selisih sekitar Rp10 ribu, karena di sini tidak ada,” ujarnya.

Meski demikian, Rohim menyebut kelangkaan tersebut belum terlalu berdampak signifikan terhadap operasional usahanya karena baru berlangsung sekitar satu minggu. Ia juga menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait harga.

“Kami mengikuti pemerintah, kalau harganya dinaikkan ya kami juga menyesuaikan,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Arif, salah satu manajer restoran di Lumajang. Ia mengaku harus berkeliling untuk mencari LPG non-subsidi lantaran sejumlah tempat langganannya kehabisan stok.

“Katanya tidak boleh pakai yang 3 kilogram, tapi mau beli yang 12 kilogram justru sulit didapat,” ungkapnya.

Arif juga menyebut sempat menemukan penjual LPG non-subsidi, namun stok tersebut sudah lebih dulu dipesan pihak lain.

Sementara itu, Sekretaris DPC Hiswana Migas Besuki, Joko Cahyono, menyampaikan pihaknya telah mengusulkan penambahan alokasi LPG non-subsidi ke Pertamina untuk wilayah Lumajang.

“Penambahan pasokan sudah mulai lancar. Hal itu bisa dikonfirmasi kepada agen yang telah melakukan revisi pengambilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini distribusi mulai membaik dan pengajuan dari agen sudah tidak mengalami revisi, sehingga pasokan diharapkan kembali normal.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Muhammad Ridha, menyatakan bahwa tambahan pasokan LPG non-subsidi sedang dalam proses distribusi menuju Lumajang.

“Untuk kondisi saat ini sudah ada penambahan kuota dan sedang dalam perjalanan ke Lumajang. Pelaku usaha yang kami datangi hari ini juga sudah mulai tersedia stoknya,” ujarnya.

Sidak LPG 3 Kg di Lumajang, Pemkab Temukan Restoran dan Kafe Masih Gunakan Gas Subsidi

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) menggelar inspeksi mendadak (sidak) penggunaan LPG 3 kilogram di sejumlah rumah makan, kafe, dan hotel, Selasa (22/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Pertamina, Hiswana Migas, Satpol PP, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Polres Lumajang. Sidak dilakukan untuk memastikan LPG subsidi digunakan sesuai peruntukannya, yakni bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

Dalam sidak tersebut, petugas masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang menggunakan LPG 3 Kg. Di Rumah Makan Mak Rumpit Jalan Panjaitan, petugas menemukan 15 tabung LPG subsidi. 

Temuan serupa juga didapati di Cafe Terracota sebanyak 5 tabung, Mak Rumpit Jalan Ghozali 15 tabung, Warung Makan Pondok Asri Sukodono 7 tabung, serta Cafe Alka sebanyak 6 tabung.

Seluruh tabung LPG 3 Kg yang ditemukan langsung ditukar dengan LPG non-subsidi melalui mekanisme trade-in di lokasi.

Kepala Diskopindag Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, S.Sos., M.Si, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah pengawasan sekaligus pembinaan kepada pelaku usaha.

“Kami melakukan pengawasan, pembinaan, sekaligus trade-in. Sebelumnya pada tanggal 17 kami sudah melakukan sidak terhadap pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe, dan masih ditemukan penggunaan LPG 3 kilogram,” kata Ridha di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, pemerintah memfasilitasi proses penukaran tabung LPG subsidi ke non-subsidi dengan skema tertentu.

“Untuk dua tabung 3 kg kosong bisa ditukar dengan satu tabung 5,5 kg dengan biaya Rp110 ribu. Sedangkan untuk tabung 12 kg, tiga tabung 3 kg bisa ditukar dengan biaya Rp340 ribu,” ujarnya.

Ridha juga memastikan ketersediaan stok LPG non-subsidi selama pelaksanaan sidak dan trade-in berlangsung.

“Dari informasi Pertamina, saat ini ada penambahan pasokan yang sedang menuju Lumajang. Untuk pelaku usaha yang kami datangi hari ini, kami pastikan stok tersedia,” katanya.

Ia menegaskan, apabila ke depan masih ditemukan pelaku usaha menggunakan LPG subsidi, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini sesuai arahan Bupati. Jika masih ditemukan menggunakan LPG 3 kg saat proses trade-in berlangsung, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegasnya.

Di sisi lain, kebijakan tersebut diakui cukup memberatkan sebagian pelaku usaha. Owner Mak Rumpit, Muhammad Agam Kausa, menyebut penggunaan LPG subsidi sebelumnya dilakukan karena keterbatasan pasokan gas non-subsidi.

“Awalnya kami campur, karena memang sulit mendapatkan gas. Baik yang non-subsidi maupun tabung hijau kadang sama-sama susah,” ujarnya.

Menurutnya, peralihan ke LPG non-subsidi berdampak langsung pada biaya operasional usaha.

“Ini berat bagi kami, karena otomatis harus menaikkan harga jual. Kalau harga naik, kami khawatir penjualan menurun,” katanya.

Agam menambahkan, selama ini pihaknya mampu menjual menu dengan harga terjangkau karena menggunakan LPG subsidi.

“Kami jual satu porsi ayam seharga Rp13 ribu. Kalau pakai gas non-subsidi, mau tidak mau harga harus naik, apalagi harga bahan baku seperti ayam juga tidak stabil,” ucapnya. (Imam)

Bunda Indah: Pengecer LPG 3 Kg Wajib NIB, Tak Boleh Jual di Atas Rp20.000

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menerapkan kebijakan baru terkait penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi. 

Dalam aturan tersebut, pengecer seperti toko kelontong kini diperbolehkan menjual gas melon kepada masyarakat, dengan syarat utama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan bahwa kewajiban NIB bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Legalitas usaha menjadi hal penting dalam penataan distribusi LPG. Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha yang terlibat bisa terdata secara jelas dan memiliki tanggung jawab,” ujar Bunda Indah panggilan akrabnya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk menekan potensi penyimpangan yang kerap terjadi akibat adanya pelaku usaha yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memantau alur distribusi hingga ke tingkat pengecer.

Selain NIB, pelaku usaha mikro juga dianjurkan melengkapi dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha (SKU). Hal ini dinilai sebagai bagian dari pembinaan agar usaha kecil dapat berkembang secara lebih profesional dan terorganisir.

Tak hanya soal legalitas, Pemkab Lumajang juga menetapkan batas harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pengecer, yakni maksimal Rp20.000 per tabung. Pengecer dilarang menjual di atas harga tersebut guna melindungi daya beli masyarakat.

“Pengecer yang sudah diberikan kelonggaran tetap wajib mematuhi batas harga yang ditentukan, yakni tidak lebih dari Rp20.000 per tabung,” tegas Bunda Indah 

Dalam skema distribusi terbaru, pemerintah juga membatasi penyaluran dari pangkalan ke pengecer. Setiap pangkalan hanya diperbolehkan menyalurkan maksimal 10 persen dari total kuota kepada pengecer, atau sekitar 10 tabung. Sementara itu, 90 persen sisanya wajib dijual langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi sekaligus memastikan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran. 

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaku usaha kecil agar masuk dalam sistem resmi sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. (Imam)

Polres Probolinggo Tertibkan Balap Liar di Dringu, 67 Motor Diamankan

Probolinggo, (Onenewsjatim) — Kepolisian Resor Probolinggo, Polda Jawa Timur, membubarkan aksi balap liar yang meresahkan warga di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (11/4/2026) dini hari. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan puluhan sepeda motor yang diduga digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut.

Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas balap liar di jalan umum yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kapolres Probolinggo, , mengatakan pihaknya telah menyisir sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai lokasi balap liar di wilayah Dringu.

“Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku sempat berusaha melarikan diri. Namun, sebagian berhasil kami amankan beserta kendaraan yang digunakan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, kepolisian tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas balap liar karena berpotensi membahayakan keselamatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum.

“Sebanyak 67 sepeda motor berhasil kami amankan. Mayoritas kendaraan tidak dilengkapi surat-surat resmi dan telah dimodifikasi tidak sesuai standar,” jelasnya.

Selain penindakan, polisi juga melakukan pembinaan terhadap para remaja yang terlibat. Mereka didata dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Tak hanya itu, orang tua para pelaku juga akan dipanggil guna meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Kapolres menambahkan, pihaknya akan terus mengintensifkan patroli rutin serta melakukan penindakan tegas terhadap aksi balap liar yang meresahkan masyarakat.

“Kami juga mengajak peran aktif orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi serta mencegah kegiatan serupa agar tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Dringu kembali kondusif serta terbebas dari aktivitas berbahaya seperti balap liar (red)

Tarik Tiket di Bawah Air Terjun, Dugaan Pungli Tumpak Sewu Dilaporkan ke Polres Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng destinasi wisata . Sejumlah wisatawan mengeluhkan adanya penarikan tiket tambahan di area dasar Sungai Glidik yang viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang oknum melakukan penarikan tiket secara langsung kepada wisatawan yang hendak menuju lokasi air terjun. 

Oknum tersebut mengaku menjalankan perintah dari BUMDes untuk menarik biaya di area bawah sungai.

Diketahui, Tumpak Sewu merupakan destinasi unggulan yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Secara administratif, pintu masuk utama berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, namun kawasan air terjun juga berbatasan dengan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Malang.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pengelola Tumpak Sewu dari Desa Sidomulyo melaporkan lima orang pengelola dari pihak Coban Sewu, Malang ke Polres Lumajang. 

Laporan tersebut terkait dugaan praktik pungli berupa penarikan tiket ganda di area bawah air terjun.

Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Lumajang, , mengatakan pihaknya turut mendampingi proses pelaporan yang dilakukan oleh perwakilan BUMDes Sidomulyo.

“Hari ini saya mendampingi teman-teman perwakilan BUMDes Sidomulyo Pronojiwo melaporkan kejadian ini kepada Polres Lumajang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada Sabtu (11/4/2026), saat sejumlah oknum diduga dari pihak Coban Sewu melakukan penarikan tiket di bawah aliran Sungai Glidik. Tarif yang dikenakan sebesar Rp20 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp50 ribu untuk wisatawan mancanegara.

Menurutnya, praktik tersebut jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pihak Lumajang dan Malang. Dalam kesepakatan yang difasilitasi oleh PUSDA Provinsi Jawa Timur, penarikan tiket hanya diperbolehkan satu kali dan dilakukan di pintu masuk atas, bukan di area bawah air terjun.

“Yang perlu ditekankan adalah tidak boleh ada penarikan di bawah. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak,” tegas Galih.

Ia menambahkan, saat kejadian sempat terjadi komplain dari para pemandu wisata. Namun demi menghindari konflik, mereka tetap membayar pungutan tersebut. 

Bahkan, biaya yang telah dibayarkan kemudian diganti oleh pihak BUMDes Sidomulyo agar wisatawan tetap merasa nyaman.

Sehari setelah kejadian, Minggu (12/4/2026), pihak pengelola dari Pronojiwo turun langsung untuk melakukan klarifikasi kepada oknum yang melakukan penarikan. 

Meski sempat terjadi adu argumen antara pemandu wisata (guide) dan oknum penarik tiket, para pemandu terpaksa membayar demi menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan yang mereka bawa. 

"Untuk menjaga nama baik wisata kita, teman-teman guide yang membayar, tapi biaya itu kemudian diganti oleh BUMDES Sidomulyo agar wisatawan tidak merasa dirugikan secara langsung," tambah Galih.

Sementara itu, Kasubsi Pidm Sie Humas Polres Lumajang, , membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar, ada aduan terkait dugaan pungli di Tumpak Sewu. Saat ini anggota sudah berangkat ke Pronojiwo untuk melakukan tindak lanjut,” ujarnya.

Dugaan Penimbunan LPG 3 Kg, Polisi Periksa Tiga Saksi di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dugaan penimbunan gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Lumajang mulai diusut aparat kepolisian. Polres Lumajang telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus yang diduga menjadi penyebab kelangkaan gas bersubsidi tersebut di pasaran.

Wakapolres Lumajang, Kompol Suwarno, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan akan dikembangkan lebih lanjut.

“Saat ini ada tiga orang yang sudah diperiksa, nanti kita kembangkan lebih lanjut,” ujar Suwarno.

Ia menjelaskan, ketiga saksi yang dimintai keterangan masih berstatus sebagai pemilik. Namun, pihaknya belum merinci apakah mereka berasal dari pangkalan atau agen distributor LPG.

“Ketiga orang yang diperiksa masih pemilik. Nanti kami sampaikan untuk identitasnya,” tegasnya.

Menurut Suwarno, penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan dan temuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rapat koordinasi terkait kelangkaan LPG subsidi beberapa waktu lalu.

“Kita tindak lanjuti bersama terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Upaya-upaya masih dalam proses penyelidikan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita akan tindak tegas. Kami akan mengawal keputusan pemerintah ini, menangani kelangkaan ini tanpa toleransi sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penimbunan LPG subsidi yang merugikan masyarakat kecil.

Ia menduga, sebagian LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram yang beredar di pasaran berasal dari praktik pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram oleh oknum agen maupun pangkalan.

“Pengisian gas 12 kilogram itu adalah hasil dari pemindahan gas dari tabung melon oleh beberapa agen dan pangkalan,” ujarnya.

Bupati menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memperparah kelangkaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.(imam)

Lonjakan Harga Plastik Picu Kegelisahan UMKM Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Lonjakan harga komoditas plastik dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu kegelisahan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lumajang.

Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional, khususnya bagi pelaku usaha kuliner yang bergantung pada kemasan plastik.

Kenaikan harga tersebut diduga dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku biji plastik (nafta) akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.

Dampaknya, harga berbagai produk kemasan plastik di tingkat ritel pun ikut merangkak naik.

Pantauan di salah satu toko ritel di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, menunjukkan sejumlah produk kemasan mengalami kenaikan signifikan.

Bahkan, pihak toko memasang pengumuman kepada pelanggan terkait penyesuaian harga akibat situasi global tersebut.

Salah satu staf toko, Desi Putri Aryani, mengungkapkan bahwa kenaikan harga memicu banyak keluhan dari pelanggan.

“Banyak customer yang tanya kenapa harganya tiba-tiba naik. Kenaikannya bisa Rp3.000 sampai Rp5.000, bahkan ada yang sampai Rp7.000 untuk jenis tertentu,” ujarnya.

Menurut Desi, kenaikan paling terasa terjadi pada produk kemasan seperti botol plastik, gelas, hingga wadah makanan jenis thin wall. Ia menegaskan bahwa pihak toko hanya menyesuaikan harga karena kenaikan dari distributor.

“Kalau dari toko, kami menyesuaikan. Karena dari distributor juga sudah naik. Jadi mau tidak mau kami ikut menaikkan,” katanya.

Meski harga meningkat, Desi menyebut permintaan dari pelanggan tidak mengalami penurunan signifikan.

Plastik masih menjadi kebutuhan utama karena dinilai praktis dan belum banyak alternatif pengganti.

“Customer memang ada yang berkurang, tapi tidak drastis. Karena plastik masih jadi kebutuhan utama,” tambahnya.

Dampak kenaikan harga ini paling dirasakan oleh pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Sejumlah pelaku usaha terpaksa mencari cara untuk menjaga stabilitas usaha, salah satunya dengan membebankan biaya tambahan kepada konsumen.

Pemilik Kafe 11:11 Lumajang, Alfiyah, mengaku pihaknya kini memberlakukan biaya tambahan untuk pesanan yang dibawa pulang.

“Untuk take away kami kenakan biaya tambahan Rp2.000 per item. Tapi untuk makan di tempat tidak dikenakan biaya karena menggunakan peralatan biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga kemasan plastik terjadi cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga wadah kopi yang sebelumnya sekitar Rp23.500 per 50 buah kini naik menjadi Rp33.000.

Selain itu, harga kantong plastik juga meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per bungkus. Bahkan, kenaikan tersebut turut berdampak pada bahan lain seperti es batu yang juga bergantung pada kemasan plastik.

“Sekarang es batu juga ikut naik karena faktor kemasan plastik,” jelasnya.

Meski kebijakan biaya tambahan sempat dikeluhkan pelanggan, Alfiyah menilai langkah tersebut perlu diambil demi menjaga keberlangsungan usaha.

“Kami harus tetap menjaga kondisi keuangan usaha agar tetap stabil,” imbuhnya.

Sementara itu, pelaku usaha lainnya, Rifki, memilih untuk tidak menaikkan harga jual maupun membebankan biaya tambahan kepada konsumen.

Ia mengaku masih memanfaatkan stok kemasan lama yang dibeli sebelum harga naik.

“Untuk saat ini belum ada kenaikan karena masih pakai stok lama,” kata Rifki.

Namun, ia mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga ke depan dengan menyiapkan alternatif kemasan yang lebih ekonomis.

“Kalau nanti harga terus naik, mungkin akan beralih ke wadah dengan kualitas sedikit di bawah, yang penting masih sesuai anggaran,” pungkasnya.

Pasca Lebaran, Sampah Menumpuk di Pantai Bambang Lumajang, TNI-Polri dan Warga Gelar Aksi Bersih

Lumajang (Onenewsjatim) – Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, kawasan Pantai Bambang di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dipenuhi sampah yang berserakan di sepanjang pesisir, Kamis (2/4/2026). 

Kondisi tersebut mendorong ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Lumajang, masyarakat, hingga komunitas lingkungan turun tangan melakukan aksi bersih-bersih.

Kegiatan kerja bakti ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri, yang digelorakan pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. 

Sejak pagi, para personil gabungan bahu-membahu memungut sampah, memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu diangkut menggunakan truk sampah.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata.

“Ini memberikan contoh nyata bahwa lingkungan yang bersih, tempat wisata yang bersih, akan membawa kenyamanan dan semangat bagi masyarakat. Pasca Lebaran memang biasanya terjadi peningkatan sampah, ditambah curah hujan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Yudha menegaskan pentingnya menjaga kebersihan di ruang publik dan destinasi wisata agar tetap nyaman dikunjungi. Menurutnya, kawasan pantai di Lumajang memiliki potensi wisata yang besar dan harus didukung dengan kondisi lingkungan yang bersih.

“Kita ingin menciptakan Lumajang yang bersih, terutama di tempat-tempat umum dan wisata. Karena lingkungan yang bersih akan berdampak besar terhadap kemajuan sektor pariwisata. Harapannya masyarakat bisa berkunjung dengan senang dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata seperti Pantai Bambang,” kata Alex.

Ia menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan kebersamaan dan gotong royong seperti ini, kita harapkan lingkungan tetap terjaga. Ini tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah,” ujarnya.

Akses ke Air Terjun Madakaripura Ditutup, Jembatan Ambruk Diterjang Hujan

Probolinggo, (Onenewsjatim) – Akses menuju ditutup sementara setelah sebuah jembatan di jalur wisata tersebut ambruk akibat hujan deras. Peristiwa terjadi di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kapolres Probolinggo, , mengatakan jembatan mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat dilalui baik oleh kendaraan maupun pejalan kaki.

“Untuk sementara akses menuju Air Terjun Madakaripura kami tutup demi keselamatan masyarakat,” kata Latif kepada wartawan, Minggu (29/3/2026).

Menurut Latif, ambruknya jembatan diduga dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam. Debit air yang meningkat menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan beban.

Polres Probolinggo telah memasang garis polisi (police line) dan rambu peringatan di sekitar lokasi untuk mencegah masyarakat mendekat. Petugas juga disiagakan guna melakukan pengawasan bersama instansi terkait.

Latif mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri melintas di area tersebut karena kondisi jembatan sangat membahayakan.

“Kami minta masyarakat untuk tidak mencoba melewati jalur ini. Keselamatan adalah yang utama,” tegasnya.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah Probolinggo.

“Bagi masyarakat yang berada di daerah rawan, segera laporkan jika terjadi kondisi darurat kepada pihak berwenang,” imbuhnya.

Hingga saat ini, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Namun akses menuju kawasan wisata Air Terjun Madakaripura masih ditutup hingga ada perbaikan lebih lanjut dari pihak terkait. (Ton)

LPG 3 Kg Langka di Lumajang, Warga Keliling Cari hingga Rela Beli Rp 30 Ribu

Lumajang, (Onenewsjatim) - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi masih dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kondisi ini sudah dirasakan sejak beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah hingga saat ini.

Sulitnya mendapatkan gas melon tersebut membuat masyarakat kerepotan memenuhi kebutuhan memasak, terutama untuk persiapan lebaran ketupat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kelangkaan terjadi di beberapa kecamatan seperti Pasirian, Tempeh, Candipuro hingga Klakah. Warga bahkan harus berkeliling ke sejumlah tempat hingga ke kecamatan lain demi memperoleh satu tabung LPG 3 kg.

Tidak hanya langka, harga di tingkat pengecer juga mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari yang biasanya sekitar Rp 20 ribu per tabung, kini naik menjadi Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Bahkan di beberapa lokasi, harga menyentuh angka Rp 50 ribu per tabung.

Suparto, warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian, mengaku sudah kesulitan mendapatkan gas sejak sebelum Lebaran. Ia menyebut, meskipun harga melambung tinggi, warga tetap membeli karena kebutuhan mendesak.

“Sudah susah sejak sebelum Lebaran. Sekarang makin sulit. Kalau pun ada, harganya mahal, sampai Rp 50 ribu, tapi tetap dibeli karena untuk masak,” ujar Suparto saat ditemui, Jumat (27/3/2026).

Hal serupa disampaikan Ani, warga Desa Banjawaru, Kecamatan Lumajang. Ia mengatakan harus berkeliling ke beberapa toko sebelum akhirnya mendapatkan satu tabung gas.

“Biasanya mudah dan harganya sekitar Rp 20 ribu. Sekarang harus muter dulu, dan dapatnya Rp 25 ribu,” kata Ani.

Menurutnya, meski harga lebih tinggi dari biasanya, ia tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli demi kebutuhan sehari-hari. “Yang penting bisa masak,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, , memastikan pasokan LPG 3 kg di wilayahnya sebenarnya dalam kondisi aman. Bahkan, menurutnya, distribusi dari pemerintah pusat mengalami penambahan.

“Pasokan elpiji sebenarnya normal, bahkan ada tambahan. Namun permintaan masyarakat meningkat tajam menjelang Lebaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lonjakan konsumsi terjadi karena banyak warga membeli lebih dari satu tabung untuk stok selama libur panjang.

“Biasanya beli satu tabung, sekarang bisa sampai empat atau lima tabung. Kekhawatiran kehabisan ini yang membuat distribusi jadi tidak merata,” jelasnya.

Di sisi lain, Kabag Log Polres Lumajang Kompol Eko Basuki menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di lapangan.

“Kami sudah menginstruksikan jajaran untuk melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan agen serta pengecer. Masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pengecekan di sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menunjukkan stok LPG 3 kg masih tersedia.

Meski demikian, ketimpangan distribusi di tingkat bawah masih menjadi persoalan utama. Tingginya kebutuhan masyarakat menjelang dan setelah Lebaran disebut sebagai faktor utama yang memicu kelangkaan di lapangan.(Imam)

Kapolres Lumajang Turun Langsung Pastikan Keamanan Wisatawan di Pantai Watu Pecak

Lumajang, (Onenewsjatim) – Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar turun langsung meninjau sejumlah objek wisata pantai di wilayah Kabupaten Lumajang.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Ketupat Semeru 2026, yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi juga pengamanan destinasi wisata yang dipadati pengunjung.

Didampingi Wakapolres Lumajang Kompol Suwarno serta Pejabat Utama (PJU) Polres Lumajang, Kapolres Lumajang mendatangi sejumlah titik wisata, salah satunya Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang 

Di lokasi itu AKBP Alex Sandy Siregar tampak menyapa langsung para wisatawan yang tengah menikmati libur bersama keluarga. 

Dengan pendekatan humanis, ia juga memberikan imbauan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya saat bermain di area pantai.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat berwisata dengan aman, untuk itu kami minta pengunjung tetap waspada, perhatikan batas aman berenang, dan jangan sampai lepas pengawasan untuk putra-putrinya,” ujar AKBP Alex, Rabu (25/3/26).

Ia menegaskan, keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama dalam pengamanan libur Lebaran tahun ini. 

Personel kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan, terutama di bibir pantai, guna mengantisipasi kecelakaan laut.

“Fokus utama kami adalah keselamatan pengunjung. Personel kami siagakan di titik-titik rawan, khususnya di area pantai, untuk mengantisipasi potensi kecelakaan air akibat tingginya aktivitas masyarakat di laut,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres Lumajang juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pengelola wisata, dan tim penyelamat pantai dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Ia pun mengimbau kepada seluruh pengunjung agar selalu mematuhi aturan keselamatan serta memperhatikan arahan petugas di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan Pantai Watu Pecak dipadati ribuan wisatawan yang memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. (*)

Pasca Puncak Arus Balik, Ribuan Penumpang Masih Padati Kereta Api di Daop 9 Jember

Jember , (Onenewsjatim) — Aktivitas masyarakat mulai kembali normal usai libur panjang Idulfitri 2026. Meski demikian, mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 9 Jember masih terpantau tinggi pada hari pertama masuk kerja.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat, hingga hari ini sebanyak 11.828 penumpang diberangkatkan dari wilayah Daop 9 Jember, sementara jumlah penumpang yang tiba mencapai 11.385 orang.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian, terutama karena faktor ketepatan waktu, kenyamanan, dan keandalan layanan.

Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengungkapkan bahwa puncak arus balik Lebaran 2026 telah terjadi pada Rabu (24/3/2026), dengan jumlah penumpang mencapai 13.150 orang dalam sehari.

“Puncak arus balik telah terjadi pada 24 Maret 2026 dengan volume penumpang tertinggi selama masa Angkutan Lebaran tahun ini. Meski demikian, pada hari pertama masuk kerja, pergerakan penumpang masih cukup tinggi seiring kembalinya masyarakat ke rutinitas,” ujar Cahyo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan moda transportasi kereta api selama periode Angkutan Lebaran tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan perjalanan mudiknya menggunakan kereta api. Dukungan dan kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” tambahnya.

Secara kumulatif, selama masa Angkutan Lebaran 2026, Daop 9 Jember telah melayani total 312.687 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 151.852 penumpang berangkat dan 160.835 penumpang datang.

Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap kereta api sebagai moda transportasi andalan, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Pihak KAI juga mengimbau pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, datang lebih awal ke stasiun, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi kelancaran perjalanan.

Ke depan, KAI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memastikan perjalanan kereta api tetap aman, lancar, dan tepat waktu.

Polres Lumajang Perketat Pengamanan Wisata Pantai Watu Pecak Saat Libur Lebaran

Lumajang, (Onenewsjatim) – Aparat gabungan memperketat pengamanan di kawasan wisata , Selasa (24/3/2026), seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pengamanan dilakukan oleh bersama unsur TNI, Satgas Keamanan Desa (SKD) Selok Awar-Awar, serta anggota Pramuka. Personel disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk hingga area bibir pantai untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kecelakaan laut.

Kasubsi Pidm Si Humas Polres Lumajang, , mengatakan pengamanan ini merupakan bagian dari upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat selama momentum libur Lebaran.

“Pengamanan ini kami lakukan untuk memastikan para pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Kami juga bersinergi dengan TNI, SKD, dan Pramuka untuk memperkuat pengawasan di lapangan,” ujar Suprapto saat dikonfirmasi di lokasi.

Petugas di lapangan juga aktif melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada wisatawan, terutama terkait kondisi ombak di pantai selatan yang dikenal cukup besar dan berbahaya.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung agar tidak mandi di laut karena ombak di Pantai Watu Pecak cukup besar dan berisiko. Keselamatan harus menjadi prioritas utama saat berwisata,” katanya.

Selain itu, pengunjung diminta untuk selalu mengawasi anak-anak serta menjaga barang bawaan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama berada di lokasi wisata.

Kapolres Lumajang, , melalui keterangan yang disampaikan jajarannya, menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga situasi tetap kondusif selama periode libur Lebaran.

Dengan adanya pengamanan terpadu ini, aparat berharap aktivitas wisata di Pantai Watu Pecak dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Editor: Redaksi Nasional

Polisi Perketat Pengamanan Wisata Bromo Saat Libur Idul Fitri

Probolinggo, (Onenewsjatim) – Guna memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung, Polres Probolinggo melalui Polsek Sukapura melaksanakan patroli di kawasan wisata Gunung Bromo.

Kegiatan patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Sukapura, AKP Ardhi Bita Kumala tersebut difokuskan di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang menjadi salah satu pintu utama akses wisatawan menuju kawasan Bromo.

Kapolsek Sukapura AKP Ardhi Bita Kumala memberikan imbauan kepada para wisatawan agar selalu mengutamakan keselamatan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi ekstrem. 

"Kami mengingatkan, pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalur pegunungan yang rawan kabut tebal dan jalan licin,"ujar Kapolsek Sukapura, Selasa (24/3/26).

AKP Ardhi Bita Kumala menegaskan bahwa kegiatan patroli akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan wisata.

Ia mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga kecepatan, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. 

"Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi layanan call center 110,” kata AKP Ardhi.

Sementara itu di lokasi terpisah, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menegaskan bahwa kehadiran Polri di kawasan wisata merupakan bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran kami di lapangan adalah untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sehingga para wisatawan dapat menikmati kunjungan dengan nyaman dan selamat,” ucap AKBP Latif.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan bebas pulsa melalui call center 110 apa bila memerlukan bantuan Polisi apabila terjadi situasi darurat di kawasan wisata.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah wisatawan yang menginap di hotel wilayah Sukapura tercatat sebanyak 634 orang. 

Sementara itu, kuota kunjungan wisata Gunung Bromo secara keseluruhan ditetapkan sebanyak 3.752 orang yang terbagi di tiga pintu masuk, yakni Cemoro Lawang (1.700 orang), Jemplang/Gubuk Klakah (1.000 orang), dan Wokokitri Tosari (1.052 orang).

Adapun jumlah pengunjung yang masuk melalui pintu Cemoro Lawang pada Minggu (22/3/2026) mulai pukul 00.00 hingga 18.00 WIB mencapai 1.720 orang, yang terdiri dari 1.647 wisatawan nusantara dan 73 wisatawan mancanegara. 

Kendaraan yang masuk didominasi roda empat sebanyak 448 unit, roda dua 117 unit, serta satu sepeda, dengan tambahan 112 pengunjung yang masuk dengan berjalan kaki. (Imam)

Arus Balik Lebaran H+2, Penumpang Kereta di Daop 9 Jember Tembus 12 Ribu Lebih

Jember, (Onenewsjatim) – Memasuki H+2 arus balik Lebaran 1447 Hijriah, mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember mengalami peningkatan signifikan. Pada Senin (23/3/2026), jumlah penumpang yang diberangkatkan tercatat mencapai 12.049 orang.

Lonjakan ini menjadi indikasi mulai padatnya arus balik setelah libur panjang Idulfitri. PT KAI Daop 9 Jember pun memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Selasa (24/3/2026), seiring tingginya permintaan perjalanan masyarakat.

Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengungkapkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang pada masa Angkutan Lebaran tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Selama periode Angkutan Lebaran 2026, mulai 11 hingga 23 Maret, Daop 9 Jember telah melayani sebanyak 261.415 penumpang, baik yang naik maupun turun di seluruh stasiun wilayah kerja kami. Jumlah ini meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 247.345 penumpang,” ujar Cahyo dalam keterangannya.

Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang dinilai aman, nyaman, dan tepat waktu, khususnya dalam mendukung mobilitas selama momen Lebaran.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, KAI Daop 9 Jember mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan matang. Penumpang diminta datang lebih awal ke stasiun guna menghindari antrean, serta memastikan tiket dan identitas sesuai dengan data perjalanan.

“Kami mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta menjaga barang bawaan selama berada di stasiun maupun dalam perjalanan,” kata Cahyo.

Selain itu, penumpang juga diingatkan untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku dan mengikuti arahan petugas demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.

PT KAI Daop 9 Jember menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya dalam menghadapi puncak arus balik Lebaran 2026 yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan.