Wamenhub Serahkan Santunan Korban KM Mutiara Sentosa II, Puji Sinergi Polda Jatim

Surabaya, (Onenewsjatim) – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., melakukan kunjungan ke Surabaya, Selasa (4/8/2026), untuk memastikan penanganan korban insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II berjalan optimal.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhub mendatangi RS PHC Pelabuhan Tanjung Perak guna menjenguk para korban yang masih menjalani perawatan medis. 

Selain memantau kondisi kesehatan korban, rombongan juga memberikan dukungan moril kepada para keluarga yang masih menunggu proses pemulihan.

Usai mengunjungi rumah sakit, Wamenhub menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga korban meninggal dunia yang proses identifikasinya dilakukan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.

Santunan yang diberikan terdiri atas uang tunai sebesar Rp50 juta dari PT Jasa Raharja (Persero) dan Rp75 juta dari PT Jasaraharja Putera untuk masing-masing korban meninggal dunia. 

Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak musibah.

Dalam kesempatan itu, Wamenhub Suntana menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Jawa Timur yang dinilai berperan aktif sejak awal penanganan insiden, mulai dari proses evakuasi hingga pendampingan terhadap para korban dan keluarganya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Timur. Tanpa bantuan Polda Jatim, kami merasa seperti kaki yang pincang," ujar Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si.

Menurut Suntana, keberhasilan penanganan musibah tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat proses evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga pemberian bantuan kepada korban.

"Sinergitas yang dibangun seluruh pihak menunjukkan negara hadir untuk masyarakat. Kolaborasi seperti ini harus terus dipertahankan dalam setiap penanganan bencana maupun kecelakaan transportasi," katanya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., menegaskan bahwa Polda Jatim akan terus memberikan dukungan penuh hingga seluruh proses penanganan korban selesai.

Menurut Nanang, sejak insiden terjadi, Polda Jatim telah mengerahkan personel beserta seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu proses evakuasi, pengamanan lokasi, identifikasi korban, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

"Sejak insiden terjadi, Polda Jatim telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung proses penanganan korban bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si.

Ia menambahkan, kepolisian juga memastikan pendampingan kepada keluarga korban akan terus dilakukan, termasuk dalam proses identifikasi, penyerahan jenazah, hingga pengamanan selama tahapan penanganan berlangsung.

Polda Jatim berkomitmen terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, rumah sakit, serta instansi terkait lainnya agar seluruh korban memperoleh pelayanan terbaik dan keluarga mendapatkan kepastian serta pendampingan selama proses penanganan musibah. (Red(

Polda Jatim Percepat Operasi Kemanusiaan, 30 Personel SAR Sisir Lokasi KMP Mutiara Sentosa II

Surabaya, (Onenewsjatim) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bergerak cepat menangani insiden kecelakaan laut yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. 

Sebanyak 30 personel Search and Rescue (SAR) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.

Selain mengerahkan personel yang memiliki kemampuan khusus dalam operasi penyelamatan di laut, Polda Jatim juga menyiagakan berbagai alat material khusus (Almatsus) guna mendukung proses evakuasi di lokasi kejadian.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, mengatakan langkah tersebut dilakukan sesaat setelah pihaknya menerima laporan mengenai insiden yang melibatkan KMP Mutiara Sentosa II.

"Begitu menerima laporan, Polda Jatim langsung menginstruksikan tim SAR Ditpolairud menuju lokasi kejadian dengan membawa personel yang terlatih dalam operasi penyelamatan di perairan," kata Kombes Abast dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Polda Jatim juga mengerahkan kapal patroli cepat serta berbagai perlengkapan penyelamatan untuk mempercepat penyisiran di sekitar lokasi kapal.

"Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh penumpang dan kru kapal dapat diselamatkan dengan cepat dan aman dari lokasi kejadian," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, Ditpolairud membawa sejumlah Almatsus, di antaranya perahu karet bermesin untuk menjangkau titik evakuasi yang sulit diakses, perlengkapan medis darurat, kantong jenazah, alat penerangan bawah air, perangkat deteksi sonar, hingga peralatan selam lengkap bagi personel yang melakukan pencarian di sekitar badan kapal.

Peralatan tersebut disiapkan untuk mendukung proses pencarian, terutama apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang di bawah permukaan laut mengalami penurunan.

Kombes Abast menjelaskan, fokus utama tim SAR Ditpolairud saat ini adalah menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal, mengevakuasi korban yang ditemukan, serta menyelamatkan penumpang yang masih bertahan.

Seluruh korban yang berhasil dievakuasi selanjutnya akan dibawa ke posko kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis maupun proses identifikasi.

Dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut, Polda Jatim juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, KSOP, hingga otoritas pelabuhan agar proses pencarian berjalan efektif.

"Kami terus bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat agar proses pencarian dan evakuasi dapat berlangsung secara maksimal," tutur Abast.

Ia juga mengimbau keluarga penumpang agar tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui posko resmi yang telah dibentuk pemerintah bersama tim gabungan.

"Saat ini kami fokus pada evakuasi korban. Kami mengimbau keluarga korban untuk tetap tenang dan memantau perkembangan informasi melalui posko resmi yang telah disediakan di pelabuhan terdekat," pungkasnya. (Red) 

Polda Jatim Kebut Identifikasi Korban KMP Mutiara Sentosa II, Posko DVI Resmi Beroperasi

Surabaya, (Onenewsjatim) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bergerak cepat menangani dampak kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura. 

Selain mengerahkan personel dalam proses evakuasi, Polda Jatim mendirikan Posko Disaster Victim Identification (DVI), Posko Antemortem (AM), Posko Postmortem (PM), serta Posko Informasi Terpadu untuk mempercepat penanganan korban dan memberikan kepastian informasi kepada keluarga.

Posko DVI didirikan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jatim di Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso, Surabaya. 

Posko ini menjadi pusat identifikasi korban meninggal melalui metode ilmiah dan forensik sesuai standar Disaster Victim Identification.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan, pendirian sejumlah posko tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan pelayanan terpadu kepada korban maupun keluarga yang terdampak musibah.

"Penyediaan fasilitas penanggulangan bencana ini dibagi menjadi beberapa titik strategis guna memastikan seluruh penyintas dan korban mendapatkan penanganan yang terstruktur," ujar Kombes Abast di RS Bhayangkara Surabaya, Senin (3/8/2026).

Menurut Abast, Posko Antemortem berfungsi mengumpulkan data korban sebelum meninggal dunia, mulai dari pencocokan manifes kapal, riwayat medis, ciri-ciri fisik, pakaian terakhir yang dikenakan, hingga pengambilan sampel DNA dari keluarga inti.

Sementara itu, Posko Postmortem bertugas melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban yang telah dievakuasi. 

Tim dokter forensik akan mencocokkan seluruh data hasil pemeriksaan fisik dengan data yang dihimpun dari Posko Antemortem sehingga identitas korban dapat dipastikan secara akurat.

Sejak dioperasikan, tim dokter forensik dan personel DVI disiagakan selama proses evakuasi berlangsung. Setiap jenazah yang tiba akan melalui tahapan identifikasi sesuai prosedur agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Jatim juga mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam pelayaran KMP Mutiara Sentosa II untuk segera melapor ke Posko DVI RS Bhayangkara Surabaya.

Keluarga diminta membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), rekam medis gigi apabila tersedia, foto terakhir korban yang memperlihatkan susunan gigi, serta informasi mengenai ciri-ciri khusus seperti tato, bekas luka, tanda lahir, maupun pakaian terakhir yang dikenakan.

Selain proses identifikasi korban, Polda Jatim bersama instansi terkait juga mendirikan Posko Informasi Terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 

Posko tersebut difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang selamat melalui pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, pendataan ulang manifes, hingga fasilitasi pemulangan ke daerah asal.

"Posko terpadu ini untuk memfasilitasi pendataan ulang manifest, pemeriksaan kesehatan penumpang selamat, pemulangan, serta layanan darurat bagi keluarga korban," kata Abast.

Di sisi lain, Posko Utama Terpadu juga didirikan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Posko ini menjadi pusat kendali operasi lapangan, koordinasi tim gabungan, sterilisasi area pelabuhan, sekaligus lokasi penyambutan awal korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

Abast menegaskan, hingga saat ini Polda Jatim bersama tim gabungan masih memfokuskan seluruh sumber daya untuk proses evakuasi dan penanganan korban. Menurut dia, seluruh korban, baik yang selamat maupun meninggal dunia, berhak mendapatkan pelayanan kemanusiaan secara cepat, profesional, dan transparan.

"Kami saat ini fokus melakukan evakuasi korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, agar seluruhnya mendapatkan penanganan kemanusiaan yang terbaik dan cepat," pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Bukan Sekadar Pamer Kostum, Menpar Sebut JFC Adalah Kekuatan 'Soft Power' Indonesia

Jember, (Onenewsjatim) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 yang dinilai berhasil membuktikan bahwa kreativitas daerah mampu menjadi kekuatan untuk membangun identitas bangsa, menggerakkan perekonomian, sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung dunia.

Apresiasi tersebut disampaikan Widiyanti saat menghadiri Grand Carnival JFC 2026 di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (26/7/2026).

Menurut Widiyanti, JFC bukan sekadar pertunjukan busana, tetapi menjadi simbol lahirnya ide besar yang mampu memperkenalkan budaya Indonesia melalui kreativitas.

"Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah karnaval. Kita merayakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia," ujar Widiyanti.

Ia menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnaval, serta seluruh pihak yang telah menjaga keberlangsungan JFC selama lebih dari dua dekade.

Widiyanti menilai kesuksesan JFC membuktikan bahwa karya berkelas dunia tidak harus lahir dari kota-kota besar. Menurutnya, visi almarhum Dynand Fariz berhasil mengubah jalanan Jember menjadi panggung internasional yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia.

Saat ini, JFC telah menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) dan beberapa kali masuk dalam daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata. Bahkan pada 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Jember sebagai Kota Karnaval Dunia.

Dalam sambutannya, Widiyanti mengatakan setiap kostum yang ditampilkan peserta JFC bukan hanya karya seni, melainkan representasi sejarah, budaya, dan identitas bangsa yang dikemas secara kreatif.

"Yang sedang melintas bukan hanya kostum-kostum yang memukau, tetapi kisah Indonesia. Ada jejak peradaban, kearifan lokal, warisan budaya, dan identitas bangsa yang diterjemahkan menjadi karya kreatif kelas dunia," katanya.

Ia juga menyoroti kiprah JFC yang telah tampil di berbagai ajang internasional, seperti di London, New York, Seoul, Seychelles, Prancis, hingga sejumlah agenda dunia, termasuk G20 Indonesia dan ASEAN Summit. Selain itu, karya JFC turut mengantarkan Indonesia meraih penghargaan Best National Costume dalam berbagai kompetisi kecantikan internasional.

Menurut Widiyanti, pencapaian tersebut menunjukkan kekuatan soft power Indonesia melalui budaya dan kreativitas yang mampu menarik perhatian masyarakat dunia.

Di sisi lain, JFC juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC berhasil menarik lebih dari satu juta pengunjung selama tiga hari pelaksanaan, termasuk wisatawan mancanegara dari Jepang, Singapura, dan Australia.

"Dunia mungkin datang ke Jember untuk menyaksikan sebuah karnaval, tetapi mereka pulang dengan membawa cerita tentang Indonesia," ujar Widiyanti.

Menutup sambutannya, Menteri Pariwisata berharap JFC terus melahirkan karya-karya kreatif yang mampu menginspirasi daerah lain sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia.(mam) 

Lumajang Berpeluang Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Nasional Lewat Program LSDP

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) transformasi pengelolaan sampah nasional melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Program tersebut diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan sampah dari pola lama "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.

Hal itu mengemuka saat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Sabtu (18/7/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Dalam kesempatan itu, Medrilzam menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk menjadi lokasi pengembangan pengelolaan sampah melalui program LSDP. 

Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyusun skema pengelolaan sampah bagi daerah dengan timbulan sampah di bawah 500 ton per hari, dan Lumajang menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

"Kami melihat prospek pengembangan pengolahan sampah melalui LSDP ini sangat feasible untuk dilakukan. Salah satu calon lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Lumajang," kata Medrilzam.

Ia menjelaskan, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dimatangkan, terutama terkait penyediaan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurutnya, sekitar 240 ton sampah per hari yang hingga kini belum tertangani diharapkan dapat diintervensi melalui program LSDP sehingga pada 2028 seluruh sisa sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern.

"Targetnya, setelah penetapan lokasi dilakukan tahun ini, tahap persiapan akan dilanjutkan dengan penguatan soft infrastructure, seperti penyiapan data, regulasi, kesiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada 2028 infrastruktur mulai dibangun, mulai TPS 3R hingga TPST, sehingga yang masuk ke TPA nantinya hanya residu," ujarnya.

Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan. Melalui LSDP, pemerintah mendorong transformasi pengelolaan sampah dengan konsep pilah, olah, produk, dan jual.

"Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi mentransformasi tata kelola persampahan. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," ujar Restuardy.

Menurutnya, untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari seperti Lumajang, pendekatan yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan sampah yang telah dipilah, pengolahan di TPS 3R, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA.

Restuardy menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem retribusi persampahan.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Tata kelolanya juga harus berubah. Harus ada pemisahan fungsi regulator dan operator, sistem pembiayaan yang sehat, serta retribusi persampahan yang benar-benar berjalan sehingga operasional fasilitas nantinya bisa berkelanjutan dan tidak terus membebani APBD," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah.

Pemkab Lumajang Siapkan Lahan dan Edukasi Masyarakat

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut positif rencana pemerintah pusat menjadikan Lumajang sebagai salah satu lokasi pengembangan LSDP. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami tentu menyiapkan masyarakatnya terlebih dahulu, kemudian infrastruktur pendukung termasuk penyediaan lahan. Semua tahapan dan persyaratan dari pemerintah pusat akan kami ikuti," ujar Indah.

Ia menilai transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

"Yang paling penting adalah perubahan tata kelola dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, mulai memilah, mengolah menjadi produk yang bernilai, hingga akhirnya memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Bupati berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Lumajang. Meski volume timbulan sampah di daerahnya masih di bawah 1.000 ton per hari atau sekitar 500 ton setiap hari, menurutnya persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, tetap akan menjadi persoalan besar. Kami berharap program ini mampu menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah," pungkasnya.

Dua Jemaah Haji Asal Lumajang Wafat di Tanah Suci Saat Menjalankan Ibadah Haji

Lumajang, (Onenewsjatim)- Kabar duka datang dari Tanah Suci. Dua jemaah haji asal Kabupaten Lumajang dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji 2026 di Mekkah, Arab Saudi.

Kedua jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 99 tersebut menghembuskan napas terakhirnya akibat penyakit tekanan darah tinggi 

Sebelumnya, kedua jemaah tersebut dilepas dan diberangkatkan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati di Pendopo Aryawiraraja Lumajang pada 16 Mei 2026 lalu.

Kepala Kantor Kementerian Haji/Agama Lumajang, Umar Hasan, membenarkan informasi mengenai wafatnya dua jemaah asal Kabupaten Lumajang tersebut.

"Benar, ada dua jemaah kita dari Kloter 99 yang meninggal dunia di Tanah Suci karena kondisi kesehatan, tepatnya masalah tekanan darah tinggi," ujar Umar Hasan saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Identitas Jemaah yang Wafat

Umar Hasan membeberkan identitas kedua jemaah tersebut. Jemaah pertama yang wafat diketahui bernama Yuwono Soewalidi Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang. Yuwono dilaporkan meninggal dunia pada Jumat, 29 Mei 2026, di Mina Al Wadhi Hospital Arab Saudi.

Sementara jemaah kedua adalah Mistari Bin Kastomo, warga Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Mistari meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026, di Medical Care Alharom, Mekkah, Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan medis.

Hasan menjelaskan, Yuwono Soewalidi meninggal dunia akibat tekanan darah tinggi yang kemudian mengganggu fungsi kerja jantungnya hingga menjadi tidak stabil. 

Sebelum wafat, Yuwono bersikeras untuk melaksanakan prosesi lontar jumrah secara fisik, meskipun kondisi fisiknya sudah tampak kelelahan.

"Jantungnya tidak stabil. Waktu itu almarhum memaksakan diri untuk melempar jumrah, padahal napasnya sudah ngos-ngosan. Perjalanan untuk lempar jumrah itu jauh, lebih dari 10 kilometer dengan berjalan kaki. Padahal oleh petugas sudah dilarang dan tidak dibolehkan berangkat karena faktor risiko, tapi Pak Yuwono tetap bersikeras," ungkap Hasan.

Yuwono kemudian jatuh pingsan dalam perjalanan menuju rumah sakit ketika masih berada di awal jalur pelontaran Jumrah Aqabah di Mina.

"Istrinya sudah merasa saat perjalanan ke rumah sakit menggunakan ambulans, suaminya seperti sudah tidak bergerak. Benar saja, tidak lama setelah sampai di rumah sakit, Yuwono dinyatakan meninggal dunia pada 29 Mei 2026 pukul 05.45 waktu Arab Saudi, atau sekitar pukul 09.45 WIB," jelasnya.

Hasan menambahkan, Yuwono diduga memiliki riwayat sakit tersembunyi yang tidak diceritakan kepada anak-anaknya sebelum berangkat.

Sementara itu, untuk jemaah kedua, Mistari Bin Kastomo, juga meninggal dunia karena masalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan tidak stabil, yang kemudian berdampak ke jantung. Berbeda dengan Yuwono, Mistari drop setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Mina.

"Pak Mistari ini sudah pulang dari Mina. Sebelum berangkat ke Arafah, beliau sempat marah-marah, kemungkinan karena tekanan darah tingginya naik," papar Hasan.

Secara medis, saat pemeriksaan awal di rumah sakit tidak terlihat indikasi apa-apa, tetapi kemudian kondisinya menurun. Beliau juga sempat mengalami buang air besar (diare) selama mengikuti prosesi lempar jumrah.

Mistari dinyatakan meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 16.17 waktu Arab Saudi setelah sempat mendapatkan perawatan intensif selama satu hari di rumah sakit.

"Jadi sebelum berangkat memang kondisi fisiknya rentan penyakit untuk Pak Mistari. Kalau Pak Yuwono tidak ada gejala apa pun sebelum berangkat, tetapi mungkin ada riwayat penyakit yang tidak diceritakan," imbuhnya.

Sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku di Pemerintah Arab Saudi, jenazah jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci tidak dapat dipulangkan ke tanah air.

"Untuk kedua jemaah tersebut, semuanya dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Regulasi di sana memang tidak memperbolehkan jenazah dibawa pulang. Sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sapi 1,44 Ton Asal Kunir Lumajang Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, seekor sapi berbobot 1 ton 44 kilogram milik peternak asal Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sapi jenis simmental cross atau simental crushing yang diberi nama “Kang Jo” itu kini masih berada di kandang milik peternak muda, Rehan Zaky Pratama, warga Desa Sukosari. 

Rencananya, sapi kurban Presiden akan disalurkan pada Hari Raya Idul Adha di Masjid Nurul Falah, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, sapi tersebut dinyatakan sehat dan layak kurban. 

Kondisi tubuhnya juga terus dipantau menjelang pendistribusian.

Saat ditemui di kandangnya, Rehan mengaku tidak menyangka sapi peliharaannya bisa terpilih menjadi hewan kurban Presiden. 

Ia menyebut kebanggaan itu menjadi impian yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun merawat sapi dengan penuh kesabaran.

“Alhamdulillah senang banget. Memang cita-cita saya dari dulu, ingin punya sapi yang bisa dibeli bapak Presiden. Bangga sekali rasanya,” ujar Rehan, Sabtu (23/5/2026).

Rehan mengatakan, sapi “Kang Jo” dirawatnya sejak tiga tahun lebih terakhir setelah dibeli dari seorang peternak bernama Pak Jo. Selama perawatan, ia memberikan perhatian penuh layaknya keluarga sendiri.

“Kalau memelihara sapi itu harus sabar. Apalagi sapi besar, kadang seperti manusia, gampang stres dan harus diperhatikan terus. Saya anggap seperti keluarga sendiri. Malam-malam juga sering saya lihat, tidur apa belum,” katanya sambil tersenyum.

Untuk menjaga pertumbuhan bobot sapi, Rehan memberikan pakan berupa ampas tahu, konsentrat, dan tambahan karbohidrat agar pertumbuhan sapi lebih cepat dan maksimal.

“Pakan banyak dari ampas tahu dan konsentrat. Kalau sapi besar lebih banyak butuh karbohidrat supaya cepat berkembang,” jelasnya.

Meski mengaku berat melepas sapi kesayangannya, Rehan merasa bangga karena hewan ternaknya dipilih untuk kurban Presiden RI.

“Sayang pasti sayang, tapi saya ikhlas. Ini kebanggaan besar buat saya karena untuk kurban bapak Presiden,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan sapi bantuan Presiden tahun ini memiliki bobot lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu beratnya belum sampai satu ton, sekarang sudah 1,144 ton. Dua minggu lalu timbangannya masih 1,44 ton lebih sedikit dan kami berharap setiap hari masih bertambah sekitar satu kilogram,” ujar Bunda Indah usai meninjau sapi kurban Presiden di kandang peternak.

Menurutnya, sapi bantuan Presiden akan diserahkan H-1 Idul Adha kepada pengurus Masjid Nurul Falah untuk selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

“Kalau tahun lalu penyalurannya di Masjid An-Nas Mahfud, sekarang bergantian di Masjid Nurul Falah,” pungkasnya. (Imam)

Komisi X DPR RI Dorong Guru Honorer Diprioritaskan dalam Rekrutmen CASN

Jakarta, (Onenewsjatim) – Anggota H. Muhamad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah agar memberikan prioritas kepada guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dalam skema rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mendatang.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur tersebut, kebijakan afirmatif perlu diterapkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar di tengah keterbatasan status kepegawaian dan kesejahteraan.

“Dalam RDPU kemarin saya sampaikan, teman-teman guru non-ASN yang sudah memenuhi syarat S1/D4 harus diprioritaskan apabila nanti ada rekrutmen ASN berikutnya,” ujar Muhamad Nur Purnamasidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan, khususnya mereka yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Politisi Partai Golkar itu juga menilai, tanpa adanya keberpihakan kebijakan, guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi berpotensi kalah bersaing dalam sistem seleksi terbuka CASN.

“Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru kalah bersaing tanpa ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Negara harus hadir memberikan kepastian dan penghargaan terhadap dedikasi para guru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bang Pur menyoroti masih besarnya jumlah tenaga pendidik non-ASN di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah per 31 Desember 2024, jumlah guru non-ASN tercatat mencapai 237.196 orang yang tersebar di berbagai daerah.

Ia menilai keberadaan guru honorer selama ini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Tanpa kontribusi mereka, proses pendidikan di banyak wilayah dinilai akan terganggu.

Selain itu, ia juga menyinggung kebutuhan regenerasi tenaga pendidik nasional. Mengacu pada siaran pers Badan Kepegawaian Negara, rekrutmen CASN formasi guru terakhir dilakukan pada tahun 2024.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam beberapa tahun ke depan seiring banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas, sehingga kebutuhan tenaga pendidik baru akan semakin meningkat.

“Ke depan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan skema rekrutmen yang adil sekaligus menjawab kebutuhan riil di lapangan, agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (Imam)

Presiden Prabowo Apresiasi Inovasi di Sektor Pangan dan Energi untuk Perkuat Ketahahan Nasional

Tuban, (Onenewsjatim) - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai inovasi di sektor pangan dan energi yang dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi krisis global. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

“Saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, 'Pak tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung.' Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang, ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar. Menurut Presiden, lahirnya inovasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

“Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu, makanya kalian tahu. Ini luar biasa,” katanya.

“Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita,” lanjutnya.

Selain inovasi briket arang dari tongkol jagung, Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah yang dinilai mampu memperkuat kemandirian sektor pertanian nasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk impor.

“Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat kuat. Saya minta ini diimplementasi, konsep temuan bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa produk-produk inovasi ini nantinya dapat didistribusikan secara luas kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

“Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya. Semurah-murahnya supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, kualitas hidupnya lebih baik,” tandasnya.

Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton

Tuban, (Onenewsjatim) - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.

“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.

Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.

“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.

“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.

Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.

“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.

Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.

“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran.(Red)

Jaringan Penipuan Online Lintas Negara Digerebek di Surabaya, 44 WNA dan WNI Ditangkap

Surabaya, (Onenewsjatim) - Satreskrim Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur membongkar jaringan kejahatan lintas negara yang diduga menjalankan praktik penipuan online internasional atau online scamming. Dalam pengungkapan tersebut, aparat mengamankan total 44 orang dari berbagai negara.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima pihaknya dari Konsulat Jepang di Tokyo terkait dua warga negara Jepang yang dilaporkan hilang dan diduga disekap di Indonesia.

“Awalnya kami menerima informasi adanya dua warga negara Jepang yang dilaporkan hilang. Setelah dilakukan penelusuran, kasus ini berkembang dan mengarah pada jaringan penipuan internasional yang terorganisir,” ujar Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, Sabtu (9/5/2026).

Penyelidikan pertama dilakukan di sebuah rumah di kawasan Dharma Husada Permai, Surabaya. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan dua warga Jepang yang diduga menjadi korban penyekapan.

Selain menyelamatkan korban, petugas juga menemukan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas penipuan digital internasional. Barang bukti itu antara lain perangkat elektronik, dokumen operasional, hingga perlengkapan komunikasi.

“Dari lokasi awal, kami menemukan indikasi kuat bahwa tempat ini bukan sekadar lokasi penyekapan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas penipuan digital yang terhubung dengan jaringan lintas negara,” kata Luthfi.

Dalam pengembangan kasus, polisi mendapati sejumlah warga negara asing lain berada di lokasi tersebut, di antaranya warga negara China dan Jepang, serta dua warga negara Indonesia yang kini turut diperiksa intensif.

Tim kemudian bergerak ke sejumlah lokasi lain di Surabaya, termasuk kawasan Embong Kenongo dan Dharma Permai. Namun, saat dilakukan penggerebekan, sebagian lokasi diketahui telah ditinggalkan para pelaku.

Meski demikian, petugas menemukan sedikitnya 24 koper di salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat operasional jaringan tersebut.

“Temuan koper ini mengindikasikan adanya perpindahan penghuni maupun operator jaringan sebelum petugas tiba,” jelasnya.

Pengejaran berlanjut hingga ke Solo dan Bali. Dari hasil operasi gabungan itu, polisi berhasil mengamankan total 44 orang yang diduga terkait jaringan tersebut.

Mereka terdiri atas 30 warga negara China, tujuh warga negara Taiwan, empat warga negara Jepang, dan tiga warga negara Indonesia.

Menurut Luthfi, jaringan ini bekerja secara profesional dengan pola berpindah-pindah tempat dan memanfaatkan rumah kontrakan sebagai basis operasional.

“Mereka membangun sistem operasi yang tertutup dan berpindah lokasi untuk menghindari pelacakan aparat,” ujarnya.

Karena melibatkan lintas negara, Polrestabes Surabaya menggandeng sejumlah instansi dalam proses penyelidikan dan pendalaman kasus, di antaranya Divisi Hubungan Internasional Polri, Interpol, Imigrasi, Kejaksaan Negeri Surabaya, hingga Konsulat Jenderal Jepang.

Hingga kini, polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku serta kemungkinan adanya korban lain dari jaringan penipuan internasional tersebut.(red)

Kejari Jember Naikkan Dugaan Korupsi Klaim JKN Sejumlah RS ke Tahap Penyidikan

Jember, (Onenewsjatim)  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember meningkatkan status penanganan dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan manipulasi tagihan BPJS Kesehatan oleh sejumlah rumah sakit dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember, mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan dokumen.

“Kami telah meningkatkan status dugaan korupsi manipulasi tagihan BPJS Kesehatan oleh sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember ke tahap penyidikan,” kata Yadyn saat konferensi pers dalam kegiatan media gathering di Jember, Kamis (8/5/2026) malam.

Menurutnya, tim penyidik sebelumnya telah melakukan ekspose atau gelar perkara dan menemukan adanya dugaan praktik fraud dalam klaim program JKN.

“Tim penyidik kemudian melakukan ekspose atau gelar perkara dan menyimpulkan dugaan korupsi fraud upcoding dan atau phantom billing oleh sejumlah rumah sakit tahun 2019 hingga 2025 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Yadyn menjelaskan, modus yang diduga dilakukan dalam perkara tersebut antara lain phantom billing dan upcoding.

Phantom billing merupakan pengajuan klaim atas layanan kesehatan maupun obat-obatan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien.

Sementara upcoding dilakukan dengan cara memanipulasi kode diagnosis atau tindakan medis menjadi lebih berat agar nilai klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan lebih tinggi dari seharusnya.

"Penyimpangan yang dilakukan berupa upcoding, yakni memanipulasi kode diagnosa atau prosedur menjadi lebih berat agar mendapatkan klaim yang lebih tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan status perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-658/M.5.12/Fd.2/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Dalam proses penyidikan, Kejari Jember telah memanggil sedikitnya 12 saksi untuk dimintai keterangan.

“Penyidik telah melakukan panggilan kepada 12 saksi-saksi dalam perkara tersebut,” ujar Yadyn.

Meski demikian, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka karena masih mendalami alat bukti dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut saat ini masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami masih mendalami alat bukti untuk penetapan tersangka dan penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh BPKP,” pungkasnya.

Pendakian Dibuka Kembali Mulai 24 April 2026, Kuota Dibatasi 200 Orang per Hari

Lumajang, (Onenewsjatim) - Aktivitas pendakian di resmi kembali dibuka mulai 24 April 2026 setelah sempat ditutup akibat erupsi sejak November 2025. Namun, pembukaan dilakukan secara terbatas dengan sejumlah aturan ketat bagi para pendaki.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), . Ia menyebutkan bahwa keputusan pembukaan diambil setelah melalui koordinasi lintas sektor serta mempertimbangkan kondisi aktivitas gunung.

“Pendakian Gunung Semeru dibuka kembali mulai tanggal 24 April 2026,” ujar Rudijanta dalam keterangan resmi yang diterima.

Meski telah dibuka, jalur pendakian belum sepenuhnya normal. BBTNBTS menetapkan batas maksimal pendakian hanya sampai kawasan Ranu Kumbolo, salah satu titik favorit pendaki di jalur Semeru.

“Untuk batas pendakian hanya sampai Ranu Kumbolo,” tegasnya.

Selain pembatasan jalur, jumlah pendaki juga dibatasi guna menjaga keselamatan dan kelestarian kawasan. Setiap harinya, kuota pendakian ditetapkan maksimal 200 orang.

Seluruh calon pendaki diwajibkan melakukan pemesanan tiket secara daring melalui situs resmi BBTNBTS. Sistem ini diterapkan untuk mengontrol jumlah pengunjung sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.

“Setiap pendaki wajib mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan,” tambah Rudijanta.

Sebelumnya, BBTNBTS menutup total aktivitas wisata dan pendakian Gunung Semeru sejak terjadi erupsi pada 19 November 2025. Penutupan dilakukan demi keselamatan pengunjung mengingat meningkatnya aktivitas vulkanik saat itu.

Dalam kebijakan terbaru ini, BBTNBTS juga memberikan kesempatan bagi calon pendaki yang terdampak penutupan mendadak untuk melakukan penjadwalan ulang.

“Pendaki yang sudah melakukan pemesanan secara online pada periode 19 November sampai 18 Desember 2025 dapat melakukan reschedule,” jelasnya. (Imam)

Tengah Konflik Timur Tengah, 9 PMI Asal Lumajang Masih Bertahan di Arab Saudi

Lumajang, (Onenewsjatim) – Di tengah meningkatnya tensi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat–Israel, sebanyak sembilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lumajang hingga kini masih berada di Arab Saudi.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lumajang, dari sembilan PMI tersebut, delapan orang bekerja di sektor tenaga kesehatan, sementara satu lainnya bekerja di sektor restoran.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Subhan, mengatakan bahwa para PMI tersebut berangkat melalui perusahaan resmi penempatan pekerja migran dalam kurun waktu 2024 hingga 2025.

“Total ada sembilan warga Lumajang yang saat ini bekerja di Arab Saudi. Delapan orang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan satu orang bekerja di restoran. Mereka berangkat melalui perusahaan resmi,” kata Subhan saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026)

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja migran asal Lumajang di Arab Saudi bekerja di sektor informal, mengingat negara tersebut memang masih membuka peluang kerja pada sektor tersebut.

“Rata-rata bekerja di sektor informal, seperti di rumah sakit maupun restoran. Arab Saudi memang masih menerima tenaga kerja pada sektor tersebut,” ujarnya.

Subhan menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan melalui data penempatan tenaga kerja.

Meski demikian, kewenangan terkait pemulangan PMI dari luar negeri bukan berada di pemerintah daerah.

“Untuk pemulangan TKI atau PMI bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat atau negara,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau para pekerja migran asal Lumajang agar selalu menjaga keselamatan selama bekerja di luar negeri, terutama di tengah dinamika situasi global saat ini.

Ia juga meminta para PMI untuk segera berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi apabila mengalami kondisi darurat atau situasi yang mengkhawatirkan.

“Kami mengimbau kepada para pekerja migran agar tetap menjaga keselamatan. Jika terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, segera menghubungi KBRI di Arab Saudi,” ujarnya.

Selain itu, Disnaker Lumajang juga meminta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan para pekerja tersebut agar tetap melakukan pemantauan serta memastikan kondisi para PMI dalam keadaan aman.

“Kami juga menghimbau kepada P3MI yang menyalurkan tenaga kerja tersebut agar tetap memantau dan apabila terjadi hal yang mengkhawatirkan, segera berkoordinasi dengan KBRI,” pungkas Subhan. (Imam)

Modus Kondom, Perawat PPPK di Lumajang Selundupkan Ratusan Pil Y ke Lapas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Seorang tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial EA (30) tertangkap tangan saat mencoba menyelundupkan 240 butir pil logo Y ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lumajang, Selasa (27/1/2026) siang.

Aksi penyelundupan tersebut terungkap saat jam kunjungan lapas berlangsung. Petugas pengamanan mencurigai gerak-gerik pelaku sejak pemeriksaan awal di pintu masuk utama.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Lumajang, Pramita Ananta, mengatakan kecurigaan muncul saat petugas wanita melakukan pemeriksaan badan secara menyeluruh.

“Petugas wanita yang melakukan pemeriksaan sudah merasa curiga karena terdapat sesuatu yang menonjol di area privasi pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan dua paket pil logo Y yang dibungkus menggunakan kondom dan disembunyikan di kemaluan pelaku,” ujar Pramita Ananta saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, dua paket pil tersebut dibungkus rapi menggunakan kondom dan diikat tali rafia untuk menghindari kecurigaan.

“Modusnya pelaku membungkus dua poket pil logo Y dalam kondom, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan wanita dan diikat dengan tali rafia,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, EA mengaku pil koplo tersebut merupakan pesanan suaminya yang saat ini berstatus sebagai warga binaan Lapas Kelas IIB Lumajang dalam perkara narkotika dan telah divonis hukuman penjara selama lima tahun.

“Pengakuannya, barang itu akan diserahkan kepada suaminya yang merupakan warga binaan,” tambah Ananta

Barang bukti yang diamankan petugas berupa 240 butir pil Y dan dua buah kondom. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar, SIK, SH, MH, membenarkan adanya pelimpahan pelaku dari pihak Lapas Lumajang.

“Benar, pelaku sudah diserahkan ke Polres Lumajang dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik,” Alex.

Wakapolri dan Karo SDM Polda Riau Terima Penghargaan Presiden dalam Panen Raya Nasional

Karawang, (Onenewsjatim)-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusinya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda Asta Cita pemerintahan.

Pemberian tanda kehormatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Panen Raya Nasional yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Kegiatan ini dihadiri ribuan petani serta para pemangku kepentingan sektor pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. 

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan menuju swasembada pangan tidak terlepas dari sinergi lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, hingga dukungan TNI dan Polri.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, pengamanan distribusi, serta pendampingan berbagai program ketahanan pangan nasional

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri, salah satunya Karo SDM Polda Riau Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., atas kontribusi dan konsistensinya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Sejumlah pejabat tinggi Polri, para kapolda, hingga kapolres dari berbagai daerah tercatat sebagai penerima penghargaan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata yang telah diberikan dalam mendukung kebijakan strategis nasional di sektor pangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan Presiden menjadi tanggung jawab moral bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Trunoyudo, Polri memaknai penghargaan tersebut sebagai amanah untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar seluruh program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani.

Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat berbagai capaian strategis, salah satunya peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara dengan 1,36 juta ton. Dengan capaian tersebut, total produksi jagung nasional tercatat mencapai lebih dari 16,5 juta ton.

Lonjakan produksi terbesar terjadi pada kuartal IV tahun 2025, seiring optimalisasi pemanfaatan lahan seluas lebih dari 651 ribu hektare, yang menghasilkan produksi sekitar 3,47 juta ton jagung.

Selain peningkatan produksi, penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog juga menunjukkan kinerja positif. Tercatat sebanyak 101.713 ton jagung atau sekitar 63,8 persen dari target berhasil diserap, sehingga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah terjadinya spekulasi pasar.

Melalui capaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, bekerja secara profesional dan presisi, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:  

1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri.

3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah.

4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat.

5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung.

6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat.

7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan.

8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri.

9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri.

10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau.

11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar.

13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan.

14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;  

15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;  

16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora.

17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone.

18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri.

19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi. 

20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.  (Imam)

Rp300 Miliar Hilang dalam 14 Menit, Ini Wajah Baru Kejahatan di Era Blockchain

Lembang, (Onenewsjatim) – Kejahatan di era digital kini tidak lagi identik dengan kekerasan fisik atau kejahatan jalanan. Ancaman baru muncul secara senyap melalui sistem teknologi keuangan berbasis blockchain. 

Fakta hilangnya aset digital senilai Rp300 miliar hanya dalam waktu 14 menit menjadi ilustrasi nyata betapa cepat dan kompleksnya kejahatan modern saat ini.

Fenomena tersebut diangkat secara komprehensif dalam Naskah Strategi Perorangan (NASTRAP) Polri karya Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, yang dinobatkan sebagai NASTRAP Terbaik Sespimti Polri dan meraih Penghargaan Sanyata Sumanasa Wira Aksara Utama (Novelty).

NASTRAP tersebut membahas strategi Polri dalam menghadapi dampak negatif teknologi blockchain terhadap stabilitas keuangan negara, khususnya kejahatan yang dikategorikan sebagai cyber dependent financial crime.

“Ini bukan lagi sekadar cybercrime konvensional. Ini adalah kejahatan yang secara langsung menargetkan sistem keuangan nasional dan bergerak melampaui batas yurisdiksi negara,” ujar Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, saat dikonfirmasi usai yudisium Sespimti Polri di Lembang, Selasa (16/12/2025) lalu.

Rp300 Miliar Raib Tanpa Jejak Fisik

Dalam NASTRAP tersebut, Arsal mengangkat sebuah kasus nyata yang terjadi pada 11 November 2024, ketika aset digital senilai Rp300 miliar dilaporkan hilang hanya dalam waktu 14 menit melalui sebuah platform kripto domestik.

Tanpa tembakan, tanpa kejar-kejaran, dan tanpa perpindahan fisik, dana tersebut berpindah lintas blockchain, melewati crypto mixer, hingga akhirnya menghilang di Virtual Asset Service Provider (VASP) luar negeri.

“Pelaku bisa berada di satu negara, server di negara lain, dan dompet kripto tercatat di yurisdiksi berbeda. Ketika mekanisme bantuan hukum internasional atau MLAT diajukan, aset sudah tidak terlacak,” jelas Arsal.

Kasus tersebut hingga kini belum terungkap sepenuhnya dan menjadi gambaran keterbatasan pendekatan penegakan hukum konvensional dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi tinggi.

Ancaman Sistemik terhadap Ekonomi Nasional

Menurut Arsal, kejahatan berbasis blockchain memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan siber biasa karena menyasar stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan pengamat keamanan siber dan forensik digital, Pratama Persadha, yang menilai bahwa kejahatan kripto merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

“Blockchain itu transparan, tapi anonimitas pelakunya sangat tinggi. Tanpa kemampuan blockchain intelligence dan kerja sama lintas negara yang kuat, aparat akan selalu tertinggal,” kata Pratama.

Ia menambahkan bahwa kasus global seperti peretasan Ronin Bridge (Axie Infinity) tahun 2022 dengan kerugian sekitar Rp8,8 triliun menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat sistemik dan sulit dipulihkan.

Kepemimpinan Polri Diuji

NASTRAP karya Kombes Arsal juga menyoroti perlunya perubahan paradigma kepemimpinan Polri. Pendekatan reaktif dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman yang bergerak cepat dan lintas batas.

“Di era blockchain, yang menentukan bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap. Kepemimpinan Polri harus adaptif, berbasis intelijen teknologi, dan berorientasi pencegahan,” tegas Arsal.

NASTRAP tersebut dipaparkan pada 3 Desember 2025, diuji kembali pada 4 Desember 2025 di hadapan Kasespim Polri, dan akhirnya ditetapkan sebagai NASTRAP terbaik dari 13 naskah unggulan.

Apresiasi dari Sespimti Polri

Pihak Sespimti Polri menilai NASTRAP ini memiliki tingkat kebaruan (novelty) yang tinggi karena mengangkat jenis kejahatan yang belum banyak dibahas dalam kajian strategis Polri sebelumnya.

“NASTRAP ini relevan dengan tantangan masa depan Polri. Ancaman keamanan kini tidak hanya ada di jalanan, tetapi juga di balik barisan kode dan transaksi digital,” ujar salah satu penguji Sespimti Polri.

Penghargaan Sanyata Sumanasa Wira Aksara Utama secara resmi diberikan pada yudisium 16 Desember 2025, menandai berakhirnya pendidikan pembentukan kepemimpinan strategis Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025.(Red)

BI-Fast Dibobol Rp200 Miliar, Kombes Arsal Sahban Peringatkan Ancaman Sistemik Keuangan Nasional

Bandung (Onenewsjatim) – Kasus peretasan sistem BI-Fast kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya aliran dana hasil kejahatan dari sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diduga dialihkan ke aset kripto di pasar internasional. 

Nilai kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dan penelusurannya semakin rumit karena melibatkan jaringan blockchain lintas negara.

Pengalihan dana ke berbagai jaringan blockchain global membuat proses pelacakan menjadi sangat sulit, sekaligus menunjukkan besarnya tantangan baru bagi pengawasan keuangan dan penegakan hukum. 

Kejahatan finansial kini tidak lagi berhenti pada sistem perbankan konvensional, tetapi telah bermigrasi ke ekosistem digital yang bergerak cepat dan melampaui batas yurisdiksi negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pembobolan BI-Fast sebagai tindak kejahatan yang sangat kompleks. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan melibatkan jaringan kriminal terorganisasi dengan pola kerja yang rapi dan terencana.

“Scam dan serangan siber di sektor keuangan saat ini merupakan tantangan besar dan tidak mudah untuk diungkap,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban menilai kejahatan yang menyerang layanan BI-Fast tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kejahatan siber biasa. Menurutnya, kasus tersebut sudah masuk dalam kategori cyber dependent financial crime, yakni kejahatan yang hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan secara langsung menyasar sistem keuangan.

“Jika tidak diantisipasi sejak dini, ancaman ini berpotensi merusak kredibilitas sistem keuangan nasional dan menggerus kepercayaan publik terhadap perbankan,” ujar Arsal.

Ia menegaskan bahwa kejahatan berbasis blockchain memiliki karakteristik cepat, lintas negara, dan langsung menargetkan alur dana. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Naskah Strategis Perorangan (NASTRAP) karya Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban dalam Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Gelombang II. Naskah tersebut mengantarkannya meraih predikat lulusan terbaik pada bidang Sanyata Sumanasa Wira Aksara (novelty) karena dinilai menghadirkan gagasan kebaruan yang relevan dan aplikatif. 

Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Komjen Pol Prof. Chryshnanda Dwilaksana selaku pimpinan Kelemdiklat Polri.

Dalam NASTRAP tersebut, Arsal merumuskan 10 strategi komprehensif untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan berbasis blockchain. Strategi tersebut disusun dalam bentuk blueprint dan roadmap yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pada tahap jangka pendek, strategi difokuskan pada penyusunan SOP nasional penanganan barang bukti kripto, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan sertifikasi forensik blockchain, serta penyelarasan SOP penyidikan dengan regulasi sektor keuangan agar proses pembekuan aset kripto lebih efektif.

Untuk jangka menengah, NASTRAP mendorong integrasi data melalui pembangunan National Blockchain Crime Data Hub, pemanfaatan data internasional guna memperkuat penelusuran aset lintas negara, serta penguatan kerja sama internasional dalam mekanisme pembekuan aset kripto.

Sementara pada jangka panjang, strategi diarahkan pada pembangunan laboratorium forensik blockchain nasional, peningkatan kapabilitas penegakan hukum secara berkelanjutan, penutupan celah regulatory arbitrage antar lembaga, serta penguatan peran Polri sebagai pembentuk arah kebijakan (rule-shaper) dalam regulasi blockchain.

NASTRAP ini disusun berdasarkan wawancara dan observasi terhadap 22 kementerian/lembaga serta satuan kerja Polri yang berkaitan dengan sektor keuangan. Hasilnya, strategi yang dirumuskan dinilai tidak sekadar konseptual, tetapi dapat langsung diimplementasikan.

Dalam proses penyusunan naskah tersebut, Judy Goldsmith dari Australian Federal Police (AFP) menyampaikan bahwa kejahatan aset digital bersifat lintas negara, terorganisasi, dan bergerak sangat cepat. Tanpa strategi yang jelas dan kerja sama internasional yang solid, aparat penegak hukum akan selalu tertinggal dari pelaku kejahatan.

Senada dengan itu, analis blockchain dari Chainalysis, Henry Soeratno, menekankan bahwa investigasi blockchain bukan hanya soal menelusuri satu transaksi, melainkan membaca pola dan keterkaitan transaksi yang kompleks, yang membutuhkan sumber daya manusia terlatih serta dukungan teknologi mutakhir.

Fenomena ini menunjukkan wajah baru kejahatan modern yang bersifat multi-chain, multi-yurisdiksi, dan tanpa batas negara. 

Pola lama penegakan hukum dinilai tidak lagi memadai, sehingga diperlukan pendekatan strategis, adaptif, dan kolaboratif untuk menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.

Setelah Lama Buron, Terpidana Korupsi BRI Probolinggo Ditangkap di Kendari

Probolinggo (Onenewsjatim)– Pelarian panjang terpidana kasus korupsi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo akhirnya berakhir. 

Riang Fauzi, yang selama bertahun-tahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), berhasil diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan dalam sebuah operasi tertutup di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/12/2025).

Penangkapan Riang merupakan hasil kerja sama tim intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Kejaksaan Negeri Kendari. 

Operasi dilakukan dengan pendekatan intelijen guna menghindari risiko pelarian ulang dari terpidana.

Selama masa pelariannya, Riang diketahui berpindah-pindah tempat dan bahkan mengganti profesi. Ia sempat bekerja sebagai Insurance Specialist di salah satu bank swasta di wilayah Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat. Aktivitas tersebut tak luput dari pantauan aparat penegak hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Ronal H. Bakara, mengungkapkan bahwa proses penangkapan dilakukan secara senyap. Petugas menyamar sebagai nasabah untuk memastikan identitas buronan sebelum melakukan pengamanan.

“Setelah kami pastikan identitasnya sesuai dengan data yang dimiliki, terpidana langsung diamankan tanpa perlawanan,” ujar Ronal melalui pesan WhatsApp.

Riang juga diketahui sempat tinggal di kawasan Jalan Bete-Bete, Kendari. Penangkapannya menandai berakhirnya pelarian panjang mantan Associate Relationship Manager BRI tersebut yang telah buron sejak perkara hukumnya bergulir.

Kasus korupsi yang menjerat Riang bermula pada April 2022. Dalam perkara itu, ia terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan meloloskan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan internal BRI.

Fakta persidangan mengungkap bahwa perbuatan Riang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga pihak lain bernama Hendra Widianto. Akibat tindak pidana tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp3,5 miliar.

Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya telah menjatuhkan vonis bersalah secara in absentia terhadap Riang melalui Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby pada 24 Maret 2024. 

Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Usai penangkapan, Riang Fauzi dijadwalkan diterbangkan menuju wilayah Jawa Timur untuk menjalani proses eksekusi hukum. Terpidana akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan selanjutnya menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo.

Staf Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat ini tim gabungan masih dalam perjalanan membawa terpidana dari Sulawesi Tenggara.

“Benar, sore ini DPO kasus korupsi BRI telah diamankan di Kendari. Saat ini tim Intelijen dan Pidsus Kejari Kota Probolinggo sedang dalam perjalanan menuju Lapas Kelas IIB Probolinggo,” pungkasnya. (Fat)

Kombes Arsal Sahban Raih NASTRAP Terbaik Sespimti Polri, Angkat Ancaman Kejahatan Blockchain

Bandung, (Onenewsjatim) – Ancaman terhadap stabilitas keuangan negara kini tidak lagi hanya datang dari kejahatan konvensional. Perkembangan teknologi digital, khususnya blockchain, telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang bergerak cepat, lintas negara, anonim, dan sulit dilacak.

Isu strategis tersebut mengantarkan Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, S.H., S.I.K., M.M., M.H. meraih predikat Naskah Strategis (NASTRAP) terbaik bidang Sanyata Sumanasa Wira Aksara (novelty) dalam Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2 yang berlangsung di Lembang, Kabupaten Bandung.

Predikat tersebut diberikan karena NASTRAP karya Arsal dinilai menghadirkan gagasan baru yang belum pernah diangkat sebelumnya, khususnya terkait strategi Polri dalam mengantisipasi dan menangani dampak negatif teknologi blockchain demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam NASTRAP-nya, Arsal mengulas fenomena kejahatan model baru yang telah berkembang melampaui konsep cyber crime konvensional, yakni cyber dependent financial crime. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk melakukan peretasan, pencucian aset digital, hingga pengalihan dana lintas yurisdiksi dengan kecepatan tinggi dan nyaris tanpa jejak.

“Kejahatan berbasis blockchain ini bukan semata persoalan teknologi, tetapi sudah menjadi ancaman nyata terhadap sistem keuangan negara. Karakternya lintas negara, multi-yurisdiksi, anonim, dan bergerak sangat cepat. Jika tidak diantisipasi sejak dini, dampaknya bisa serius terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban, Selasa (17/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap kejahatan semacam ini tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral dan reaktif.

“Polri harus membangun strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pemahaman mendalam terhadap teknologi blockchain. Ini bukan kejahatan masa depan, tetapi kejahatan yang sudah terjadi hari ini,” tegasnya.

Penghargaan NASTRAP terbaik tersebut sejalan dengan arah transformasi kepemimpinan Polri di era digital. Kasespim Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks dan menuntut perubahan paradigma kepemimpinan.

“Kita berada di persimpangan zaman yang menuntut kepemimpinan Polri yang adaptif terhadap tantangan global, disruptif, dan bernuansa digital. Kompleksitas ancaman hari ini jauh berbeda dibandingkan era sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, karya strategis seperti NASTRAP terbaik tersebut menjadi indikator bahwa calon pemimpin Polri ke depan tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memahami dinamika ancaman global yang berkembang sangat cepat.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg 34 Gelombang 2 secara resmi ditutup pada 17 Desember 2025 dan diikuti oleh 368 peserta didik, terdiri dari Sespimti Angkatan 34 Gelombang 2 sebanyak 60 peserta, Sespimmen Angkatan 65 Gelombang 2 sebanyak 141 peserta, SPPK Angkatan 2 sebanyak 63 peserta, serta Sespimma Angkatan 74 sebanyak 104 peserta.

Penutupan pendidikan ini menandai lahirnya para pemimpin strategis Polri yang diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan nasional ke depan, termasuk ancaman kejahatan digital dan keuangan yang semakin kompleks.

Dengan raihan NASTRAP terbaik tersebut, Kombes Pol Dr. M. Arsal Sahban dinilai berhasil menghadirkan perspektif baru tentang peran Polri dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tengah akselerasi teknologi global. (Imam)