Mensos Gus Ipul Ajak Pilar Sosial Bersinergi Perangi Kemiskinan di Lumajang

Mensos Gus Ipul Ajak Pilar Sosial Bersinergi Perangi Kemiskinan di Lumajang

Lumajang,(Onenewsjatim)– Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar dialog bersama pilar-pilar sosial di Pendopo Aryawiraraja, Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat (30/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dalam dialog tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen pilar sosial dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, kehadiran negara dengan data yang tepat, ditopang oleh kerja pilar sosial yang penuh keikhlasan, merupakan kombinasi kuat dalam melawan kemiskinan.

"Ketika negara hadir dengan data yang tepat dan pilar sosial bergerak dengan hati yang ikhlas, maka tak ada kemiskinan yang tak bisa kita lawan," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa pilar sosial merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan program sosial serta memperkuat nilai gotong royong di masyarakat.

Ke depan, berbagai program diupayakan untuk dapat diintegrasikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Gus Ipul juga menegaskan pentingnya penggunaan data tunggal yang akurat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN).

“Presiden mengarahkan kita bekerjasama dimulai dari data yang sama dan akurat. Dengan begitu, program kita akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Salah satu inovasi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya memutus mata rantai kemiskinan ekstrem, adalah penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang belum terjangkau dalam proses pembangunan, seperti masyarakat miskin dan rentan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

“Mereka adalah na’ilah-na’ilah, generasi yang harus diberi masa depan. Ini arahan Presiden yang sedang kita tindak lanjuti bersama kepala daerah,” jelasnya.

Gus Ipul menyebut bahwa DTSN saat ini telah melalui proses verifikasi oleh BPS dan koordinasi bersama BPKP, sehingga menjadi rujukan tunggal bagi seluruh kementerian dan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam implementasinya, kolaborasi lintas pihak sangat diperlukan, mulai dari pemerintah daerah, dinas sosial, pendamping sosial, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memastikan pemutakhiran data berjalan secara berkelanjutan.

“Pemutakhiran data sangat penting karena dinamika masyarakat terus berubah—ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah. Semua ini memerlukan kerjasama yang erat,” ungkapnya.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada Triwulan II tahun ini sudah menggunakan DTSN. Sebanyak 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari desil 6 hingga 10 telah dialihkan, agar bantuan lebih tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.

“Ini langkah penting untuk memastikan yang menerima bansos adalah mereka yang memang paling membutuhkan,” tegas Gus Ipul.(Imam)