Pemkab Lumajang Buka Seleksi Terbuka 4 Jabatan Kepala OPD yang Masih Kosong

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi empat jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih kosong.

Empat jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Pariwisata, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Indah setelah menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di Lobby Pemkab Lumajang, Rabu (16/9/2026).

“Segera kami buka seleksi terbuka untuk empat jabatan, yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Inspektorat, BPKD dan Satpol PP,” kata Indah.

Menurut dia, pengisian jabatan tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Setiap OPD memiliki tugas dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pimpinan yang ditempatkan di masing-masing perangkat daerah harus memiliki kompetensi serta kemampuan untuk mengelola organisasi.

Indah berharap pejabat yang nantinya lolos seleksi tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mempunyai pengalaman dan kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan OPD.

“Harapannya tentu yang terpilih memiliki kompetensi dan bisa membawa organisasi bekerja lebih baik. Masing-masing OPD mempunyai tugas dan tantangan yang berbeda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seleksi terbuka juga menjadi kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara profesional.

Pemkab Lumajang, kata Indah, akan menjalankan seluruh tahapan seleksi berdasarkan aturan yang berlaku.

“Seleksinya dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. ASN yang memenuhi persyaratan kami berikan kesempatan untuk mengikuti proses tersebut secara profesional,” katanya.

Pengisian empat jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Selain itu, keberadaan pejabat definitif di masing-masing OPD diharapkan dapat mendukung percepatan program pemerintah daerah.

Indah menekankan, pejabat yang nantinya terpilih harus mampu membangun kerja sama di lingkungan organisasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Yang paling penting bagaimana pejabat yang terpilih nantinya dapat bekerja dengan baik, membangun koordinasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lumajang,” pungkasnya (Imam) 

Antrean BBM di Lumajang Meningkat, Pasokan dari Surabaya dan Malang Tetap Lancar

Lumajang, (Onenewsjatim) – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masih terjadi. 

Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya permintaan BBM setelah pasokan di sejumlah SPBU Kabupaten Jember mengalami gangguan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan ketersediaan stok BBM bagi wilayah Lumajang tidak dipengaruhi kemacetan jalur Ketapang, Banyuwangi.

Pasalnya, pasokan BBM untuk wilayah Lumajang dikirim langsung dari Surabaya dan Malang. Distribusi tersebut tidak melalui jalur Ketapang yang mengalami kemacetan.

"Kalau Lumajang memang tidak dikirim dari Ketapang tetapi dari Surabaya. Kecuali yang Pronojiwo itu dikirim dari Malang," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lumajang, Bonni Momenta, di Lumajang, Selasa (8/9/2026).

Bonni menjelaskan, gangguan distribusi menuju Jember membuat sejumlah SPBU di daerah tersebut mengalami kekosongan stok. Kondisi itu kemudian mendorong sebagian masyarakat Jember mencari BBM ke wilayah lain, termasuk Lumajang.

"Nah, pengiriman ke arah Jember itu mengalami gangguan, sehingga banyak SPBU mengalami kekosongan. Efek dari kosongnya Jember itu banyak masyarakat yang lari ke wilayah Lumajang bahkan di beberapa kota lain sekitar," ujarnya.

Stok BBM Lumajang masih ratusan kiloliter

Berdasarkan data per 7 September 2026, stok BBM di seluruh SPBU Lumajang masih mencapai ratusan kiloliter (KL).

Untuk BBM bersubsidi, stok Pertalite tercatat sebanyak 252 KL, sedangkan Biosolar mencapai 167 KL.

Sementara itu, stok BBM nonsubsidi terdiri dari Pertamax sebanyak 103 KL, Pertamax Turbo 38 KL, dan Pertamina Dex 27 KL.

Bonni mengatakan, stok tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Ia memastikan pemerintah bersama Pertamina terus memantau kondisi stok dan perkembangan konsumsi BBM di lapangan.

"Mudah-mudahan cukup. Hal itu terus dipantau oleh Pertamina karena Pertamina sudah melihat fenomena itu dan nantinya akan dilakukan penambahan jika kurang stok untuk di Lumajang," ungkapnya.

Realisasi BBM bahkan melebihi kuota

Bonni menambahkan, kebutuhan BBM di Lumajang dalam beberapa waktu terakhir bahkan telah melampaui kuota yang ditetapkan.

Pada Agustus 2026, misalnya, realisasi penyaluran Pertalite di 19 SPBU Lumajang mencapai sekitar 7.900 KL. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuota yang berada di kisaran 7.100 KL.

Hal serupa terjadi pada Biosolar. Dari kuota sekitar 5.022 KL, realisasinya mencapai sekitar 6.000 KL.

"Seperti Agustus kemarin itu kuota realisasinya melebihi kuota yang ditentukan. Untuk Pertalite itu 7.100 sekian kiloliter, realisasinya 7.900. Untuk Biosolar 5.022 kiloliter itu realisasinya malah sampai 6.000," jelas Bonni.

Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan. Bonni menyebut tambahan Biosolar mencapai sekitar 200 KL.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, terdapat tambahan pasokan Pertamax dan jenis BBM lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

"Yang menjadi atensi itu Pertalite dan Biosolar. Iya, Biosolar itu yang menjadi atensi. Tapi tetap ada tambahan," katanya.

Bonni memastikan kondisi stok BBM di Lumajang terus dipantau. Jika terjadi peningkatan permintaan yang berpotensi mengurangi ketersediaan di SPBU, penambahan pasokan akan dilakukan.

Dengan demikian, antrean yang terjadi saat ini tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM di Lumajang, melainkan salah satunya dipengaruhi peningkatan permintaan akibat pergeseran pembelian dari wilayah Jember.

211 Buruh di Lumajang Terkena PHK, Penurunan Permintaan Pasar Jadi Pemicu

Lumajang, (Onenewsjatim) - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda sejumlah perusahaan sektor industri pengolahan kayu dan tembakau di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang mencatat sedikitnya 211 pekerja terkena PHK sepanjang 2026.

Kepala Disnaker Lumajang, Subchan, mengatakan PHK tersebut terjadi di tiga perusahaan. Rinciannya, PT MJI yang bergerak di bidang pengolahan kayu memberhentikan 198 pekerja.

"Di PT MJI ada 198 pekerja, terdiri dari 48 karyawan tetap dan 150 tenaga outsourcing. Kemudian PT IDS sebanyak 6 orang dan PT Putra Mojo 7 orang," kata Subchan.

Menurutnya, PHK terjadi karena perusahaan mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya permintaan pasar sehingga berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional.

"Sementara yang disampaikan perusahaan, permintaan mereka menurun," ujarnya.

Subchan menjelaskan, proses pemberhentian pekerja tidak dilakukan secara sekaligus. PHK dilakukan secara bertahap karena perusahaan masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada pekerja.

"Bertahap, karena perusahaan harus menyiapkan hak dan kewajibannya. Masih ada kewajiban perusahaan dengan pekerjanya, jadi tidak langsung diselesaikan secara bersamaan," jelasnya.

Disnaker Lumajang, kata Subchan, terus melakukan pemantauan terhadap penyelesaian hak para pekerja yang terdampak PHK. Termasuk memastikan kewajiban perusahaan kepada pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Namun, khusus pekerja outsourcing di PT MJI, Disnaker masih melakukan pendalaman terkait pihak yang memiliki kewajiban menyelesaikan hak pekerja.

"Sementara pekerja outsourcing urusannya dengan mitra MJI. Ini yang perlu kami luruskan dulu. Apakah memang kewajiban MJI dengan perusahaan outsourcing-nya sudah diselesaikan atau belum, atau perusahaan outsourcing dengan pekerjanya yang belum diselesaikan. Itu yang perlu kami gali," katanya.

Dia menegaskan Disnaker memiliki peran untuk menjembatani persoalan antara pekerja dan perusahaan sekaligus memastikan hak-hak pekerja tidak terabaikan.

"Disnaker bertugas menjembatani dan memastikan seluruh hak-hak karyawan tetap terpenuhi meskipun perusahaan sudah berhenti beroperasi," tegasnya.

Subchan menyebut pemberhentian pekerja di tiga perusahaan tersebut berlangsung secara bertahap. Langkah itu dilakukan menyesuaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada para pekerja.

Disnaker juga akan terus mengawal laporan mengenai sisa hak buruh yang belum terselesaikan. Perusahaan diminta segera menuntaskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Terkait status perusahaan yang mengalami penghentian operasional, Subchan menegaskan bahwa penetapan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut bukan menjadi kewenangan Disnaker.

"Kalau soal pailit atau bangkrut itu ranah pengadilan. Kami di Disnaker fokus memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan," pungkasnya.

Pemkab Lumajang Dukung Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Anggaran Daerah Bisa Dialihkan

Lumajang, (Onenewsjatim)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, menyambut baik wacana penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diambil alih pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang Agus Triyono menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban anggaran pemerintah daerah sekaligus memperluas ruang fiskal untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

"Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sangat menyambut baik sekali pertemuan pimpinan DPR bersama para menteri terkait yang fokus membahas PPPK, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu," kata Agus, Kamis (20/8/2026).

Menurut Agus, salah satu rumusan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pengambilalihan penggajian PPPK oleh pemerintah pusat.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjuangan pemerintah daerah agar pembiayaan gaji PPPK tidak menjadi beban daerah.

"Gaji PPPK itu tidak menjadi beban daerah, tetapi harus dicover pemerintah pusat. Sebab saat ini gaji PPPK menjadi beban pemerintah daerah yang diambilkan dari dana transfer," ujarnya.

Agus berharap pengambilalihan penggajian PPPK juga diikuti dengan penggantian dana transfer atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini digunakan daerah untuk membayar gaji PPPK.

Menurut dia, skema tersebut akan memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah.

"Bayangan saya, ketika gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat, DAU yang saya gunakan untuk menggaji PPPK, di tahun depan uangnya diganti oleh pemerintah pusat," kata Agus.

"Jika demikian konsepnya, tentu ruang fiskal daerah akan bertambah," lanjutnya.

Dengan bertambahnya ruang fiskal, Pemkab Lumajang berencana mengarahkan anggaran tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dasar.

"Penambahan ini tentu saya yakin pemerintah daerah akan banyak mempergunakannya untuk pelayanan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar yang ada di kabupaten/kota," jelasnya.

Selain persoalan penggajian, Agus mengatakan Pemkab Lumajang masih menunggu petunjuk teknis terkait status dan mekanisme peralihan PPPK.

Berdasarkan pembahasan dalam rapat kerja DPR bersama para menteri, peralihan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu maupun menuju PNS tetap dilakukan melalui proses seleksi.

"Peralihan status kepegawaian dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau dari PPPK penuh waktu menjadi PNS tetap melalui seleksi CAT, melalui ujian dan proses seleksi yang mengikuti seleksi ASN," ujarnya.

Agus mengatakan kuota formasi nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan jabatan yang diusulkan pemerintah daerah.

Pemkab Lumajang berharap pemerintah pusat memberikan formasi yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Kami sekarang menunggu juknisnya, apakah formasi itu diberikan keleluasaan untuk membuka seluas-luasnya atas kekosongan jabatan guru khususnya maupun tenaga kesehatan," kata Agus.

"Jika pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB memberikan ruang formasi yang luas, yang cukup lebar, tentu kami sangat berharap sekali itu bisa terealisasi," tambahnya.

Agus memastikan wacana pengambilalihan penggajian oleh pemerintah pusat tidak serta-merta mengubah besaran gaji yang diterima PPPK.

Ia memperkirakan gaji PPPK berada di kisaran Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam regulasi.

"Gajinya tetap sama. Seingat saya sekitar Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta. Gaji PPPK ada standarnya, jadi tidak dibatasi UMR setempat," ungkap Agus.

Menurutnya, jika penggajian benar-benar diambil alih pemerintah pusat, dana yang sebelumnya digunakan daerah untuk membayar PPPK semestinya diganti melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Logika saya, penggantian itu artinya ditambahi dananya dari pemerintah pusat untuk mengganti dana transfer itu," katanya.

Agus mengungkapkan Pemkab Lumajang saat ini mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK kurang dari Rp 100 miliar per tahun.

Ia berharap anggaran tersebut tetap diberikan kepada Pemkab Lumajang apabila pemerintah pusat nantinya mengambil alih pembayaran gaji PPPK.

"Alokasi gaji PPPK, saya lupa angka persisnya. Tapi saya rasa masih di bawah Rp 100 miliar. Harapannya kalau gaji PPPK diambil alih pusat, Rp 100 miliar tetap dikasih sebagai gantinya," pungkasnya.

Pemkab Lumajang Tegas Larang Pornoaksi dan Narkoba Saat Agustusan

Lumajang, (Onenewsjatim) — Pemerintah Kabupaten Lumajang melarang kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai aksi yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. 

Larangan tersebut juga mencakup peredaran minuman keras (miras) serta narkoba dalam berbagai kegiatan masyarakat selama perayaan Agustusan.

Ketentuan itu merupakan hasil kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lumajang bersama sejumlah organisasi keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesepakatan tersebut sekaligus menindaklanjuti surat edaran bersama dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, setiap kegiatan Agustusan yang digelar masyarakat harus tetap memperhatikan norma dan ketertiban umum. Ia menegaskan tidak boleh ada penampilan maupun kegiatan yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

"Tidak boleh ada hal-hal yang bersifat porno, baik pornografi maupun pornoaksi dan yang bisa menimbulkan keributan," kata Indah, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, ketentuan tersebut penting karena hampir seluruh desa di Kabupaten Lumajang menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

Indah juga menegaskan larangan keras terhadap peredaran narkoba dan minuman keras dalam kegiatan masyarakat. Menurut dia, kedua hal tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban.

"Dilarang ada narkoba, miras, itu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Kesepakatan tersebut, lanjut Indah, telah ditandatangani sejumlah unsur, di antaranya Kapolres Lumajang, Dandim 0821/Lumajang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta MUI Lumajang.

Sound Horeg Tetap Boleh

Meski ada sejumlah pembatasan, Pemkab Lumajang memastikan tidak melarang penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti batas volume yang telah ditentukan

"Kami tidak melarang sound horeg ya! Tapi ada aturan desibel (dB)-nya, tidak boleh lebih dari 80, sama seperti tahun sebelumnya," jelas Indah.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan pembatasan terutama menyasar kegiatan tari-tarian yang menampilkan unsur pornoaksi.

"Itu kami batasi merujuk pada surat dari provinsi, termasuk pembatasan penggunaan sound horeg," kata Riki.

Ia menegaskan aturan tersebut bukan untuk membatasi kreativitas masyarakat dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan, melainkan untuk menjaga agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

MUI Soroti Etika Berpakaian

Ketua MUI Lumajang Ahmad Hanif menambahkan, ketentuan mengenai pakaian juga berkaitan dengan norma agama dan etika yang berlaku di tengah masyarakat.

Ia menyinggung pentingnya peserta kegiatan memperhatikan kesopanan dalam berpenampilan, termasuk larangan bagi laki-laki mengenakan pakaian atau berpenampilan menyerupai perempuan.

"Janganlah seorang laki-laki berpenampilan seperti seorang perempuan. Insyaallah itu mungkin akan dibaca dalam surat edaran," ujar Ahmad Hanif.

Bupati Lumajang: HUT ke-81 RI Momentum Perkuat Persatuan dan Pemerintahan Bersih

Lumajang, (Onenewsjatim) - Lapangan Alun-Alun Lumajang menjadi pusat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara pengibaran Sang Merah Putih tersebut berlangsung khidmat. Bupati Lumajang Indah Amperawati bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti jajaran TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Usai upacara, Bupati Indah menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan. 

Menurutnya, momentum 17 Agustus bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi agenda kebangsaan yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat.

"Alhamdulillah pelaksanaan upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan baik dan lancar," kata Indah.

Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Indah berharap Kabupaten Lumajang terus berada dalam kondisi yang kondusif, aman dan nyaman. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan serta mendukung jalannya pemerintahan

"Kita berharap Lumajang dalam kondisi yang progresif, aman dan nyaman. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh kita, kita terus bergandengan tangan bersama masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan sehat," ujarnya.

Indah menegaskan, upaya mewujudkan kedaulatan bangsa membutuhkan peran seluruh elemen sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Menurutnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus menjalankan fungsi masing-masing secara profesional tanpa saling mengintervensi. Namun, seluruhnya tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Untuk mewujudkan kedaulatan tentu dengan masing-masing peranan. Eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak saling mengintervensi, tetapi saling menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dengan satu prinsip, yaitu NKRI," tegasnya.

Ia berharap semangat kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus dapat terus diwujudkan melalui kerja bersama, pemerintahan yang baik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Lumajang.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Lumajang pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kemajuan daerah.

75 Paskibraka Lumajang Resmi Dikukuhkan, Siap Kibarkan Merah Putih pada HUT ke-81 RI

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 75 pelajar terpilih resmi dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lumajang Tahun 2026. Mereka akan bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Pengukuhan berlangsung di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Sabtu (15/8/2026).

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas mengibarkan Sang Merah Putih. Menurut dia, kesempatan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda.

“Saya yakin bahwa anak-anak memiliki keistimewaan. Bukan hanya sebagai pengibar bendera pusaka pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi harus mampu menunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, berdisiplin, bermoral, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,” kata Indah.

Sebanyak 75 anggota Paskibraka tersebut sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 20 hari.

Mereka mendapatkan pembinaan dari pelatih yang berasal dari unsur TNI, Polri, serta panitia Paskibraka Kabupaten Lumajang.

Selama proses pembinaan, para pelajar tidak hanya dilatih kemampuan baris-berbaris. Mereka juga mendapatkan pembekalan mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, patriotisme, nasionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Indah mengatakan, nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti setelah para anggota Paskibraka selesai menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus.

Menurutnya, pengalaman selama mengikuti pendidikan dan pelatihan harus menjadi modal bagi para pelajar untuk membangun kebiasaan positif di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Tugas yang anak-anak emban besok adalah tugas yang sangat berat, namun sangatlah mulia. Anak-anak merupakan tunas bangsa dan harapan bangsa dan negara,” ujar Indah.

Ia juga berharap anggota Paskibraka mampu menjadi teladan bagi pelajar lainnya, baik melalui kedisiplinan, prestasi, moral maupun kepedulian terhadap lingkungan.

“Semoga mereka bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembinaan Paskibraka Kabupaten Lumajang.

Apresiasi diberikan kepada panitia, pelatih, pendamping, unsur TNI dan Polri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember-Lumajang, serta sekolah yang turut mendukung para pelajar selama mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan.

Dengan dikukuhkannya 75 anggota Paskibraka tersebut, mereka kini siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.

Indah berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan para pelajar untuk terus berprestasi, berkarya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kepada anak-anak yang baru saja dikukuhkan, saya ucapkan selamat bekerja dan berkarya demi kemaslahatan umat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridai upaya dan langkah kita,” pungkasnya.

Demi Harga Lebih Murah, Warga Lumajang Rela Antre Berjam-jam di Pasar Murah

Lumajang, (Onenewsjatim) - Puluhan warga mengantre panjang untuk mendapatkan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah dalam kegiatan pasar murah di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Desa Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Kamis (13/8/2026).

Pasar murah tersebut digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang. 

Sejak kegiatan berlangsung, warga tampak memadati sejumlah stan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari panjangnya antrean sejak stan dibuka. Warga rela menunggu giliran untuk membawa pulang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan pasar murah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mengajak warga menyambut peringatan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.

Pantauan di lokasi, antrean warga mengular terutama di stan beras SPHP dan minyak goreng Minyakita. 

Warga rela menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Tingginya antusiasme masyarakat bahkan membuat petugas harus mengambil tambahan pasokan beras hingga dua kali. Warga terus berdatangan dan mengantre untuk membeli beras serta minyak goreng.

Salah satu warga, Diah, mengaku rela berdiri di antrean hingga dua jam demi bisa membawa pulang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

​"Beli minyak sama beras, karena lebih murah di sini daripada di pasar. Nggak apa-apa walaupun antre tadi sampai dua jam," ujar Diah saat ditemui di lokasi, Kamis (13/8/2026). 

​Diah menuturkan, selisih harga yang ditawarkan di pasar murah ini sangat membantu dapur rumah tangganya.

​"Beli minyak sama beras tadi. Untuk minyak harganya lebih murah, kalau di pasar itu biasanya 1 liter Rp 20 ribu, di sini nggak sampai Rp 20 ribu," tambahnya.

Di pasar murah tersebut, beras SPHP dijual Rp55 ribu per kemasan 5 kilogram. Harga itu lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang mencapai sekitar Rp62 ribu per 5 kilogram.

Selain beras, minyak goreng Minyakita juga menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu warga. Minyakita kemasan 2 liter dijual Rp29 ribu, sedangkan harga di pasaran disebut dapat mencapai sekitar Rp36 ribu per kemasan.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Lumajang Retno Wulandari mengatakan pasar murah tersebut sengaja digelar untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Pasar murah ini kami selenggarakan untuk memperingati Proklamasi 17 Agustus. Jadi kami juga ingin masyarakat menyambut dengan gembira. Karena tupoksi kami di bidang pangan, maka kami selenggarakan pasar murah yang tentu harganya lebih murah," kata Retno.

Menurut Retno, pemerintah menyediakan stok cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kegiatan pasar murah berlangsung.

DKPP Lumajang menyiapkan sekitar 4 ton beras SPHP dan 2.400 liter Minyakita. Selain itu, pasar murah juga menyediakan sejumlah kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti telur, gula hingga bawang putih.

Pasar murah ini sekaligus menjadi bentuk upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih ringan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. (Mam) 

Hemat Rp464 Juta Sebulan, Pemkab Lumajang Pertahankan WFH ASN Setiap Jumat

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap dilanjutkan.

Kebijakan bekerja dari rumah tersebut diberlakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Namun, penerapannya tidak berlaku bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Bupati Lumajang mengatakan, kelanjutan WFH tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperpanjang kebijakan hingga September 2026.

Menurut Indah, selain mengikuti kebijakan pemerintah pusat, penerapan WFH memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Ia menyebut, Pemkab Lumajang mampu menghemat biaya operasional hingga sekitar Rp 464 juta per bulan selama kebijakan tersebut diterapkan.

"Kita akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat, selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga membuat penghematan anggaran yang signifikan," kata Indah melalui sambungan telepon, Kamis (6/8/2026).

Biaya operasional kantor ikut ditekan

Indah menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari sejumlah komponen belanja operasional yang ikut berkurang ketika sebagian ASN bekerja dari rumah.

Di antaranya penggunaan listrik dan air, perjalanan dinas, hingga belanja lembur yang dibayarkan kepada pegawai.

Dengan demikian, menurut dia, WFH tidak semata-mata berkaitan dengan pola kerja ASN, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

"Penghematannya dari listrik, air, perjalanan dinas sampai belanja lembur," ujarnya.

Meski menerapkan WFH satu hari dalam sepekan, Indah memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap kinerja ASN di lingkungan Pemkab Lumajang.

Ia mengatakan, sejauh ini tidak ditemukan penurunan performa pegawai selama WFH diterapkan.

ASN tetap dituntut bekerja maksimal

Bupati perempuan tersebut tetap meminta seluruh ASN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, meskipun sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah.

Menurut Indah, fleksibilitas pola kerja tidak boleh menjadi alasan bagi ASN untuk mengurangi kualitas maupun produktivitas dalam menjalankan pelayanan pemerintahan.

"Penurunan performa pegawai ASN tidak ada, selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik tapi tetap perlu untuk lebih ditingkatkan," katanya.

Indah menegaskan, WFH hanya ditujukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang pekerjaannya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sementara OPD yang memiliki fungsi pelayanan publik tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

Disdukcapil, sekolah dan puskesmas tidak WFH

Sejumlah layanan yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sekolah, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

Pertimbangannya, keberadaan petugas pada sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk yang sifatnya pelayanan seperti capil, sekolah, puskesmas, tidak ada WFH. Kalau itu urusannya administrasi kantor bisa WFH," pungkas Indah.

Inspiratif! Putri Petani di Lumajang Raih Beasiswa Kuliah Berkat Hafal 30 Juz Al-Qur'an

Lumajang, (Onenewsjatim) – Senyum bahagia terpancar dari wajah Sharifatul Ummah Kirdausi saat menerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. 

Mahasiswi Universitas Jember (UNEJ) asal Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono itu menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan yang diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Gedung Panti PKK Lumajang, Kamis (30/7/2026).

Sharifatul bukan penerima beasiswa biasa. Mahasiswi yang kini tengah menyusun skripsi tersebut merupakan seorang hafizah Al-Qur'an 30 juz. 

Prestasi akademik dan kemampuan menghafal Al-Qur'an menjadi salah satu syarat yang mengantarkannya memperoleh bantuan pendidikan dari Pemkab Lumajang.

Putri dari pasangan seorang petani dan ibu rumah tangga itu mengaku beasiswa yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Alhamdulillah beasiswa ini bisa terus berlanjut karena saya memenuhi kriteria. Selama kuliah di Jember, orang tua saya sudah tidak perlu mengirim uang lagi. Semua kebutuhan utama sudah tercukupi dari beasiswa ini. Kalau ada kebutuhan mendesak saja, orang tua membantu sedikit-sedikit," ujar Sharifatul.

Ia menjelaskan, setiap semester menerima bantuan sebesar Rp7.200.000. Dana tersebut digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2.500.000, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan.

Saat ini Sharifatul memasuki semester akhir dan sedang menyusun skripsi sebagai tahap akhir sebelum menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jember.

Menurutnya, kesempatan memperoleh beasiswa menjadi motivasi besar untuk terus mempertahankan prestasi akademik. Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan agar semakin banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi.

"Semoga beasiswa ini tetap berlanjut untuk adik-adik berikutnya, terutama yang kurang mampu tetapi berprestasi. Mereka bisa kuliah di mana pun dan mengejar cita-citanya tanpa terbebani kondisi ekonomi orang tua," katanya.

Sharifatul menceritakan, dirinya memperoleh beasiswa setelah mengikuti seleksi kemampuan hafalan Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh para kiai hafiz. Tes tersebut menjadi penentu kelayakan penerima beasiswa tanpa harus melalui proses pendaftaran khusus maupun survei ekonomi.

"Waktu itu kami dites langsung oleh para kiai yang juga hafiz Al-Qur'an. Kalau memenuhi kriteria dari hasil tes, langsung masuk sebagai penerima beasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan para penerima beasiswa yang hadir saat ini merupakan mahasiswa semester akhir yang hampir menyelesaikan masa studi selama empat tahun.

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa seharusnya termotivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.

"Mereka ini sudah hampir selesai kuliah selama empat tahun. Saya berharap ke depan semakin banyak mahasiswa yang mampu lulus dalam waktu 3,5 tahun. Itu harus menjadi penyemangat bagi anak-anak yang sedang kuliah sekarang," kata Indah.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menilai peluang memperoleh beasiswa saat ini sangat terbuka lebar. Selain dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun berbagai perusahaan juga menyediakan banyak program bantuan pendidikan.

"Modalnya hanya satu, belajar yang rajin, pintar, dan punya semangat. Sekarang banyak sekali peluang beasiswa, mulai dari Kartu Indonesia Pintar sampai beasiswa dari berbagai perusahaan," ujarnya.

Pada tahun ajaran baru ini, Pemkab Lumajang kembali membuka program beasiswa bagi mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu. Kuota yang disiapkan mencapai maksimal 100 mahasiswa.

Program tersebut diprioritaskan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya Politeknik Negeri Malang (Polinema) Kampus Lumajang serta perguruan tinggi negeri bidang keperawatan di Kabupaten Lumajang.

"Kami memprioritaskan mahasiswa di kampus negeri, termasuk Polinema Kampus Lumajang dan perguruan tinggi negeri bidang keperawatan. Tetapi semuanya tetap melalui proses seleksi," jelasnya.

Untuk mahasiswa baru, Pemkab Lumajang mengalokasikan bantuan sebesar Rp6 juta setiap semester dengan masa pembiayaan maksimal delapan semester.

"Karena keterbatasan anggaran daerah, bantuan diberikan sebesar Rp6 juta per semester sampai maksimal delapan semester," tambah Indah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, AP., mengatakan minat masyarakat terhadap program beasiswa daerah terus meningkat.

Pada periode seleksi tahun ini tercatat sebanyak 184 mahasiswa mendaftar. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi sesuai kuota yang tersedia, sebanyak 114 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Jumlah pendaftar sebanyak 184 orang, sedangkan yang dapat menerima beasiswa pada periode ini sebanyak 114 mahasiswa," ujar Indriono.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tidak terhambat masalah ekonomi.

"Program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Pembiayaan diberikan sesuai ketentuan program dengan masa bantuan maksimal delapan semester," pungkasnya.

Dua Armada Angkutan Pelajar Gratis Diluncurkan, Pemkab Lumajang Buka Rute Baru

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menambah dua armada angkutan pelajar gratis yang melayani rute Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang. 

Penambahan layanan tersebut diharapkan mempermudah akses transportasi bagi pelajar sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia sekolah.

Peluncuran dua armada baru itu dilakukan di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Kamis (30/7/2026). 

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung orang tua serta mengurangi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan pelajar menjadi dasar pemerintah menambah armada.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pelajar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga ke depan kami berharap jumlah armada dapat terus bertambah," kata Susi

Menurut dia, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga penyediaan sarana penunjang, termasuk transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau.

Pemerintah daerah, lanjut Susi akan terus berupaya memperluas layanan angkutan pelajar agar semakin banyak siswa yang memperoleh akses transportasi menuju sekolah tanpa terkendala biaya maupun keselamatan.

"Semoga ke depan kemampuan APBD memungkinkan untuk terus meningkatkan pelayanan ini sehingga semakin banyak pelajar yang bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, menjelaskan sebelum penambahan dua armada tersebut, Dishub telah mengoperasikan dua unit angkutan pelajar gratis yang melayani rute Rowokangkung-Lumajang. Rute itu dipilih karena belum tersedia layanan angkutan umum.

Menurut Rasmin, hasil survei yang dilakukan Dishub kepada pelajar dan orang tua menunjukkan kebutuhan terhadap transportasi sekolah yang aman dan gratis terus meningkat. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Lumajang dan mendapat persetujuan untuk menambah armada.

"Hasil survei menunjukkan antusiasme masyarakat sangat besar. Kondisi ini kemudian kami laporkan kepada Ibu Bupati dan Alhamdulillah langsung mendapat respons dengan penambahan dua armada baru," ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, kini angkutan pelajar gratis di Kabupaten Lumajang melayani tiga koridor, yakni Rowokangkung-Lumajang, Pasirian-Lumajang, dan Tempeh-Lumajang.

Meski demikian, Rasmin mengakui kapasitas armada yang tersedia masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pada salah satu rute, dari sekitar 80 pelajar yang mendaftar, baru sekitar 32 siswa yang dapat terlayani.

"Artinya kebutuhan masyarakat memang masih sangat tinggi. Kehadiran dua armada baru ini setidaknya dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan transportasi yang aman bagi para pelajar," katanya.

Dishub berharap program angkutan pelajar gratis dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa sehingga berkontribusi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ke depan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan armada agar jangkauan layanan semakin luas.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus berkomunikasi dengan kementerian agar ke depan bisa mendapatkan tambahan armada sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani," pungkas Rasmin.(fat) 

Belanja Listrik, BBM hingga Perjalanan Dinas Pemkab Lumajang Naik, Ini Penjelasan BPKAD

Lumajang,(Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mencatat kenaikan realisasi belanja pada empat komponen utama selama periode Mei hingga Juni 2026, meski kebijakan efisiensi anggaran, termasuk penerapan work from home (WFH) setiap Jumat, masih diberlakukan.

Empat komponen yang mengalami kenaikan tersebut meliputi belanja listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur. 

Total kenaikan pada keempat pos anggaran itu mencapai sekitar Rp 614,23 juta.saat memasuki periode bulan Mei ke Juni.

Sebelumnya kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemkab Lumajang mampu menghemat pengeluaran hingga Rp 464,07 juta dari bulan April ke Mei 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lumajang, Sunyoto, menjelaskan bahwa kenaikan realisasi belanja pada Juni tidak mencerminkan aktivitas yang terjadi pada bulan yang sama. 

Menurut dia, realisasi pembayaran merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

"Realisasi belanja pada bulan berjalan merupakan realisasi kegiatan bulan sebelumnya karena pertanggungjawaban kegiatan dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Misalnya pemakaian listrik dan air bulan Mei dipertanggungjawabkan pada bulan Juni, demikian pula BBM kendaraan, perjalanan dinas, dan belanja lainnya," kata Sunyoto di Lumajang, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan data BPKAD, belanja listrik dan air pada Juni mencapai Rp 545,83 juta, meningkat Rp 36,52 juta dibanding realisasi Mei sebesar Rp 509,31 juta.

Sementara itu, belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas juga naik menjadi Rp 479,56 juta, atau bertambah Rp 77,48 juta dibanding bulan sebelumnya yang tercatat Rp 402,08 juta.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada anggaran perjalanan dinas. Pada Juni, realisasi belanja mencapai Rp 974,53 juta, meningkat Rp 396,32 juta dibanding Mei yang sebesar Rp 578,21 juta

Selain itu, belanja lembur pegawai juga mengalami kenaikan dari Rp 381,78 juta pada Mei menjadi Rp 485,69 juta di Juni atau bertambah Rp 103,91 juta.

Meski demikian, Sunyoto memastikan tren tersebut berbalik pada laporan realisasi bulan Juli. Menurutnya, dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai terlihat secara nyata dengan penurunan pengeluaran di berbagai komponen belanja.

"Realisasi bulan Juli menurun. Itu mencerminkan pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni sudah berkurang. Pengeluaran bulan Juli nantinya akan dilaporkan pada bulan Agustus," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga 24 Juli 2026, Pemkab Lumajang berhasil menghemat anggaran sekitar Rp 1,51 miliar dari empat komponen belanja yang menjadi fokus efisiensi, yakni listrik dan air, BBM kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta lembur.

Menurut Sunyoto, penurunan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah mulai memberikan hasil nyata.

"Dampak riil dari efisiensi sangat nyata dan itu terlihat dari laporan bulan Juli yang menurun tajam. Itu merupakan pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni," katanya.

Namun demikian, ia menilai kenaikan belanja pada periode tertentu tetap merupakan hal yang wajar. Sebab, aktivitas OPD tidak selalu sama setiap bulan, terlebih saat memasuki semester kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau pada periode tertentu terjadi peningkatan, itu wajar karena bisa saja aktivitas OPD sedang tinggi. Sekarang sudah memasuki semester dua sehingga seluruh OPD harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan," pungkas Sunyoto.(Nur) 

DPRD Lumajang Sahkan P-APBD 2026, Defisit Rp 371,6 Miliar Ditutup dari SILPA, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (27/7/2026).

Dalam postur anggaran yang telah disetujui, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.980.435.365.636,77, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2.352.107.699.272, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar. 

Meski demikian, DPRD memastikan defisit tersebut telah ditutup melalui skema pembiayaan netto yang bersumber dari akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang, Arif Wijayanto, mengatakan perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya penurunan pendapatan daerah dibanding APBD murni.

"Pendapatan daerah pada APBD murni sebesar Rp 1.981.746.109.460,91, kemudian setelah perubahan menjadi Rp 1.980.435.365.636,77," kata Arif saat membacakan laporan Banggar dalam rapat paripurna.

Menurut Arif, penurunan tersebut dipicu turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 7 miliar. PAD yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp 497 miliar, setelah perubahan menjadi sekitar Rp 490,8 miliar.

Ia menjelaskan, komponen PAD terdiri atas hasil pajak daerah sebesar Rp 194,1 miliar, retribusi daerah Rp 284,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6,7 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5,8 miliar.

Di sisi lain, pendapatan transfer justru mengalami kenaikan dari Rp 1,484 triliun menjadi Rp 1,489 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,378 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp 111,2 miliar.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan cukup signifikan, dari semula Rp 2,106 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,352 triliun dalam perubahan anggaran.

Arif merinci, belanja operasi meningkat menjadi Rp 1,734 triliun yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp 796,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 815,8 miliar, belanja hibah Rp 112,1 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp 9,59 miliar.

Belanja modal juga melonjak dari Rp 76,8 miliar menjadi Rp 212,1 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja tanah Rp 6,1 miliar, alat dan mesin Rp 60,3 miliar, gedung dan bangunan Rp 32,3 miliar, jalan, irigasi, dan jaringan Rp 100,2 miliar, aset tetap lainnya Rp 10,8 miliar, serta aset lainnya Rp 2,1 miliar.

Selain itu, belanja transfer meningkat menjadi Rp 394 miliar yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 23,4 miliar dan bantuan keuangan Rp 371 miliar.

Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD hingga memperoleh dukungan dari seluruh fraksi.

"Pembahasan sudah dilakukan bersama TAPD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi dan semuanya mendukung, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan," ujar Indah.

Ia menambahkan, rancangan P-APBD yang telah disetujui DPRD selanjutnya akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indah juga meminta Dinas Pekerjaan Umum segera mempersiapkan proses lelang dini agar pelaksanaan proyek fisik tidak terlambat.

"Saya sudah meminta Dinas PU melakukan lelang dini supaya waktunya cukup. Semua fraksi memiliki semangat yang sama dengan pemerintah daerah, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur," katanya.

Menurut Indah, persetujuan P-APBD tidak hanya menjadi pemenuhan tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi momentum mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Persetujuan Perubahan APBD ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lumajang. Saya mengapresiasi sinergi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten sehingga seluruh proses pembahasan berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Oktafiani menegaskan sebagian besar tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan.

"Uang rakyat pada P-APBD ini paling banyak diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan karena itu yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat Lumajang saat ini. Harapannya dampak PAK ini bisa langsung dirasakan," ujar Oktafiani.

Ia menambahkan, defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar telah dipastikan aman karena seluruhnya ditutup menggunakan akumulasi SILPA APBD Kabupaten Lumajang, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan program pembangunan maupun stabilitas keuangan daerah.

TPP ASN Bisa Dipotong Jika Tinggalkan Kantor Tanpa Izin, Ini Penjelasan BKPSDM Lumajang

Kepala BKPSDM Lumajang Ari Murcono

Lumajang, (DOC)– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya menjaga disiplin aparatur sipil negara (ASN) agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Salah satu perhatian yang disoroti adalah keberadaan ASN di warung kopi atau tempat umum saat jam kerja tanpa alasan kedinasan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan keberadaan ASN di luar kantor tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran disiplin.

Menurutnya, perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan atau telah memperoleh izin dari atasan.

"Keberadaan ASN di warung kopi, toko maupun pasar saat jam kerja harus dilihat konteksnya. Tidak bisa langsung dianggap melanggar. Bisa saja sedang melaksanakan tugas di lapangan atau memang mendapat izin dari pimpinan," ujar Ari Murcono, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, pelanggaran disiplin terjadi apabila ASN meninggalkan tempat kerja tanpa izin, menggunakan jam dinas untuk kepentingan pribadi, atau sengaja tidak menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau terbukti meninggalkan tugas tanpa izin, nongkrong tanpa kepentingan kedinasan, atau melakukan aktivitas pribadi saat jam kerja sehingga mengabaikan pelayanan, tentu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ari menuturkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kewenangan melakukan pembinaan sekaligus penegakan disiplin terhadap pegawainya. Bentuk hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan.

"Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran, hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat apabila pelanggaran dilakukan secara serius atau berulang," katanya.

Menurut Ari, pengawasan disiplin ASN kini semakin mudah karena didukung Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Lumajang (SIPERLU). Melalui aplikasi tersebut, atasan dapat memantau aktivitas kerja bawahannya secara langsung, termasuk mencocokkan kehadiran dengan pelaksanaan tugas.

"Atasan memiliki kewenangan menilai aktivitas kerja pegawai. Jika aktivitas yang dilaporkan tidak sesuai atau pegawai diketahui tidak bekerja tanpa alasan yang sah, maka aktivitas tersebut dapat ditolak dalam sistem," jelasnya.

Penolakan aktivitas kerja maupun presensi tersebut akan berdampak langsung terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.

"Apabila presensi maupun aktivitas kerja ditolak karena pegawai tidak berada di tempat kerja tanpa izin atasan, konsekuensinya adalah pemotongan TPP sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ari.

BKPSDM berharap seluruh ASN tetap menjaga profesionalisme dan memanfaatkan jam kerja secara optimal.

Disiplin, kata Ari, bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.

"Kami mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disiplin merupakan bagian dari integritas ASN yang harus terus dijaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lumajang," pungkas Ari Murcono.

Pemkab Lumajang Siapkan Seragam Sekolah Gratis untuk 10-11 Ribu Siswa Baru SD dan SMP Negeri

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyiapkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri pada tahun ajaran 2026. Program tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan menuju proses lelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengatakan program itu diproyeksikan menjangkau sekitar 10 ribu hingga 11 ribu peserta didik baru di sekolah negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk SD dan SMP kira-kira kisaran 10-11 ribu siswa," kata Patria kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Lumajang menyiapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri.

"Kami siapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Nanti akan meng-cover siswa baru di SD maupun SMP negeri yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Patria menjelaskan, jumlah kebutuhan seragam dihitung berdasarkan rata-rata data penerimaan peserta didik baru dalam tiga tahun terakhir. 

Selain itu, Dindikbud juga menyiapkan tambahan stok guna mengantisipasi adanya siswa pindahan selama tahun ajaran berlangsung.

"Kami memakai data tiga tahun terakhir, kemudian dirata-rata. Kami juga mengajukan tambahan stok karena kemungkinan ada siswa baru pindahan dan lain sebagainya," jelasnya.

Meski demikian, bantuan seragam gratis tersebut saat ini hanya diperuntukkan bagi siswa baru di sekolah negeri. 

Menurut Patria, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama program tersebut belum dapat menjangkau sekolah swasta.

"Bantuan ini baru meng-cover siswa baru SD dan SMP negeri di bawah kewenangan Pemkab Lumajang. Anggarannya belum mencukupi apabila juga diberikan kepada siswa sekolah swasta," ungkapnya.

Meski begitu, Dindikbud terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, terkait kemungkinan perluasan sasaran penerima bantuan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Kami juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Mungkin Kemenag juga mengusulkan kepada Bupati agar usulannya dapat diakomodasi dalam pembahasan PAK," imbuh Patria.

Saat ini, proses pengadaan seragam masih berada pada tahap perencanaan sebelum memasuki proses lelang. 

"Pemkab Lumajang berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga seragam gratis dapat segera dibagikan kepada siswa baru pada tahun ini, " Pungkasnya

Lumajang Berpeluang Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Nasional Lewat Program LSDP

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) transformasi pengelolaan sampah nasional melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Program tersebut diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan sampah dari pola lama "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.

Hal itu mengemuka saat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Sabtu (18/7/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Dalam kesempatan itu, Medrilzam menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk menjadi lokasi pengembangan pengelolaan sampah melalui program LSDP. 

Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyusun skema pengelolaan sampah bagi daerah dengan timbulan sampah di bawah 500 ton per hari, dan Lumajang menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

"Kami melihat prospek pengembangan pengolahan sampah melalui LSDP ini sangat feasible untuk dilakukan. Salah satu calon lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Lumajang," kata Medrilzam.

Ia menjelaskan, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dimatangkan, terutama terkait penyediaan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurutnya, sekitar 240 ton sampah per hari yang hingga kini belum tertangani diharapkan dapat diintervensi melalui program LSDP sehingga pada 2028 seluruh sisa sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern.

"Targetnya, setelah penetapan lokasi dilakukan tahun ini, tahap persiapan akan dilanjutkan dengan penguatan soft infrastructure, seperti penyiapan data, regulasi, kesiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada 2028 infrastruktur mulai dibangun, mulai TPS 3R hingga TPST, sehingga yang masuk ke TPA nantinya hanya residu," ujarnya.

Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan. Melalui LSDP, pemerintah mendorong transformasi pengelolaan sampah dengan konsep pilah, olah, produk, dan jual.

"Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi mentransformasi tata kelola persampahan. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," ujar Restuardy.

Menurutnya, untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari seperti Lumajang, pendekatan yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan sampah yang telah dipilah, pengolahan di TPS 3R, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA.

Restuardy menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem retribusi persampahan.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Tata kelolanya juga harus berubah. Harus ada pemisahan fungsi regulator dan operator, sistem pembiayaan yang sehat, serta retribusi persampahan yang benar-benar berjalan sehingga operasional fasilitas nantinya bisa berkelanjutan dan tidak terus membebani APBD," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah.

Pemkab Lumajang Siapkan Lahan dan Edukasi Masyarakat

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut positif rencana pemerintah pusat menjadikan Lumajang sebagai salah satu lokasi pengembangan LSDP. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami tentu menyiapkan masyarakatnya terlebih dahulu, kemudian infrastruktur pendukung termasuk penyediaan lahan. Semua tahapan dan persyaratan dari pemerintah pusat akan kami ikuti," ujar Indah.

Ia menilai transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

"Yang paling penting adalah perubahan tata kelola dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, mulai memilah, mengolah menjadi produk yang bernilai, hingga akhirnya memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Bupati berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Lumajang. Meski volume timbulan sampah di daerahnya masih di bawah 1.000 ton per hari atau sekitar 500 ton setiap hari, menurutnya persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, tetap akan menjadi persoalan besar. Kami berharap program ini mampu menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah," pungkasnya.

Bupati Lumajang Resmikan TMMD ke-129 di Randuagung, Bangun Jalan dan Perbaiki 5 Rutilahu

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., secara resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Rabu (15/7/2026). 

Program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut menjadi wujud nyata percepatan pembangunan desa sekaligus penguatan semangat gotong royong.

Pada pelaksanaan TMMD ke-129, sejumlah sasaran fisik akan dikerjakan, di antaranya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 830 meter, pembangunan saluran drainase, serta rehabilitasi lima unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi warga yang membutuhkan.

Usai membuka kegiatan, Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., mengatakan Desa Ledoktempuro dipilih sebagai lokasi TMMD karena memiliki kebutuhan infrastruktur yang mendesak sekaligus budaya gotong royong masyarakat yang masih sangat kuat.

"Lokasi ini dipilih karena kondisi jalannya memang membutuhkan penanganan. Selain itu, masyarakatnya memiliki semangat gotong royong yang luar biasa. Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat bekerja sama dengan sangat baik. Modal sosial seperti ini menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan pembangunan," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan memperlancar akses ekonomi di wilayah tersebut.

Selain pembangunan jalan dan drainase, Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Baznas Lumajang juga melaksanakan rehabilitasi lima rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

"Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya membangun jalan, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal warga melalui perbaikan rumah tidak layak huni," Katanya.

Bunda Indah menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan, termasuk program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

"Melalui TMMD ini kami ingin membangun desa secara menyeluruh. Infrastruktur dibangun, kualitas kesehatan masyarakat juga ditingkatkan melalui berbagai edukasi dan program penanganan stunting sehingga manfaatnya benar-benar berkelanjutan," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dengan dukungan APBD, sinergi TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bunda Indah mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Saya berharap setelah seluruh pembangunan selesai, masyarakat dapat menjaga dan merawatnya bersama-sama. Dengan begitu, jalan tetap awet, akses ekonomi semakin lancar, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang," pungkasnya. (Imam) 

Pemkab Lumajang Tata Jalan PB Sudirman, Hadirkan Pedestrian Lebar dan Spot Selfie

Bupati Lumajang menggelar pertemuan dengan pemilik toko di Gedung PKK

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mempersiapkan penataan dan peningkatan ruas Jalan PB Sudirman sebagai salah satu koridor utama di pusat kota. 

Rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., didampingi Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, S.H., saat bertemu dengan puluhan perwakilan pemilik toko di sepanjang Jalan PB Sudirman di Gedung Panti PKK Lumajang, Selasa (14/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jalan, tetapi juga menghadirkan wajah baru kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, indah, dan ramah bagi masyarakat.

Menurutnya, penataan kawasan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan serta menghilangkan fenomena banyaknya toko yang tutup maupun disewakan di sepanjang Jalan PB Sudirman.

"Supaya toko-toko di sepanjang Jalan PB Sudirman tidak ada lagi tulisan dijual atau dikontrakkan," ujar Bunda Indah.

Ia mengatakan, konsep penataan yang disiapkan akan menghadirkan pedestrian yang lebih lebar dan nyaman, dilengkapi lampu-lampu hias serta sejumlah spot swafoto untuk menarik masyarakat berkunjung.

"Karena akan jadi pusat orang jalan yang lebih lebar. Kemudian ada lampu-lampu hias dan spot selfie, sehingga masyarakat enak untuk jalan-jalan seperti di kawasan Alun-Alun," katanya.

Selain itu, kawasan tersebut juga akan dipercantik dengan pepohonan besar, pot tanaman, hingga ornamen lampu bertuliskan "Lumajang" sebagai identitas kota.

"Nanti ada pohon-pohon besar dan pot. Kita tata lampu-lampunya bertuliskan Lumajang, sehingga kawasan ini menjadi lebih indah, nyaman, dan memiliki identitas yang kuat sebagai wajah kota," tambah Bunda Indah.

Dalam paparan yang disampaikan kepada para pemilik toko, proyek tersebut meliputi rekonstruksi dan peningkatan kualitas jalan, penataan trotoar yang lebih luas, pembangunan jalur sepeda, hingga penataan area parkir agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih tertib.

Lebar badan Jalan PB Sudirman nantinya akan menjadi sekitar 12,5 meter yang terdiri atas dua lajur kendaraan bermotor, jalur sepeda, serta area parkir roda dua. 

Sementara trotoar akan diperlebar dengan menyesuaikan kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki.

Bunda Indah optimistis penataan tersebut akan meningkatkan daya tarik kawasan pusat kota sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Penataan ini bukan hanya soal jalan, tetapi bagaimana kita menghadirkan ruang kota yang nyaman, indah, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke Lumajang," ungkapnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Bunda Indah menyebut proses lelang proyek dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, sedangkan pekerjaan fisik akan dimulai sekitar September dengan target rampung pada awal Desember 2026.

"Di bulan Agustus 2026 ini lelang, untuk pelaksanaan sekitar bulan September. Targetnya selesai awal Desember," jelasnya.

Rencana penataan tersebut mendapat sambutan positif dari para pemilik toko yang hadir dalam pertemuan. 

Mereka mengaku senang dan menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang mempercantik kawasan Jalan PB Sudirman yang diharapkan mampu menjadi pusat perekonomian baru sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Lumajang. (Imam) 

Guru PPPK Paruh Waktu di Lumajang Sampaikan Aspirasi ke Bupati, Berharap Diangkat Jadi Penuh Waktu

Lumajang (Onenewsjatim) – Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Bupati Lumajang Indah Amperawati di ruang kerja bupati, Senin (13/7/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah daerah sekaligus menitipkan harapan agar status mereka dapat ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.

Salah satu perwakilan guru PPPK paruh waktu, Ribut Santoso, mengatakan para guru berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap nasib ribuan tenaga pendidik yang hingga kini masih berstatus PPPK paruh waktu.

"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Jika diangkat penuh waktu, tentu kesejahteraan guru akan meningkat dan semangat kami dalam mengabdi juga semakin besar," ujar Ribut.

Menurutnya, meski masih berstatus paruh waktu, para guru tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Namun, kepastian status kepegawaian dinilai akan memberikan motivasi lebih bagi para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

"Mudah-mudahan kami yang selama ini menjadi guru PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu agar semakin bersemangat dalam bekerja dan mengabdi," katanya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi pertama setelah para guru menerima Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu.

"Mereka menyampaikan terima kasih karena setelah menerima SK PPPK paruh waktu, baru kali ini bisa bertemu dengan saya. Mereka merasa SK tersebut telah menyelamatkan mereka sehingga tetap dapat bekerja dan mengabdi di Kabupaten Lumajang," ujar Indah.

Selain menyampaikan apresiasi, para guru juga mengungkapkan kekhawatiran terkait masa berlaku SK PPPK paruh waktu yang akan berakhir pada September 2026.

Menanggapi hal tersebut, Indah memastikan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada prinsipnya akan memperpanjang SK para guru PPPK paruh waktu dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja.

"Saya sampaikan bahwa secara umum SK mereka pasti diperpanjang. Tentu akan ada evaluasi. Mungkin ada satu atau dua orang yang apabila terbukti melanggar aturan akan menjadi bahan pertimbangan. Tetapi secara umum kami akan memperpanjang SK mereka," tegasnya.

Indah juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, salah satu isu yang mengemuka adalah aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

"Sebagai kepala daerah, kami tentu mendukung aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian status bagi mereka," katanya.

Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Lumajang mencapai lebih dari 4.000 orang yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk sektor pendidikan.

Di tengah munculnya isu wacana penghapusan guru PPPK paruh waktu, Indah berkomitmen untuk melindungi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

​"Kami sebagai kepala daerah tentu mendukung aspirasi kepada pemerintah pusat. Terkait wacana penghapusan guru PPPK paruh waktu, Pemkab Lumajang akan berupaya keras untuk mempertahankan mereka," pungkasnya (imam) 

KKN Perdana Unair di Lumajang, Bupati Lepas 190 Mahasiswa ke Lima Kecamatan

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 190 mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya resmi diterjunkan untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati di Pendopo Aryawiraraja, Senin (13/7/2026).

Mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas itu akan menjalankan KKN di 10 desa yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Pasrujambe, Pasirian, dan Candipuro.

Adapun desa yang menjadi lokasi KKN meliputi Desa Supiturang, Oro-oro Ombo, dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo:  Desa Bulurejo dan Tempurejo di Kecamatan Tempursari Desa Pasrujambe di Kecamatan Pasrujambe, 

Di Kecamatan Pasirian yakni Desa Bades dan Gondoruso di Kecamatan Pasirian, serta Kecamatan Candipuro di Desa Kloposawit dan Sumbermujur. 

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kehadiran mahasiswa Unair diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya akan mengembangkan potensi desa, tetapi juga membantu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari berbagai bidang ilmu dan berbagai masalah, apakah itu potensi atau permasalahan yang ada di masyarakat, semuanya akan menjadi fokus kegiatan karena ini merupakan berbagai disiplin ilmu," ujar Indah.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pembangunan desa melalui inovasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Lumajang, Hairil Diani, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemetaan lokasi KKN dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan potensi pengembangan wilayah.

Menurut Hairil, seluruh mahasiswa ditempatkan di desa-desa yang dinilai kondusif sekaligus memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan bersama masyarakat.

"Untuk di daerah utara masih belum. Sementara ini kita tempatkan di wilayah selatan yang memiliki potensi wisata tinggi dan kondisinya aman," kata Hairil.

Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa dapat menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara optimal tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

Di sisi lain, Koordinator Pembina Lapangan KKN Unair, Dr. Reny I'tishom, mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi kali pertama Unair mengirimkan peserta KKN reguler dalam jumlah besar ke Kabupaten Lumajang.

Sebelumnya, kata dia, Unair hanya pernah melaksanakan KKN tematik di wilayah tersebut.

"Kami memilih Lumajang karena belum pernah mengadakan KKN reguler di sini. Tahun ini kami membawa sekitar 190 mahasiswa dari seluruh fakultas," ujar Reny.

Ia juga menyebut dukungan para alumni Unair yang berada di Lumajang menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan KKN di daerah tersebut.

Menurut Reny, program KKN yang dijalankan mengusung pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan lima fokus utama, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh kegiatan dirancang berbasis edukasi sehingga masyarakat dapat melanjutkan program secara mandiri setelah masa KKN berakhir.

"KKN kami bukan berorientasi pada pembangunan fisik. Mahasiswa lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar manfaatnya berkelanjutan," katanya.

Ia mencontohkan, pada sektor kesehatan mahasiswa akan memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, hingga perilaku hidup bersih dan sehat. 

Sementara di bidang pendidikan, mahasiswa akan mendampingi anak-anak dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas proses belajar.

Reny menegaskan pihaknya tidak khawatir menempatkan mahasiswa di Lumajang karena sejak awal telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta melakukan survei lapangan sebelum penempatan peserta.

"Kami tidak khawatir karena sudah berkomunikasi jauh-jauh hari dengan pemerintah daerah dan meminta agar mahasiswa ditempatkan di lokasi yang aman. Meski demikian, kami tetap mengingatkan mahasiswa untuk selalu waspada dan menjaga diri selama menjalankan KKN," ujarnya. (Imam)