Zero Korban Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Soroti Keberhasilan Mitigasi Bencana

Lumajang, (Onenewsjatim) – Prosesi Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke-770 digelar secara sederhana namun sarat makna. Rangkaian kegiatan diawali dengan khatmil Al-Qur’an, istighosah, serta ziarah ke makam para pendiri Lumajang di kawasan Situs Biting, sebelum mencapai puncak acara di Pendopo Aryawiraraja Lumajang, Senin (15/12/2025).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesederhanaan prosesi Harjalu tahun ini menjadi momentum penting untuk bermuhasabah dan mengevaluasi diri, baik sebagai individu maupun sebagai pemerintah daerah.

“Sederhana tapi bermakna. Inilah prosesi yang kita laksanakan tahun ini. Bermuhasabah, mengevaluasi diri, apakah di tahun 2025 ini kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dan apakah kita sudah bermanfaat bagi orang lain,” ujar Bunda Indah 

Bunda Indah juga menyinggung kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai bencana alam, termasuk erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November 2025 lalu. 

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Lumajang untuk terus bersyukur dan memperkuat kesiapsiagaan bencana.

“Kita patut bersyukur, erupsi Semeru tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa, zero korban. Ini menunjukkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang kita lakukan dinilai berhasil oleh BNPB,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati mengakui erupsi tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, seperti jembatan, bendungan, serta sejumlah jalur evakuasi akibat awan panas guguran, lahar panas, dan lahar dingin.

“Pascaerupsi, hal yang paling penting adalah pemulihan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Ini yang terus akan kita lakukan agar masyarakat terdampak segera bangkit dan pulih,” tegasnya.

Pada momentum Harjalu ke-770 ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengusung tema “Lumajang Tumbuh Semakin Tangguh.” Tema tersebut mencerminkan tekad daerah untuk terus maju dan berkembang melalui inovasi, sekaligus memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan global.

“Lumajang tumbuh artinya Lumajang maju dan berkembang dengan inovasi yang mendorong ekonomi masyarakat semakin baik. Lumajang tangguh berarti mampu bangkit secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya,” jelas Bunda Indah 

Dalam kesempatan itu, Indah Amperawati juga memaparkan visi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Lumajang, yakni “Amanah, Manusiawi, dan Berkeadilan,” yang dijabarkan dalam delapan misi pembangunan daerah atau Astacita Harjalu.

Delapan misi tersebut meliputi Lumajang Melayani, Lumajang Tangguh, Lumajang Membangun, Lumajang Eksotik, Lumajang Peduli, Lumajang Unggul, Lumajang Lestari, serta Lumajang sebagai Lumbung Pangan.

“Mudah-mudahan kedelapan misi ini bisa kami laksanakan dalam satu periode masa pengabdian kami untuk masyarakat Lumajang,” pungkasnya.(Ayu) 

 

100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Diterima Pengayuh Becak di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menyalurkan sebanyak 100 unit becak listrik kepada para pengayuh becak sebagai bagian dari program bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Bantuan tersebut menjadi langkah nyata penguatan perlindungan sosial sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Penyerahan becak listrik dilakukan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Lumajang, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Senin (8/12/2025).

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa program ini bukan sekadar mengganti moda transportasi lama dengan teknologi baru. 

Menurutnya, bantuan becak listrik mencerminkan perhatian negara kepada masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada kekuatan fisik untuk bertahan hidup.

“Ini bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang keberpihakan negara kepada para pengayuh becak, terutama yang usianya sudah tidak muda lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mayoritas pengayuh becak di Lumajang tetap bekerja meskipun telah lanjut usia demi memenuhi kebutuhan keluarga. 

Kehadiran becak listrik dinilai mampu mengurangi kelelahan fisik sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih aman dan manusiawi, tanpa harus meninggalkan peran becak sebagai transportasi rakyat.

Selain itu, Bunda Indah menilai becak listrik juga menjadi solusi adaptif menghadapi perubahan cuaca yang semakin ekstrem. Dengan teknologi listrik, pengayuh becak tetap bisa beraktivitas saat kondisi hujan atau panas tanpa memaksakan stamina berlebih.

“Bantuan ini sekaligus menjawab tantangan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini cukup berat bagi pekerja lapangan,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan para penerima agar menjaga dan merawat becak listrik tersebut dengan baik. Pasalnya, kendaraan ini bersifat produktif dan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi keluarga.

Program becak listrik merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YSGN). Secara nasional, program ini menargetkan penyaluran 10 ribu unit becak listrik hingga akhir 2025, dengan rencana pengembangan menjadi 30 ribu unit pada tahun 2026 mendatang.

Setiap becak listrik memiliki kemampuan angkut hingga 200 kilogram, kecepatan maksimum 15 kilometer per jam, serta jarak tempuh sekitar 36 kilometer dalam sekali pengisian daya baterai. 

Spesifikasi tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan mobilitas pengayuh becak di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Melalui penyaluran becak listrik ini, Pemkab Lumajang berharap produktivitas dan pendapatan pengayuh becak dapat meningkat, sekaligus menjaga eksistensi becak sebagai bagian dari identitas transportasi tradisional dan wajah keramahan daerah.

2,8 Juta Batang Rokok Ilegal dan 4.896 Liter Miras Dimusnahkan di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 2.862.687 batang rokok ilegal dan 4.896,72 liter minuman keras (miras) ilegal berbagai merek hasil sitaan dimusnahkan di Stadion Semeru Lumajang, Selasa (9/12/2025). 

Pemusnahan barang ilegal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat.

Pemusnahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Probolinggo. Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai selama periode Januari hingga November 2025.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo, Rudie Bayu Widjatnoko, menjelaskan bahwa pemusnahan ini menjadi bukti nyata keseriusan Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok dan miras ilegal, sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Pemusnahan ini adalah wujud komitmen kami dalam pemberantasan BKC ilegal serta bukti sinergi Bea Cukai Probolinggo dengan mitra kerja, khususnya Pemerintah Kabupaten Lumajang,” ujar Rudie.

Ia menambahkan, nilai total barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 4.458.925.126, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.621.765.751 apabila barang-barang tersebut beredar di masyarakat.

Menurut Rudie, peredaran rokok dan miras ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat, serta mengancam keberlangsungan industri legal dalam negeri.

“Barang-barang ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama ancaman kesehatan. Pemusnahan ini sekaligus menjadi upaya perlindungan industri legal dan pengamanan hak penerimaan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk aktivitas ilegal, khususnya peredaran rokok dan miras ilegal.

“Pemusnahan pada hari ini adalah langkah tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak mentolerir aktivitas ilegal dalam bentuk apa pun,” katanya.

Yudha juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran barang ilegal. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk memilih dan membeli produk yang legal.

“Kami berharap masyarakat lebih sadar untuk membeli produk rokok legal, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Hal itu penting demi mendukung penerimaan negara dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Bupati Lumajang Tinjau Lokasi Banjir Lahar Semeru, Warga Kembali Ditawari Relokasi

Lumajang, (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati meninjau langsung lokasi terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Minggu (7/12/2025).

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa sejak awal pemerintah daerah telah mengimbau warga agar tidak lagi menetap di Dusun Sumberlangsep karena berada di wilayah rawan bencana.

“Sebenarnya dari awal warga di sini sudah kami imbau untuk tidak lagi berada di Dusun Sumberlangsep. Dulu kami juga pernah menawarkan relokasi ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Sumbermujur, tetapi sebagian warga memilih bertahan karena alasan mata pencaharian dan kesuburan lahan di sini,” ujar Indah Amperawati.

Ia menyebutkan, pasca kejadian banjir lahar hujan Gunung Semeru, sebagian warga memilih mengungsi, sementara lainnya masih bertahan dengan mengamankan diri di area perbukitan.

“Kami akan kembali menawarkan relokasi. Bagi warga yang menolak, terpaksa kami minta menandatangani berita acara pernyataan penolakan relokasi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah bahwa kami sudah berupaya menyelamatkan warga,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati Indah menegaskan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Relokasi ke Hunian Tetap Desa Sumbermujur masih memungkinkan karena kapasitasnya dinilai masih mencukupi, dan pemerintah daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala desa setempat.

Selain relokasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Deputi Bidang Perencanaan. Salah satu hasil koordinasi tersebut adalah rencana pembangunan jembatan gantung sebagai pengganti jembatan limpas yang rusak akibat lahar.

“BNPB akan membangun jembatan gantung sepanjang kurang lebih 270 meter. Lokasinya kemarin sudah disurvei oleh tim BNPB,” terang Bupati.

Dalam penanganan darurat, Pemkab Lumajang memfokuskan pada penyelamatan warga dengan memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di area rendah dan berbahaya di Dusun Sumberlangsep.

“Langkah kedaruratan yang paling utama adalah memastikan warga sudah tidak lagi berada di wilayah yang tidak aman. Selain itu, kami juga berupaya memperbaiki dan menata beberapa jalur lahar agar alirannya tidak semakin melebar,” pungkasnya.

Agar Warga Tak Kembali ke Zona Merah, Relokasi Semeru Dipusatkan di Pronojiwo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berencana membangun hunian relokasi baru bagi ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di wilayah Kecamatan Pronojiwo.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar warga tetap berada di zona aman tanpa kehilangan mata pencaharian utama mereka.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Kecamatan Pronojiwo didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan ekonomis masyarakat setempat.

"Untuk lokasinya saya masih berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan RI, daerah mana yang masuk dalam pengelolaan Perhutani atau yang lain. Namun sepanjang berada di zona aman tetapi masih dekat dengan Desa Supiturang," ujar Bunda Indah.

Bunda Indah menjelaskan urgensi menempatkan relokasi di Pronojiwo adalah faktor pekerjaan. Berdasarkan pantauannya di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, mayoritas warga enggan meninggalkan kediaman lama karena aktivitas ekonomi mereka sebagai petani dan peternak sapi atau kambing berada di sana.

Jika direlokasi terlalu jauh, dikhawatirkan warga akan nekat kembali ke rumah lama mereka yang berada di zona merah (bahaya).

"Karena kalau tidak di Pronojiwo akan kembali lagi pasti ke rumahnya yang zona merah. Jadi dipilihkan lokasinya ke Pronojiwo," tegas Indah

Sebanyak 232 warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat telah diusulkan untuk menerima hunian tetap (huntap) baru ini. 

Selama menunggu proses pembangunan selesai, pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) atau Uang Tunggu Hunian (UTH).

"UHT sebesar Rp600 ribu kita berikan per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya sampai huntapnya siap ditempati," jelas Bunda Indah.

Namun, Bunda Indah memberikan catatan tegas terkait validasi data penerima bantuan. Ia memastikan tidak akan ada duplikasi penerima bantuan hunian.

"Yang sebelumnya sudah dapat huntap di BSD (Bumi Semeru Damai) kita tarik dan diganti dengan huntap baru di Kecamatan Pronojiwo. Sehingga dengan begitu, tidak ada warga terdampak erupsi Semeru yang mendapatkan hunian ganda," tambahnya.

Selain fokus pada pembangunan hunian, Pemkab Lumajang juga merespons positif saran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan tempat pengungsian terpusat. 

Fasilitas ini dinilai krusial untuk mempermudah mitigasi bencana di masa depan.

Bunda Indah menyambut baik rencana tersebut karena fasilitas ini dapat bersifat multifungsi.

"Kami mendukung rencana pembangunan pengungsian terpusat. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat aman saat bencana, tetapi juga dapat dimanfaatkan sepanjang tahun untuk kegiatan masyarakat. Ini bagian dari strategi mitigasi yang berkelanjutan," pungkasnya. (Imam)

Kondisi Dua Korban Luka Bakar APG Semeru Membaik

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dua warga yang mengalami luka bakar akibat paparan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru dilaporkan terus menunjukkan perkembangan kesehatan yang signifikan. Kondisi keduanya kini semakin stabil dan berada dalam penanganan intensif tim medis.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, dr. Rosidyah, mengungkapkan bahwa kedua korban telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif. Proses penyembuhan keduanya berjalan baik dan terus dipantau secara ketat.

“Perawatan luka bakar dilakukan dua kali sehari di ruang operasi, mulai dari pembersihan hingga perawatan rutin. Secara umum, respons penyembuhannya baik dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan,” ujar dr. Rosidyah, Kamis  (27/11/2025).

Meski demikian, tim medis tetap menilai kondisi luka bakar kedua korban secara bertahap. 

Luka yang masih berada pada fase basah memerlukan penanganan khusus untuk mencegah infeksi serta mempercepat proses pengeringan.

Salah satu korban perempuan juga sempat mengalami iritasi pada mukosa saluran pernapasan akibat paparan panas dan debu APG. Namun kondisi tersebut disebut telah tertangani dan menunjukkan tren perbaikan.

“Yang terpenting, kedua korban terus memberikan respons positif terhadap seluruh penanganan yang diberikan. Pemantauan dilakukan secara ketat hingga proses penyembuhan benar-benar optimal,” tambahnya.

Selain memberikan pembaruan kondisi pasien, dr. Rosidyah juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi radius bahaya erupsi.

Menurutnya, paparan material panas, abu vulkanik, dan gas dapat menimbulkan risiko serius bagi kulit maupun saluran pernapasan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan layanan medis bagi warga terdampak erupsi menjadi prioritas utama. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat demi memastikan setiap korban mendapatkan layanan kesehatan terbaik dan sesuai standar keselamatan.

Bupati Lumajang Perpanjang Status Tanggap Darurat Semeru: Masih Ada Potensi APG dan Lahar Dingin

Lumajang, (Onenewsjatim)– Meski aktivitas erupsi Gunung Semeru mulai menunjukkan penurunan dan sudah tidak mengeluarkan awan panas guguran (APG), namun potensi ancaman dinilai masih tinggi. 

Karena itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati—atau yang akrab disapa Bunda Indah—menegaskan bahwa status tanggap darurat akan diperpanjang selama sepekan ke depan.

Bunda Indah menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Kementerian ESDM setelah melihat dinamika aktivitas vulkanik Semeru yang masih labil.

“Sudah tidak mengeluarkan awan panas guguran, tetapi masih berpotensi. Makanya, Kementerian ESDM memerintahkan saya untuk memperpanjang status tanggap darurat sepekan lagi sambil melihat situasi,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, potensi APG susulan masih mungkin terjadi melihat interaksi material vulkanik di puncak Semeru. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi berpotensi memicu letusan sekunder, lahar dingin, dan aliran material besar yang dapat membahayakan warga maupun relawan.

Bunda Indah juga menyoroti kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif. Petugas gabungan masih melakukan berbagai pekerjaan perbaikan infrastruktur, seperti pengerukan material vulkanik hingga pembangunan jalur lahar baru.

“Pembuatan jalur lahar saat ini baru 500 meter, masih kurang 2.000 meter lagi. Kalau status tanggap darurat tidak diperpanjang, pekerjaan-pekerjaan penting ini bisa terhenti,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan batas dan status area terkait rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

“Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melihat mana kawasan yang berada di bawah Perhutani dan mana yang tidak. Jika zona tersebut aman dan dekat dengan Supiturang, kami akan ajukan sebagai lokasi huntap,” ungkap Bunda Indah.

Dirinya menegaskan bahwa hunian tetap tetap direncanakan berada di Kecamatan Pronojiwo, demi memastikan warga tidak kembali ke zona merah.

“Kalau diletakkan jauh di luar Pronojiwo, mereka pasti kembali lagi ke rumah lamanya yang berada di daerah rawan. Kita ingin memberikan lokasi yang aman tetapi tetap dekat dengan kehidupan mereka,” tutupnya.

Bupati Indah: UTH Disiapkan, Gedung Pengungsian Multifungsi Segera Diajukan ke BNPB

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan akan memberikan Uang Tunggu Hunian (UTH) bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang hingga kini masih harus tinggal di tempat pengungsian. 

Kebijakan ini dilakukan sembari menunggu kepastian lokasi lahan yang akan diajukan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menjelaskan bahwa pemberian UTH menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada warga yang tidak lagi bisa menempati rumahnya.

“Selain bantuan kebutuhan dasar, nanti ada uang tunggu hunian sampai kemudian kami menemukan secara jelas lahan yang bisa diajukan untuk pembangunan rumah hunian tetap,” ujarnya.

Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

Bupati Indah juga menyampaikan bahwa status tanggap darurat erupsi Semeru diperpanjang selama tujuh hari. Keputusan ini diambil setelah Kementerian ESDM merekomendasikan perpanjangan status karena situasi Gunung Semeru masih berpotensi menimbulkan Awan Panas Guguran (APG) maupun erupsi susulan.

“Dari Kementerian ESDM diperintahkan untuk memperpanjang tanggap darurat. Saya sudah tandatangani SK tanggap darurat untuk tujuh hari ke depan,” jelasnya.

Pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Pemkab Lumajang memprioritaskan keselamatan warga dan memastikan tidak ada aktivitas di wilayah terdampak

“Langkah yang dilakukan adalah bahwa masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tidak berada di wilayah tersebut. Kalau yang memiliki hunian tetap silakan menempati rumahnya, tetapi kalau rumahnya tidak bisa dihuni, saya sarankan tetap tinggal di pengungsian atau di rumah saudara,” tegas Bunda Indah 

Pemkab juga sedang melakukan pendataan lanjutan terkait warga yang telah memiliki hunian tetap dan yang belum.

“Kita sedang identifikasi mana yang punya hunian tetap dan mana yang tidak,” tambahnya.

Bunda indah menekankan bahwa masyarakat harus benar-benar memahami bahwa status Gunung Semeru saat ini berada di level Awas, level tertinggi dalam status gunung api.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat bahwa status Awas ini level tertinggi. Kewaspadaan masyarakat menjadi hal yang paling penting agar tidak ada korban,” ujarnya.

Meski erupsi tidak menimbulkan korban jiwa, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.

“Kita bersyukur tidak ada korban. Itu menunjukkan mitigasi kita berhasil. Tapi jangan lalai, karena dua unit early warning system kita rusak. Sudah kami laporkan ke Kepala BNPB, dan akan dibangun kembali setelah kondisi benar-benar aman,” paparnya.

Rencana Pembangunan Gedung Serbaguna untuk Pengungsian

Selain hunian tetap, Pemkab Lumajang juga akan mengajukan pembangunan gedung pengungsian kepada BNPB. Gedung tersebut akan memiliki fungsi ganda agar tidak hanya terpakai saat terjadi bencana.

“Kita akan ajukan ke BNPB untuk dibangun gedung pengungsian. Namun gedung itu nantinya tidak hanya untuk pengungsian. Kalau tidak ada kejadian terkait Semeru, gedung itu bisa menjadi pusat pelatihan atau balai latihan kerja sehingga tidak sia-sia dibangun,” terang Bupati. (Imam)

Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru Diperpanjang hingga 2 Desember

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember 2025. 

Perpanjangan ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 dan berlaku selama tujuh hari, mulai 26 November hingga 2 Desember 2025.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memastikan seluruh upaya penanganan darurat dapat berjalan optimal dan terkoordinasi. 

Menurutnya, meski status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampak erupsi masih dirasakan masyarakat.

“Meski status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, dampak erupsi masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Karena itu, perpanjangan ini kami tetapkan demi memberikan perlindungan maksimal bagi warga,” tegas Bunda Indah dalam keterangannya, Senin sore (24/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa perpanjangan status ini tidak hanya menjadi payung hukum bagi perangkat daerah, tetapi juga memastikan seluruh langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terpadu. 

Hal ini terutama melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan layanan bagi masyarakat terdampak.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pascabencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

BPBD Lumajang disebut akan terus memantau kondisi pengungsi, menyiapkan kebutuhan logistik, serta melakukan mitigasi risiko berkelanjutan. Pemerintah daerah juga memastikan layanan darurat tetap tersedia, mulai dari kesehatan, evakuasi, hingga pemulihan infrastruktur terdampak.

Bupati Indah Amperawati juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi arahan petugas di lapangan mengingat potensi ancaman lanjutan masih ada.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin, dan saling mendukung,” pungkasnya.

Gubernur Khofifah Tinjau Lokasi Erupsi Semeru, Tekankan Sinergi Penanganan Bencana

Lumajang, (Onenewsjatim)- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung sejumlah titik terdampak erupsi Gunung Semeru di Dusun Gemukmas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Kamis (20/11/2025).

Selain memantau kondisi warga, Khofifah juga mengecek Jembatan Besok Kobokan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, salah satu akses vital yang terdampak material vulkanik.

Dalam kunjungannya, Khofifah menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam upaya penanganan darurat dan mitigasi bencana.

 “Kita sinergi, kawan-kawan. Ini dari BNPB sudah datang, BPBD Provinsi dan BPBD Lumajang juga hadir. Forkopimda menyatu untuk memastikan langkah-langkah penanganan bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan, kehadiran berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR dan Dinas Bina Marga, menjadi bukti kuatnya kerja bersama dalam pemulihan akses dan penanganan dampak erupsi.

“Di titik Gladak Perak ini, jembatan sangat strategis sebagai konektivitas Lumajang–Malang. Harapannya mobilitas masyarakat bisa segera pulih normal seperti sedia kala,” tambahnya.

Meski demikian, Khofifah menekankan bahwa peringatan dan arahan dari BNPB harus menjadi pedoman seluruh pihak, terutama dalam mengantisipasi potensi luncuran awan panas.

 “Dari waspada ke siaga, dari siaga ke awas itu sangat tipis. Keselamatan jiwa tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga memuji kesiapsiagaan warga sekitar lereng Semeru yang dinilai semakin memahami dinamika aktivitas vulkanik.

 “Proses evakuasi berjalan sangat baik. Masyarakat sudah memahami tanda-tanda vulkanologi. Ketika terjadi APG, mereka relatif bisa melakukan deteksi dini,” ungkapnya.

Khofifah turut mengonfirmasi adanya sejumlah warga yang mengalami luka akibat terpapar awan panas.

“Ada yang terjebak di tengah perjalanan, ada juga satu warga tertidur di rumah saat kejadian. Semua kini dalam penanganan Pemkab Lumajang,” katanya.

Terkait aspirasi warga mengenai pembukaan sudetan untuk aliran lahar, Khofifah menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim PUPR, BNPB, serta berbagai unsur teknis.

“Kita integrasikan apa yang paling efektif untuk penyelamatan masyarakat. Jika ada APG di situasi tertentu, aliran bisa segera dialihkan dan risiko bagi warga diminimalkan,” ujarnya.

Selain itu, dampak kerusakan pada jaringan listrik juga menjadi perhatian. Dari temuan di lapangan, jumlah tiang listrik yang rusak diperkirakan lebih banyak dari laporan awal.

“Tadi PLN melaporkan, bukan hanya delapan tiang, tetapi sekitar 28 tiang terdampak, termasuk kerusakan trafo. Semuanya akan dikoordinasikan bersama Pemkab Lumajang,” tutur Khofifah.

Mitigasi Erupsi Gunung Semeru Berjalan Baik, Pemkab Lumajang Fokus Pemulihan Infrastruktur

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa mitigasi bencana erupsi Gunung Semeru berjalan dengan baik. 

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau wilayah terdampak di Dusun Gemukmas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kamis (20/11/2025).

Bupati Indah mengatakan bahwa respons cepat warga terhadap perubahan status aktivitas Gunung Semeru menunjukkan bahwa sistem mitigasi yang diterapkan telah berjalan efektif.

"Ini sebenarnya sudah bagus, mitigasi kita sudah berhasil. Dalam waktu singkat, dari waspada ke siaga III, kemudian dari siaga ke awas, masyarakat sudah mengungsi. Ini menunjukkan mitigasi kita berhasil," ujar Bunda Indah.

Fokus Pemerintah: Infrastruktur dan Dukungan Relawan

Bupati Indah menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah melakukan asesmen menyeluruh terhadap kerusakan yang terjadi, baik pada rumah warga maupun fasilitas umum.

Menurutnya, sejumlah infrastruktur penting menjadi perhatian, termasuk tanggul yang dikeluhkan masyarakat karena sudah tidak mampu menahan material vulkanik.

"Ini tinggal asesmen untuk infrastruktur yang terdampak, antara lain rumah. Masyarakat juga mengeluhkan adanya tanggul yang sudah tidak mampu menampung material," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan penuh terhadap relawan yang sedang bekerja di lapangan.

Bupati Indah mengungkapkan bahwa para penambang di wilayah tersebut telah siap membantu dengan mengoperasikan alat berat untuk pengerukan dan penyudetan material erupsi. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa kebutuhan operasional, termasuk ketersediaan solar.

"Yang penting itu manusianya selamat. Kita akan bantu solar untuk pengerukan dan penyudetan material erupsi," pungkasnya

863 Dusun di Lumajang Terima Dana Rp 50 Juta, DPMD: Prioritas untuk CCTV, Wi-Fi, dan Linmas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menganggarkan dana dusun sebesar Rp 50 juta per dusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Total terdapat 863 dusun penerima alokasi tersebut, setelah satu dusun dihapus tahun ini.

“Awalnya 864 dusun, tapi tahun ini kita hapus satu dusun, jadi totalnya 863,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro.

Bayu menjelaskan, dana dusun tersebut disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD) sistem earmark.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya mengikuti aturan ADD, sehingga pengelolaannya tetap transparan dan akuntabel.

“Karena ikut dalam ADD, maka pertanggungjawabannya juga mengikuti mekanisme ADD. Ada tim yang mengelola dana dusun dari perangkat desa dan juga melibatkan pihak dusun,” jelasnya.

Pada 2026, pemanfaatan dana dusun diarahkan untuk mendukung peningkatan keamanan wilayah. Program prioritas meliputi pemasangan kamera CCTV, penyediaan jaringan Wi-Fi dusun, serta pemberian honorarium kepada petugas Linmas.

“Untuk 2026 ke depan fokusnya keamanan. Kalau kebutuhan keamanan sudah terpenuhi, sisanya bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang tidak tercakup. Untuk honor Linmas, diarahkan Rp 100 ribu per orang per bulan,” terang Bayu.

Bayu menuturkan, dana dusun awalnya dirancang untuk menyentuh kebutuhan warga yang tidak dapat dijangkau oleh anggaran kabupaten maupun program bantuan sosial formal.

“Ada keinginan dari Bupati Lumajang agar dana dusun bisa intervensi kegiatan yang tidak bisa disentuh kabupaten. Misalnya untuk warga yang tidak tercantum sebagai penerima BLT atau bantuan sosial lainnya,” katanya.

Menurut Bayu, semua pengelolaan uang publik memiliki potensi penyimpangan. Karena itu Pemkab Lumajang memperketat mekanisme pertanggungjawaban dan menyediakan platform aduan masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial.

“Semua uang rawan korupsi, cuma tinggal nanti bentuk pertanggungjawabannya dan pelaporannya harus jelas,” ungkapnya.

Pemkab juga mengoptimalkan program Sambat Bunda, kanal pengaduan berbasis foto dan laporan yang memungkinkan warga melaporkan dugaan penyimpangan secara terbuka.

“Apalagi sekarang ada program Sambat Bunda, ada foto, ada laporan. Jadi, kalau ada korupsi, bisa terdeteksi,” tambah Bayu.

Bayu menegaskan, tingkat kerawanan penyelewengan dana dusun sepenuhnya bergantung pada integritas individu yang diberi tanggung jawab mengelola anggaran tersebut.

“Prosedur penyalurannya kita minimalkan penyalahgunaan dana. Rawan atau tidak rawan tergantung orangnya masing-masing,” tutupnya.

8.363 Ketua RT/RW di Lumajang Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ilustrasi BPJS

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat masyarakat.

Pada tahun 2025, sebanyak 8.363 ketua RT dan RW telah resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari total 8.917 ketua RT/RW se-Kabupaten Lumajang. 

Langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada aparatur lingkungan yang menjalankan peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro, menegaskan bahwa seluruh pembiayaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW ditanggung melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Proses penganggaran dan pendataan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah desa.

“Perlindungan sosial bagi ketua RT dan RW adalah prioritas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman. Mereka memegang peran penting dalam menjaga kelancaran pelayanan publik di desa,” ujar Bayu saat dikonfirmasi, Minggu (16/11/2025).

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, para ketua RT dan RW menerima manfaat perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Manfaat ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarganya apabila terjadi risiko kerja.

Bayu menambahkan, kebijakan ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Lumajang terhadap aparatur masyarakat yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Kami ingin para ketua RT dan RW merasa terlindungi, karena mereka merupakan penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat. Mereka mengabdikan diri tanpa pamrih, sehingga sudah seharusnya mendapatkan jaminan keselamatan kerja,” tegasnya.

Pemerintah desa diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan pendaftaran, pendataan, dan memastikan setiap ketua RT serta RW menerima hak perlindungan secara menyeluruh dan merata. 

"Dengan mekanisme yang tertata itu, pelayanan publik di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan," jelasnya.

Kebijakan tersebut memperkuat nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial yang menjadi prinsip Pemkab Lumajang. Perlindungan bagi ketua RT dan RW disebut sebagai pondasi penting untuk menciptakan pelayanan publik yang aman, inklusif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari Pahlawan 2025, Forkopimda Lumajang Teguhkan Spirit Teladan Perjuangan di Stadion Semeru

Lumajang, (Onenewsjatim)– Forkopimda Kabupaten Lumajang melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan”, bertempat di Stadion Semeru Lumajang, Senin (10/11/2025). Upacara berlangsung khidmat, dihadiri unsur TNI, Polri, ASN, organisasi kepemudaan, pelajar, serta veteran pejuang kemerdekaan.

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, S.I.K., S.H., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup). Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kesempatan mengenang sejarah, melainkan momen mempertegas nilai keteladanan yang diwariskan para pahlawan.

Ia menekankan tiga teladan utama yang relevan bagi generasi hari ini:

1. Kesabaran dalam Perjuangan

Para pahlawan menunjukkan kesabaran dalam menyusun strategi, menjaga persatuan, dan menghadapi tekanan. Kesabaran ini bukan pasif, melainkan kekuatan moral yang memampukan mereka bertahan dan menang.

2. Mengutamakan Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Pribadi

Para pejuang meletakkan kepentingan bangsa sebagai tujuan tertinggi. Mereka rela berkorban demi kemajuan bangsa, bahkan ketika harus meninggalkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan nyawa.

3. Pandangan Jauh ke Depan

Perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya untuk masa mereka, melainkan untuk generasi mendatang. Semangat ini harus diterjemahkan hari ini dalam upaya membangun masa depan bangsa yang lebih baik, dengan niat tulus sebagai bentuk ibadah.

“Teladan para pahlawan harus menjadi kompas moral dalam kehidupan kita. Kita harus terus bergerak, melanjutkan perjuangan dengan kerja nyata, kecintaan terhadap bangsa, dan kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan yang lebih besar,” ujar AKBP Alex Sandy Siregar.

Sementara itu, Dandim 0821 Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., kepada media menambahkan bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya hidup di medan pertempuran. Saat ini, perjuangan diwujudkan dalam kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, serta kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Suasana haru terasa ketika seluruh peserta menundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang telah memberikan kehidupan, kebebasan, dan masa depan bagi bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan 2025 di Lumajang ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum berakhir. Tugas generasi hari ini adalah melanjutkan, menguatkan, dan meneruskan semangat perjuangan dengan karya nyata, persatuan, serta komitmen membangun Indonesia yang maju dan bermartabat. (Pendim 0821).

Bupati Lumajang Sidak SPBU, Cek Dugaan Pertalite Campur Air

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Lumajang, Jumat (31/10/2025).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, didampingi perwakilan Polres Lumajang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Pertamina, serta Hiswana Migas.

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan adanya kandungan air pada bahan bakar jenis Pertalite di beberapa SPBU milik Pertamina.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni SPBU Karangsari Kecamatan Sukodono dan SPBU Kedungjajang. 

Pemeriksaan meliputi pengecekan tangki penyimpanan bahan bakar, takaran pengisian BBM, serta density atau kepadatan bahan bakar.

“Hari ini kami bersama Polres Lumajang, Disperindag, dan Hiswana Migas melakukan sidak ke beberapa SPBU. Ada dua SPBU kami datangi dan hasilnya aman semua. Tidak ada kontaminasi air dan takarannya bagus,” ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai melakukan sidak di SPBU Kedungjajang.

Bunda Indah, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu fokus pemeriksaan adalah memastikan alat ukur atau dispenser BBM berfungsi dengan baik dan akurat, karena hal itu berkaitan langsung dengan hak konsumen.

“Yang pertama kita pastikan alat ukurnya dalam kondisi bagus dan akurat. Karena kalau tidak akurat bisa merugikan konsumen, dan tentu harus ditegur atau dilakukan tera ulang,” jelasnya.

Menurut Bupati, alat ukur di kedua SPBU tersebut masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan dan sudah dilakukan tera ulang tahunan oleh tim metrologi Pemkab Lumajang.

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan terhadap density bahan bakar serta kandungan air di tangki bawah tanah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BBM di dua SPBU tersebut bersih dan bebas dari kandungan air.

“Tadi kami cek langsung di tempat penampungan atau bunker di bawah tanah, hasilnya tidak ada kandungan air. Semoga ini bisa memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat,” tegas Bupati Indah.

Meski demikian, Bupati tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika masih menemukan pelayanan SPBU yang dianggap merugikan.

“Kalau memang ada konsumen yang merasa dirugikan dalam hal apa pun terkait pelayanan SPBU, silakan laporkan melalui Sahabat Bunda,” pungkasnya.

Pemkab Lumajang Bakal Segera Salurkan Insentif bagi Guru Honorer, Ini Besarannya

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kabar gembira bagi para guru honorer atau guru non-NIP di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan bahwa insentif bagi tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa setiap guru honorer akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu per bulan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025. Dengan demikian, total insentif yang akan diterima mencapai Rp3 juta per orang.

“Honornya sebesar lima ratus ribu rupiah per bulan selama enam bulan, dan akan dicairkan langsung,” terang Bunda Indah.

Indah menyampaikan, nominal insentif yang diberikan tahun ini memang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, pengalokasian anggaran untuk honor guru non-NIP baru bisa ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025.

“Kenapa hanya enam bulan, tidak satu tahun penuh seperti dulu? Karena kami tidak ikut menyusun APBD 2025 di awal, sehingga anggarannya baru bisa kami tetapkan saat perubahan APBD pertengahan tahun ini,” ungkapnya.

Sebagai informasi, honor bagi guru non-NIP sempat dihentikan sejak 1 Juli 2024 setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran dana hibah yang dianggap tidak sesuai aturan. 

Dana hibah dari pemerintah tidak boleh diberikan kepada lembaga yang sama secara berkelanjutan setiap tahun.

Sebelumnya, guru non-NIP di Lumajang menerima honor sebesar Rp6 juta per tahun, atau setara dengan Rp600 ribu per bulan yang bersumber dari dana hibah daerah. 

Namun setelah temuan BPK tersebut, Pemkab Lumajang sempat menunda penyalurannya hingga akhirnya ditemukan skema baru melalui pos anggaran tambahan di APBD-P 2025.

“Yang penting, kami tetap berupaya memberikan perhatian kepada para guru honorer, meskipun nominalnya menurun dari tahun lalu. Ini bentuk apresiasi kami atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan,” pungkas Bunda Indah

Puluhan Tahun Rumah Bocor, Ahmad Tholib Terharu Terima Bantuan dari Pemkab Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kebahagiaan terpancar dari wajah Ahmad Tholib, warga Dusun Darungan, Desa Klampokarum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, setelah menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bantuan berupa uang tunai dari Baznas Lumajang tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat berkunjung ke rumah Tholib dalam kegiatan Setor Madu, Rabu (29/10/2025).

Ahmad Tholib mengaku sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Selama puluhan tahun, ia harus tinggal di rumah dengan kondisi atap bambu yang rusak parah. Saat hujan turun, ia dan keluarganya sering kali harus berpindah tempat agar tidak kehujanan.

“Kalau hujan bocor semua, jadi harus pindah tempat tidur. Sudah lama atapnya rusak, tidak punya biaya buat memperbaiki,” ungkap Tholib dengan nada haru.

“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati dan semua pihak yang sudah membantu. Uangnya nanti langsung saya pakai buat ganti atap yang bocor,” tambahnya.

Selain menyalurkan bantuan, Bupati Lumajang Indah Amperawati juga berbincang dengan Ahmad Tholib di ruang tamu rumahnya. 

Bunda Indah turut prihatin atas kondisi kesehatan Tholib yang mengalami gangguan pada kaki kanannya selama lebih dari 15 tahun. 

Akibatnya, Tholib hanya bisa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Tadi saya lihat kakinya kaku, katanya sudah lama tidak bisa ditekuk. Saya minta petugas kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut supaya bisa segera ditangani,” ujar Bunda Indah.

Ia juga berpesan agar bantuan uang tunai tersebut segera dimanfaatkan untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak, terutama atap yang bocor.

“Tolong uangnya langsung dipakai untuk benahi atapnya dulu, kasihan ada anak kecil di rumah itu,” pesan Bunda Indah.

Pemkab Lumajang Anggarkan Dana Dusun Rp 50 Juta untuk Tahun 2026

Lumajang, (DOC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berkomitmen memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dengan mengalokasikan Dana Dusun sebesar Rp 50 juta per dusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, atau yang akrab disapa Bunda Indah, menjelaskan bahwa alokasi dana ini akan difokuskan untuk mendukung peningkatan keamanan dan pemberdayaan di tingkat desa.

“Dana dusun kita berikan tahun depan Rp 50 juta. Semula kan Rp 100 juta, tapi kita sudah sampaikan ke AKD (Asosiasi Kepala Desa) bahwa kemampuan kita saat ini hanya Rp 50 juta per dusun,” ujar Bunda Indah.

Ia menuturkan, penurunan alokasi tersebut terjadi karena adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 266 miliar pada tahun 2026. 

Meski begitu, Pemkab Lumajang memastikan bahwa kebijakan Dana Dusun tetap dijalankan karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.

Menurut Bunda Indah, program Dana Dusun bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan bagian dari strategi memperluas partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.

“Pembangunan tidak bisa hanya dikendalikan dari atas. Harus dimulai dari bawah, dari dusun yang memahami betul kebutuhan masyarakatnya. Dana Dusun ini kita berikan agar masyarakat punya daya kendali dalam memperbaiki lingkungannya sendiri,” ungkapnya.

Melalui Dana Dusun, setiap wilayah diberikan keleluasaan untuk merancang prioritas pembangunan secara mandiri, mulai dari perbaikan infrastruktur sederhana, penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga.

Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan menegaskan kembali nilai gotong royong sebagai roh pembangunan desa.

Bunda Indah menegaskan bahwa kebijakan ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan potensi unik tiap dusun. 

Dengan memberikan otonomi pengelolaan anggaran di tingkat dusun, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan di Lumajang tidak lagi bersifat seragam. Tiap dusun memiliki karakter dan tantangan berbeda. Karena itu, kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan nyata mereka,” tegasnya.

Kebijakan Dana Dusun juga menjadi langkah strategis Pemkab Lumajang dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat. 

Dengan intervensi langsung di tingkat dusun, Pemkab memastikan pembangunan tetap berjalan dan berpihak pada masyarakat.

Lebih jauh, Bunda Indah menyebut bahwa Dana Dusun bukan sekadar bantuan, tetapi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dapat mengubah paradigma masyarakat dari penerima menjadi pengelola perubahan.

“Tujuan akhirnya bukan hanya membangun fisik, tapi membangun manusia dan solidaritas sosialnya. Ketika dusun kuat, desa akan maju, dan Lumajang pun akan tumbuh dari bawah secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program Dana Dusun merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Indah–Yudha, saat kampanye Pilkada lalu. Pasangan ini berkomitmen untuk mengalokasikan Rp 100–300 juta per dusun setiap tahun, sebagai bentuk nyata keberpihakan pada pembangunan berbasis masyarakat. (Imam)

205 KMP di Lumajang Masuki Tahap Operasional

Lumajang,(Onenewsjatim)-Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Lumajang menunjukkan progres menggembirakan. Dari total 205 koperasi yang telah terbentuk di 198 desa dan 7 kelurahan, seluruhnya kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan operasionalisasi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa perkembangan program tersebut berjalan sesuai harapan.

"Alhamdulillah, progres Koperasi Merah Putih di Lumajang sangat baik. Seluruh koperasi yang telah terbentuk kini sedang berproses di tahap pembangunan dan operasionalisasi,” ujar Ridha, Kamis (23/10/2025)

Menurutnya, tahap pembangunan dan operasionalisasi bukan hanya sekadar menjalankan usaha, melainkan juga menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Setiap koperasi di harapkan mampu mengajak sebanyak mungkin warga menjadi anggota agar koperasi benar-benar tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat.

“Harapan pemerintah, posisi tawar rakyat di desa semakin tinggi ketika mereka membangun perusahaan sesuai potensi desa masing-masing. Dengan dukungan dan pendampingan pemerintah, masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ridha mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menugaskan 20 Business Assistant di Lumajang untuk mendampingi Koperasi Merah Putih dalam menyusun proposal pengajuan dana ke perbankan. Para pendamping tersebut di rekrut dan di gaji langsung oleh kementerian.

Meski begitu, hingga kini belum ada koperasi Merah Putih desa yang mengajukan pinjaman modal. Ridha menjelaskan, pihaknya masih mempersiapkan koperasi agar tidak terburu-buru meminjam sebelum memiliki rencana usaha yang matang

“Dalam PMK Nomor 49 di sebutkan koperasi boleh mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar. Tapi sebelum itu, kami pastikan mereka sudah siap dengan jenis usaha dan strategi pengembalian yang jelas,” tegasnya.

Genjot Minat Warga Jadi Anggota KMP

Salah satu koperasi yang telah lebih dulu beroperasi adalah KMP Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, yang bahkan telah di kunjungi langsung oleh Bupati Lumajang. Koperasi tersebut kini memiliki unit usaha subpangkalan LPG dengan omset mencapai Rp76 juta, serta ratusan unit usaha sembako.

Namun, Ridha tidak menampik bahwa tantangan utama yang di hadapi koperasi saat ini adalah modal usaha. Untuk itu, Diskopindag mendorong koperasi memanfaatkan potensi modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyertaan modal anggota sebagai langkah awal sebelum mengajukan pinjaman ke bank

“Kalau jumlah anggota terus bertambah, sebenarnya koperasi bisa mulai berusaha dengan modal dari anggota sendiri. Jadi semangatnya adalah gotong royong ekonomi rakyat,” jelas

Ridha menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah mengajak seluruh warga desa bergabung menjadi anggota koperasi serta membangun kesadaran kolektif bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Lumaja

“Kita ingin satu juta rakyat Lumajang tahu dan ikut berpartisipasi. Karena koperasi ini bukan hanya wadah usaha, tapi gerakan membangun kemandirian ekonomi desa,” pungkasnya.

Bupati Lumajang: Pesantren Benteng Moral dan Tempat Melahirkan Generasi Cinta Ilmu

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menegaskan bahwa pesantren bukanlah bentuk perbudakan, melainkan tempat lahirnya kerelaan dan cinta terhadap ilmu. 

Hal itu disampaikan Bunda Indah saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, yang digelar di Stadion Srikandi, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Rabu (22/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menyapa dan bersalaman langsung dengan para santri serta pelajar yang hadir di lapangan. 

Ia mengajak seluruh santri untuk terus meneladani perjuangan para masyaih dan pendiri bangsa yang telah mewariskan semangat keislaman dan kebangsaan.

“Perjuangan para santri harus terus teguh meneladani perjuangan para masyaih dan pendiri bangsa. Tema Hari Santri tahun ini, ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’, mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus perubahan zaman, tetapi harus hadir sebagai pelaku sejarah baru yang membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban.

“Santri harus menjadi pembawa nilai-nilai Islam yang menebarkan kedamaian. Jangan takut menghadapi perubahan zaman. Jadilah pelaku sejarah, bukan penonton,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah mengungkapkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan lembaga pesantren di tingkat daerah.

“Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa,” ungkapnya.

Terkait pandangan keliru yang menyamakan pesantren dengan perbudakan, Bunda Indah dengan tegas menolak anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pesantren justru merupakan tempat pendidikan yang menumbuhkan kesadaran dan keikhlasan.

“Perbudakan adalah ketika seseorang kehilangan kebebasan dan dipaksa bekerja tanpa kehormatan. Sementara di pesantren, santri tidak tunduk karena takut, tetapi karena cinta pada ilmu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan santri seperti mencuci piring, membersihkan masjid, atau melayani guru bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi latihan hati dan pembentukan karakter.

“Pesantren tidak merendahkan manusia, justru meninggikannya. Santri belajar bahwa kehormatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari harta atau pangkat,” tutur Bunda Indah.

Menutup sambutannya, Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa menuduh pesantren sebagai bentuk perbudakan adalah penghinaan terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah melahirkan banyak ulama dan pejuang bangsa.

“Perbudakan lahir dari keterpaksaan, sedangkan adat lahir dari kesadaran. Dari luar pesantren mungkin tampak keras, tapi di dalamnya ada kasih dan kelembutan. Menyebut pesantren sebagai perbudakan bukan hanya salah, tapi juga penghinaan terhadap tradisi ilmu,” pungkasnya.