Inspiratif! Putri Petani di Lumajang Raih Beasiswa Kuliah Berkat Hafal 30 Juz Al-Qur'an

Lumajang, (Onenewsjatim) – Senyum bahagia terpancar dari wajah Sharifatul Ummah Kirdausi saat menerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. 

Mahasiswi Universitas Jember (UNEJ) asal Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono itu menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan yang diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Gedung Panti PKK Lumajang, Kamis (30/7/2026).

Sharifatul bukan penerima beasiswa biasa. Mahasiswi yang kini tengah menyusun skripsi tersebut merupakan seorang hafizah Al-Qur'an 30 juz. 

Prestasi akademik dan kemampuan menghafal Al-Qur'an menjadi salah satu syarat yang mengantarkannya memperoleh bantuan pendidikan dari Pemkab Lumajang.

Putri dari pasangan seorang petani dan ibu rumah tangga itu mengaku beasiswa yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Alhamdulillah beasiswa ini bisa terus berlanjut karena saya memenuhi kriteria. Selama kuliah di Jember, orang tua saya sudah tidak perlu mengirim uang lagi. Semua kebutuhan utama sudah tercukupi dari beasiswa ini. Kalau ada kebutuhan mendesak saja, orang tua membantu sedikit-sedikit," ujar Sharifatul.

Ia menjelaskan, setiap semester menerima bantuan sebesar Rp7.200.000. Dana tersebut digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2.500.000, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan.

Saat ini Sharifatul memasuki semester akhir dan sedang menyusun skripsi sebagai tahap akhir sebelum menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jember.

Menurutnya, kesempatan memperoleh beasiswa menjadi motivasi besar untuk terus mempertahankan prestasi akademik. Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan agar semakin banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi.

"Semoga beasiswa ini tetap berlanjut untuk adik-adik berikutnya, terutama yang kurang mampu tetapi berprestasi. Mereka bisa kuliah di mana pun dan mengejar cita-citanya tanpa terbebani kondisi ekonomi orang tua," katanya.

Sharifatul menceritakan, dirinya memperoleh beasiswa setelah mengikuti seleksi kemampuan hafalan Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh para kiai hafiz. Tes tersebut menjadi penentu kelayakan penerima beasiswa tanpa harus melalui proses pendaftaran khusus maupun survei ekonomi.

"Waktu itu kami dites langsung oleh para kiai yang juga hafiz Al-Qur'an. Kalau memenuhi kriteria dari hasil tes, langsung masuk sebagai penerima beasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan para penerima beasiswa yang hadir saat ini merupakan mahasiswa semester akhir yang hampir menyelesaikan masa studi selama empat tahun.

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa seharusnya termotivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.

"Mereka ini sudah hampir selesai kuliah selama empat tahun. Saya berharap ke depan semakin banyak mahasiswa yang mampu lulus dalam waktu 3,5 tahun. Itu harus menjadi penyemangat bagi anak-anak yang sedang kuliah sekarang," kata Indah.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menilai peluang memperoleh beasiswa saat ini sangat terbuka lebar. Selain dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun berbagai perusahaan juga menyediakan banyak program bantuan pendidikan.

"Modalnya hanya satu, belajar yang rajin, pintar, dan punya semangat. Sekarang banyak sekali peluang beasiswa, mulai dari Kartu Indonesia Pintar sampai beasiswa dari berbagai perusahaan," ujarnya.

Pada tahun ajaran baru ini, Pemkab Lumajang kembali membuka program beasiswa bagi mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu. Kuota yang disiapkan mencapai maksimal 100 mahasiswa.

Program tersebut diprioritaskan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya Politeknik Negeri Malang (Polinema) Kampus Lumajang serta perguruan tinggi negeri bidang keperawatan di Kabupaten Lumajang.

"Kami memprioritaskan mahasiswa di kampus negeri, termasuk Polinema Kampus Lumajang dan perguruan tinggi negeri bidang keperawatan. Tetapi semuanya tetap melalui proses seleksi," jelasnya.

Untuk mahasiswa baru, Pemkab Lumajang mengalokasikan bantuan sebesar Rp6 juta setiap semester dengan masa pembiayaan maksimal delapan semester.

"Karena keterbatasan anggaran daerah, bantuan diberikan sebesar Rp6 juta per semester sampai maksimal delapan semester," tambah Indah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, AP., mengatakan minat masyarakat terhadap program beasiswa daerah terus meningkat.

Pada periode seleksi tahun ini tercatat sebanyak 184 mahasiswa mendaftar. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi sesuai kuota yang tersedia, sebanyak 114 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Jumlah pendaftar sebanyak 184 orang, sedangkan yang dapat menerima beasiswa pada periode ini sebanyak 114 mahasiswa," ujar Indriono.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tidak terhambat masalah ekonomi.

"Program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Pembiayaan diberikan sesuai ketentuan program dengan masa bantuan maksimal delapan semester," pungkasnya.

Dua Armada Angkutan Pelajar Gratis Diluncurkan, Pemkab Lumajang Buka Rute Baru

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menambah dua armada angkutan pelajar gratis yang melayani rute Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang. 

Penambahan layanan tersebut diharapkan mempermudah akses transportasi bagi pelajar sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia sekolah.

Peluncuran dua armada baru itu dilakukan di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Kamis (30/7/2026). 

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung orang tua serta mengurangi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan pelajar menjadi dasar pemerintah menambah armada.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pelajar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga ke depan kami berharap jumlah armada dapat terus bertambah," kata Susi

Menurut dia, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga penyediaan sarana penunjang, termasuk transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau.

Pemerintah daerah, lanjut Susi akan terus berupaya memperluas layanan angkutan pelajar agar semakin banyak siswa yang memperoleh akses transportasi menuju sekolah tanpa terkendala biaya maupun keselamatan.

"Semoga ke depan kemampuan APBD memungkinkan untuk terus meningkatkan pelayanan ini sehingga semakin banyak pelajar yang bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, menjelaskan sebelum penambahan dua armada tersebut, Dishub telah mengoperasikan dua unit angkutan pelajar gratis yang melayani rute Rowokangkung-Lumajang. Rute itu dipilih karena belum tersedia layanan angkutan umum.

Menurut Rasmin, hasil survei yang dilakukan Dishub kepada pelajar dan orang tua menunjukkan kebutuhan terhadap transportasi sekolah yang aman dan gratis terus meningkat. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Lumajang dan mendapat persetujuan untuk menambah armada.

"Hasil survei menunjukkan antusiasme masyarakat sangat besar. Kondisi ini kemudian kami laporkan kepada Ibu Bupati dan Alhamdulillah langsung mendapat respons dengan penambahan dua armada baru," ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, kini angkutan pelajar gratis di Kabupaten Lumajang melayani tiga koridor, yakni Rowokangkung-Lumajang, Pasirian-Lumajang, dan Tempeh-Lumajang.

Meski demikian, Rasmin mengakui kapasitas armada yang tersedia masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pada salah satu rute, dari sekitar 80 pelajar yang mendaftar, baru sekitar 32 siswa yang dapat terlayani.

"Artinya kebutuhan masyarakat memang masih sangat tinggi. Kehadiran dua armada baru ini setidaknya dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan transportasi yang aman bagi para pelajar," katanya.

Dishub berharap program angkutan pelajar gratis dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa sehingga berkontribusi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ke depan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan armada agar jangkauan layanan semakin luas.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus berkomunikasi dengan kementerian agar ke depan bisa mendapatkan tambahan armada sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani," pungkas Rasmin.(fat) 

Belanja Listrik, BBM hingga Perjalanan Dinas Pemkab Lumajang Naik, Ini Penjelasan BPKAD

Lumajang,(Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mencatat kenaikan realisasi belanja pada empat komponen utama selama periode Mei hingga Juni 2026, meski kebijakan efisiensi anggaran, termasuk penerapan work from home (WFH) setiap Jumat, masih diberlakukan.

Empat komponen yang mengalami kenaikan tersebut meliputi belanja listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur. 

Total kenaikan pada keempat pos anggaran itu mencapai sekitar Rp 614,23 juta.saat memasuki periode bulan Mei ke Juni.

Sebelumnya kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemkab Lumajang mampu menghemat pengeluaran hingga Rp 464,07 juta dari bulan April ke Mei 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lumajang, Sunyoto, menjelaskan bahwa kenaikan realisasi belanja pada Juni tidak mencerminkan aktivitas yang terjadi pada bulan yang sama. 

Menurut dia, realisasi pembayaran merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

"Realisasi belanja pada bulan berjalan merupakan realisasi kegiatan bulan sebelumnya karena pertanggungjawaban kegiatan dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Misalnya pemakaian listrik dan air bulan Mei dipertanggungjawabkan pada bulan Juni, demikian pula BBM kendaraan, perjalanan dinas, dan belanja lainnya," kata Sunyoto di Lumajang, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan data BPKAD, belanja listrik dan air pada Juni mencapai Rp 545,83 juta, meningkat Rp 36,52 juta dibanding realisasi Mei sebesar Rp 509,31 juta.

Sementara itu, belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas juga naik menjadi Rp 479,56 juta, atau bertambah Rp 77,48 juta dibanding bulan sebelumnya yang tercatat Rp 402,08 juta.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada anggaran perjalanan dinas. Pada Juni, realisasi belanja mencapai Rp 974,53 juta, meningkat Rp 396,32 juta dibanding Mei yang sebesar Rp 578,21 juta

Selain itu, belanja lembur pegawai juga mengalami kenaikan dari Rp 381,78 juta pada Mei menjadi Rp 485,69 juta di Juni atau bertambah Rp 103,91 juta.

Meski demikian, Sunyoto memastikan tren tersebut berbalik pada laporan realisasi bulan Juli. Menurutnya, dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai terlihat secara nyata dengan penurunan pengeluaran di berbagai komponen belanja.

"Realisasi bulan Juli menurun. Itu mencerminkan pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni sudah berkurang. Pengeluaran bulan Juli nantinya akan dilaporkan pada bulan Agustus," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga 24 Juli 2026, Pemkab Lumajang berhasil menghemat anggaran sekitar Rp 1,51 miliar dari empat komponen belanja yang menjadi fokus efisiensi, yakni listrik dan air, BBM kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta lembur.

Menurut Sunyoto, penurunan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah mulai memberikan hasil nyata.

"Dampak riil dari efisiensi sangat nyata dan itu terlihat dari laporan bulan Juli yang menurun tajam. Itu merupakan pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni," katanya.

Namun demikian, ia menilai kenaikan belanja pada periode tertentu tetap merupakan hal yang wajar. Sebab, aktivitas OPD tidak selalu sama setiap bulan, terlebih saat memasuki semester kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau pada periode tertentu terjadi peningkatan, itu wajar karena bisa saja aktivitas OPD sedang tinggi. Sekarang sudah memasuki semester dua sehingga seluruh OPD harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan," pungkas Sunyoto.(Nur) 

DPRD Lumajang Sahkan P-APBD 2026, Defisit Rp 371,6 Miliar Ditutup dari SILPA, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (27/7/2026).

Dalam postur anggaran yang telah disetujui, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.980.435.365.636,77, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2.352.107.699.272, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar. 

Meski demikian, DPRD memastikan defisit tersebut telah ditutup melalui skema pembiayaan netto yang bersumber dari akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang, Arif Wijayanto, mengatakan perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya penurunan pendapatan daerah dibanding APBD murni.

"Pendapatan daerah pada APBD murni sebesar Rp 1.981.746.109.460,91, kemudian setelah perubahan menjadi Rp 1.980.435.365.636,77," kata Arif saat membacakan laporan Banggar dalam rapat paripurna.

Menurut Arif, penurunan tersebut dipicu turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 7 miliar. PAD yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp 497 miliar, setelah perubahan menjadi sekitar Rp 490,8 miliar.

Ia menjelaskan, komponen PAD terdiri atas hasil pajak daerah sebesar Rp 194,1 miliar, retribusi daerah Rp 284,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6,7 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5,8 miliar.

Di sisi lain, pendapatan transfer justru mengalami kenaikan dari Rp 1,484 triliun menjadi Rp 1,489 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,378 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp 111,2 miliar.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan cukup signifikan, dari semula Rp 2,106 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,352 triliun dalam perubahan anggaran.

Arif merinci, belanja operasi meningkat menjadi Rp 1,734 triliun yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp 796,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 815,8 miliar, belanja hibah Rp 112,1 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp 9,59 miliar.

Belanja modal juga melonjak dari Rp 76,8 miliar menjadi Rp 212,1 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja tanah Rp 6,1 miliar, alat dan mesin Rp 60,3 miliar, gedung dan bangunan Rp 32,3 miliar, jalan, irigasi, dan jaringan Rp 100,2 miliar, aset tetap lainnya Rp 10,8 miliar, serta aset lainnya Rp 2,1 miliar.

Selain itu, belanja transfer meningkat menjadi Rp 394 miliar yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 23,4 miliar dan bantuan keuangan Rp 371 miliar.

Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD hingga memperoleh dukungan dari seluruh fraksi.

"Pembahasan sudah dilakukan bersama TAPD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi dan semuanya mendukung, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan," ujar Indah.

Ia menambahkan, rancangan P-APBD yang telah disetujui DPRD selanjutnya akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indah juga meminta Dinas Pekerjaan Umum segera mempersiapkan proses lelang dini agar pelaksanaan proyek fisik tidak terlambat.

"Saya sudah meminta Dinas PU melakukan lelang dini supaya waktunya cukup. Semua fraksi memiliki semangat yang sama dengan pemerintah daerah, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur," katanya.

Menurut Indah, persetujuan P-APBD tidak hanya menjadi pemenuhan tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi momentum mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Persetujuan Perubahan APBD ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lumajang. Saya mengapresiasi sinergi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten sehingga seluruh proses pembahasan berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Oktafiani menegaskan sebagian besar tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan.

"Uang rakyat pada P-APBD ini paling banyak diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan karena itu yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat Lumajang saat ini. Harapannya dampak PAK ini bisa langsung dirasakan," ujar Oktafiani.

Ia menambahkan, defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar telah dipastikan aman karena seluruhnya ditutup menggunakan akumulasi SILPA APBD Kabupaten Lumajang, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan program pembangunan maupun stabilitas keuangan daerah.

TPP ASN Bisa Dipotong Jika Tinggalkan Kantor Tanpa Izin, Ini Penjelasan BKPSDM Lumajang

Kepala BKPSDM Lumajang Ari Murcono

Lumajang, (DOC)– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya menjaga disiplin aparatur sipil negara (ASN) agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Salah satu perhatian yang disoroti adalah keberadaan ASN di warung kopi atau tempat umum saat jam kerja tanpa alasan kedinasan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan keberadaan ASN di luar kantor tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran disiplin.

Menurutnya, perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan atau telah memperoleh izin dari atasan.

"Keberadaan ASN di warung kopi, toko maupun pasar saat jam kerja harus dilihat konteksnya. Tidak bisa langsung dianggap melanggar. Bisa saja sedang melaksanakan tugas di lapangan atau memang mendapat izin dari pimpinan," ujar Ari Murcono, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, pelanggaran disiplin terjadi apabila ASN meninggalkan tempat kerja tanpa izin, menggunakan jam dinas untuk kepentingan pribadi, atau sengaja tidak menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau terbukti meninggalkan tugas tanpa izin, nongkrong tanpa kepentingan kedinasan, atau melakukan aktivitas pribadi saat jam kerja sehingga mengabaikan pelayanan, tentu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ari menuturkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kewenangan melakukan pembinaan sekaligus penegakan disiplin terhadap pegawainya. Bentuk hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan.

"Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran, hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat apabila pelanggaran dilakukan secara serius atau berulang," katanya.

Menurut Ari, pengawasan disiplin ASN kini semakin mudah karena didukung Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Lumajang (SIPERLU). Melalui aplikasi tersebut, atasan dapat memantau aktivitas kerja bawahannya secara langsung, termasuk mencocokkan kehadiran dengan pelaksanaan tugas.

"Atasan memiliki kewenangan menilai aktivitas kerja pegawai. Jika aktivitas yang dilaporkan tidak sesuai atau pegawai diketahui tidak bekerja tanpa alasan yang sah, maka aktivitas tersebut dapat ditolak dalam sistem," jelasnya.

Penolakan aktivitas kerja maupun presensi tersebut akan berdampak langsung terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.

"Apabila presensi maupun aktivitas kerja ditolak karena pegawai tidak berada di tempat kerja tanpa izin atasan, konsekuensinya adalah pemotongan TPP sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ari.

BKPSDM berharap seluruh ASN tetap menjaga profesionalisme dan memanfaatkan jam kerja secara optimal.

Disiplin, kata Ari, bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.

"Kami mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disiplin merupakan bagian dari integritas ASN yang harus terus dijaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lumajang," pungkas Ari Murcono.

Pemkab Lumajang Siapkan Seragam Sekolah Gratis untuk 10-11 Ribu Siswa Baru SD dan SMP Negeri

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyiapkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri pada tahun ajaran 2026. Program tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan menuju proses lelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengatakan program itu diproyeksikan menjangkau sekitar 10 ribu hingga 11 ribu peserta didik baru di sekolah negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk SD dan SMP kira-kira kisaran 10-11 ribu siswa," kata Patria kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Lumajang menyiapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri.

"Kami siapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Nanti akan meng-cover siswa baru di SD maupun SMP negeri yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Patria menjelaskan, jumlah kebutuhan seragam dihitung berdasarkan rata-rata data penerimaan peserta didik baru dalam tiga tahun terakhir. 

Selain itu, Dindikbud juga menyiapkan tambahan stok guna mengantisipasi adanya siswa pindahan selama tahun ajaran berlangsung.

"Kami memakai data tiga tahun terakhir, kemudian dirata-rata. Kami juga mengajukan tambahan stok karena kemungkinan ada siswa baru pindahan dan lain sebagainya," jelasnya.

Meski demikian, bantuan seragam gratis tersebut saat ini hanya diperuntukkan bagi siswa baru di sekolah negeri. 

Menurut Patria, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama program tersebut belum dapat menjangkau sekolah swasta.

"Bantuan ini baru meng-cover siswa baru SD dan SMP negeri di bawah kewenangan Pemkab Lumajang. Anggarannya belum mencukupi apabila juga diberikan kepada siswa sekolah swasta," ungkapnya.

Meski begitu, Dindikbud terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, terkait kemungkinan perluasan sasaran penerima bantuan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Kami juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Mungkin Kemenag juga mengusulkan kepada Bupati agar usulannya dapat diakomodasi dalam pembahasan PAK," imbuh Patria.

Saat ini, proses pengadaan seragam masih berada pada tahap perencanaan sebelum memasuki proses lelang. 

"Pemkab Lumajang berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga seragam gratis dapat segera dibagikan kepada siswa baru pada tahun ini, " Pungkasnya

Lumajang Berpeluang Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Nasional Lewat Program LSDP

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) transformasi pengelolaan sampah nasional melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Program tersebut diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan sampah dari pola lama "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.

Hal itu mengemuka saat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Sabtu (18/7/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Dalam kesempatan itu, Medrilzam menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk menjadi lokasi pengembangan pengelolaan sampah melalui program LSDP. 

Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyusun skema pengelolaan sampah bagi daerah dengan timbulan sampah di bawah 500 ton per hari, dan Lumajang menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

"Kami melihat prospek pengembangan pengolahan sampah melalui LSDP ini sangat feasible untuk dilakukan. Salah satu calon lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Lumajang," kata Medrilzam.

Ia menjelaskan, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dimatangkan, terutama terkait penyediaan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurutnya, sekitar 240 ton sampah per hari yang hingga kini belum tertangani diharapkan dapat diintervensi melalui program LSDP sehingga pada 2028 seluruh sisa sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern.

"Targetnya, setelah penetapan lokasi dilakukan tahun ini, tahap persiapan akan dilanjutkan dengan penguatan soft infrastructure, seperti penyiapan data, regulasi, kesiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada 2028 infrastruktur mulai dibangun, mulai TPS 3R hingga TPST, sehingga yang masuk ke TPA nantinya hanya residu," ujarnya.

Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan. Melalui LSDP, pemerintah mendorong transformasi pengelolaan sampah dengan konsep pilah, olah, produk, dan jual.

"Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi mentransformasi tata kelola persampahan. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," ujar Restuardy.

Menurutnya, untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari seperti Lumajang, pendekatan yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan sampah yang telah dipilah, pengolahan di TPS 3R, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA.

Restuardy menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem retribusi persampahan.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Tata kelolanya juga harus berubah. Harus ada pemisahan fungsi regulator dan operator, sistem pembiayaan yang sehat, serta retribusi persampahan yang benar-benar berjalan sehingga operasional fasilitas nantinya bisa berkelanjutan dan tidak terus membebani APBD," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah.

Pemkab Lumajang Siapkan Lahan dan Edukasi Masyarakat

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut positif rencana pemerintah pusat menjadikan Lumajang sebagai salah satu lokasi pengembangan LSDP. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami tentu menyiapkan masyarakatnya terlebih dahulu, kemudian infrastruktur pendukung termasuk penyediaan lahan. Semua tahapan dan persyaratan dari pemerintah pusat akan kami ikuti," ujar Indah.

Ia menilai transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

"Yang paling penting adalah perubahan tata kelola dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, mulai memilah, mengolah menjadi produk yang bernilai, hingga akhirnya memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Bupati berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Lumajang. Meski volume timbulan sampah di daerahnya masih di bawah 1.000 ton per hari atau sekitar 500 ton setiap hari, menurutnya persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, tetap akan menjadi persoalan besar. Kami berharap program ini mampu menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah," pungkasnya.

Bupati Lumajang Resmikan TMMD ke-129 di Randuagung, Bangun Jalan dan Perbaiki 5 Rutilahu

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., secara resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Rabu (15/7/2026). 

Program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut menjadi wujud nyata percepatan pembangunan desa sekaligus penguatan semangat gotong royong.

Pada pelaksanaan TMMD ke-129, sejumlah sasaran fisik akan dikerjakan, di antaranya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 830 meter, pembangunan saluran drainase, serta rehabilitasi lima unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi warga yang membutuhkan.

Usai membuka kegiatan, Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., mengatakan Desa Ledoktempuro dipilih sebagai lokasi TMMD karena memiliki kebutuhan infrastruktur yang mendesak sekaligus budaya gotong royong masyarakat yang masih sangat kuat.

"Lokasi ini dipilih karena kondisi jalannya memang membutuhkan penanganan. Selain itu, masyarakatnya memiliki semangat gotong royong yang luar biasa. Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat bekerja sama dengan sangat baik. Modal sosial seperti ini menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan pembangunan," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan memperlancar akses ekonomi di wilayah tersebut.

Selain pembangunan jalan dan drainase, Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Baznas Lumajang juga melaksanakan rehabilitasi lima rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

"Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya membangun jalan, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal warga melalui perbaikan rumah tidak layak huni," Katanya.

Bunda Indah menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan, termasuk program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

"Melalui TMMD ini kami ingin membangun desa secara menyeluruh. Infrastruktur dibangun, kualitas kesehatan masyarakat juga ditingkatkan melalui berbagai edukasi dan program penanganan stunting sehingga manfaatnya benar-benar berkelanjutan," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dengan dukungan APBD, sinergi TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bunda Indah mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Saya berharap setelah seluruh pembangunan selesai, masyarakat dapat menjaga dan merawatnya bersama-sama. Dengan begitu, jalan tetap awet, akses ekonomi semakin lancar, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang," pungkasnya. (Imam) 

Pemkab Lumajang Tata Jalan PB Sudirman, Hadirkan Pedestrian Lebar dan Spot Selfie

Bupati Lumajang menggelar pertemuan dengan pemilik toko di Gedung PKK

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mempersiapkan penataan dan peningkatan ruas Jalan PB Sudirman sebagai salah satu koridor utama di pusat kota. 

Rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., didampingi Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, S.H., saat bertemu dengan puluhan perwakilan pemilik toko di sepanjang Jalan PB Sudirman di Gedung Panti PKK Lumajang, Selasa (14/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jalan, tetapi juga menghadirkan wajah baru kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, indah, dan ramah bagi masyarakat.

Menurutnya, penataan kawasan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan serta menghilangkan fenomena banyaknya toko yang tutup maupun disewakan di sepanjang Jalan PB Sudirman.

"Supaya toko-toko di sepanjang Jalan PB Sudirman tidak ada lagi tulisan dijual atau dikontrakkan," ujar Bunda Indah.

Ia mengatakan, konsep penataan yang disiapkan akan menghadirkan pedestrian yang lebih lebar dan nyaman, dilengkapi lampu-lampu hias serta sejumlah spot swafoto untuk menarik masyarakat berkunjung.

"Karena akan jadi pusat orang jalan yang lebih lebar. Kemudian ada lampu-lampu hias dan spot selfie, sehingga masyarakat enak untuk jalan-jalan seperti di kawasan Alun-Alun," katanya.

Selain itu, kawasan tersebut juga akan dipercantik dengan pepohonan besar, pot tanaman, hingga ornamen lampu bertuliskan "Lumajang" sebagai identitas kota.

"Nanti ada pohon-pohon besar dan pot. Kita tata lampu-lampunya bertuliskan Lumajang, sehingga kawasan ini menjadi lebih indah, nyaman, dan memiliki identitas yang kuat sebagai wajah kota," tambah Bunda Indah.

Dalam paparan yang disampaikan kepada para pemilik toko, proyek tersebut meliputi rekonstruksi dan peningkatan kualitas jalan, penataan trotoar yang lebih luas, pembangunan jalur sepeda, hingga penataan area parkir agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih tertib.

Lebar badan Jalan PB Sudirman nantinya akan menjadi sekitar 12,5 meter yang terdiri atas dua lajur kendaraan bermotor, jalur sepeda, serta area parkir roda dua. 

Sementara trotoar akan diperlebar dengan menyesuaikan kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki.

Bunda Indah optimistis penataan tersebut akan meningkatkan daya tarik kawasan pusat kota sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Penataan ini bukan hanya soal jalan, tetapi bagaimana kita menghadirkan ruang kota yang nyaman, indah, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke Lumajang," ungkapnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Bunda Indah menyebut proses lelang proyek dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, sedangkan pekerjaan fisik akan dimulai sekitar September dengan target rampung pada awal Desember 2026.

"Di bulan Agustus 2026 ini lelang, untuk pelaksanaan sekitar bulan September. Targetnya selesai awal Desember," jelasnya.

Rencana penataan tersebut mendapat sambutan positif dari para pemilik toko yang hadir dalam pertemuan. 

Mereka mengaku senang dan menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang mempercantik kawasan Jalan PB Sudirman yang diharapkan mampu menjadi pusat perekonomian baru sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Lumajang. (Imam) 

Guru PPPK Paruh Waktu di Lumajang Sampaikan Aspirasi ke Bupati, Berharap Diangkat Jadi Penuh Waktu

Lumajang (Onenewsjatim) – Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Bupati Lumajang Indah Amperawati di ruang kerja bupati, Senin (13/7/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah daerah sekaligus menitipkan harapan agar status mereka dapat ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.

Salah satu perwakilan guru PPPK paruh waktu, Ribut Santoso, mengatakan para guru berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap nasib ribuan tenaga pendidik yang hingga kini masih berstatus PPPK paruh waktu.

"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Jika diangkat penuh waktu, tentu kesejahteraan guru akan meningkat dan semangat kami dalam mengabdi juga semakin besar," ujar Ribut.

Menurutnya, meski masih berstatus paruh waktu, para guru tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Namun, kepastian status kepegawaian dinilai akan memberikan motivasi lebih bagi para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

"Mudah-mudahan kami yang selama ini menjadi guru PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu agar semakin bersemangat dalam bekerja dan mengabdi," katanya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi pertama setelah para guru menerima Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu.

"Mereka menyampaikan terima kasih karena setelah menerima SK PPPK paruh waktu, baru kali ini bisa bertemu dengan saya. Mereka merasa SK tersebut telah menyelamatkan mereka sehingga tetap dapat bekerja dan mengabdi di Kabupaten Lumajang," ujar Indah.

Selain menyampaikan apresiasi, para guru juga mengungkapkan kekhawatiran terkait masa berlaku SK PPPK paruh waktu yang akan berakhir pada September 2026.

Menanggapi hal tersebut, Indah memastikan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada prinsipnya akan memperpanjang SK para guru PPPK paruh waktu dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja.

"Saya sampaikan bahwa secara umum SK mereka pasti diperpanjang. Tentu akan ada evaluasi. Mungkin ada satu atau dua orang yang apabila terbukti melanggar aturan akan menjadi bahan pertimbangan. Tetapi secara umum kami akan memperpanjang SK mereka," tegasnya.

Indah juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, salah satu isu yang mengemuka adalah aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

"Sebagai kepala daerah, kami tentu mendukung aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian status bagi mereka," katanya.

Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Lumajang mencapai lebih dari 4.000 orang yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk sektor pendidikan.

Di tengah munculnya isu wacana penghapusan guru PPPK paruh waktu, Indah berkomitmen untuk melindungi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

​"Kami sebagai kepala daerah tentu mendukung aspirasi kepada pemerintah pusat. Terkait wacana penghapusan guru PPPK paruh waktu, Pemkab Lumajang akan berupaya keras untuk mempertahankan mereka," pungkasnya (imam) 

KKN Perdana Unair di Lumajang, Bupati Lepas 190 Mahasiswa ke Lima Kecamatan

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 190 mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya resmi diterjunkan untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati di Pendopo Aryawiraraja, Senin (13/7/2026).

Mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas itu akan menjalankan KKN di 10 desa yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Pasrujambe, Pasirian, dan Candipuro.

Adapun desa yang menjadi lokasi KKN meliputi Desa Supiturang, Oro-oro Ombo, dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo:  Desa Bulurejo dan Tempurejo di Kecamatan Tempursari Desa Pasrujambe di Kecamatan Pasrujambe, 

Di Kecamatan Pasirian yakni Desa Bades dan Gondoruso di Kecamatan Pasirian, serta Kecamatan Candipuro di Desa Kloposawit dan Sumbermujur. 

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kehadiran mahasiswa Unair diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya akan mengembangkan potensi desa, tetapi juga membantu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari berbagai bidang ilmu dan berbagai masalah, apakah itu potensi atau permasalahan yang ada di masyarakat, semuanya akan menjadi fokus kegiatan karena ini merupakan berbagai disiplin ilmu," ujar Indah.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pembangunan desa melalui inovasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Lumajang, Hairil Diani, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemetaan lokasi KKN dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan potensi pengembangan wilayah.

Menurut Hairil, seluruh mahasiswa ditempatkan di desa-desa yang dinilai kondusif sekaligus memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan bersama masyarakat.

"Untuk di daerah utara masih belum. Sementara ini kita tempatkan di wilayah selatan yang memiliki potensi wisata tinggi dan kondisinya aman," kata Hairil.

Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa dapat menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara optimal tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

Di sisi lain, Koordinator Pembina Lapangan KKN Unair, Dr. Reny I'tishom, mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi kali pertama Unair mengirimkan peserta KKN reguler dalam jumlah besar ke Kabupaten Lumajang.

Sebelumnya, kata dia, Unair hanya pernah melaksanakan KKN tematik di wilayah tersebut.

"Kami memilih Lumajang karena belum pernah mengadakan KKN reguler di sini. Tahun ini kami membawa sekitar 190 mahasiswa dari seluruh fakultas," ujar Reny.

Ia juga menyebut dukungan para alumni Unair yang berada di Lumajang menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan KKN di daerah tersebut.

Menurut Reny, program KKN yang dijalankan mengusung pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan lima fokus utama, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh kegiatan dirancang berbasis edukasi sehingga masyarakat dapat melanjutkan program secara mandiri setelah masa KKN berakhir.

"KKN kami bukan berorientasi pada pembangunan fisik. Mahasiswa lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar manfaatnya berkelanjutan," katanya.

Ia mencontohkan, pada sektor kesehatan mahasiswa akan memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, hingga perilaku hidup bersih dan sehat. 

Sementara di bidang pendidikan, mahasiswa akan mendampingi anak-anak dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas proses belajar.

Reny menegaskan pihaknya tidak khawatir menempatkan mahasiswa di Lumajang karena sejak awal telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta melakukan survei lapangan sebelum penempatan peserta.

"Kami tidak khawatir karena sudah berkomunikasi jauh-jauh hari dengan pemerintah daerah dan meminta agar mahasiswa ditempatkan di lokasi yang aman. Meski demikian, kami tetap mengingatkan mahasiswa untuk selalu waspada dan menjaga diri selama menjalankan KKN," ujarnya. (Imam) 

Berkat Gotong Royong, Musala di Rowoasri Kini Menjadi Masjid Baitun Najah

Bupati Lumajang Resmikan Masjid Baitun Najah

Lumajang, (DOC) - Berawal dari sebuah musala yang selama bertahun-tahun menjadi tempat beribadah warga, kini berdiri Masjid Baitun Najah. 

Masjid yang diberi nama Baitun Najah ini tepatnya berada di Dusun Rowoasri, Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang.

Rumah ibadah yang baru saja rampung dibangun tersebut secara resmi diresmikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, pada Sabtu (11/7/2026). 

Rangkaian acara peresmian ini juga diwarnai dengan semangat kepedulian sosial melalui pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga setempat. Menurutnya, keguyuban dan gotong royong seperti inilah yang menjadi pilar kekuatan penting dalam membangun daerah.

Tidak sekadar menjadi tempat ibadah ritual, perempuan yang akrab disapa Bunda Indah ini berharap masjid dapat mengambil peran lebih luas di tengah dinamika masyarakat.

"Saya ingin masjid ini tidak hanya digunakan untuk salat. Jadikan juga masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, tempat anak-anak muda belajar, berdiskusi, berkarya, dan melakukan kegiatan yang membawa manfaat bagi umat," ujar Bunda Indah.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan selamat kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat.

 "Selamat atas diresmikannya Masjid Baitun Najah. Semoga masjid ini menjadi sumber berkah, memberikan manfaat, dan semakin memakmurkan masyarakat di sekitarnya," tuturnya.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menuturkan bahwa perjalanan panjang berdirinya Masjid Baitun Najah adalah potret nyata dari kekuatan gotong royong. 

Sebelum berdiri megah seperti saat ini, bangunan tersebut merupakan musala sederhana yang menjadi pusat kegiatan spiritual warga.

"Alhamdulillah, berkat semangat para muzaki, panitia, dan seluruh masyarakat yang bergotong royong, kini musala tersebut berkembang menjadi sebuah masjid yang lebih representatif," kata pria yang akrab disapa Mas Yudha ini.

Wabup menaruh harapan besar agar keberadaan sarana prasarana yang lebih memadai ini bisa merangkul generasi penerus. 

"Mudah-mudahan masjid ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para remaja, dan menjadi penyemangat generasi muda untuk semakin mencintai masjid serta meningkatkan ibadahnya," Pungkasnya

Gerakan Lumajang Berzakat, 420 Anak Yatim Terima Santunan di Pendopo Arya Wiraraja

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang memanfaatkan momentum 1 Muharam 1448 Hijriah dengan menggelar santunan bagi anak yatim dan yatim piatu di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (9/7/2026).

Sebanyak 420 anak yatim dan yatim piatu dari 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang menerima santunan yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peluncuran Buletin Baznas Kabupaten Lumajang sebagai media informasi dan edukasi terkait pengelolaan zakat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengatakan Bulan Muharam merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim dan yatim piatu.

Menurutnya, perhatian terhadap mereka tidak hanya diwujudkan melalui bantuan materi, tetapi juga dengan memberikan semangat agar terus belajar dan meraih cita-cita.

"Semoga anak-anaknya Bunda menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi generasi yang tangguh, sehat, semangat dalam belajar, berhasil dalam pendidikannya, serta tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah," ujar Bunda Indah.

Ia berharap semangat berbagi di Bulan Muharam dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga semakin banyak warga yang terbantu melalui pengelolaan zakat yang tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua M. Nur Sjahid menyampaikan bahwa penghimpunan zakat di Kabupaten Lumajang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Menurutnya, santunan kepada ratusan anak yatim tersebut merupakan hasil kepercayaan para muzaki, khususnya aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan PPPK paruh waktu yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas.

"Hari ini melalui Gerakan Lumajang Berzakat, kami memberikan santunan kepada 420 anak yatim dari 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Pemberian santunan ini merupakan berkah dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu," katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung Gerakan Lumajang Berzakat dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

"Kami berharap semakin banyak masyarakat yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan," ungkap M. Nur Sjahid.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Momentum tersebut menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat Lumajang dalam menyambut Bulan Muharam yang penuh keberkahan.

Partisipasi Angkatan Kerja Lumajang Merosot ke 69,64 Persen, Pengangguran Justru Turun

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang sepanjang 2025 menunjukkan fenomena yang tidak lazim. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,35 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) justru mengalami penurunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPAK Lumajang pada 2025 berada di angka 69,64 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 70,86 persen. 

Penurunan tersebut menunjukkan semakin sedikit penduduk usia kerja yang aktif masuk dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

Menariknya, pada saat yang sama jumlah pengangguran di Lumajang juga mengalami penurunan. Jika pada 2024 terdapat 21.263 orang pengangguran, maka pada 2025 jumlahnya berkurang menjadi 19.771 orang.

Fenomena tersebut menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang karena secara teori penurunan pengangguran biasanya diikuti meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja.

Kepala Disnaker Lumajang Subechan mengatakan kondisi tersebut menjadi anomali dalam data ketenagakerjaan daerah.

“Anomali-nya di situ. Idealnya ketika pengangguran turun, jumlah penduduk bekerja naik. Tetapi yang terjadi justru jumlah penduduk bekerja juga mengalami penurunan,” kata Subechan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Lumajang pada 2024 mencapai 627.319 orang. Namun pada 2025 jumlah tersebut turun menjadi 622.064 orang atau berkurang sebanyak 5.255 pekerja.

Sementara itu jumlah angkatan kerja juga mengalami penyusutan. Pada 2024 tercatat sebanyak 648.582 orang masuk kategori angkatan kerja, sedangkan pada 2025 turun menjadi 641.835 orang.

Menurut Subechan, salah satu faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut adalah banyaknya pekerja formal yang memasuki masa pensiun. Selain itu, sebagian pekerja sektor informal yang sudah lanjut usia atau mengalami gangguan kesehatan memilih berhenti bekerja.

“Kalau dari sisi nonformal, orang yang sudah lanjut usia atau sakit mereka tidak mau kerja lagi,” ujarnya.

Ia juga menilai terdapat kemungkinan munculnya kelompok pengangguran yang sudah kehilangan harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Kelompok ini tidak lagi aktif mencari pekerjaan sehingga dalam survei ketenagakerjaan tidak selalu tercatat sebagai pengangguran.

“Atau orang yang sudah lama jadi angkatan kerja, karena tidak nemu lowongan ya sudah tidak mau kerja,” jelasnya.

Selain itu, perubahan pola pikir generasi muda juga disebut berpengaruh terhadap dinamika ketenagakerjaan. Sebagian lulusan sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi daripada langsung memasuki dunia kerja.

“Bisa juga anak yang lulus SMK harusnya bekerja, tetapi mereka memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga membuat banyak aktivitas kerja sulit terdeteksi dalam pendataan konvensional. Menurut Subechan, sebagian Generasi Z memperoleh pendapatan melalui platform digital, pekerjaan lepas, maupun sistem berbasis pesanan yang tidak terikat hubungan kerja formal.

“Mereka bekerja tapi tidak kelihatan dan tidak terdeteksi sebab mereka kerja secara mandiri. Hanya melayani pesanan khusus. Saat tidak dapat orderan mereka tidak bekerja, tetapi saat ada job mereka bekerja,” terangnya.

Disnaker juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Namun hingga kini status para pekerja di dapur MBG masih menjadi perdebatan karena sebagian besar disebut sebagai relawan.

Menurut Subechan, istilah relawan kurang tepat digunakan apabila seseorang menerima imbalan atau gaji atas pekerjaan yang dilakukan.

“Yang tercatat di MBG itu hanya tiga kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi. Sementara yang lain disebut relawan. Padahal mereka tidak memenuhi syarat disebut relawan karena digaji,” tegasnya.

Karena itu Disnaker Lumajang mendorong seluruh pengelola SPPG untuk memberikan kepastian status ketenagakerjaan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada para pekerja yang terlibat.

“Saya sudah bersurat kepada kepala pelaksana SPPG di Lumajang untuk meminta data jumlah pekerjanya, tetapi sampai sekarang belum diberikan,” pungkasnya. (Imam)

Dua Bulan Terapkan WFH, Belanja Operasional Pemkab Lumajang Turun Rp464 Juta

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang setiap hari Jumat mulai menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah.

Dalam kurun waktu April hingga Mei 2026, Pemkab Lumajang berhasil menghemat belanja operasional hingga Rp464,07 juta.

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) non-pelayanan tersebut mulai diberlakukan sejak 2 April 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan bahwa penghematan terjadi pada sejumlah pos belanja operasional, mulai dari listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas hingga biaya lembur pegawai.

“Secara total terdapat penghematan belanja dari April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH memberikan dampak nyata terhadap efisiensi belanja daerah,” ujar Sunyoto, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, penghematan terbesar berasal dari berkurangnya penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran pemerintah. Pada April 2026, tagihan listrik dan air tercatat sebesar Rp636,5 juta, sedangkan pada Mei turun menjadi Rp509,31 juta.

“Belanja listrik dan air turun sekitar Rp127,18 juta atau hampir 20 persen dibanding bulan sebelumnya,” katanya.

Selain itu, pengeluaran untuk BBM kendaraan dinas juga mengalami penurunan signifikan. Dari Rp491,31 juta pada April menjadi Rp402,08 juta pada Mei atau berkurang Rp89,23 juta.

Efisiensi juga terlihat pada biaya perjalanan dinas yang turun dari Rp673,49 juta menjadi Rp578,21 juta. Dengan demikian, terdapat penghematan sebesar Rp95,28 juta atau sekitar 14,15 persen.

Sementara itu, pos belanja lembur menjadi sektor yang mencatat penurunan paling besar. Pengeluaran lembur ASN yang sebelumnya mencapai Rp534,16 juta pada April turun menjadi Rp381,78 juta pada Mei.

“Belanja lembur berkurang Rp152,38 juta atau sekitar 28,53 persen. Ini menjadi penyumbang penghematan terbesar selama pelaksanaan WFH,” jelas Sunyoto.

Tren positif penghematan uang rakyat ini diprediksi tidak akan berhenti di bulan Mei saja. Sunyoto meyakini bahwa laporan keuangan bulan Juni 2026 akan menunjukkan angka penghematan yang lebih signifikan.

Hal ini menyusul adanya gebrakan baru dari Bupati Lumajang yang mengeluarkan instruksi larangan penggunaan kendaraan dinas roda empat. Kebijakan ini diyakini akan semakin menekan angka belanja BBM dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

"Untuk bulan Juni belum bisa kami sajikan secara rinci karena periodenya masih berjalan. Tapi, melihat kebijakan terbaru, prediksi kami angka penghematannya akan mengalami peningkatan yang lebih besar," pungkas Sunyoto dengan optimis.

Sepanjang 2025, Disdukcapil Lumajang Terbitkan 76.664 KTP-el untuk Warga

 

Lumajang – Kebutuhan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lumajang terus menunjukkan tren tinggi. Sepanjang tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang mencatat telah menerbitkan sebanyak 76.664 keping Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Lumajang, Yonatan Kobba, SE, mengatakan tingginya jumlah pencetakan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pembuatan KTP bagi pemula hingga penggantian akibat perubahan data dan kehilangan dokumen.

"Total pencetakan KTP-el selama tahun 2025 mencapai 76.664 keping. Jumlah itu terdiri dari 18.200 KTP pemula, 14.303 penggantian karena rusak atau perubahan data, dan 14.161 penggantian akibat kehilangan," ujar Yonatan saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan pencetakan KTP-el masih terus berlangsung pada tahun 2026. Hingga akhir Mei, Disdukcapil Lumajang telah mencetak 27.838 keping KTP-el.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.516 keping diperuntukkan bagi wajib KTP pemula. Sementara 16.293 keping dicetak untuk penggantian akibat perubahan data maupun kerusakan, dan 5.029 keping untuk penggantian karena kehilangan.

Yonatan menjelaskan, tingginya permohonan penggantian KTP menunjukkan bahwa mobilitas dan perubahan administrasi kependudukan masyarakat cukup dinamis.

Perubahan pekerjaan, perpindahan domisili, hingga penyesuaian wilayah administratif menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pencetakan ulang dokumen identitas.

"Permohonan penggantian masih mendominasi. Banyak warga yang melakukan pembaruan data karena perubahan status pekerjaan, alamat, maupun penyesuaian wilayah administrasi," jelasnya.

Di sisi lain, tingginya volume pencetakan juga berdampak pada kebutuhan sarana pendukung pelayanan. Disdukcapil harus memastikan ketersediaan tinta khusus dan film pencetak agar proses pelayanan tidak terhambat.

Yonatan mengungkapkan, satu paket tinta hanya mampu digunakan untuk mencetak sekitar 500 keping KTP-el. Dalam satu tahun, kebutuhan anggaran untuk pengadaan tinta dan film pencetak mencapai lebih dari Rp800 juta.

"Anggaran terbesar memang untuk kebutuhan operasional pencetakan seperti tinta dan film. Nilainya lebih dari Rp800 juta per tahun," katanya.

Meski blanko KTP-el disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus menanggung biaya pengambilan blanko tersebut.

Setiap pengambilan blanko membutuhkan biaya perjalanan sekitar Rp3,5 juta dan dilakukan rata-rata dua kali setiap bulan, tergantung ketersediaan stok dari pemerintah pusat.

"Blanko tidak dibeli karena diberikan pusat. Namun biaya pengambilan dan operasional pencetakan tetap menjadi tanggung jawab daerah," imbuhnya.

Kendati menghadapi tantangan tersebut, Disdukcapil Lumajang memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Bahkan, melalui program pelayanan cepat, pencetakan KTP-el dapat diselesaikan dalam waktu satu hari selama persyaratan lengkap dan tidak terdapat gangguan pada sistem pelayanan.

"Kami berupaya mempertahankan pelayanan satu hari selesai. Jika berkas lengkap dan sistem normal, KTP bisa langsung dicetak pada hari yang sama," tegas Yonatan.

Selain pelayanan pencetakan, Disdukcapil juga terus menggenjot capaian perekaman data penduduk wajib KTP. Hingga akhir tahun 2025, tingkat perekaman di Kabupaten Lumajang telah mencapai 99,02 persen.

Dari total 866.043 penduduk wajib KTP, sebanyak 857.518 jiwa telah melakukan perekaman. Sementara 8.525 jiwa lainnya masih menjadi sasaran percepatan layanan.

Untuk menuntaskan target tersebut, Disdukcapil rutin menjalankan program jemput bola ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren guna memudahkan perekaman bagi pemula yang telah memenuhi syarat usia.

"Kami terus mendatangi sekolah dan pondok pesantren agar seluruh warga yang sudah wajib KTP dapat segera melakukan perekaman dan memiliki identitas kependudukan," pungkasnya.

Editor: Imam Fatoni

Bupati Lumajang Tambah Dua Rute Angkutan Pelajar Gratis, Layani Pasirian dan Tempeh

Lumajang (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali memperluas layanan angkutan pelajar gratis dengan menambah dua rute baru yang akan melayani jalur Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus menjamin keselamatan siswa selama perjalanan menuju sekolah.

Bupati Lumajang Indah Amperawati  mengatakan, penambahan armada dilakukan sebagai respons atas tingginya kebutuhan transportasi bagi pelajar yang bersekolah di wilayah perkotaan Lumajang.

"Saya akan menambah dua unit armada angkutan pelajar untuk rute Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengoperasikan dua unit angkutan pelajar gratis untuk melayani rute Rowokangkung-Lumajang. 

Dengan penambahan dua armada baru tersebut, total layanan angkutan pelajar gratis yang beroperasi menjadi empat unit.

"Selama ini rute Rowokangkung-Lumajang sudah ada dua unit. Sekarang saya tambah dua rute lagi agar lebih banyak pelajar yang bisa mendapatkan layanan transportasi gratis," katanya.

Bunda Indah menjelaskan, banyak pelajar dari wilayah Pasirian dan Tempeh yang setiap hari menempuh perjalanan menuju sekolah-sekolah di Kota Lumajang. 

Sebagian besar siswa tersebut diterima melalui jalur prestasi maupun jalur penerimaan lainnya sehingga harus melakukan perjalanan cukup jauh dari tempat tinggalnya.

"Untuk para pelajar yang berdomisili di sana dan bersekolah di Kota Lumajang, kita siapkan kendaraan sekolah gratis. Mereka harus tetap mendapatkan akses pendidikan yang aman dan nyaman," ungkapnya.

Selain mendukung dunia pendidikan, kebijakan tersebut juga didasari pertimbangan aspek keselamatan. 

Bunda Indah menilai jalur Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang merupakan koridor yang cukup padat dan sering dilalui kendaraan bertonase besar sehingga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang relatif tinggi bagi pelajar.

"Rute Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang itu rawan karena banyak dilintasi kendaraan-kendaraan besar. Karena itu pemerintah hadir untuk memberikan transportasi yang lebih aman bagi anak-anak sekolah," tegasnya.

Tidak hanya itu, program angkutan pelajar gratis juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. 

Dengan tersedianya transportasi gratis, orang tua tidak lagi harus mengeluarkan biaya harian untuk mengantar atau membiayai transportasi anak menuju sekolah.

"Yang kedua, ini juga untuk membantu masyarakat supaya lebih ringan biaya wira-wiri kendaraannya. Dengan adanya angkutan pelajar gratis, pengeluaran keluarga bisa berkurang," Pungkasnya

Efisiensi Anggaran, Pemkab Lumajang Hentikan Operasional Mobil Dinas ASN

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati mengambil langkah tegas dalam upaya efisiensi anggaran daerah dengan melarang penggunaan kendaraan dinas roda empat oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul meningkatnya beban anggaran operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax yang selama ini menjadi bahan bakar kendaraan dinas.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas roda empat untuk operasional pemerintahan sementara dihentikan penggunaannya.

"Sudah menjadi keputusan. Seluruh kendaraan dinas roda empat tidak boleh operasional," tegas Bunda Indah.

Namun demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kendaraan yang memiliki fungsi vital tetap diizinkan beroperasi demi menjaga kualitas layanan publik.

"Yang diperbolehkan adalah kendaraan untuk pelayanan masyarakat, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, sky lift, alat-alat berat, kendaraan administrasi kependudukan, dan kendaraan lain yang memang digunakan untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Sebagai alternatif, Bunda Indah meminta ASN memanfaatkan kendaraan roda dua untuk mendukung aktivitas kedinasan yang masih dapat dijangkau tanpa menggunakan mobil.

"Sepanjang masih bisa dijangkau dengan sepeda motor, maka gunakan roda dua saja," katanya.

Tidak hanya itu, Bunda Indah bahkan mendorong budaya hidup sehat dan hemat dengan mengajak ASN menggunakan sepeda angin saat berangkat bekerja apabila jarak tempuh memungkinkan.

"Kalau ke kantor masih bisa dijangkau dengan sepeda angin, ya gunakan sepeda angin," tambahnya.

Terkait kendaraan dinas roda empat yang tidak digunakan, Pemkab Lumajang memutuskan kendaraan tersebut tetap berada di kantor masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kendaraan tidak diperkenankan dibawa pulang ke rumah pribadi meskipun tidak beroperasi.

Menurut Bunda Indah, kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah belum memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan yang representatif. Kendaraan tetap harus mendapatkan perawatan rutin, termasuk pemanasan mesin secara berkala.

"Kendaraan disimpan di kantor masing-masing, tidak boleh dibawa ke rumah pribadi. Karena kita juga belum memiliki tempat penyimpanan yang representatif dan kendaraan tetap harus dirawat," jelasnya.

Bunda Indah menegaskan kebijakan efisiensi tersebut akan terus diberlakukan hingga kondisi keuangan daerah kembali membaik. 

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengembalikan kapasitas fiskal sehingga operasional kendaraan dinas dapat kembali normal.

"Kebijakan ini berlaku sampai PAD kita naik dan APBD kita kembali normal," pungkasnya. (Imam)

Tanggapi Kebijakan Bupati, PDIP Minta Pemkab Cari Solusi Lain Selain Pangkas Operasional OPD

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kebijakan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan dalam kota mendapat sorotan dari PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang, Supratman, menilai langkah penghematan yang ditempuh pemerintah daerah menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut tidak semestinya mengalihkan beban operasional kepada pejabat yang telah mendapatkan fasilitas kedinasan dari negara.

Menurut Supratman, kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya merupakan fasilitas yang melekat pada jabatan kepala OPD sebagai penunjang pelaksanaan tugas pelayanan publik.

"Kalau itu sudah menjadi hak kepala OPD dan memang disediakan negara untuk menunjang tugasnya, seharusnya tidak seperti itu. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan," kata Supratman, Kamis (11/6/2026).

Politisi yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Lumajang tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, namun harus dilakukan melalui kebijakan yang tepat sasaran tanpa mengurangi dukungan terhadap kinerja perangkat daerah.

Ia khawatir kebijakan penggunaan kendaraan pribadi justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran daerah, sementara di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat yang menjalankan tugas pemerintahan.

"Kalau tujuannya mengurangi beban anggaran, saya kira pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang diperlukan adalah mencari langkah yang lebih efektif dan terukur," ujarnya.

Supratman menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lumajang lebih fokus melakukan pembatasan perjalanan dinas luar daerah yang tidak bersifat prioritas dibanding mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk aktivitas pelayanan dalam kota.

Menurutnya, perjalanan dinas yang bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tetap perlu dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi daerah.

"Mungkin bisa dilakukan evaluasi terhadap perjalanan luar kota yang kurang mendesak. Kalau memang penting dan berdampak pada kepentingan masyarakat, tentu tetap harus dijalankan," katanya.

Selain efisiensi belanja, Supratman menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sisi pendapatan guna menjaga ruang fiskal tetap sehat di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.

Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penambahan objek pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

Salah satu potensi yang disebutnya adalah pembaruan data objek pajak di wilayah pedesaan, terutama lahan yang telah mengalami pemecahan kepemilikan namun belum seluruhnya tercatat sebagai objek pajak baru.

"Kalau PAD bisa dioptimalkan melalui perluasan objek pajak, tentu akan membantu menambah kemampuan fiskal daerah tanpa harus membebani pelayanan pemerintahan," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan baru bagi keuangan daerah yang telah lebih dulu melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Sebagai bagian dari upaya penghematan, kepala OPD diminta menggunakan kendaraan pribadi ketika melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah perkotaan Lumajang. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah di tengah meningkatnya harga BBM.

Dampak Kenaikan BBM, Kepala OPD Lumajang Diminta Tak Gunakan Mobil Dinas di Dalam Kota

Lumajang, (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menggunakan kendaraan pribadi saat menjalankan tugas dinas dalam wilayah kota.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berdampak pada anggaran operasional pemerintah daerah.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu mengatakan, penggunaan kendaraan pribadi oleh kepala OPD untuk perjalanan dinas dalam kota merupakan bentuk pengorbanan dan komitmen bersama dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah.

"Yang jelas kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota," kata Bunda Indah di Lumajang, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut diperberat dengan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex masih bertahan pada kisaran Rp24.800 per liter.

Untuk perjalanan dinas ke luar daerah, seperti menghadiri rapat di kementerian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bunda Indah meminta seluruh kepala OPD lebih selektif dalam menentukan agenda yang harus dihadiri secara langsung.

"Sepanjang itu sangat penting harus dihadiri," ujarnya.

Bunda Indah menjelaskan, Pemkab Lumajang sebenarnya telah menerapkan berbagai langkah penghematan sejak pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari alokasi semula.

Namun, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat ruang gerak anggaran semakin terbatas sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

"Selama ini juga sudah berhemat, cuma akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax 92 ini cukup membuat kami agak kesulitan," jelasnya.

Meski demikian, Bunda Indah memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan terganggu. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan sekaligus menjalankan roda pemerintahan secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Lumajang berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi atas dampak kenaikan harga BBM dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.

"Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini, tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," pungkasnya.