Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Inspektorat Daerah menggelar Konvensi Pengawasan Aksi Basmi Korupsi 2025 di GOR Wira Bhakti, Senin (22/12/2025).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam kegiatan itu dilakukan penandatanganan konvensi yang melibatkan unsur pimpinan daerah, di antaranya Polres Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang, serta DPRD Kabupaten Lumajang.
Konvensi ini mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” sebagai simbol keseriusan lintas sektor dalam memberantas praktik korupsi.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa gerakan antikorupsi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi pengingat moral bagi seluruh jajaran pemerintahan.
“Ini adalah bentuk komitmen untuk mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman, dan mengingatkan semua pihak agar bersama-sama menjaga diri. Jangan sampai terpengaruh dan tergoda oleh hal-hal yang dilarang, baik secara hukum negara maupun ajaran agama,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.
Menurutnya, penanaman nilai integritas sejak dini, khususnya kepada generasi muda, akan membentuk kontrol sosial yang kuat dan berkelanjutan.
Ketika integritas menjadi norma bersama, praktik koruptif tidak hanya ditolak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan budaya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang, Aan, menyampaikan bahwa pengawasan pemerintahan saat ini harus mengalami transformasi agar mampu menjawab kompleksitas tantangan birokrasi.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada temuan kesalahan. Pengawasan harus mampu memberikan rekomendasi yang solutif dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Aan mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Kabupaten Lumajang berhasil meraih nilai pengawasan 93,4 dengan kategori Baik/Terjaga, menempatkan Lumajang di peringkat ke-9 se-Jawa Timur dan peringkat ke-27 secara nasional.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan. Ke depannya, Inspektorat Daerah akan memfokuskan kebijakan pada peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penguatan pengawasan berbasis risiko.
"Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat deteksi dini potensi penyimpangan," Pungkasnya
FOLLOW THE Onenewsjatim AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Onenewsjatim on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram