Jakarta, (Onenewsjatim) – Anggota H. Muhamad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah agar memberikan prioritas kepada guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dalam skema rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mendatang.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur tersebut, kebijakan afirmatif perlu diterapkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar di tengah keterbatasan status kepegawaian dan kesejahteraan.
“Dalam RDPU kemarin saya sampaikan, teman-teman guru non-ASN yang sudah memenuhi syarat S1/D4 harus diprioritaskan apabila nanti ada rekrutmen ASN berikutnya,” ujar Muhamad Nur Purnamasidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan, khususnya mereka yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
Politisi Partai Golkar itu juga menilai, tanpa adanya keberpihakan kebijakan, guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi berpotensi kalah bersaing dalam sistem seleksi terbuka CASN.
“Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru kalah bersaing tanpa ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Negara harus hadir memberikan kepastian dan penghargaan terhadap dedikasi para guru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Pur menyoroti masih besarnya jumlah tenaga pendidik non-ASN di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah per 31 Desember 2024, jumlah guru non-ASN tercatat mencapai 237.196 orang yang tersebar di berbagai daerah.
Ia menilai keberadaan guru honorer selama ini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Tanpa kontribusi mereka, proses pendidikan di banyak wilayah dinilai akan terganggu.
Selain itu, ia juga menyinggung kebutuhan regenerasi tenaga pendidik nasional. Mengacu pada siaran pers Badan Kepegawaian Negara, rekrutmen CASN formasi guru terakhir dilakukan pada tahun 2024.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam beberapa tahun ke depan seiring banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas, sehingga kebutuhan tenaga pendidik baru akan semakin meningkat.
“Ke depan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan skema rekrutmen yang adil sekaligus menjawab kebutuhan riil di lapangan, agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (Imam)


FOLLOW THE Onenewsjatim AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Onenewsjatim on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram