Lumajang, (Onenewsjatim) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memetakan enam kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lumajang, enam kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan yakni Kecamatan Gucialit, Padang, Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro.
Dari wilayah tersebut, terdapat 19 desa yang diperkirakan berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan pihaknya mengedepankan langkah mitigasi sejak dini untuk meminimalkan dampak bencana yang dapat terjadi selama musim kemarau.
"Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap," ujar Isnugroho.
Menurutnya, Kecamatan Gucialit menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena dalam beberapa musim kemarau terakhir selalu menjadi daerah dengan kebutuhan distribusi air bersih atau dropping air paling tinggi.
Pembaruan data terus dilakukan agar bantuan yang diberikan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain Gucialit, Kecamatan Ranuyoso juga menjadi fokus penanganan BPBD. Berdasarkan catatan selama lima musim kemarau terakhir, kedua wilayah tersebut secara rutin mengalami kekurangan air bersih sehingga memerlukan suplai air menggunakan mobil tangki.
"Ada beberapa kecamatan yang selama ini selalu mengalami kekurangan air bersih. Ini kita mitigasi agar kebutuhan air masyarakat tetap tercukupi melalui tangki-tangki air yang kami miliki," katanya.
Tak hanya mengantisipasi kekeringan, BPBD juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman yang risikonya meningkat saat musim kemarau.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, BPBD melakukan verifikasi terhadap kondisi sumber air di sejumlah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dari berbagai sumber alternatif seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga.
Isnugroho menegaskan keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Ia mengimbau warga segera melaporkan apabila menemukan potensi kekeringan maupun kebakaran kepada pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, atau langsung ke BPBD.
"Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan," pungkasnya.
