Lapak Kambing Kurban di Lumajang Sepi Jelang Idul Adha, Pedagang Gigit Jari

Lumajang, (Onenewsjatim)– Menjelang Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada Rabu (27/5/2026), para pedagang hewan kurban di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengeluhkan lesunya penjualan. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana permintaan sudah melonjak jauh hari sebelum hari raya, tahun ini lapak pedagang justru sepi pembeli.

Para pedagang menilai lesunya penjualan dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.

Salah satu pedagang kambing di Jalan Soekarno Hatta, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Eko, mengatakan penjualan kambing tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.

“Sekarang daya beli masyarakat mulai berkurang. Mungkin karena kondisi perekonomian saat ini. Penjualannya turun sekitar 15 sampai 50 persen dibanding tahun lalu,” kata Eko, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, harga kambing kurban tahun ini juga mengalami penurunan. Jika pada Idul Adha tahun lalu harga kambing bisa mencapai Rp4,5 juta per ekor, kini harga tertinggi sulit menyentuh angka tersebut.

“Sekarang harga kambing berkisar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta. Tahun lalu masih bisa sampai Rp4,5 juta,” ujarnya.

Ia menambahkan, stok kambing di pasaran saat ini cukup melimpah, namun tidak diimbangi peningkatan pembeli.

“Kambingnya banyak, barangnya banyak, tapi pembeli menurun,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga diutarakan oleh Seneli, penjual kambing di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang. Ia mengaku sangat terpukul karena belum ada satu pun kambingnya yang laku meski sudah membuka lapak selama berhari-hari.

"Menjelang Idul Adha sekarang ini harganya menurun, penjualannya bisa menurun sampai 50 persen. Sudah lima hari jualan, masih belum ada satu pun yang keluar (terjual)," papar Seneli.

Seneli menduga kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab lesunya pasar hewan kurban tahun ini. Selain itu, maraknya penjualan secara online juga dinilai memengaruhi pedagang kecil.

“Barangkali karena ekonomi sekarang sedang sulit. Ditambah sekarang banyak jualan online,” katanya.

Saat ini, harga kambing yang dijualnya berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta per ekor. Bahkan ia mengaku harus menurunkan harga hingga Rp2,8 juta termasuk biaya pengiriman agar menarik minat pembeli.

“Kalau tahun lalu, lima hari menjelang Idul Adha bisa terjual sampai 15 ekor. Sekarang stok 30 ekor masih belum ada yang beli,” katanya.

Pada tahun sebelumnya, lanjut Seneli, harga kambing ukuran sedang bisa mencapai Rp3,3 juta hingga Rp3,5 juta per ekor dan stok 60 hingga 70 ekor kambing miliknya habis terjual.

“Kalau tahun lalu stok saya sampai 70 ekor habis terjual. Sekarang stok 30 ekor saja masih belum ada yang beli,” pungkasnya. (Imam)

Penyaluran Pupuk Subsidi di Yosowilangun Lumajang Tembus 28 Persen, Stok Dipastikan Aman

Lumajang, (Onenewsjatim)  - Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. 

Hingga penghujung April, penyaluran di tingkat kios berjalan efektif seiring dengan tingginya serapan oleh para petani lokal.

Pemilik Kios Tani Makmur di Desa Yosowilangun Kidul, Gus Rudy mengungkapkan, pihaknya telah berhasil menyalurkan sekitar 50 ton pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar. 

Angka tersebut setara dengan 28 persen dari total alokasi tahunan sebesar 178 ton yang dijatahkan untuk kiosnya sepanjang tahun 2026.

"Rata-rata setiap bulan kami mendistribusikan antara 10 hingga 15 ton. Tingginya angka penebusan di awal tahun ini dipicu oleh ketersediaan stok di gudang yang selalu terjaga," ujar Rudy saat ditemui di kiosnya di Kecamatan Yosowilangun, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, kelancaran distribusi tidak lepas dari pasokan yang stabil dari distributor. Dengan stok yang terjaga, petani yang datang ke kios hampir dipastikan tidak pernah pulang tanpa membawa pupuk.

Menurutnya, kondisi ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Setelah adanya perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah, kendala ketersediaan stok di awal tahun kini tidak lagi terjadi.

“Sekarang indikatornya sederhana, petani yang datang selalu terlayani. Tidak ada lagi cerita pulang karena pupuk habis,” tegasnya.

Saat ini, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di gudang Kios Tani Makmur tercatat sekitar 3,4 ton. Rinciannya terdiri dari Urea 1,5 ton, NPK Phonska lebih dari 1 ton, serta pupuk organik hampir 1 ton.

Rudy menyebut, stok tersebut memang sedikit berkurang karena adanya masa transisi dari pupuk Urea jenis prill ke granul. Meski begitu, ia menilai perubahan ini justru disambut baik oleh petani.

“Petani di Lumajang cenderung lebih menyukai pupuk granul, jadi kami mendukung kebijakan ini,” katanya.

Di sisi lain, ia mengakui masih ada kendala teknis dalam proses penebusan pupuk, terutama untuk lahan yang digarap oleh penyewa. Persoalan biasanya muncul karena pemilik lahan tidak hadir atau enggan mengurus administrasi.

“Kalau pemiliknya langsung yang datang, prosesnya mudah. Tapi kalau lahannya disewakan, kadang pemiliknya tidak mau repot, apalagi kalau tinggal di luar kota. Ini yang jadi tantangan,” jelas Rudy.

Meski begitu, ia tetap berupaya membantu petani dengan sistem jemput bola untuk wilayah yang masih terjangkau.

Terkait harga, Rudy memastikan seluruh pupuk dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menilai, transparansi harga kini semakin terjaga karena petani sudah mudah mengakses informasi melalui ponsel.

“Petani sekarang sudah kritis. Kalau harga tidak sesuai, pasti langsung protes,” tambahnya.

Dian Mayasari (41), salah satu pemilik lahan di Desa Yosowilangun Kidul, membenarkan kemudahan akses pupuk tersebut. Meski menetap di pusat kota Lumajang yang berjarak 20 kilometer dari lokasi, ia rutin datang langsung ke kios agar penggarap sawahnya tetap mendapatkan jatah subsidi.

"Sistem kami bagi hasil, jadi saya harus memastikan administrasi beres supaya penggarap bisa menebus pupuk. Hari ini saya mengambil masing-masing satu sak Urea dan NPK Phonska untuk lahan seluas 2.500 meter persegi," tutur Dian.

Dian mengapresiasi konsistensi harga di Kios Tani Makmur yang tetap dipatok Rp90.000 untuk Urea dan Rp92.000 untuk NPK Phonska per sak. 

Menurutnya, kepastian harga ini sangat membantu menekan biaya produksi pertanian.

"Biasanya permainan harga terjadi kalau barang langka. Tapi di sini stoknya melimpah, jadi harga otomatis stabil sesuai aturan pemerintah. Ini sangat membantu kami menghemat ongkos produksi," pungkasnya.(Imam)

LPG Non-Subsidi Langkah, Pengusaha Kuliner Lumajang Terpaksa Cari ke Probolinggo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kelangkaan gas elpiji non-subsidi mulai dirasakan para pelaku usaha di Kabupaten Lumajang dalam sepekan terakhir. 

Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha rumah makan dan restoran harus berupaya ekstra untuk mendapatkan pasokan gas demi menjaga operasional usaha mereka.

Owner Warung Apung Pondok Asri Lumajang, Rohim, mengaku kesulitan mendapatkan LPG non-subsidi di wilayah Lumajang. Bahkan, ia terpaksa mencari hingga ke luar daerah.

“Saya membeli gas elpiji non-subsidi di Probolinggo dengan harga selisih sekitar Rp10 ribu, karena di sini tidak ada,” ujarnya.

Meski demikian, Rohim menyebut kelangkaan tersebut belum terlalu berdampak signifikan terhadap operasional usahanya karena baru berlangsung sekitar satu minggu. Ia juga menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait harga.

“Kami mengikuti pemerintah, kalau harganya dinaikkan ya kami juga menyesuaikan,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Arif, salah satu manajer restoran di Lumajang. Ia mengaku harus berkeliling untuk mencari LPG non-subsidi lantaran sejumlah tempat langganannya kehabisan stok.

“Katanya tidak boleh pakai yang 3 kilogram, tapi mau beli yang 12 kilogram justru sulit didapat,” ungkapnya.

Arif juga menyebut sempat menemukan penjual LPG non-subsidi, namun stok tersebut sudah lebih dulu dipesan pihak lain.

Sementara itu, Sekretaris DPC Hiswana Migas Besuki, Joko Cahyono, menyampaikan pihaknya telah mengusulkan penambahan alokasi LPG non-subsidi ke Pertamina untuk wilayah Lumajang.

“Penambahan pasokan sudah mulai lancar. Hal itu bisa dikonfirmasi kepada agen yang telah melakukan revisi pengambilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini distribusi mulai membaik dan pengajuan dari agen sudah tidak mengalami revisi, sehingga pasokan diharapkan kembali normal.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Muhammad Ridha, menyatakan bahwa tambahan pasokan LPG non-subsidi sedang dalam proses distribusi menuju Lumajang.

“Untuk kondisi saat ini sudah ada penambahan kuota dan sedang dalam perjalanan ke Lumajang. Pelaku usaha yang kami datangi hari ini juga sudah mulai tersedia stoknya,” ujarnya.

Bunda Indah: Pengecer LPG 3 Kg Wajib NIB, Tak Boleh Jual di Atas Rp20.000

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menerapkan kebijakan baru terkait penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi. 

Dalam aturan tersebut, pengecer seperti toko kelontong kini diperbolehkan menjual gas melon kepada masyarakat, dengan syarat utama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan bahwa kewajiban NIB bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Legalitas usaha menjadi hal penting dalam penataan distribusi LPG. Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha yang terlibat bisa terdata secara jelas dan memiliki tanggung jawab,” ujar Bunda Indah panggilan akrabnya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk menekan potensi penyimpangan yang kerap terjadi akibat adanya pelaku usaha yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memantau alur distribusi hingga ke tingkat pengecer.

Selain NIB, pelaku usaha mikro juga dianjurkan melengkapi dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha (SKU). Hal ini dinilai sebagai bagian dari pembinaan agar usaha kecil dapat berkembang secara lebih profesional dan terorganisir.

Tak hanya soal legalitas, Pemkab Lumajang juga menetapkan batas harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pengecer, yakni maksimal Rp20.000 per tabung. Pengecer dilarang menjual di atas harga tersebut guna melindungi daya beli masyarakat.

“Pengecer yang sudah diberikan kelonggaran tetap wajib mematuhi batas harga yang ditentukan, yakni tidak lebih dari Rp20.000 per tabung,” tegas Bunda Indah 

Dalam skema distribusi terbaru, pemerintah juga membatasi penyaluran dari pangkalan ke pengecer. Setiap pangkalan hanya diperbolehkan menyalurkan maksimal 10 persen dari total kuota kepada pengecer, atau sekitar 10 tabung. Sementara itu, 90 persen sisanya wajib dijual langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi sekaligus memastikan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran. 

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaku usaha kecil agar masuk dalam sistem resmi sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. (Imam)

Harga Plastik Naik Tajam, Pelaku Usaha Kuliner di Lumajang Terapkan Biaya Tambahan

Lumajang (Onenewsjatim) – Lonjakan harga bahan kemasan berbahan plastik mulai berdampak langsung pada pelaku usaha kuliner di Kabupaten Lumajang. Para pelaku usaha kini harus mencari strategi agar operasional tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas pendapatan.

Kenaikan harga tersebut paling dirasakan oleh pelaku usaha di sektor produksi hingga penjualan makanan dan minuman.

Salah satu langkah yang diambil adalah membebankan biaya tambahan kemasan kepada konsumen, khususnya untuk pesanan yang dibawa pulang (take away).

Pemilik Kafe 11:11 Lumajang, Alfiyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa memberlakukan biaya tambahan sebesar Rp2.000 per item untuk pembelian yang dibungkus.

“Untuk pelanggan yang makan di tempat tidak dikenakan biaya tambahan karena menggunakan peralatan seperti gelas dan piring biasa,” ujar Alfiyah saat ditemui di kafenya, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir harga wadah plastik mengalami kenaikan cukup signifikan. Sebelumnya, harga kemasan kopi berada di kisaran Rp23.500 per 50 buah, kini melonjak menjadi Rp33.000.

Tidak hanya itu, harga kantong plastik juga ikut naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per bungkus. Kenaikan ini turut berdampak pada bahan lain yang berkaitan dengan penggunaan plastik, seperti es batu.

“Sekarang es batu juga ikut naik karena faktor kemasan plastik,” jelasnya.

Menurut Alfiyah, kebijakan biaya tambahan tersebut sempat menuai keluhan dari pelanggan. Meski demikian, ia menilai langkah tersebut harus diambil agar usaha tetap berjalan.

“Kami juga harus menjaga kondisi keuangan usaha tetap stabil,” imbuhnya.

Sementara itu, pelaku usaha lain, Rifki, yang berjualan rujak di Lumajang, memilih tidak menaikkan harga maupun membebankan biaya tambahan kepada pembeli.

Ia mengaku masih memanfaatkan stok kemasan lama yang didapat dengan harga lebih murah.

“Untuk saat ini belum ada kenaikan karena masih pakai stok lama,” kata Rifki.

Namun, Rifki mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga ke depan dengan menyiapkan alternatif kemasan yang lebih ekonomis.

“Kalau nanti harga naik, mungkin akan beralih ke wadah dengan kualitas sedikit di bawah, yang penting masih sesuai anggaran,” pungkasnya. (Imam)

Jelang Idul Fitri, Dinkes Lumajang Temukan Jajanan Tanpa Izin Edar dan Kedaluwarsa

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu toko penjual makanan ringan di wilayah Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Rabu (4/3/2026).

Sidak yang dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri ini menyasar produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran. Petugas memeriksa satu per satu kemasan jajanan yang dipajang di etalase hingga rak penyimpanan toko.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah produk makanan kemasan yang tidak dilengkapi izin edar resmi dari BPOM maupun keterangan PIRT. Selain itu, ada pula produk yang telah melewati masa kedaluwarsa.

Pelayan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Dewi Anggun, mengatakan, sedikitnya terdapat 10 merek jajanan yang dinyatakan tidak layak edar.

“Ada beberapa barang yang memang tidak ada izin edarnya. Terus ada izin edarnya, tapi masa kedaluwarsanya sudah tidak berlaku,” ujar Dewi Anggun saat ditemui di lokasi sidak.

Produk yang ditemukan tanpa izin edar di antaranya permen berhadiah mainan. Sementara produk lain seperti biskuit dan aneka snack memang mencantumkan izin edar, namun masa berlakunya telah habis.

Menurut Dewi, barang-barang yang masih memungkinkan untuk dikembalikan akan direturn kepada distributor atau produsen untuk diganti dengan produk baru. Sedangkan produk yang tidak dapat direturn akan dimusnahkan agar tidak beredar kembali di masyarakat.

“Untuk yang tidak dapat direturn kita musnahkan agar tidak dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, terutama pada momen Ramadan dan menjelang Idulfitri, di mana peredaran makanan dan minuman meningkat signifikan.

“Ini merupakan agenda rutin kami setiap tahun. Dalam setahun dua kali kami lakukan pengawasan. Di titik pertama ini kami menemukan sejumlah makanan yang tidak layak edar atau tidak ada izin edar dan juga kedaluwarsa,” jelasnya.

Dinkes Kabupaten Lumajang mengimbau para pelaku usaha agar lebih teliti dalam memastikan setiap produk yang dijual telah memiliki izin edar resmi serta belum melewati tanggal kedaluwarsa.

“Kami menghimbau para pelaku usaha untuk memastikan setiap produk yang dijual telah memiliki izin edar dan belum melewati tanggal kedaluwarsa, guna melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan,” tambahnya.

Dewi juga menegaskan bahwa produk makanan dan minuman yang telah memiliki izin edar dari BPOM atau PIRT pada prinsipnya telah melalui proses pengawasan dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

“Kalau memang tidak ada izin edarnya, berarti kita edukasi agar mengurus izin. Kalau memang sudah ada izin edarnya, berarti kan sudah terjamin keamanannya,” pungkas Dewi Anggun.