MBK Ventura Salurkan 13 Karpet Masjid di Lumajang, Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Salurkan karpet ke takmir masjid dan Mushola

Lumajang (Onenewsjatim) – PT Mitra Bisnis Keluarga (MBK) Ventura bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan karpet masjid sekaligus edukasi literasi keuangan bagi masyarakat di Kecamatan Lumajang, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lumajang tersebut menjadi bagian dari sinergi antara sektor jasa keuangan, pemerintah, dan lembaga sosial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bantuan disalurkan melalui pemanfaatan program zakat BAZNAS serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT MBK Ventura.

Acara dihadiri Sekretaris Kecamatan Lumajang Harminto, Kapolsek Lumajang Kota AKP Zainul Abidin, Danramil Lumajang Kota Kapten Inf Ahmad Ely Supriyadi, Assistant Regional Manager PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Lia Laurita, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Lumajang, serta takmir masjid dan pengurus musala.

Dalam kegiatan tersebut, PT MBK Ventura menyerahkan sebanyak 13 karpet untuk masjid dan musala yang tersebar di 12 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Lumajang.

Assistant Regional Manager PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Lia Laurita, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

"Hari ini kami menyalurkan bantuan berupa pengadaan karpet masjid kepada takmir masjid dan musala di wilayah Kecamatan Lumajang. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun sinergi yang lebih baik dengan pemerintah maupun masyarakat," ujar Lia.

Menurutnya, selain penyaluran bantuan sosial, MBK Ventura juga menghadirkan sosialisasi mengenai lembaga pembiayaan yang dikelolanya agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai layanan keuangan yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK.

"Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa MBK Ventura merupakan lembaga pembiayaan resmi yang diawasi oleh OJK. Selama ini masih ada anggapan yang menyamakan MBK dengan pinjaman online ilegal. Karena itu kami mengundang OJK untuk memberikan literasi keuangan agar masyarakat semakin memahami produk keuangan yang aman dan legal," jelasnya.

Lia menerangkan, MBK Ventura merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang fokus memberikan akses permodalan kepada kelompok perempuan produktif melalui sistem pembiayaan kelompok.

Program tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi perempuan yang memiliki atau ingin mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian hingga usaha mikro lainnya.

"Pembiayaan kami khusus untuk ibu-ibu dengan sistem kelompok minimal 15 orang. Dana yang diterima harus dimanfaatkan sendiri untuk usaha dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain ataupun digunakan sebagai joki pinjaman," tegasnya.

Ia berharap kegiatan literasi keuangan yang dipadukan dengan aksi sosial tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai layanan keuangan yang legal, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Di sisi lain, bantuan karpet ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah serta mempererat hubungan baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar," katanya.

Lia menambahkan, MBK Ventura berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial maupun ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Lumajang Harminto, mengapresiasi sinergi yang dibangun antara PT MBK Ventura, OJK, dan BAZNAS melalui kegiatan yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada para takmir masjid merupakan bentuk kepedulian yang tepat sasaran sekaligus mendukung terciptanya lingkungan ibadah yang lebih nyaman.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada PT MBK Ventura, OJK, dan BAZNAS atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Lumajang. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi para takmir masjid dan musala serta menjadi wujud nyata sinergi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," ujar Herminto.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut. Semoga program-program seperti ini dapat semakin memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Kabupaten Lumajang," pungkasnya. (Fat) 

Pemkab Lumajang Salurkan 1.018 Bibit Durian Bawor, Jadi Investasi Ekonomi Jangka Panjang Petani

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyalurkan sebanyak 1.018 bibit durian Kromo Banyumas atau yang lebih dikenal sebagai durian Bawor kepada Gabungan Kelompok Tani dan Desa (Gapoktandes) Bunga Indah, Desa Tegalbangsri, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan melalui sektor pertanian.

Kepala Bidang Hortikultura DKPP Kabupaten Lumajang, Hendra Swandaru, mengatakan bahwa program bantuan bibit durian Bawor tidak hanya bertujuan menambah populasi tanaman produktif, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat.

Menurutnya, tanaman durian memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena mampu menghasilkan pendapatan berulang ketika memasuki masa produksi, berbeda dengan tanaman musiman yang hasilnya hanya dapat dinikmati dalam periode tertentu.

“Pengembangan tanaman buah-buahan seperti durian merupakan investasi masa depan. Karena itu, bibit yang diberikan harus dijaga dan dirawat dengan baik agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, sektor pertanian saat ini harus dipandang lebih luas, tidak hanya sebagai aktivitas budidaya semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi keluarga. Dengan pengelolaan yang baik, tanaman produktif dapat menjadi sumber pendapatan yang berkesinambungan bagi petani.

“Jika dirawat dengan benar, tanaman durian dapat menjadi aset ekonomi keluarga yang nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tegalbangsri, Nirat, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pengembangan sektor pertanian di wilayahnya. 

Menurutnya, bantuan bibit durian Bawor membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan bibit kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan,” katanya.

Selain menghasilkan buah dengan nilai jual tinggi, pengembangan tanaman durian juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Semakin banyak tanaman produktif yang tumbuh dan menghasilkan, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan keluarga petani.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menanam pohon sebagai investasi masa depan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Lapak Kambing Kurban di Lumajang Sepi Jelang Idul Adha, Pedagang Gigit Jari

Lumajang, (Onenewsjatim)– Menjelang Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada Rabu (27/5/2026), para pedagang hewan kurban di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengeluhkan lesunya penjualan. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana permintaan sudah melonjak jauh hari sebelum hari raya, tahun ini lapak pedagang justru sepi pembeli.

Para pedagang menilai lesunya penjualan dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.

Salah satu pedagang kambing di Jalan Soekarno Hatta, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Eko, mengatakan penjualan kambing tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.

“Sekarang daya beli masyarakat mulai berkurang. Mungkin karena kondisi perekonomian saat ini. Penjualannya turun sekitar 15 sampai 50 persen dibanding tahun lalu,” kata Eko, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, harga kambing kurban tahun ini juga mengalami penurunan. Jika pada Idul Adha tahun lalu harga kambing bisa mencapai Rp4,5 juta per ekor, kini harga tertinggi sulit menyentuh angka tersebut.

“Sekarang harga kambing berkisar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta. Tahun lalu masih bisa sampai Rp4,5 juta,” ujarnya.

Ia menambahkan, stok kambing di pasaran saat ini cukup melimpah, namun tidak diimbangi peningkatan pembeli.

“Kambingnya banyak, barangnya banyak, tapi pembeli menurun,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga diutarakan oleh Seneli, penjual kambing di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang. Ia mengaku sangat terpukul karena belum ada satu pun kambingnya yang laku meski sudah membuka lapak selama berhari-hari.

"Menjelang Idul Adha sekarang ini harganya menurun, penjualannya bisa menurun sampai 50 persen. Sudah lima hari jualan, masih belum ada satu pun yang keluar (terjual)," papar Seneli.

Seneli menduga kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab lesunya pasar hewan kurban tahun ini. Selain itu, maraknya penjualan secara online juga dinilai memengaruhi pedagang kecil.

“Barangkali karena ekonomi sekarang sedang sulit. Ditambah sekarang banyak jualan online,” katanya.

Saat ini, harga kambing yang dijualnya berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta per ekor. Bahkan ia mengaku harus menurunkan harga hingga Rp2,8 juta termasuk biaya pengiriman agar menarik minat pembeli.

“Kalau tahun lalu, lima hari menjelang Idul Adha bisa terjual sampai 15 ekor. Sekarang stok 30 ekor masih belum ada yang beli,” katanya.

Pada tahun sebelumnya, lanjut Seneli, harga kambing ukuran sedang bisa mencapai Rp3,3 juta hingga Rp3,5 juta per ekor dan stok 60 hingga 70 ekor kambing miliknya habis terjual.

“Kalau tahun lalu stok saya sampai 70 ekor habis terjual. Sekarang stok 30 ekor saja masih belum ada yang beli,” pungkasnya. (Imam)

Penyaluran Pupuk Subsidi di Yosowilangun Lumajang Tembus 28 Persen, Stok Dipastikan Aman

Lumajang, (Onenewsjatim)  - Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. 

Hingga penghujung April, penyaluran di tingkat kios berjalan efektif seiring dengan tingginya serapan oleh para petani lokal.

Pemilik Kios Tani Makmur di Desa Yosowilangun Kidul, Gus Rudy mengungkapkan, pihaknya telah berhasil menyalurkan sekitar 50 ton pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar. 

Angka tersebut setara dengan 28 persen dari total alokasi tahunan sebesar 178 ton yang dijatahkan untuk kiosnya sepanjang tahun 2026.

"Rata-rata setiap bulan kami mendistribusikan antara 10 hingga 15 ton. Tingginya angka penebusan di awal tahun ini dipicu oleh ketersediaan stok di gudang yang selalu terjaga," ujar Rudy saat ditemui di kiosnya di Kecamatan Yosowilangun, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, kelancaran distribusi tidak lepas dari pasokan yang stabil dari distributor. Dengan stok yang terjaga, petani yang datang ke kios hampir dipastikan tidak pernah pulang tanpa membawa pupuk.

Menurutnya, kondisi ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Setelah adanya perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah, kendala ketersediaan stok di awal tahun kini tidak lagi terjadi.

“Sekarang indikatornya sederhana, petani yang datang selalu terlayani. Tidak ada lagi cerita pulang karena pupuk habis,” tegasnya.

Saat ini, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di gudang Kios Tani Makmur tercatat sekitar 3,4 ton. Rinciannya terdiri dari Urea 1,5 ton, NPK Phonska lebih dari 1 ton, serta pupuk organik hampir 1 ton.

Rudy menyebut, stok tersebut memang sedikit berkurang karena adanya masa transisi dari pupuk Urea jenis prill ke granul. Meski begitu, ia menilai perubahan ini justru disambut baik oleh petani.

“Petani di Lumajang cenderung lebih menyukai pupuk granul, jadi kami mendukung kebijakan ini,” katanya.

Di sisi lain, ia mengakui masih ada kendala teknis dalam proses penebusan pupuk, terutama untuk lahan yang digarap oleh penyewa. Persoalan biasanya muncul karena pemilik lahan tidak hadir atau enggan mengurus administrasi.

“Kalau pemiliknya langsung yang datang, prosesnya mudah. Tapi kalau lahannya disewakan, kadang pemiliknya tidak mau repot, apalagi kalau tinggal di luar kota. Ini yang jadi tantangan,” jelas Rudy.

Meski begitu, ia tetap berupaya membantu petani dengan sistem jemput bola untuk wilayah yang masih terjangkau.

Terkait harga, Rudy memastikan seluruh pupuk dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menilai, transparansi harga kini semakin terjaga karena petani sudah mudah mengakses informasi melalui ponsel.

“Petani sekarang sudah kritis. Kalau harga tidak sesuai, pasti langsung protes,” tambahnya.

Dian Mayasari (41), salah satu pemilik lahan di Desa Yosowilangun Kidul, membenarkan kemudahan akses pupuk tersebut. Meski menetap di pusat kota Lumajang yang berjarak 20 kilometer dari lokasi, ia rutin datang langsung ke kios agar penggarap sawahnya tetap mendapatkan jatah subsidi.

"Sistem kami bagi hasil, jadi saya harus memastikan administrasi beres supaya penggarap bisa menebus pupuk. Hari ini saya mengambil masing-masing satu sak Urea dan NPK Phonska untuk lahan seluas 2.500 meter persegi," tutur Dian.

Dian mengapresiasi konsistensi harga di Kios Tani Makmur yang tetap dipatok Rp90.000 untuk Urea dan Rp92.000 untuk NPK Phonska per sak. 

Menurutnya, kepastian harga ini sangat membantu menekan biaya produksi pertanian.

"Biasanya permainan harga terjadi kalau barang langka. Tapi di sini stoknya melimpah, jadi harga otomatis stabil sesuai aturan pemerintah. Ini sangat membantu kami menghemat ongkos produksi," pungkasnya.(Imam)

LPG Non-Subsidi Langkah, Pengusaha Kuliner Lumajang Terpaksa Cari ke Probolinggo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kelangkaan gas elpiji non-subsidi mulai dirasakan para pelaku usaha di Kabupaten Lumajang dalam sepekan terakhir. 

Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha rumah makan dan restoran harus berupaya ekstra untuk mendapatkan pasokan gas demi menjaga operasional usaha mereka.

Owner Warung Apung Pondok Asri Lumajang, Rohim, mengaku kesulitan mendapatkan LPG non-subsidi di wilayah Lumajang. Bahkan, ia terpaksa mencari hingga ke luar daerah.

“Saya membeli gas elpiji non-subsidi di Probolinggo dengan harga selisih sekitar Rp10 ribu, karena di sini tidak ada,” ujarnya.

Meski demikian, Rohim menyebut kelangkaan tersebut belum terlalu berdampak signifikan terhadap operasional usahanya karena baru berlangsung sekitar satu minggu. Ia juga menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait harga.

“Kami mengikuti pemerintah, kalau harganya dinaikkan ya kami juga menyesuaikan,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Arif, salah satu manajer restoran di Lumajang. Ia mengaku harus berkeliling untuk mencari LPG non-subsidi lantaran sejumlah tempat langganannya kehabisan stok.

“Katanya tidak boleh pakai yang 3 kilogram, tapi mau beli yang 12 kilogram justru sulit didapat,” ungkapnya.

Arif juga menyebut sempat menemukan penjual LPG non-subsidi, namun stok tersebut sudah lebih dulu dipesan pihak lain.

Sementara itu, Sekretaris DPC Hiswana Migas Besuki, Joko Cahyono, menyampaikan pihaknya telah mengusulkan penambahan alokasi LPG non-subsidi ke Pertamina untuk wilayah Lumajang.

“Penambahan pasokan sudah mulai lancar. Hal itu bisa dikonfirmasi kepada agen yang telah melakukan revisi pengambilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini distribusi mulai membaik dan pengajuan dari agen sudah tidak mengalami revisi, sehingga pasokan diharapkan kembali normal.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Muhammad Ridha, menyatakan bahwa tambahan pasokan LPG non-subsidi sedang dalam proses distribusi menuju Lumajang.

“Untuk kondisi saat ini sudah ada penambahan kuota dan sedang dalam perjalanan ke Lumajang. Pelaku usaha yang kami datangi hari ini juga sudah mulai tersedia stoknya,” ujarnya.

Bunda Indah: Pengecer LPG 3 Kg Wajib NIB, Tak Boleh Jual di Atas Rp20.000

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menerapkan kebijakan baru terkait penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi. 

Dalam aturan tersebut, pengecer seperti toko kelontong kini diperbolehkan menjual gas melon kepada masyarakat, dengan syarat utama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan bahwa kewajiban NIB bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Legalitas usaha menjadi hal penting dalam penataan distribusi LPG. Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha yang terlibat bisa terdata secara jelas dan memiliki tanggung jawab,” ujar Bunda Indah panggilan akrabnya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk menekan potensi penyimpangan yang kerap terjadi akibat adanya pelaku usaha yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memantau alur distribusi hingga ke tingkat pengecer.

Selain NIB, pelaku usaha mikro juga dianjurkan melengkapi dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha (SKU). Hal ini dinilai sebagai bagian dari pembinaan agar usaha kecil dapat berkembang secara lebih profesional dan terorganisir.

Tak hanya soal legalitas, Pemkab Lumajang juga menetapkan batas harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pengecer, yakni maksimal Rp20.000 per tabung. Pengecer dilarang menjual di atas harga tersebut guna melindungi daya beli masyarakat.

“Pengecer yang sudah diberikan kelonggaran tetap wajib mematuhi batas harga yang ditentukan, yakni tidak lebih dari Rp20.000 per tabung,” tegas Bunda Indah 

Dalam skema distribusi terbaru, pemerintah juga membatasi penyaluran dari pangkalan ke pengecer. Setiap pangkalan hanya diperbolehkan menyalurkan maksimal 10 persen dari total kuota kepada pengecer, atau sekitar 10 tabung. Sementara itu, 90 persen sisanya wajib dijual langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi sekaligus memastikan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran. 

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pelaku usaha kecil agar masuk dalam sistem resmi sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. (Imam)