Lumajang, (Onenewsjatim) – Kebijakan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan dalam kota mendapat sorotan dari PDI Perjuangan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang, Supratman, menilai langkah penghematan yang ditempuh pemerintah daerah menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut tidak semestinya mengalihkan beban operasional kepada pejabat yang telah mendapatkan fasilitas kedinasan dari negara.
Menurut Supratman, kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya merupakan fasilitas yang melekat pada jabatan kepala OPD sebagai penunjang pelaksanaan tugas pelayanan publik.
"Kalau itu sudah menjadi hak kepala OPD dan memang disediakan negara untuk menunjang tugasnya, seharusnya tidak seperti itu. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan," kata Supratman, Kamis (11/6/2026).
Politisi yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Lumajang tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, namun harus dilakukan melalui kebijakan yang tepat sasaran tanpa mengurangi dukungan terhadap kinerja perangkat daerah.
Ia khawatir kebijakan penggunaan kendaraan pribadi justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran daerah, sementara di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat yang menjalankan tugas pemerintahan.
"Kalau tujuannya mengurangi beban anggaran, saya kira pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang diperlukan adalah mencari langkah yang lebih efektif dan terukur," ujarnya.
Supratman menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lumajang lebih fokus melakukan pembatasan perjalanan dinas luar daerah yang tidak bersifat prioritas dibanding mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk aktivitas pelayanan dalam kota.
Menurutnya, perjalanan dinas yang bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tetap perlu dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi daerah.
"Mungkin bisa dilakukan evaluasi terhadap perjalanan luar kota yang kurang mendesak. Kalau memang penting dan berdampak pada kepentingan masyarakat, tentu tetap harus dijalankan," katanya.
Selain efisiensi belanja, Supratman menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sisi pendapatan guna menjaga ruang fiskal tetap sehat di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.
Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penambahan objek pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
Salah satu potensi yang disebutnya adalah pembaruan data objek pajak di wilayah pedesaan, terutama lahan yang telah mengalami pemecahan kepemilikan namun belum seluruhnya tercatat sebagai objek pajak baru.
"Kalau PAD bisa dioptimalkan melalui perluasan objek pajak, tentu akan membantu menambah kemampuan fiskal daerah tanpa harus membebani pelayanan pemerintahan," jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan baru bagi keuangan daerah yang telah lebih dulu melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Sebagai bagian dari upaya penghematan, kepala OPD diminta menggunakan kendaraan pribadi ketika melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah perkotaan Lumajang. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah di tengah meningkatnya harga BBM.









FOLLOW THE Onenewsjatim AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Onenewsjatim on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram