Peringati Hari Jadi Humas Polri, Polres Lumajang Perkuat Aksi Kemanusiaan

Lumajang, (Onenewsjatim) – Polres Lumajang, Jawa Timur, mengumpulkan 35 kantong darah dalam kegiatan bakti sosial donor darah untuk memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-75 tahun 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lumajang itu digelar di Kantor PMI Lumajang, Selasa (20/10/2026).

Sebanyak 50 orang yang terdiri dari pejabat utama, anggota, dan pegawai negeri sipil (PNS) Polres Lumajang tercatat berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasubsi Si Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto, mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah untuk menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-75,” ujar Suprapto.

Menurut dia, donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang memerlukan transfusi.

“Donor darah merupakan bentuk sederhana, tetapi bermakna dalam membantu sesama. Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Pemeriksaan Kesehatan Pendonor

Sebelum menjalani proses pengambilan darah, para calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis PMI Kabupaten Lumajang.

Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan tekanan darah dan denyut jantung untuk memastikan calon pendonor memenuhi persyaratan medis.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian menjalani proses pengambilan darah sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendonor sekaligus memastikan kegiatan donor darah berlangsung dengan aman.

Suprapto menjelaskan, peringatan Hari Jadi Humas Polri ke-75 tahun ini mengusung tagline “Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri”.

Menurutnya, semangat tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kehumasan, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan donor darah menjadi salah satu upaya memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap sesama.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tugas kepolisian, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan,” ujarnya.

Polres Lumajang berharap 35 kantong darah yang terkumpul dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukan transfusi.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polres Lumajang untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat Hari Jadi Humas Polri ke-75, Polres Lumajang berharap sinergi dengan PMI dan berbagai elemen masyarakat dapat terus terjalin melalui kegiatan kemanusiaan yang berkelanjutan. (Tim) 

419 Rumah Huntap BSD Lumajang Kosong, Pemkab Siapkan Penertiban

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 419 unit rumah hunian tetap (huntap) di kawasan Bumi Semeru Damai (BSD), Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tercatat dalam kondisi kosong tanpa kejelasan keberadaan penghuninya. 

Dari total 1.951 unit huntap yang telah dibangun untuk penyintas erupsi Gunung Semeru 2021, hanya 930 unit yang tercatat aktif dihuni.

Data tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk menyiapkan langkah penertiban terhadap rumah-rumah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. 

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penarikan kembali aset milik pemerintah daerah, terutama terhadap hunian yang terbukti ditinggalkan atau disewakan secara ilegal.

Kabid Kawasan Permukiman DPKP Lumajang, Ernowo Pujo Santoso, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah rumah dalam kondisi terbengkalai. Bahkan, keberadaan pemilik atau penghuni rumah tersebut tidak diketahui oleh pengurus lingkungan setempat.

"Yang kosong itu, Pak RT dan RW pun tidak tahu ke mana pemiliknya. Kalau kita evaluasi ke lapangan, kondisinya kelihatan sekali, rumahnya sampai hampir tertutup alang-alang," ungkap Ernowo saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).

Menurut Ernowo, selain 930 unit yang aktif dihuni dan 419 unit yang kosong total, sebagian rumah lainnya ditempati secara tidak tetap atau berkala. Penghuninya hanya berada di lokasi dalam jangka waktu tertentu, baik mingguan maupun bulanan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena huntap dibangun untuk memberikan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Karena itu, pemanfaatan rumah bantuan tersebut perlu dipastikan tetap sesuai dengan tujuan awal pembangunannya.

Ernowo menegaskan, penertiban tidak akan dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan sosialisasi dan prosedur yang jelas. DPKP terlebih dahulu mengajak pengurus RT dan RW untuk membantu menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik atau penghuni rumah yang tidak ditempati.

"Kita tidak sekonyong-konyong langsung datang terus rumah kosong digembok semua. Mekanismenya di tahap awal ini kita undang RT/RW untuk menyampaikan ke pemilik agar rumahnya dihuni atau dirawat dengan baik. Sosialisasi dulu, itu kita lakukan Kamis (15/10/2026) kemarin," jelasnya.

Saat ini, DPKP Lumajang tengah menyusun regulasi teknis sebagai landasan pelaksanaan penertiban. Penyusunan aturan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Satpol PP, Inspektorat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penarikan kembali aset pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memiliki dasar hukum yang kuat. 

Rumah yang menjadi sasaran penertiban nantinya harus melalui proses verifikasi untuk memastikan status hunian dan keberadaan penghuninya.

Ernowo menjelaskan, apabila setelah sosialisasi rumah tetap tidak dihuni atau terbukti disewakan secara ilegal, pemerintah daerah akan mempertimbangkan penarikan kembali bangunan tersebut sebagai aset Pemkab Lumajang.

"Nanti, apabila setelah sosialisasi masih tetap ada rumah yang benar-benar tidak dihuni atau disewakan, nah itu yang akan kita lakukan penertiban. Bangunannya itu kan aset Pemkab, jadi penertiban di sini artinya penarikan kembali untuk dijadikan aset Pemkab lagi," tegasnya.

Ia memastikan, rumah-rumah yang ditarik kembali tidak akan dibiarkan terbengkalai. Pemkab Lumajang berencana memanfaatkan kembali unit tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan, termasuk sebagai hunian relokasi apabila terjadi bencana di kemudian hari.

Dengan demikian, ketersediaan huntap yang ada di kawasan BSD diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga terdampak bencana.

"Artinya kalau nanti suatu saat ada erupsi lagi dan ada warga baru yang terdampak, ya rumah hasil penertiban itu yang kita suruh tempatkan. Ada peralihan. Biar kapasitas yang ada bisa menampung warga sesuai ketersediaan unitnya," pungkas Ernowo. (Tim) 

Lewat Karya Bakti TNI, Kodim 0821/Lumajang Renovasi RTLH Milik Warga

Lumajang, (Onenewsjatim)– Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan Kodim 0821/Lumajang melalui program Karya Bakti TNI Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Semester II Tahun Anggaran 2026. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Sarini, warga Dusun Mulyorejo RT 002 RW 005, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (20/10/2026).

Program renovasi RTLH tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Melalui kegiatan ini, TNI tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Komandan Kodim 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., M.I.P. melalui Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0821/Lumajang, Kapten Inf Ahmad Ely Supriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu program unggulan dari komando atas yang dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat.

Menurutnya, program Karya Bakti TNI AD mengusung tema “Karya Bakti TNI AD Menguatkan Ketahanan Wilayah untuk Mewujudkan Indonesia Maju”. 

Kegiatan tersebut merupakan program Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program renovasi RTLH ini merupakan wujud kepedulian TNI AD terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar Kapten Inf Ahmad Ely Supriyadi.

Ia menambahkan, sinergi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima maupun lingkungan sekitarnya.

Melalui program Karya Bakti TNI Satkowil Semester II TA 2026, Kodim 0821/Lumajang terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan pembangunan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera. (Pendim0821)

TNI dan Warga Gotong Royong Bangun Jembatan Garuda Tahap VII di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim)- Kebersamaan antara TNI dan warga kembali terlihat dalam melanjutkan pembangunan Jembatan Garuda Tahap VII yang berada di Dusun Wonoasih, Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (20/10/2026).

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya akses pertanian dan perekonomian warga pedesaan.

Pasiter Kodim 0821/Lumajang Kapten Inf Ahmad Ely Supriyadi mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda ini merupakan salah satu program pembinaan teritorial Kodim 0821/Lumajang untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang membutuhkan.

"Pembangunan Jembatan Garuda Tahap VII ini kita kerjakan bersama-sama dengan warga. Ini adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami ingin memastikan akses masyarakat di Dusun Wonoasih ini menjadi lebih baik dan aman untuk dilalui," ujar Kapten Inf Ahmad Ely Supriyadi di lokasi.

Menurutnya, progres pembangunan hingga hari ini terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tidak lepas dari semangat gotong royong warga Dusun Wonoasih yang setiap hari turut membantu personel di lapangan.

"Antusiasme warga sangat tinggi. Mereka datang dengan suka rela membawa peralatan seadanya untuk membantu. Semangat seperti inilah yang harus kita jaga, karena membangun desa tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama," tambahnya.

Dengan dibangunnya Jembatan Garuda ini, diharapkan roda perekonomian warga Desa Wonokerto semakin meningkat. Akses yang sebelumnya sulit dan berisiko, terutama saat musim penghujan, kini perlahan mulai teratasi.

Pasiter juga berharap, setelah jembatan ini selesai, warga dapat bersama-sama menjaga dan merawatnya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi selanjutnya.(Pendim0821)

TNI dan Warga Kompak Bangun Jembatan Garuda Tahap VII di Wonokerto Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim)- Pemandangan penuh kebersamaan terlihat di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Tahap VII di Dusun Wonoasih, Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (19/10/2026).

Personel TNI bersama warga setempat bahu-membahu mempercepat pembangunan jembatan yang menjadi urat nadi konektivitas antar dusun tersebut. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Danramil 0821/04 Gucialit Kapten Czi Heri Cahyono mengatakan, kekompakan TNI dan warga menjadi modal utama dalam pembangunan ini. Tanpa adanya kebersamaan, pembangunan jembatan yang berada di medan cukup menantang tersebut akan sulit terselesaikan.

"Hari ini kita lanjutkan pembangunan Jembatan Garuda Tahap VII. Alhamdulillah, kebersamaan TNI dan warga sangat luar biasa. Semua bekerja dengan ikhlas dan semangat gotong royong," ujar Kapten Czi Heri Cahyono.

Ia menjelaskan, Jembatan Garuda nantinya akan sangat membantu aktivitas warga, terutama petani dalam mengangkut hasil bumi serta anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

"Jembatan ini adalah harapan warga. Jika sudah jadi, akses akan jauh lebih aman dan lancar, tidak lagi khawatir saat musim hujan. Inilah wujud nyata TNI hadir untuk rakyat," tegasnya.

Sementara itu, salah satu warga Dusun Wonoasih mengaku senang dan berterima kasih atas bantuan TNI. Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya membantu tenaga, tetapi juga membangkitkan kembali semangat gotong royong yang mulai luntur.

Pembangunan Jembatan Garuda Tahap VII terus dikebut dan ditargetkan segera rampung agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh seluruh warga Desa Wonokerto.(Pendim0821)

Dari Kerja Bakti untuk Desa, Babinsa Bodang Dukung Pembangunan Jalan Rabat Beton

Lumajang, (Onenewsjatim)-Wujud kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur desa ditunjukkan Babinsa Bodang Koramil 0821-20/Padang, Kopka Suparjo, dengan membantu warga melaksanakan kerja bakti pembangunan jalan rabat beton di Dusun Belimbing RT 004 RW 006, Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan Babinsa dalam mendukung pembangunan di wilayah binaan sekaligus memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Melalui kerja bersama, proses pembangunan jalan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

Dalam kegiatan itu, Kopka Suparjo turut membantu warga di lokasi pembangunan, menyampaikan kehadirannya tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap pengerjaan infrastruktur desa, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kebersamaan dalam kegiatan yang menyentuh kebutuhan lingkungan.

"Keikutsertaan kami dalam kerja bakti merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan warga, serta mendukung kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama," kata dia.

Menurutnya, semangat gotong royong perlu terus dipelihara karena menjadi kekuatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan desa yang lebih baik. Sinergi antara warga, perangkat desa, dan Babinsa juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki serta kepedulian terhadap fasilitas umum yang dibangun.

Sementara itu, Kepala Dusun Belimbing, Munaji, menyampaikan bahwa pembangunan jalan rabat beton merupakan bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan akses masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga melalui kerja bakti menjadi modal penting agar pembangunan dapat terlaksana dengan semangat kebersamaan.

“Kerja bakti ini menjadi wujud kepedulian bersama terhadap kondisi lingkungan. Dengan saling membantu dan bergotong royong, kami berharap pembangunan jalan rabat beton ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, pembangunan jalan rabat beton di Dusun Belimbing diharapkan dapat mendukung mobilitas warga sekaligus memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah kegiatan pembangunan menjadi wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung kemajuan desa. (Pendim0821)

Antrean BBM Berdampak pada ASN, Pemkab Jember Terapkan WFH 16 dan 19 Oktober

Jember, (DOC) – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdampak pada kebijakan kerja aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua hari, yakni Jumat (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026).

Kebijakan tersebut diambil menyusul distribusi BBM di wilayah Jember yang belum kembali normal. Namun, penerapannya hanya berlaku bagi ASN yang bertugas di perangkat daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jember, Achmad Imam Fauzi, mengatakan kebijakan itu merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyikapi kondisi distribusi BBM yang masih terganggu.

"Dalam rangka menyikapi belum normalnya distribusi BBM di Jember maka kembali diterapkan WFH untuk ASN yang bekerja di perangkat daerah tidak bersentuhan langsung di pelayanan publik," kata Achmad Imam Fauzi, Senin (19/10/2026).

Ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran tentang Transformasi Budaya Kerja ASN Pemerintah Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Pj Sekda Jember.

Meski demikian, Pemkab Jember tidak menerapkan WFH kepada seluruh pegawai. ASN yang bertugas pada unit kerja dengan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan masuk kantor seperti biasa.

Unit kerja yang dikecualikan dari kebijakan tersebut meliputi satuan pendidikan di bawah naungan Pemkab Jember, layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, serta layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, pegawai pada layanan kebersihan dan persampahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta fasilitas kesehatan juga tetap menjalankan tugas di tempat kerja.

Layanan kesehatan yang dimaksud mencakup rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan unit kesehatan lainnya.

Kinerja ASN WFH Tetap Dipantau

Achmad Imam Fauzi menegaskan, penerapan WFH tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kerja tetap menjadi perhatian selama kebijakan tersebut berlangsung.

Untuk memastikan tanggung jawab pegawai tetap berjalan, setiap atasan perangkat daerah diwajibkan memberikan penugasan sekaligus memantau kinerja ASN yang bekerja dari rumah.

Pemantauan dilakukan melalui laporan aktivitas harian pada aplikasi Prestasi. Atasan langsung juga bertanggung jawab mengevaluasi hasil pekerjaan pegawai selama menjalankan WFH.

ASN yang bekerja dari rumah wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan hasil pekerjaannya kepada atasan masing-masing. Mereka juga harus memastikan alat komunikasi tetap aktif agar dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Selain itu, fitur layanan lokasi pada perangkat komunikasi diwajibkan tetap aktif untuk mendukung pemantauan keberadaan pegawai. ASN juga harus bersedia datang ke kantor apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau mendapat penugasan dari pimpinan.

Pemkab Jember turut menegaskan adanya konsekuensi bagi pegawai yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

ASN yang seharusnya bekerja dari rumah tetapi tidak berada di rumah, tidak melaporkan aktivitas kepada atasan, atau tidak menunjukkan kinerja sesuai tugasnya dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.