Tingkatkan Profesionalisme, Prajurit Kodim Lumajang Ikuti PSJM di Jatiroto

Lumajang, (Onenewsjatim)-Dalam upaya meningkatkan kesiapan fisik dan profesionalisme prajurit, Kodim 0821/Lumajang melaksanakan kegiatan Penilaian Siap Jasmani Militer (PSJM) dengan materi renang militer dasar dan hanmars. Kegiatan tersebut berlangsung di Rahlat Koramil 0821/12 Jatiroto, kawasan PG. Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kamis(16/4/2026)

Kegiatan PSJM tersebut merupakan bagian penting dalam pembinaan satuan guna memastikan setiap prajurit memiliki ketahanan fisik, kemampuan dasar militer, serta kesiapan operasional yang optimal dalam menghadapi berbagai tugas di lapangan.

Mayor Inf Tanuri selaku Komandan Latihan dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa PSJM bukan sekadar rutinitas, namun menjadi tolok ukur kesiapan prajurit secara menyeluruh.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap prajurit Kodim 0821/Lumajang memiliki kondisi jasmani yang prima, disiplin tinggi, serta kemampuan dasar militer yang mumpuni, seperti renang militer dan ketahanan berjalan jauh (hanmars),” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya faktor keselamatan dan kekompakan selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, selain menguji kemampuan individu, PSJM juga menjadi sarana memperkuat jiwa korsa dan solidaritas antar prajurit.

Materi renang militer dasar dilaksanakan untuk melatih kemampuan bertahan dan mobilitas prajurit di medan perairan, sedangkan hanmars (ketahanan mars) bertujuan menguji daya tahan fisik melalui kegiatan berjalan jarak jauh dengan beban tertentu.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat, mencerminkan dedikasi prajurit Kodim 0821/Lumajang dalam menjaga kesiapan diri sebagai garda terdepan pertahanan wilayah.(Pendim0821)

Pengangguran Lumajang 2026 Tembus 19 Ribu, Lulusan Diploma Paling Terdampak

Lumajang, (Onenewsjatim)– Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang pada 2026 tercatat mencapai 19.771 orang atau sekitar 3,08 persen dari total penduduk usia kerja. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pengangguran didominasi lulusan diploma sebesar 8,52 persen, disusul lulusan SMA 4,21 persen.

Sementara itu, lulusan SMP tercatat 3,58 persen, SD 2,67 persen, universitas 2,20 persen, dan lulusan SMK sebesar 1,72 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Subchan, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi struktur industri di Lumajang yang masih didominasi sektor kayu.

“Rata-rata perusahaan di Lumajang bergerak di sektor kayu, sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengatasi tingginya pengangguran lulusan diploma, pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri (P3MI) agar dapat menyerap tenaga kerja asal Lumajang. Namun, kendala utama terletak pada kebutuhan tenaga kerja yang harus memiliki lisensi profesional.

“Kami sudah sampaikan kepada P3MI agar bisa melakukan uji kompetensi di Lumajang, sehingga calon tenaga kerja bisa langsung mendapatkan sertifikat dari mereka,” jelas Subchan.

Selain itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sistem informasi lowongan kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyediakan berbagai peluang kerja di seluruh Indonesia.

“Di sana tersedia banyak informasi lowongan kerja. Tinggal diakses dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing,” tambahnya.

Subchan juga meminta perusahaan di Lumajang aktif menginformasikan lowongan pekerjaan melalui media sosial, sekaligus memprioritaskan calon pekerja dari keluarga kurang mampu.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan memprioritaskan masyarakat dari desil 1 dan 2, supaya taraf ekonominya bisa meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, menilai tingginya pengangguran, khususnya lulusan diploma, juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi rekrutmen tenaga honorer di daerah.

“Sekarang tidak boleh ada rekrutmen selain PPPK, PPPK paruh waktu, dan PNS. Padahal kita masih kekurangan tenaga pendidik,” ungkapnya.

Menurut Supratman, kebijakan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lumajang kesulitan menyerap tenaga kerja, terutama di sektor pendidikan yang sebelumnya banyak diisi tenaga honorer.

“Itu salah satu faktor yang menyebabkan lulusan diploma belum terserap optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang dinilai sedang melemah, ditambah berkurangnya perputaran keuangan hingga Rp266 miliar akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

“Dampaknya tentu pada terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia,” katanya.

Lebih lanjut, Supratman menilai capaian pertumbuhan ekonomi Lumajang sebesar 5,35 persen dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati 2025 perlu dikaji ulang, karena dinilai belum sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

“Kebutuhan tenaga kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga perlu kajian lebih mendalam,” pungkas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Tiga Ruas Jalan Strategis Lumajang Diusulkan ke Pusat, Perbaikan Ditargetkan 2026

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan parah pada tahun 2026. 

Sejumlah ruas strategis yang selama ini dikeluhkan masyarakat akan segera dibangun secara bertahap, baik melalui anggaran pusat maupun daerah.

Bupati Lumajang, yang akrab disapa Bunda Indah, menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga ruas jalan utama yang telah diajukan perbaikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Saya sudah mengajukan perbaikan jalan ke Kementerian PU untuk tiga ruas jalan ini agar segera diselesaikan,” ujar Bunda Indah.

Adapun ruas jalan yang dimaksud meliputi jalur Gesang–Tempeh, Pasrujambe, serta Candipuro menuju Penanggal. Khusus untuk ruas Candipuro–Penanggal, jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur evakuasi, sehingga perbaikannya menjadi prioritas.

Bunda Indah mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan demi mendukung mobilitas dan keselamatan masyarakat.

“Beberapa ruas jalan yang panjang akan kami perbaiki menggunakan APBD. Nanti dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) juga sudah kami rencanakan untuk menyelesaikan ruas jalan yang benar-benar rusak. Mohon bersabar karena dananya terbatas, tapi saya fokus pada infrastruktur,” tegasnya.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Lumajang juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Bahkan, Bunda Indah mengaku telah berupaya maksimal agar ketiga ruas jalan tersebut bisa segera direalisasikan pembangunannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Lumajang, menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan lain juga akan diperbaiki pada tahun ini melalui anggaran daerah.

Salah satunya adalah ruas Jalan Panglima Besar Sudirman yang akan diperbaiki sepanjang kurang lebih 900 meter.

“Sepanjang Jalan PB Sudirman dengan panjang sekitar 900 meter akan diperbaiki tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, perbaikan juga direncanakan pada ruas Banyuputih Lor–Banyuputih Kidul, Tegal Ciut–Sawaran Lor di Kecamatan Klakah, serta ruas Tunjung–Kalibanter.

Menurut Heri, saat ini seluruh proyek masih dalam tahap perencanaan. Proses lelang ditargetkan berlangsung pada bulan Mei, sementara pelaksanaan pekerjaan fisik dijadwalkan mulai Juli 2026 dengan menggunakan sumber dana dari APBD.

“Sekarang masih tahap perencanaan, lelang bulan Mei, dan pelaksanaan direncanakan mulai Juli,” jelasnya.

Jaringan Satwa Dilindungi Dibongkar di Jatim, Polisi Sita Barang Bukti Miliaran Rupiah

Surabaya, (Onenewsjatim) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap jaringan perdagangan satwa dilindungi dan pelanggaran karantina dalam operasi besar yang membongkar lima klaster kejahatan. Dalam pengungkapan tersebut, belasan tersangka diamankan beserta barang bukti bernilai miliaran rupiah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing, mengatakan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap jaringan yang diduga terorganisir dan beroperasi lintas daerah, bahkan berpotensi hingga ke luar negeri.

“Kasus ini kami bagi menjadi lima klaster, mulai dari perdagangan satwa dilindungi hingga pelanggaran karantina. Ini menunjukkan jaringan yang terlibat cukup luas,” ujar Roy kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Pada klaster pertama, polisi mengungkap perdagangan ilegal tiga ekor komodo (Varanus komodoensis) dengan enam tersangka. Satwa endemik tersebut didatangkan dari Nusa Tenggara Timur dengan harga sekitar Rp5,5 juta per ekor, lalu dijual kembali di Surabaya hingga Rp31,5 juta per ekor.

Dari hasil pengembangan, para pelaku diketahui telah memperdagangkan sedikitnya 20 ekor komodo sejak Januari 2025 hingga Februari 2026 dengan nilai transaksi lebih dari Rp565 juta.

“Modusnya membeli dari pemburu di daerah asal, kemudian dijual kembali secara berantai untuk meraup keuntungan berlipat,” jelasnya.

Pada klaster kedua, polisi mengamankan 16 ekor satwa dilindungi yang terdiri dari 13 kuskus Talaud dan 3 kuskus tembung. Empat tersangka ditetapkan dalam kasus ini, dengan dugaan satwa tersebut akan diselundupkan ke luar negeri.

Selanjutnya di klaster ketiga, aparat menemukan berbagai satwa lain seperti empat ular sanca hijau, satu elang paria, dan delapan biawak. Satu tersangka diamankan yang diduga berperan sebagai penyimpan sekaligus penjual.

“Para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari pengumpul, penyimpan hingga penjual,” tambah Roy.

Pengungkapan terbesar terjadi pada klaster keempat, di mana polisi menemukan 140 kilogram sisik trenggiling (Manis javanica) dengan nilai mencapai Rp8,4 miliar. Barang bukti tersebut disimpan di sebuah rumah di Surabaya dan diduga akan diperdagangkan secara ilegal.

“Ini menjadi perhatian serius karena trenggiling merupakan satwa yang sangat dilindungi dan populasinya terus terancam,” tegasnya.

Sementara itu, pada klaster kelima, polisi mengungkap pelanggaran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dua tersangka diamankan dengan barang bukti 89 ekor satwa, di antaranya soa layar, kadal duri Sulawesi, dan ular cincin.

Para pelaku diketahui mengirim satwa antarwilayah tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti sertifikat kesehatan dan tanpa melapor ke petugas karantina.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Polda Jatim menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan perdagangan satwa ilegal berskala nasional hingga internasional.

“Masyarakat kami imbau tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi maupun pengiriman hewan tanpa prosedur resmi, demi menjaga kelestarian alam Indonesia,” pungkas Roy.

Curangi Konsumen, Pelaku Oplos Beras SPHP Dikemas Ulang dan Disunat Isinya

Surabaya, (Onenewsjatim) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen terkait peredaran beras kemasan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tidak sesuai ketentuan. 

Dari pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan seorang pria berinisial RMF (28), warga Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka.

Kasubdit I ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Farris Nur Sanjaya menerangkan, modus operandi tersangka yakni membeli beras polos tanpa label dari petani dan toko beras di Probolinggo, kemudian dikemas ulang ke dalam karung beras SPHP ukuran 5 kilogram.

Namun, dalam praktiknya, tersangka hanya mengisi dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan sehingga berat beras yang dikemas tidak sesuai. 

“Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000 per ons atau Rp3.000 per sak,” jelas AKBP Faris, Rabu (15/4/26).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga diketahui tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi beras SPHP maupun beras premium lainnya. 

"Tersangka tidak mengantongi dokumen penunjukan dari Bulog sebagai produsen atau distributor resmi," kata AKBP Faris.

Praktik ini telah dilakukan tersangka sejak April 2025 dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Selain mengamankan tersangka, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 400 sak beras kemasan SPHP 5 kg, karung kosong, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan dan barang bukti lainnya.

Sementara itu, perwakilan Perum Bulog, Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras dalam kasus ini bukan berasal dari Bulog. 

Ia menjelaskan, Bulog memiliki peran menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

“Fungsi Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog,” ujar Langgeng

Ia juga menambahkan, penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan.

“Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern,” jelas Langgeng

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk pangan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan serupa. (Red)

Kronologi Pembacokan Kades di Lumajang, Pelaku Datang Naik Mobil dan Motor

Lumajang (Onenewsjatim) – Kepala Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sampurno (45), menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang tak dikenal, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Peristiwa berdarah tersebut terjadi di rumah korban saat Sampurno tengah menerima tamu di ruang tamu. 

Situasi yang semula terlihat biasa mendadak berubah mencekam ketika rombongan pelaku datang menggunakan dua unit mobil dan sepeda motor.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Pras Adinata, mengungkapkan bahwa korban awalnya tidak menaruh curiga terhadap kedatangan rombongan tersebut.

“Korban mengira puluhan orang yang datang ke rumahnya hendak bertamu seperti biasa,” ujar AKP Pras saat dikonfirmasi.

Namun, setelah turun dari kendaraan, para pelaku justru terlibat cekcok dengan korban yang kemudian berujung pada aksi penganiayaan.

Dalam kejadian itu, salah satu pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Akibatnya, Sampurno mengalami luka bacok serius di bagian kepala dan punggung sebelah kanan.

“Korban mengalami luka bacok pada bagian kepala dan punggung samping kanan,” jelasnya.

Polisi menduga jumlah pelaku lebih dari 15 orang. Mereka datang secara berkelompok dan langsung melancarkan serangan sebelum melarikan diri.

“Pelaku lebih dari 10 orang, datang menggunakan dua mobil dan beberapa sepeda motor,” tambah AKP Pras.

Hingga saat ini, motif di balik aksi pembacokan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

Polisi juga belum mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku karena langsung dibawa kabur saat kejadian.

“Barang bukti sajam belum ada, karena langsung dibawa pelaku. Saat ini tim masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap para pelaku,” tegasnya.

Sementara itu, kondisi korban dilaporkan sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Korban juga telah bisa diajak berkomunikasi dengan baik. (Imam)

Babinsa Wonocepokoayu Aktif Sambangi Warga, Pererat Hubungan Kekeluargaan

Lumajang, (Onenewsjatim)- Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat binaan, Babinsa Wonocepokoayu Koramil 0821-03/Senduro, Serda Taufiq, melaksanakan kegiatan Komsos dengan mengunjungi rumah warga di Dusun Pancen RW 001 RT 009 Desa Wonocepokoayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan komsos tersebut dilakukan dengan cara silaturahmi langsung ke rumah warga, yakni Taji dan Ibu Sukatemi. Dalam suasana penuh keakraban, Babinsa berdialog santai guna mengetahui kondisi sosial serta perkembangan situasi di lingkungan setempat.

Serda Taufiq menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial yang bertujuan untuk membangun kedekatan emosional antara TNI dengan masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis, diharapkan setiap permasalahan di wilayah dapat terdeteksi sejak dini.

“Kegiatan ini merupakan Binter wilayah, dengan turun langsung ke rumah warga, kami bisa lebih dekat dan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Serda Taufiq juga mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan, keamanan, serta kebersihan lingkungan. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman di wilayahnya.

Sementara itu, Taji selaku warga yang dikunjungi mengaku senang atas perhatian Babinsa yang rutin hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran Babinsa memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan.

“Kami merasa diperhatikan dan lebih dekat dengan TNI. Kehadiran Babinsa seperti ini membuat kami semakin semangat untuk menjaga lingkungan bersama,” pungkasnya.

Melalui kegiatan komsos yang dilakukan secara rutin, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan kondusif di wilayah binaan. (Pendim0821)