Wamenhub Serahkan Santunan Korban KM Mutiara Sentosa II, Puji Sinergi Polda Jatim

Surabaya, (Onenewsjatim) – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., melakukan kunjungan ke Surabaya, Selasa (4/8/2026), untuk memastikan penanganan korban insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II berjalan optimal.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhub mendatangi RS PHC Pelabuhan Tanjung Perak guna menjenguk para korban yang masih menjalani perawatan medis. 

Selain memantau kondisi kesehatan korban, rombongan juga memberikan dukungan moril kepada para keluarga yang masih menunggu proses pemulihan.

Usai mengunjungi rumah sakit, Wamenhub menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga korban meninggal dunia yang proses identifikasinya dilakukan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.

Santunan yang diberikan terdiri atas uang tunai sebesar Rp50 juta dari PT Jasa Raharja (Persero) dan Rp75 juta dari PT Jasaraharja Putera untuk masing-masing korban meninggal dunia. 

Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak musibah.

Dalam kesempatan itu, Wamenhub Suntana menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Jawa Timur yang dinilai berperan aktif sejak awal penanganan insiden, mulai dari proses evakuasi hingga pendampingan terhadap para korban dan keluarganya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Timur. Tanpa bantuan Polda Jatim, kami merasa seperti kaki yang pincang," ujar Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si.

Menurut Suntana, keberhasilan penanganan musibah tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat proses evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga pemberian bantuan kepada korban.

"Sinergitas yang dibangun seluruh pihak menunjukkan negara hadir untuk masyarakat. Kolaborasi seperti ini harus terus dipertahankan dalam setiap penanganan bencana maupun kecelakaan transportasi," katanya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., menegaskan bahwa Polda Jatim akan terus memberikan dukungan penuh hingga seluruh proses penanganan korban selesai.

Menurut Nanang, sejak insiden terjadi, Polda Jatim telah mengerahkan personel beserta seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu proses evakuasi, pengamanan lokasi, identifikasi korban, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

"Sejak insiden terjadi, Polda Jatim telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung proses penanganan korban bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si.

Ia menambahkan, kepolisian juga memastikan pendampingan kepada keluarga korban akan terus dilakukan, termasuk dalam proses identifikasi, penyerahan jenazah, hingga pengamanan selama tahapan penanganan berlangsung.

Polda Jatim berkomitmen terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, rumah sakit, serta instansi terkait lainnya agar seluruh korban memperoleh pelayanan terbaik dan keluarga mendapatkan kepastian serta pendampingan selama proses penanganan musibah. (Red(

Polda Jatim Percepat Operasi Kemanusiaan, 30 Personel SAR Sisir Lokasi KMP Mutiara Sentosa II

Surabaya, (Onenewsjatim) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bergerak cepat menangani insiden kecelakaan laut yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. 

Sebanyak 30 personel Search and Rescue (SAR) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.

Selain mengerahkan personel yang memiliki kemampuan khusus dalam operasi penyelamatan di laut, Polda Jatim juga menyiagakan berbagai alat material khusus (Almatsus) guna mendukung proses evakuasi di lokasi kejadian.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, mengatakan langkah tersebut dilakukan sesaat setelah pihaknya menerima laporan mengenai insiden yang melibatkan KMP Mutiara Sentosa II.

"Begitu menerima laporan, Polda Jatim langsung menginstruksikan tim SAR Ditpolairud menuju lokasi kejadian dengan membawa personel yang terlatih dalam operasi penyelamatan di perairan," kata Kombes Abast dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Polda Jatim juga mengerahkan kapal patroli cepat serta berbagai perlengkapan penyelamatan untuk mempercepat penyisiran di sekitar lokasi kapal.

"Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh penumpang dan kru kapal dapat diselamatkan dengan cepat dan aman dari lokasi kejadian," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, Ditpolairud membawa sejumlah Almatsus, di antaranya perahu karet bermesin untuk menjangkau titik evakuasi yang sulit diakses, perlengkapan medis darurat, kantong jenazah, alat penerangan bawah air, perangkat deteksi sonar, hingga peralatan selam lengkap bagi personel yang melakukan pencarian di sekitar badan kapal.

Peralatan tersebut disiapkan untuk mendukung proses pencarian, terutama apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang di bawah permukaan laut mengalami penurunan.

Kombes Abast menjelaskan, fokus utama tim SAR Ditpolairud saat ini adalah menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal, mengevakuasi korban yang ditemukan, serta menyelamatkan penumpang yang masih bertahan.

Seluruh korban yang berhasil dievakuasi selanjutnya akan dibawa ke posko kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis maupun proses identifikasi.

Dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut, Polda Jatim juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, KSOP, hingga otoritas pelabuhan agar proses pencarian berjalan efektif.

"Kami terus bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat agar proses pencarian dan evakuasi dapat berlangsung secara maksimal," tutur Abast.

Ia juga mengimbau keluarga penumpang agar tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui posko resmi yang telah dibentuk pemerintah bersama tim gabungan.

"Saat ini kami fokus pada evakuasi korban. Kami mengimbau keluarga korban untuk tetap tenang dan memantau perkembangan informasi melalui posko resmi yang telah disediakan di pelabuhan terdekat," pungkasnya. (Red) 

Polda Jatim Kebut Identifikasi Korban KMP Mutiara Sentosa II, Posko DVI Resmi Beroperasi

Surabaya, (Onenewsjatim) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bergerak cepat menangani dampak kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura. 

Selain mengerahkan personel dalam proses evakuasi, Polda Jatim mendirikan Posko Disaster Victim Identification (DVI), Posko Antemortem (AM), Posko Postmortem (PM), serta Posko Informasi Terpadu untuk mempercepat penanganan korban dan memberikan kepastian informasi kepada keluarga.

Posko DVI didirikan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jatim di Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso, Surabaya. 

Posko ini menjadi pusat identifikasi korban meninggal melalui metode ilmiah dan forensik sesuai standar Disaster Victim Identification.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan, pendirian sejumlah posko tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan pelayanan terpadu kepada korban maupun keluarga yang terdampak musibah.

"Penyediaan fasilitas penanggulangan bencana ini dibagi menjadi beberapa titik strategis guna memastikan seluruh penyintas dan korban mendapatkan penanganan yang terstruktur," ujar Kombes Abast di RS Bhayangkara Surabaya, Senin (3/8/2026).

Menurut Abast, Posko Antemortem berfungsi mengumpulkan data korban sebelum meninggal dunia, mulai dari pencocokan manifes kapal, riwayat medis, ciri-ciri fisik, pakaian terakhir yang dikenakan, hingga pengambilan sampel DNA dari keluarga inti.

Sementara itu, Posko Postmortem bertugas melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban yang telah dievakuasi. 

Tim dokter forensik akan mencocokkan seluruh data hasil pemeriksaan fisik dengan data yang dihimpun dari Posko Antemortem sehingga identitas korban dapat dipastikan secara akurat.

Sejak dioperasikan, tim dokter forensik dan personel DVI disiagakan selama proses evakuasi berlangsung. Setiap jenazah yang tiba akan melalui tahapan identifikasi sesuai prosedur agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Jatim juga mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam pelayaran KMP Mutiara Sentosa II untuk segera melapor ke Posko DVI RS Bhayangkara Surabaya.

Keluarga diminta membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), rekam medis gigi apabila tersedia, foto terakhir korban yang memperlihatkan susunan gigi, serta informasi mengenai ciri-ciri khusus seperti tato, bekas luka, tanda lahir, maupun pakaian terakhir yang dikenakan.

Selain proses identifikasi korban, Polda Jatim bersama instansi terkait juga mendirikan Posko Informasi Terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 

Posko tersebut difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang selamat melalui pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, pendataan ulang manifes, hingga fasilitasi pemulangan ke daerah asal.

"Posko terpadu ini untuk memfasilitasi pendataan ulang manifest, pemeriksaan kesehatan penumpang selamat, pemulangan, serta layanan darurat bagi keluarga korban," kata Abast.

Di sisi lain, Posko Utama Terpadu juga didirikan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Posko ini menjadi pusat kendali operasi lapangan, koordinasi tim gabungan, sterilisasi area pelabuhan, sekaligus lokasi penyambutan awal korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

Abast menegaskan, hingga saat ini Polda Jatim bersama tim gabungan masih memfokuskan seluruh sumber daya untuk proses evakuasi dan penanganan korban. Menurut dia, seluruh korban, baik yang selamat maupun meninggal dunia, berhak mendapatkan pelayanan kemanusiaan secara cepat, profesional, dan transparan.

"Kami saat ini fokus melakukan evakuasi korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, agar seluruhnya mendapatkan penanganan kemanusiaan yang terbaik dan cepat," pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Bukan Sekadar Pamer Kostum, Menpar Sebut JFC Adalah Kekuatan 'Soft Power' Indonesia

Jember, (Onenewsjatim) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 yang dinilai berhasil membuktikan bahwa kreativitas daerah mampu menjadi kekuatan untuk membangun identitas bangsa, menggerakkan perekonomian, sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung dunia.

Apresiasi tersebut disampaikan Widiyanti saat menghadiri Grand Carnival JFC 2026 di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (26/7/2026).

Menurut Widiyanti, JFC bukan sekadar pertunjukan busana, tetapi menjadi simbol lahirnya ide besar yang mampu memperkenalkan budaya Indonesia melalui kreativitas.

"Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah karnaval. Kita merayakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia," ujar Widiyanti.

Ia menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnaval, serta seluruh pihak yang telah menjaga keberlangsungan JFC selama lebih dari dua dekade.

Widiyanti menilai kesuksesan JFC membuktikan bahwa karya berkelas dunia tidak harus lahir dari kota-kota besar. Menurutnya, visi almarhum Dynand Fariz berhasil mengubah jalanan Jember menjadi panggung internasional yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia.

Saat ini, JFC telah menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) dan beberapa kali masuk dalam daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata. Bahkan pada 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Jember sebagai Kota Karnaval Dunia.

Dalam sambutannya, Widiyanti mengatakan setiap kostum yang ditampilkan peserta JFC bukan hanya karya seni, melainkan representasi sejarah, budaya, dan identitas bangsa yang dikemas secara kreatif.

"Yang sedang melintas bukan hanya kostum-kostum yang memukau, tetapi kisah Indonesia. Ada jejak peradaban, kearifan lokal, warisan budaya, dan identitas bangsa yang diterjemahkan menjadi karya kreatif kelas dunia," katanya.

Ia juga menyoroti kiprah JFC yang telah tampil di berbagai ajang internasional, seperti di London, New York, Seoul, Seychelles, Prancis, hingga sejumlah agenda dunia, termasuk G20 Indonesia dan ASEAN Summit. Selain itu, karya JFC turut mengantarkan Indonesia meraih penghargaan Best National Costume dalam berbagai kompetisi kecantikan internasional.

Menurut Widiyanti, pencapaian tersebut menunjukkan kekuatan soft power Indonesia melalui budaya dan kreativitas yang mampu menarik perhatian masyarakat dunia.

Di sisi lain, JFC juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC berhasil menarik lebih dari satu juta pengunjung selama tiga hari pelaksanaan, termasuk wisatawan mancanegara dari Jepang, Singapura, dan Australia.

"Dunia mungkin datang ke Jember untuk menyaksikan sebuah karnaval, tetapi mereka pulang dengan membawa cerita tentang Indonesia," ujar Widiyanti.

Menutup sambutannya, Menteri Pariwisata berharap JFC terus melahirkan karya-karya kreatif yang mampu menginspirasi daerah lain sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia.(mam) 

Lumajang Berpeluang Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Nasional Lewat Program LSDP

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) transformasi pengelolaan sampah nasional melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Program tersebut diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan sampah dari pola lama "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.

Hal itu mengemuka saat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Sabtu (18/7/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Dalam kesempatan itu, Medrilzam menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk menjadi lokasi pengembangan pengelolaan sampah melalui program LSDP. 

Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyusun skema pengelolaan sampah bagi daerah dengan timbulan sampah di bawah 500 ton per hari, dan Lumajang menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

"Kami melihat prospek pengembangan pengolahan sampah melalui LSDP ini sangat feasible untuk dilakukan. Salah satu calon lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Lumajang," kata Medrilzam.

Ia menjelaskan, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dimatangkan, terutama terkait penyediaan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurutnya, sekitar 240 ton sampah per hari yang hingga kini belum tertangani diharapkan dapat diintervensi melalui program LSDP sehingga pada 2028 seluruh sisa sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern.

"Targetnya, setelah penetapan lokasi dilakukan tahun ini, tahap persiapan akan dilanjutkan dengan penguatan soft infrastructure, seperti penyiapan data, regulasi, kesiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada 2028 infrastruktur mulai dibangun, mulai TPS 3R hingga TPST, sehingga yang masuk ke TPA nantinya hanya residu," ujarnya.

Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan. Melalui LSDP, pemerintah mendorong transformasi pengelolaan sampah dengan konsep pilah, olah, produk, dan jual.

"Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi mentransformasi tata kelola persampahan. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," ujar Restuardy.

Menurutnya, untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari seperti Lumajang, pendekatan yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan sampah yang telah dipilah, pengolahan di TPS 3R, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA.

Restuardy menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem retribusi persampahan.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Tata kelolanya juga harus berubah. Harus ada pemisahan fungsi regulator dan operator, sistem pembiayaan yang sehat, serta retribusi persampahan yang benar-benar berjalan sehingga operasional fasilitas nantinya bisa berkelanjutan dan tidak terus membebani APBD," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah.

Pemkab Lumajang Siapkan Lahan dan Edukasi Masyarakat

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut positif rencana pemerintah pusat menjadikan Lumajang sebagai salah satu lokasi pengembangan LSDP. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami tentu menyiapkan masyarakatnya terlebih dahulu, kemudian infrastruktur pendukung termasuk penyediaan lahan. Semua tahapan dan persyaratan dari pemerintah pusat akan kami ikuti," ujar Indah.

Ia menilai transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

"Yang paling penting adalah perubahan tata kelola dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, mulai memilah, mengolah menjadi produk yang bernilai, hingga akhirnya memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Bupati berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Lumajang. Meski volume timbulan sampah di daerahnya masih di bawah 1.000 ton per hari atau sekitar 500 ton setiap hari, menurutnya persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, tetap akan menjadi persoalan besar. Kami berharap program ini mampu menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah," pungkasnya.

Dua Jemaah Haji Asal Lumajang Wafat di Tanah Suci Saat Menjalankan Ibadah Haji

Lumajang, (Onenewsjatim)- Kabar duka datang dari Tanah Suci. Dua jemaah haji asal Kabupaten Lumajang dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji 2026 di Mekkah, Arab Saudi.

Kedua jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 99 tersebut menghembuskan napas terakhirnya akibat penyakit tekanan darah tinggi 

Sebelumnya, kedua jemaah tersebut dilepas dan diberangkatkan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati di Pendopo Aryawiraraja Lumajang pada 16 Mei 2026 lalu.

Kepala Kantor Kementerian Haji/Agama Lumajang, Umar Hasan, membenarkan informasi mengenai wafatnya dua jemaah asal Kabupaten Lumajang tersebut.

"Benar, ada dua jemaah kita dari Kloter 99 yang meninggal dunia di Tanah Suci karena kondisi kesehatan, tepatnya masalah tekanan darah tinggi," ujar Umar Hasan saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Identitas Jemaah yang Wafat

Umar Hasan membeberkan identitas kedua jemaah tersebut. Jemaah pertama yang wafat diketahui bernama Yuwono Soewalidi Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang. Yuwono dilaporkan meninggal dunia pada Jumat, 29 Mei 2026, di Mina Al Wadhi Hospital Arab Saudi.

Sementara jemaah kedua adalah Mistari Bin Kastomo, warga Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Mistari meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026, di Medical Care Alharom, Mekkah, Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan medis.

Hasan menjelaskan, Yuwono Soewalidi meninggal dunia akibat tekanan darah tinggi yang kemudian mengganggu fungsi kerja jantungnya hingga menjadi tidak stabil. 

Sebelum wafat, Yuwono bersikeras untuk melaksanakan prosesi lontar jumrah secara fisik, meskipun kondisi fisiknya sudah tampak kelelahan.

"Jantungnya tidak stabil. Waktu itu almarhum memaksakan diri untuk melempar jumrah, padahal napasnya sudah ngos-ngosan. Perjalanan untuk lempar jumrah itu jauh, lebih dari 10 kilometer dengan berjalan kaki. Padahal oleh petugas sudah dilarang dan tidak dibolehkan berangkat karena faktor risiko, tapi Pak Yuwono tetap bersikeras," ungkap Hasan.

Yuwono kemudian jatuh pingsan dalam perjalanan menuju rumah sakit ketika masih berada di awal jalur pelontaran Jumrah Aqabah di Mina.

"Istrinya sudah merasa saat perjalanan ke rumah sakit menggunakan ambulans, suaminya seperti sudah tidak bergerak. Benar saja, tidak lama setelah sampai di rumah sakit, Yuwono dinyatakan meninggal dunia pada 29 Mei 2026 pukul 05.45 waktu Arab Saudi, atau sekitar pukul 09.45 WIB," jelasnya.

Hasan menambahkan, Yuwono diduga memiliki riwayat sakit tersembunyi yang tidak diceritakan kepada anak-anaknya sebelum berangkat.

Sementara itu, untuk jemaah kedua, Mistari Bin Kastomo, juga meninggal dunia karena masalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan tidak stabil, yang kemudian berdampak ke jantung. Berbeda dengan Yuwono, Mistari drop setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Mina.

"Pak Mistari ini sudah pulang dari Mina. Sebelum berangkat ke Arafah, beliau sempat marah-marah, kemungkinan karena tekanan darah tingginya naik," papar Hasan.

Secara medis, saat pemeriksaan awal di rumah sakit tidak terlihat indikasi apa-apa, tetapi kemudian kondisinya menurun. Beliau juga sempat mengalami buang air besar (diare) selama mengikuti prosesi lempar jumrah.

Mistari dinyatakan meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 16.17 waktu Arab Saudi setelah sempat mendapatkan perawatan intensif selama satu hari di rumah sakit.

"Jadi sebelum berangkat memang kondisi fisiknya rentan penyakit untuk Pak Mistari. Kalau Pak Yuwono tidak ada gejala apa pun sebelum berangkat, tetapi mungkin ada riwayat penyakit yang tidak diceritakan," imbuhnya.

Sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku di Pemerintah Arab Saudi, jenazah jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci tidak dapat dipulangkan ke tanah air.

"Untuk kedua jemaah tersebut, semuanya dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Regulasi di sana memang tidak memperbolehkan jenazah dibawa pulang. Sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sapi 1,44 Ton Asal Kunir Lumajang Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, seekor sapi berbobot 1 ton 44 kilogram milik peternak asal Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sapi jenis simmental cross atau simental crushing yang diberi nama “Kang Jo” itu kini masih berada di kandang milik peternak muda, Rehan Zaky Pratama, warga Desa Sukosari. 

Rencananya, sapi kurban Presiden akan disalurkan pada Hari Raya Idul Adha di Masjid Nurul Falah, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, sapi tersebut dinyatakan sehat dan layak kurban. 

Kondisi tubuhnya juga terus dipantau menjelang pendistribusian.

Saat ditemui di kandangnya, Rehan mengaku tidak menyangka sapi peliharaannya bisa terpilih menjadi hewan kurban Presiden. 

Ia menyebut kebanggaan itu menjadi impian yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun merawat sapi dengan penuh kesabaran.

“Alhamdulillah senang banget. Memang cita-cita saya dari dulu, ingin punya sapi yang bisa dibeli bapak Presiden. Bangga sekali rasanya,” ujar Rehan, Sabtu (23/5/2026).

Rehan mengatakan, sapi “Kang Jo” dirawatnya sejak tiga tahun lebih terakhir setelah dibeli dari seorang peternak bernama Pak Jo. Selama perawatan, ia memberikan perhatian penuh layaknya keluarga sendiri.

“Kalau memelihara sapi itu harus sabar. Apalagi sapi besar, kadang seperti manusia, gampang stres dan harus diperhatikan terus. Saya anggap seperti keluarga sendiri. Malam-malam juga sering saya lihat, tidur apa belum,” katanya sambil tersenyum.

Untuk menjaga pertumbuhan bobot sapi, Rehan memberikan pakan berupa ampas tahu, konsentrat, dan tambahan karbohidrat agar pertumbuhan sapi lebih cepat dan maksimal.

“Pakan banyak dari ampas tahu dan konsentrat. Kalau sapi besar lebih banyak butuh karbohidrat supaya cepat berkembang,” jelasnya.

Meski mengaku berat melepas sapi kesayangannya, Rehan merasa bangga karena hewan ternaknya dipilih untuk kurban Presiden RI.

“Sayang pasti sayang, tapi saya ikhlas. Ini kebanggaan besar buat saya karena untuk kurban bapak Presiden,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan sapi bantuan Presiden tahun ini memiliki bobot lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu beratnya belum sampai satu ton, sekarang sudah 1,144 ton. Dua minggu lalu timbangannya masih 1,44 ton lebih sedikit dan kami berharap setiap hari masih bertambah sekitar satu kilogram,” ujar Bunda Indah usai meninjau sapi kurban Presiden di kandang peternak.

Menurutnya, sapi bantuan Presiden akan diserahkan H-1 Idul Adha kepada pengurus Masjid Nurul Falah untuk selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

“Kalau tahun lalu penyalurannya di Masjid An-Nas Mahfud, sekarang bergantian di Masjid Nurul Falah,” pungkasnya. (Imam)

Komisi X DPR RI Dorong Guru Honorer Diprioritaskan dalam Rekrutmen CASN

Jakarta, (Onenewsjatim) – Anggota H. Muhamad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah agar memberikan prioritas kepada guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dalam skema rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mendatang.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur tersebut, kebijakan afirmatif perlu diterapkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar di tengah keterbatasan status kepegawaian dan kesejahteraan.

“Dalam RDPU kemarin saya sampaikan, teman-teman guru non-ASN yang sudah memenuhi syarat S1/D4 harus diprioritaskan apabila nanti ada rekrutmen ASN berikutnya,” ujar Muhamad Nur Purnamasidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan, khususnya mereka yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Politisi Partai Golkar itu juga menilai, tanpa adanya keberpihakan kebijakan, guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi berpotensi kalah bersaing dalam sistem seleksi terbuka CASN.

“Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru kalah bersaing tanpa ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Negara harus hadir memberikan kepastian dan penghargaan terhadap dedikasi para guru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bang Pur menyoroti masih besarnya jumlah tenaga pendidik non-ASN di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah per 31 Desember 2024, jumlah guru non-ASN tercatat mencapai 237.196 orang yang tersebar di berbagai daerah.

Ia menilai keberadaan guru honorer selama ini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Tanpa kontribusi mereka, proses pendidikan di banyak wilayah dinilai akan terganggu.

Selain itu, ia juga menyinggung kebutuhan regenerasi tenaga pendidik nasional. Mengacu pada siaran pers Badan Kepegawaian Negara, rekrutmen CASN formasi guru terakhir dilakukan pada tahun 2024.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam beberapa tahun ke depan seiring banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas, sehingga kebutuhan tenaga pendidik baru akan semakin meningkat.

“Ke depan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan skema rekrutmen yang adil sekaligus menjawab kebutuhan riil di lapangan, agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (Imam)