Inspiratif! Putri Petani di Lumajang Raih Beasiswa Kuliah Berkat Hafal 30 Juz Al-Qur'an

Lumajang, (Onenewsjatim) – Senyum bahagia terpancar dari wajah Sharifatul Ummah Kirdausi saat menerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. 

Mahasiswi Universitas Jember (UNEJ) asal Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono itu menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan yang diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Gedung Panti PKK Lumajang, Kamis (30/7/2026).

Sharifatul bukan penerima beasiswa biasa. Mahasiswi yang kini tengah menyusun skripsi tersebut merupakan seorang hafizah Al-Qur'an 30 juz. 

Prestasi akademik dan kemampuan menghafal Al-Qur'an menjadi salah satu syarat yang mengantarkannya memperoleh bantuan pendidikan dari Pemkab Lumajang.

Putri dari pasangan seorang petani dan ibu rumah tangga itu mengaku beasiswa yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Alhamdulillah beasiswa ini bisa terus berlanjut karena saya memenuhi kriteria. Selama kuliah di Jember, orang tua saya sudah tidak perlu mengirim uang lagi. Semua kebutuhan utama sudah tercukupi dari beasiswa ini. Kalau ada kebutuhan mendesak saja, orang tua membantu sedikit-sedikit," ujar Sharifatul.

Ia menjelaskan, setiap semester menerima bantuan sebesar Rp7.200.000. Dana tersebut digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2.500.000, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan.

Saat ini Sharifatul memasuki semester akhir dan sedang menyusun skripsi sebagai tahap akhir sebelum menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jember.

Menurutnya, kesempatan memperoleh beasiswa menjadi motivasi besar untuk terus mempertahankan prestasi akademik. Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan agar semakin banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi.

"Semoga beasiswa ini tetap berlanjut untuk adik-adik berikutnya, terutama yang kurang mampu tetapi berprestasi. Mereka bisa kuliah di mana pun dan mengejar cita-citanya tanpa terbebani kondisi ekonomi orang tua," katanya.

Sharifatul menceritakan, dirinya memperoleh beasiswa setelah mengikuti seleksi kemampuan hafalan Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh para kiai hafiz. Tes tersebut menjadi penentu kelayakan penerima beasiswa tanpa harus melalui proses pendaftaran khusus maupun survei ekonomi.

"Waktu itu kami dites langsung oleh para kiai yang juga hafiz Al-Qur'an. Kalau memenuhi kriteria dari hasil tes, langsung masuk sebagai penerima beasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan para penerima beasiswa yang hadir saat ini merupakan mahasiswa semester akhir yang hampir menyelesaikan masa studi selama empat tahun.

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa seharusnya termotivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.

"Mereka ini sudah hampir selesai kuliah selama empat tahun. Saya berharap ke depan semakin banyak mahasiswa yang mampu lulus dalam waktu 3,5 tahun. Itu harus menjadi penyemangat bagi anak-anak yang sedang kuliah sekarang," kata Indah.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menilai peluang memperoleh beasiswa saat ini sangat terbuka lebar. Selain dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun berbagai perusahaan juga menyediakan banyak program bantuan pendidikan.

"Modalnya hanya satu, belajar yang rajin, pintar, dan punya semangat. Sekarang banyak sekali peluang beasiswa, mulai dari Kartu Indonesia Pintar sampai beasiswa dari berbagai perusahaan," ujarnya.

Pada tahun ajaran baru ini, Pemkab Lumajang kembali membuka program beasiswa bagi mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu. Kuota yang disiapkan mencapai maksimal 100 mahasiswa.

Program tersebut diprioritaskan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya Politeknik Negeri Malang (Polinema) Kampus Lumajang serta perguruan tinggi negeri bidang keperawatan di Kabupaten Lumajang.

"Kami memprioritaskan mahasiswa di kampus negeri, termasuk Polinema Kampus Lumajang dan perguruan tinggi negeri bidang keperawatan. Tetapi semuanya tetap melalui proses seleksi," jelasnya.

Untuk mahasiswa baru, Pemkab Lumajang mengalokasikan bantuan sebesar Rp6 juta setiap semester dengan masa pembiayaan maksimal delapan semester.

"Karena keterbatasan anggaran daerah, bantuan diberikan sebesar Rp6 juta per semester sampai maksimal delapan semester," tambah Indah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, AP., mengatakan minat masyarakat terhadap program beasiswa daerah terus meningkat.

Pada periode seleksi tahun ini tercatat sebanyak 184 mahasiswa mendaftar. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi sesuai kuota yang tersedia, sebanyak 114 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Jumlah pendaftar sebanyak 184 orang, sedangkan yang dapat menerima beasiswa pada periode ini sebanyak 114 mahasiswa," ujar Indriono.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tidak terhambat masalah ekonomi.

"Program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Pembiayaan diberikan sesuai ketentuan program dengan masa bantuan maksimal delapan semester," pungkasnya.

Dua Armada Angkutan Pelajar Gratis Diluncurkan, Pemkab Lumajang Buka Rute Baru

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menambah dua armada angkutan pelajar gratis yang melayani rute Pasirian-Lumajang dan Tempeh-Lumajang. 

Penambahan layanan tersebut diharapkan mempermudah akses transportasi bagi pelajar sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia sekolah.

Peluncuran dua armada baru itu dilakukan di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Kamis (30/7/2026). 

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung orang tua serta mengurangi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan pelajar menjadi dasar pemerintah menambah armada.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pelajar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga ke depan kami berharap jumlah armada dapat terus bertambah," kata Susi

Menurut dia, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga penyediaan sarana penunjang, termasuk transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau.

Pemerintah daerah, lanjut Susi akan terus berupaya memperluas layanan angkutan pelajar agar semakin banyak siswa yang memperoleh akses transportasi menuju sekolah tanpa terkendala biaya maupun keselamatan.

"Semoga ke depan kemampuan APBD memungkinkan untuk terus meningkatkan pelayanan ini sehingga semakin banyak pelajar yang bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, menjelaskan sebelum penambahan dua armada tersebut, Dishub telah mengoperasikan dua unit angkutan pelajar gratis yang melayani rute Rowokangkung-Lumajang. Rute itu dipilih karena belum tersedia layanan angkutan umum.

Menurut Rasmin, hasil survei yang dilakukan Dishub kepada pelajar dan orang tua menunjukkan kebutuhan terhadap transportasi sekolah yang aman dan gratis terus meningkat. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Lumajang dan mendapat persetujuan untuk menambah armada.

"Hasil survei menunjukkan antusiasme masyarakat sangat besar. Kondisi ini kemudian kami laporkan kepada Ibu Bupati dan Alhamdulillah langsung mendapat respons dengan penambahan dua armada baru," ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, kini angkutan pelajar gratis di Kabupaten Lumajang melayani tiga koridor, yakni Rowokangkung-Lumajang, Pasirian-Lumajang, dan Tempeh-Lumajang.

Meski demikian, Rasmin mengakui kapasitas armada yang tersedia masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pada salah satu rute, dari sekitar 80 pelajar yang mendaftar, baru sekitar 32 siswa yang dapat terlayani.

"Artinya kebutuhan masyarakat memang masih sangat tinggi. Kehadiran dua armada baru ini setidaknya dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan transportasi yang aman bagi para pelajar," katanya.

Dishub berharap program angkutan pelajar gratis dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa sehingga berkontribusi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ke depan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan armada agar jangkauan layanan semakin luas.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus berkomunikasi dengan kementerian agar ke depan bisa mendapatkan tambahan armada sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani," pungkas Rasmin.(fat) 

Belanja Listrik, BBM hingga Perjalanan Dinas Pemkab Lumajang Naik, Ini Penjelasan BPKAD

Lumajang,(Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mencatat kenaikan realisasi belanja pada empat komponen utama selama periode Mei hingga Juni 2026, meski kebijakan efisiensi anggaran, termasuk penerapan work from home (WFH) setiap Jumat, masih diberlakukan.

Empat komponen yang mengalami kenaikan tersebut meliputi belanja listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur. 

Total kenaikan pada keempat pos anggaran itu mencapai sekitar Rp 614,23 juta.saat memasuki periode bulan Mei ke Juni.

Sebelumnya kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemkab Lumajang mampu menghemat pengeluaran hingga Rp 464,07 juta dari bulan April ke Mei 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lumajang, Sunyoto, menjelaskan bahwa kenaikan realisasi belanja pada Juni tidak mencerminkan aktivitas yang terjadi pada bulan yang sama. 

Menurut dia, realisasi pembayaran merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

"Realisasi belanja pada bulan berjalan merupakan realisasi kegiatan bulan sebelumnya karena pertanggungjawaban kegiatan dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Misalnya pemakaian listrik dan air bulan Mei dipertanggungjawabkan pada bulan Juni, demikian pula BBM kendaraan, perjalanan dinas, dan belanja lainnya," kata Sunyoto di Lumajang, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan data BPKAD, belanja listrik dan air pada Juni mencapai Rp 545,83 juta, meningkat Rp 36,52 juta dibanding realisasi Mei sebesar Rp 509,31 juta.

Sementara itu, belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas juga naik menjadi Rp 479,56 juta, atau bertambah Rp 77,48 juta dibanding bulan sebelumnya yang tercatat Rp 402,08 juta.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada anggaran perjalanan dinas. Pada Juni, realisasi belanja mencapai Rp 974,53 juta, meningkat Rp 396,32 juta dibanding Mei yang sebesar Rp 578,21 juta

Selain itu, belanja lembur pegawai juga mengalami kenaikan dari Rp 381,78 juta pada Mei menjadi Rp 485,69 juta di Juni atau bertambah Rp 103,91 juta.

Meski demikian, Sunyoto memastikan tren tersebut berbalik pada laporan realisasi bulan Juli. Menurutnya, dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai terlihat secara nyata dengan penurunan pengeluaran di berbagai komponen belanja.

"Realisasi bulan Juli menurun. Itu mencerminkan pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni sudah berkurang. Pengeluaran bulan Juli nantinya akan dilaporkan pada bulan Agustus," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga 24 Juli 2026, Pemkab Lumajang berhasil menghemat anggaran sekitar Rp 1,51 miliar dari empat komponen belanja yang menjadi fokus efisiensi, yakni listrik dan air, BBM kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta lembur.

Menurut Sunyoto, penurunan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah mulai memberikan hasil nyata.

"Dampak riil dari efisiensi sangat nyata dan itu terlihat dari laporan bulan Juli yang menurun tajam. Itu merupakan pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni," katanya.

Namun demikian, ia menilai kenaikan belanja pada periode tertentu tetap merupakan hal yang wajar. Sebab, aktivitas OPD tidak selalu sama setiap bulan, terlebih saat memasuki semester kedua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau pada periode tertentu terjadi peningkatan, itu wajar karena bisa saja aktivitas OPD sedang tinggi. Sekarang sudah memasuki semester dua sehingga seluruh OPD harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan," pungkas Sunyoto.(Nur) 

DPRD Lumajang Sahkan P-APBD 2026, Defisit Rp 371,6 Miliar Ditutup dari SILPA, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (27/7/2026).

Dalam postur anggaran yang telah disetujui, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.980.435.365.636,77, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2.352.107.699.272, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar. 

Meski demikian, DPRD memastikan defisit tersebut telah ditutup melalui skema pembiayaan netto yang bersumber dari akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lumajang, Arif Wijayanto, mengatakan perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya penurunan pendapatan daerah dibanding APBD murni.

"Pendapatan daerah pada APBD murni sebesar Rp 1.981.746.109.460,91, kemudian setelah perubahan menjadi Rp 1.980.435.365.636,77," kata Arif saat membacakan laporan Banggar dalam rapat paripurna.

Menurut Arif, penurunan tersebut dipicu turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 7 miliar. PAD yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp 497 miliar, setelah perubahan menjadi sekitar Rp 490,8 miliar.

Ia menjelaskan, komponen PAD terdiri atas hasil pajak daerah sebesar Rp 194,1 miliar, retribusi daerah Rp 284,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6,7 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5,8 miliar.

Di sisi lain, pendapatan transfer justru mengalami kenaikan dari Rp 1,484 triliun menjadi Rp 1,489 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,378 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp 111,2 miliar.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan cukup signifikan, dari semula Rp 2,106 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,352 triliun dalam perubahan anggaran.

Arif merinci, belanja operasi meningkat menjadi Rp 1,734 triliun yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp 796,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 815,8 miliar, belanja hibah Rp 112,1 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp 9,59 miliar.

Belanja modal juga melonjak dari Rp 76,8 miliar menjadi Rp 212,1 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja tanah Rp 6,1 miliar, alat dan mesin Rp 60,3 miliar, gedung dan bangunan Rp 32,3 miliar, jalan, irigasi, dan jaringan Rp 100,2 miliar, aset tetap lainnya Rp 10,8 miliar, serta aset lainnya Rp 2,1 miliar.

Selain itu, belanja transfer meningkat menjadi Rp 394 miliar yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 23,4 miliar dan bantuan keuangan Rp 371 miliar.

Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD hingga memperoleh dukungan dari seluruh fraksi.

"Pembahasan sudah dilakukan bersama TAPD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi dan semuanya mendukung, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan," ujar Indah.

Ia menambahkan, rancangan P-APBD yang telah disetujui DPRD selanjutnya akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indah juga meminta Dinas Pekerjaan Umum segera mempersiapkan proses lelang dini agar pelaksanaan proyek fisik tidak terlambat.

"Saya sudah meminta Dinas PU melakukan lelang dini supaya waktunya cukup. Semua fraksi memiliki semangat yang sama dengan pemerintah daerah, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur," katanya.

Menurut Indah, persetujuan P-APBD tidak hanya menjadi pemenuhan tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi momentum mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Persetujuan Perubahan APBD ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lumajang. Saya mengapresiasi sinergi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten sehingga seluruh proses pembahasan berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Oktafiani menegaskan sebagian besar tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan.

"Uang rakyat pada P-APBD ini paling banyak diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan karena itu yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat Lumajang saat ini. Harapannya dampak PAK ini bisa langsung dirasakan," ujar Oktafiani.

Ia menambahkan, defisit anggaran sebesar Rp 371,6 miliar telah dipastikan aman karena seluruhnya ditutup menggunakan akumulasi SILPA APBD Kabupaten Lumajang, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan program pembangunan maupun stabilitas keuangan daerah.

TPP ASN Bisa Dipotong Jika Tinggalkan Kantor Tanpa Izin, Ini Penjelasan BKPSDM Lumajang

Kepala BKPSDM Lumajang Ari Murcono

Lumajang, (DOC)– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya menjaga disiplin aparatur sipil negara (ASN) agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Salah satu perhatian yang disoroti adalah keberadaan ASN di warung kopi atau tempat umum saat jam kerja tanpa alasan kedinasan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan keberadaan ASN di luar kantor tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran disiplin.

Menurutnya, perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan atau telah memperoleh izin dari atasan.

"Keberadaan ASN di warung kopi, toko maupun pasar saat jam kerja harus dilihat konteksnya. Tidak bisa langsung dianggap melanggar. Bisa saja sedang melaksanakan tugas di lapangan atau memang mendapat izin dari pimpinan," ujar Ari Murcono, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, pelanggaran disiplin terjadi apabila ASN meninggalkan tempat kerja tanpa izin, menggunakan jam dinas untuk kepentingan pribadi, atau sengaja tidak menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau terbukti meninggalkan tugas tanpa izin, nongkrong tanpa kepentingan kedinasan, atau melakukan aktivitas pribadi saat jam kerja sehingga mengabaikan pelayanan, tentu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ari menuturkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kewenangan melakukan pembinaan sekaligus penegakan disiplin terhadap pegawainya. Bentuk hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan.

"Sanksinya bertingkat, mulai dari teguran, hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat apabila pelanggaran dilakukan secara serius atau berulang," katanya.

Menurut Ari, pengawasan disiplin ASN kini semakin mudah karena didukung Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Lumajang (SIPERLU). Melalui aplikasi tersebut, atasan dapat memantau aktivitas kerja bawahannya secara langsung, termasuk mencocokkan kehadiran dengan pelaksanaan tugas.

"Atasan memiliki kewenangan menilai aktivitas kerja pegawai. Jika aktivitas yang dilaporkan tidak sesuai atau pegawai diketahui tidak bekerja tanpa alasan yang sah, maka aktivitas tersebut dapat ditolak dalam sistem," jelasnya.

Penolakan aktivitas kerja maupun presensi tersebut akan berdampak langsung terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.

"Apabila presensi maupun aktivitas kerja ditolak karena pegawai tidak berada di tempat kerja tanpa izin atasan, konsekuensinya adalah pemotongan TPP sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ari.

BKPSDM berharap seluruh ASN tetap menjaga profesionalisme dan memanfaatkan jam kerja secara optimal.

Disiplin, kata Ari, bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.

"Kami mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disiplin merupakan bagian dari integritas ASN yang harus terus dijaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lumajang," pungkas Ari Murcono.

Pemkab Lumajang Siapkan Seragam Sekolah Gratis untuk 10-11 Ribu Siswa Baru SD dan SMP Negeri

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyiapkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri pada tahun ajaran 2026. Program tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan menuju proses lelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengatakan program itu diproyeksikan menjangkau sekitar 10 ribu hingga 11 ribu peserta didik baru di sekolah negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk SD dan SMP kira-kira kisaran 10-11 ribu siswa," kata Patria kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Lumajang menyiapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri.

"Kami siapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Nanti akan meng-cover siswa baru di SD maupun SMP negeri yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Patria menjelaskan, jumlah kebutuhan seragam dihitung berdasarkan rata-rata data penerimaan peserta didik baru dalam tiga tahun terakhir. 

Selain itu, Dindikbud juga menyiapkan tambahan stok guna mengantisipasi adanya siswa pindahan selama tahun ajaran berlangsung.

"Kami memakai data tiga tahun terakhir, kemudian dirata-rata. Kami juga mengajukan tambahan stok karena kemungkinan ada siswa baru pindahan dan lain sebagainya," jelasnya.

Meski demikian, bantuan seragam gratis tersebut saat ini hanya diperuntukkan bagi siswa baru di sekolah negeri. 

Menurut Patria, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama program tersebut belum dapat menjangkau sekolah swasta.

"Bantuan ini baru meng-cover siswa baru SD dan SMP negeri di bawah kewenangan Pemkab Lumajang. Anggarannya belum mencukupi apabila juga diberikan kepada siswa sekolah swasta," ungkapnya.

Meski begitu, Dindikbud terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, terkait kemungkinan perluasan sasaran penerima bantuan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Kami juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Mungkin Kemenag juga mengusulkan kepada Bupati agar usulannya dapat diakomodasi dalam pembahasan PAK," imbuh Patria.

Saat ini, proses pengadaan seragam masih berada pada tahap perencanaan sebelum memasuki proses lelang. 

"Pemkab Lumajang berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga seragam gratis dapat segera dibagikan kepada siswa baru pada tahun ini, " Pungkasnya

Lumajang Berpeluang Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Nasional Lewat Program LSDP

Lumajang (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) transformasi pengelolaan sampah nasional melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Program tersebut diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan sampah dari pola lama "kumpul-angkut-buang" menjadi pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir.

Hal itu mengemuka saat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Sabtu (18/7/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Dalam kesempatan itu, Medrilzam menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk menjadi lokasi pengembangan pengelolaan sampah melalui program LSDP. 

Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyusun skema pengelolaan sampah bagi daerah dengan timbulan sampah di bawah 500 ton per hari, dan Lumajang menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.

"Kami melihat prospek pengembangan pengolahan sampah melalui LSDP ini sangat feasible untuk dilakukan. Salah satu calon lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Lumajang," kata Medrilzam.

Ia menjelaskan, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dimatangkan, terutama terkait penyediaan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Menurutnya, sekitar 240 ton sampah per hari yang hingga kini belum tertangani diharapkan dapat diintervensi melalui program LSDP sehingga pada 2028 seluruh sisa sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem yang lebih modern.

"Targetnya, setelah penetapan lokasi dilakukan tahun ini, tahap persiapan akan dilanjutkan dengan penguatan soft infrastructure, seperti penyiapan data, regulasi, kesiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada 2028 infrastruktur mulai dibangun, mulai TPS 3R hingga TPST, sehingga yang masuk ke TPA nantinya hanya residu," ujarnya.

Transformasi dari Hulu hingga Hilir

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius hampir di seluruh daerah di Indonesia sehingga membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang sudah tidak lagi relevan. Melalui LSDP, pemerintah mendorong transformasi pengelolaan sampah dengan konsep pilah, olah, produk, dan jual.

"Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi mentransformasi tata kelola persampahan. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," ujar Restuardy.

Menurutnya, untuk daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari seperti Lumajang, pendekatan yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengangkutan sampah yang telah dipilah, pengolahan di TPS 3R, hingga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA.

Restuardy menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembenahan tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem retribusi persampahan.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Tata kelolanya juga harus berubah. Harus ada pemisahan fungsi regulator dan operator, sistem pembiayaan yang sehat, serta retribusi persampahan yang benar-benar berjalan sehingga operasional fasilitas nantinya bisa berkelanjutan dan tidak terus membebani APBD," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil pengolahan sampah nantinya diharapkan menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah.

Pemkab Lumajang Siapkan Lahan dan Edukasi Masyarakat

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut positif rencana pemerintah pusat menjadikan Lumajang sebagai salah satu lokasi pengembangan LSDP. Menurutnya, pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami tentu menyiapkan masyarakatnya terlebih dahulu, kemudian infrastruktur pendukung termasuk penyediaan lahan. Semua tahapan dan persyaratan dari pemerintah pusat akan kami ikuti," ujar Indah.

Ia menilai transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

"Yang paling penting adalah perubahan tata kelola dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, mulai memilah, mengolah menjadi produk yang bernilai, hingga akhirnya memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Bupati berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Lumajang. Meski volume timbulan sampah di daerahnya masih di bawah 1.000 ton per hari atau sekitar 500 ton setiap hari, menurutnya persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, tetap akan menjadi persoalan besar. Kami berharap program ini mampu menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah," pungkasnya.

Bupati Lumajang Resmikan TMMD ke-129 di Randuagung, Bangun Jalan dan Perbaiki 5 Rutilahu

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., secara resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Rabu (15/7/2026). 

Program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut menjadi wujud nyata percepatan pembangunan desa sekaligus penguatan semangat gotong royong.

Pada pelaksanaan TMMD ke-129, sejumlah sasaran fisik akan dikerjakan, di antaranya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 830 meter, pembangunan saluran drainase, serta rehabilitasi lima unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi warga yang membutuhkan.

Usai membuka kegiatan, Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., mengatakan Desa Ledoktempuro dipilih sebagai lokasi TMMD karena memiliki kebutuhan infrastruktur yang mendesak sekaligus budaya gotong royong masyarakat yang masih sangat kuat.

"Lokasi ini dipilih karena kondisi jalannya memang membutuhkan penanganan. Selain itu, masyarakatnya memiliki semangat gotong royong yang luar biasa. Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat bekerja sama dengan sangat baik. Modal sosial seperti ini menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan pembangunan," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan memperlancar akses ekonomi di wilayah tersebut.

Selain pembangunan jalan dan drainase, Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Baznas Lumajang juga melaksanakan rehabilitasi lima rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

"Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya membangun jalan, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal warga melalui perbaikan rumah tidak layak huni," Katanya.

Bunda Indah menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan, termasuk program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

"Melalui TMMD ini kami ingin membangun desa secara menyeluruh. Infrastruktur dibangun, kualitas kesehatan masyarakat juga ditingkatkan melalui berbagai edukasi dan program penanganan stunting sehingga manfaatnya benar-benar berkelanjutan," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dengan dukungan APBD, sinergi TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bunda Indah mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Saya berharap setelah seluruh pembangunan selesai, masyarakat dapat menjaga dan merawatnya bersama-sama. Dengan begitu, jalan tetap awet, akses ekonomi semakin lancar, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang," pungkasnya. (Imam)