Bupati Lumajang Sidak SPBU, Cek Dugaan Pertalite Campur Air

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Lumajang, Jumat (31/10/2025).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, didampingi perwakilan Polres Lumajang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Pertamina, serta Hiswana Migas.

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan adanya kandungan air pada bahan bakar jenis Pertalite di beberapa SPBU milik Pertamina.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni SPBU Karangsari Kecamatan Sukodono dan SPBU Kedungjajang. 

Pemeriksaan meliputi pengecekan tangki penyimpanan bahan bakar, takaran pengisian BBM, serta density atau kepadatan bahan bakar.

“Hari ini kami bersama Polres Lumajang, Disperindag, dan Hiswana Migas melakukan sidak ke beberapa SPBU. Ada dua SPBU kami datangi dan hasilnya aman semua. Tidak ada kontaminasi air dan takarannya bagus,” ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai melakukan sidak di SPBU Kedungjajang.

Bunda Indah, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu fokus pemeriksaan adalah memastikan alat ukur atau dispenser BBM berfungsi dengan baik dan akurat, karena hal itu berkaitan langsung dengan hak konsumen.

“Yang pertama kita pastikan alat ukurnya dalam kondisi bagus dan akurat. Karena kalau tidak akurat bisa merugikan konsumen, dan tentu harus ditegur atau dilakukan tera ulang,” jelasnya.

Menurut Bupati, alat ukur di kedua SPBU tersebut masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan dan sudah dilakukan tera ulang tahunan oleh tim metrologi Pemkab Lumajang.

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan terhadap density bahan bakar serta kandungan air di tangki bawah tanah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BBM di dua SPBU tersebut bersih dan bebas dari kandungan air.

“Tadi kami cek langsung di tempat penampungan atau bunker di bawah tanah, hasilnya tidak ada kandungan air. Semoga ini bisa memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat,” tegas Bupati Indah.

Meski demikian, Bupati tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika masih menemukan pelayanan SPBU yang dianggap merugikan.

“Kalau memang ada konsumen yang merasa dirugikan dalam hal apa pun terkait pelayanan SPBU, silakan laporkan melalui Sahabat Bunda,” pungkasnya.

Pemkab Lumajang Bakal Segera Salurkan Insentif bagi Guru Honorer, Ini Besarannya

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kabar gembira bagi para guru honorer atau guru non-NIP di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan bahwa insentif bagi tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa setiap guru honorer akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu per bulan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025. Dengan demikian, total insentif yang akan diterima mencapai Rp3 juta per orang.

“Honornya sebesar lima ratus ribu rupiah per bulan selama enam bulan, dan akan dicairkan langsung,” terang Bunda Indah.

Indah menyampaikan, nominal insentif yang diberikan tahun ini memang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, pengalokasian anggaran untuk honor guru non-NIP baru bisa ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025.

“Kenapa hanya enam bulan, tidak satu tahun penuh seperti dulu? Karena kami tidak ikut menyusun APBD 2025 di awal, sehingga anggarannya baru bisa kami tetapkan saat perubahan APBD pertengahan tahun ini,” ungkapnya.

Sebagai informasi, honor bagi guru non-NIP sempat dihentikan sejak 1 Juli 2024 setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran dana hibah yang dianggap tidak sesuai aturan. 

Dana hibah dari pemerintah tidak boleh diberikan kepada lembaga yang sama secara berkelanjutan setiap tahun.

Sebelumnya, guru non-NIP di Lumajang menerima honor sebesar Rp6 juta per tahun, atau setara dengan Rp600 ribu per bulan yang bersumber dari dana hibah daerah. 

Namun setelah temuan BPK tersebut, Pemkab Lumajang sempat menunda penyalurannya hingga akhirnya ditemukan skema baru melalui pos anggaran tambahan di APBD-P 2025.

“Yang penting, kami tetap berupaya memberikan perhatian kepada para guru honorer, meskipun nominalnya menurun dari tahun lalu. Ini bentuk apresiasi kami atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan,” pungkas Bunda Indah

Puluhan Tahun Rumah Bocor, Ahmad Tholib Terharu Terima Bantuan dari Pemkab Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kebahagiaan terpancar dari wajah Ahmad Tholib, warga Dusun Darungan, Desa Klampokarum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, setelah menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bantuan berupa uang tunai dari Baznas Lumajang tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat berkunjung ke rumah Tholib dalam kegiatan Setor Madu, Rabu (29/10/2025).

Ahmad Tholib mengaku sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Selama puluhan tahun, ia harus tinggal di rumah dengan kondisi atap bambu yang rusak parah. Saat hujan turun, ia dan keluarganya sering kali harus berpindah tempat agar tidak kehujanan.

“Kalau hujan bocor semua, jadi harus pindah tempat tidur. Sudah lama atapnya rusak, tidak punya biaya buat memperbaiki,” ungkap Tholib dengan nada haru.

“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati dan semua pihak yang sudah membantu. Uangnya nanti langsung saya pakai buat ganti atap yang bocor,” tambahnya.

Selain menyalurkan bantuan, Bupati Lumajang Indah Amperawati juga berbincang dengan Ahmad Tholib di ruang tamu rumahnya. 

Bunda Indah turut prihatin atas kondisi kesehatan Tholib yang mengalami gangguan pada kaki kanannya selama lebih dari 15 tahun. 

Akibatnya, Tholib hanya bisa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Tadi saya lihat kakinya kaku, katanya sudah lama tidak bisa ditekuk. Saya minta petugas kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut supaya bisa segera ditangani,” ujar Bunda Indah.

Ia juga berpesan agar bantuan uang tunai tersebut segera dimanfaatkan untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak, terutama atap yang bocor.

“Tolong uangnya langsung dipakai untuk benahi atapnya dulu, kasihan ada anak kecil di rumah itu,” pesan Bunda Indah.

Pemkab Lumajang Anggarkan Dana Dusun Rp 50 Juta untuk Tahun 2026

Lumajang, (DOC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berkomitmen memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dengan mengalokasikan Dana Dusun sebesar Rp 50 juta per dusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, atau yang akrab disapa Bunda Indah, menjelaskan bahwa alokasi dana ini akan difokuskan untuk mendukung peningkatan keamanan dan pemberdayaan di tingkat desa.

“Dana dusun kita berikan tahun depan Rp 50 juta. Semula kan Rp 100 juta, tapi kita sudah sampaikan ke AKD (Asosiasi Kepala Desa) bahwa kemampuan kita saat ini hanya Rp 50 juta per dusun,” ujar Bunda Indah.

Ia menuturkan, penurunan alokasi tersebut terjadi karena adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 266 miliar pada tahun 2026. 

Meski begitu, Pemkab Lumajang memastikan bahwa kebijakan Dana Dusun tetap dijalankan karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.

Menurut Bunda Indah, program Dana Dusun bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan bagian dari strategi memperluas partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.

“Pembangunan tidak bisa hanya dikendalikan dari atas. Harus dimulai dari bawah, dari dusun yang memahami betul kebutuhan masyarakatnya. Dana Dusun ini kita berikan agar masyarakat punya daya kendali dalam memperbaiki lingkungannya sendiri,” ungkapnya.

Melalui Dana Dusun, setiap wilayah diberikan keleluasaan untuk merancang prioritas pembangunan secara mandiri, mulai dari perbaikan infrastruktur sederhana, penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga.

Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan menegaskan kembali nilai gotong royong sebagai roh pembangunan desa.

Bunda Indah menegaskan bahwa kebijakan ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan potensi unik tiap dusun. 

Dengan memberikan otonomi pengelolaan anggaran di tingkat dusun, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan di Lumajang tidak lagi bersifat seragam. Tiap dusun memiliki karakter dan tantangan berbeda. Karena itu, kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan nyata mereka,” tegasnya.

Kebijakan Dana Dusun juga menjadi langkah strategis Pemkab Lumajang dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat. 

Dengan intervensi langsung di tingkat dusun, Pemkab memastikan pembangunan tetap berjalan dan berpihak pada masyarakat.

Lebih jauh, Bunda Indah menyebut bahwa Dana Dusun bukan sekadar bantuan, tetapi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dapat mengubah paradigma masyarakat dari penerima menjadi pengelola perubahan.

“Tujuan akhirnya bukan hanya membangun fisik, tapi membangun manusia dan solidaritas sosialnya. Ketika dusun kuat, desa akan maju, dan Lumajang pun akan tumbuh dari bawah secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program Dana Dusun merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Indah–Yudha, saat kampanye Pilkada lalu. Pasangan ini berkomitmen untuk mengalokasikan Rp 100–300 juta per dusun setiap tahun, sebagai bentuk nyata keberpihakan pada pembangunan berbasis masyarakat. (Imam)

205 KMP di Lumajang Masuki Tahap Operasional

Lumajang,(Onenewsjatim)-Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Lumajang menunjukkan progres menggembirakan. Dari total 205 koperasi yang telah terbentuk di 198 desa dan 7 kelurahan, seluruhnya kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan operasionalisasi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa perkembangan program tersebut berjalan sesuai harapan.

"Alhamdulillah, progres Koperasi Merah Putih di Lumajang sangat baik. Seluruh koperasi yang telah terbentuk kini sedang berproses di tahap pembangunan dan operasionalisasi,” ujar Ridha, Kamis (23/10/2025)

Menurutnya, tahap pembangunan dan operasionalisasi bukan hanya sekadar menjalankan usaha, melainkan juga menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Setiap koperasi di harapkan mampu mengajak sebanyak mungkin warga menjadi anggota agar koperasi benar-benar tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat.

“Harapan pemerintah, posisi tawar rakyat di desa semakin tinggi ketika mereka membangun perusahaan sesuai potensi desa masing-masing. Dengan dukungan dan pendampingan pemerintah, masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ridha mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menugaskan 20 Business Assistant di Lumajang untuk mendampingi Koperasi Merah Putih dalam menyusun proposal pengajuan dana ke perbankan. Para pendamping tersebut di rekrut dan di gaji langsung oleh kementerian.

Meski begitu, hingga kini belum ada koperasi Merah Putih desa yang mengajukan pinjaman modal. Ridha menjelaskan, pihaknya masih mempersiapkan koperasi agar tidak terburu-buru meminjam sebelum memiliki rencana usaha yang matang

“Dalam PMK Nomor 49 di sebutkan koperasi boleh mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar. Tapi sebelum itu, kami pastikan mereka sudah siap dengan jenis usaha dan strategi pengembalian yang jelas,” tegasnya.

Genjot Minat Warga Jadi Anggota KMP

Salah satu koperasi yang telah lebih dulu beroperasi adalah KMP Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, yang bahkan telah di kunjungi langsung oleh Bupati Lumajang. Koperasi tersebut kini memiliki unit usaha subpangkalan LPG dengan omset mencapai Rp76 juta, serta ratusan unit usaha sembako.

Namun, Ridha tidak menampik bahwa tantangan utama yang di hadapi koperasi saat ini adalah modal usaha. Untuk itu, Diskopindag mendorong koperasi memanfaatkan potensi modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyertaan modal anggota sebagai langkah awal sebelum mengajukan pinjaman ke bank

“Kalau jumlah anggota terus bertambah, sebenarnya koperasi bisa mulai berusaha dengan modal dari anggota sendiri. Jadi semangatnya adalah gotong royong ekonomi rakyat,” jelas

Ridha menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah mengajak seluruh warga desa bergabung menjadi anggota koperasi serta membangun kesadaran kolektif bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Lumaja

“Kita ingin satu juta rakyat Lumajang tahu dan ikut berpartisipasi. Karena koperasi ini bukan hanya wadah usaha, tapi gerakan membangun kemandirian ekonomi desa,” pungkasnya.

Bupati Lumajang: Pesantren Benteng Moral dan Tempat Melahirkan Generasi Cinta Ilmu

Lumajang (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menegaskan bahwa pesantren bukanlah bentuk perbudakan, melainkan tempat lahirnya kerelaan dan cinta terhadap ilmu. 

Hal itu disampaikan Bunda Indah saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, yang digelar di Stadion Srikandi, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Rabu (22/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menyapa dan bersalaman langsung dengan para santri serta pelajar yang hadir di lapangan. 

Ia mengajak seluruh santri untuk terus meneladani perjuangan para masyaih dan pendiri bangsa yang telah mewariskan semangat keislaman dan kebangsaan.

“Perjuangan para santri harus terus teguh meneladani perjuangan para masyaih dan pendiri bangsa. Tema Hari Santri tahun ini, ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’, mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus perubahan zaman, tetapi harus hadir sebagai pelaku sejarah baru yang membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban.

“Santri harus menjadi pembawa nilai-nilai Islam yang menebarkan kedamaian. Jangan takut menghadapi perubahan zaman. Jadilah pelaku sejarah, bukan penonton,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah mengungkapkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan lembaga pesantren di tingkat daerah.

“Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa,” ungkapnya.

Terkait pandangan keliru yang menyamakan pesantren dengan perbudakan, Bunda Indah dengan tegas menolak anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pesantren justru merupakan tempat pendidikan yang menumbuhkan kesadaran dan keikhlasan.

“Perbudakan adalah ketika seseorang kehilangan kebebasan dan dipaksa bekerja tanpa kehormatan. Sementara di pesantren, santri tidak tunduk karena takut, tetapi karena cinta pada ilmu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan santri seperti mencuci piring, membersihkan masjid, atau melayani guru bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi latihan hati dan pembentukan karakter.

“Pesantren tidak merendahkan manusia, justru meninggikannya. Santri belajar bahwa kehormatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari harta atau pangkat,” tutur Bunda Indah.

Menutup sambutannya, Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa menuduh pesantren sebagai bentuk perbudakan adalah penghinaan terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah melahirkan banyak ulama dan pejuang bangsa.

“Perbudakan lahir dari keterpaksaan, sedangkan adat lahir dari kesadaran. Dari luar pesantren mungkin tampak keras, tapi di dalamnya ada kasih dan kelembutan. Menyebut pesantren sebagai perbudakan bukan hanya salah, tapi juga penghinaan terhadap tradisi ilmu,” pungkasnya.

Bunda Indah Fokus Naikkan PAD Lumajang Lewat Sektor Pariwisata dan Tambang Pasir

Lumajang, (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, yang akrab disapa Bunda Indah, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan pertambangan pasir.

Langkah ini diambil sebagai upaya menumbuhkan ekonomi daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat.

“Saya ingin menaikkan PAD, tapi tidak membebani masyarakat terlalu berat. Salah satunya potensi wisata ini. Salah satunya adalah menjual wisata. Orang senang, orang menikmati, di dalamnya ada pajak,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, sektor pariwisata merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mendorong berbagai inovasi dan promosi wisata agar semakin banyak wisatawan berkunjung.

Selain pariwisata, Bunda Indah juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan dari sektor pertambangan pasir. Ia menjelaskan bahwa penataan tata kelola tambang pasir telah dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya untuk memastikan pajak daerah terserap dengan baik.

“Selain wisata, saya juga memulai bersama teman-teman penambang untuk menertibkan di checkpoint pemungutan pajak, supaya tidak banyak pajak-pajak kita yang hilang dari tambang,” ungkapnya.

Pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan PAD sebesar Rp490 miliar. 

Meski demikian, Bunda Indah menyebut sebagian besar dari pendapatan tersebut, sekitar Rp300 miliar, akan digunakan kembali oleh Badan Layanan Umum (BLU).

“Targetnya cukup besar, tapi sebagian itu untuk BLU. Jadi sebenarnya PAD kita sebagian besarnya digunakan kembali oleh BLU,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah juga menyinggung soal pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp266 miliar. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya telah mengajukan tambahan dana dari insentif fiskal.

“Persyaratan untuk mendapatkan insentif fiskal seperti kinerja pemerintahan yang bagus, penurunan stunting, hingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semuanya sudah kita penuhi,” Pungkasnya. (Imam)

Turun 6,5 Persen di 2024, Stunting Masih Jadi PR Besar bagi Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun 2023, dengan angka prevalensi berada di 23,4 persen.

Namun, berdasarkan hasil Bulan Timbang (EPPGBM) Agustus 2024, angka stunting di Kabupaten Lumajang tercatat 4,3 persen, dan pada Agustus 2025 kembali meningkat menjadi 5,5 persen.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, mengatakan bahwa kenaikan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar memperkuat kembali strategi penanganan stunting secara komprehensif.

“Kita akan genjot lagi melalui pemberdayaan keluarga. Kader PKK harus menjadi garda terdepan dalam mengedukasi ibu-ibu tentang pentingnya gizi seimbang hingga pola asuh yang baik,” ungkap Dewi Natalia saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Peran PKK Kabupaten Lumajang dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2025, di Aula Kantor PKK Kabupaten Lumajang, Jumat (17/10/2025).

Menurut Dewi, stunting merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

“Anak yang mengalami stunting berisiko terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga lintas sektor pemerintahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program penurunan stunting, terutama melalui pemberdayaan keluarga dan penguatan peran Posyandu.

“Kader PKK berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang gizi seimbang, pola asuh yang baik, kebersihan lingkungan, dan pemanfaatan pangan lokal bergizi. PKK juga mendorong agar Posyandu menjadi pusat edukasi keluarga sehat dan ramah anak,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara PKK, dinas terkait, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mempercepat penurunan stunting di Lumajang.

“Semangat dalam menangani dan menurunkan stunting di Lumajang harus terus digelorakan. Harapan kami, pertemuan ini menjadi momen efektif untuk merumuskan langkah yang lebih terukur, sehingga cita-cita mewujudkan generasi sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting dapat tercapai,” pungkasnya.