100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Diterima Pengayuh Becak di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menyalurkan sebanyak 100 unit becak listrik kepada para pengayuh becak sebagai bagian dari program bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Bantuan tersebut menjadi langkah nyata penguatan perlindungan sosial sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Penyerahan becak listrik dilakukan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Lumajang, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Senin (8/12/2025).

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa program ini bukan sekadar mengganti moda transportasi lama dengan teknologi baru. 

Menurutnya, bantuan becak listrik mencerminkan perhatian negara kepada masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada kekuatan fisik untuk bertahan hidup.

“Ini bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang keberpihakan negara kepada para pengayuh becak, terutama yang usianya sudah tidak muda lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mayoritas pengayuh becak di Lumajang tetap bekerja meskipun telah lanjut usia demi memenuhi kebutuhan keluarga. 

Kehadiran becak listrik dinilai mampu mengurangi kelelahan fisik sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih aman dan manusiawi, tanpa harus meninggalkan peran becak sebagai transportasi rakyat.

Selain itu, Bunda Indah menilai becak listrik juga menjadi solusi adaptif menghadapi perubahan cuaca yang semakin ekstrem. Dengan teknologi listrik, pengayuh becak tetap bisa beraktivitas saat kondisi hujan atau panas tanpa memaksakan stamina berlebih.

“Bantuan ini sekaligus menjawab tantangan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini cukup berat bagi pekerja lapangan,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan para penerima agar menjaga dan merawat becak listrik tersebut dengan baik. Pasalnya, kendaraan ini bersifat produktif dan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi keluarga.

Program becak listrik merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YSGN). Secara nasional, program ini menargetkan penyaluran 10 ribu unit becak listrik hingga akhir 2025, dengan rencana pengembangan menjadi 30 ribu unit pada tahun 2026 mendatang.

Setiap becak listrik memiliki kemampuan angkut hingga 200 kilogram, kecepatan maksimum 15 kilometer per jam, serta jarak tempuh sekitar 36 kilometer dalam sekali pengisian daya baterai. 

Spesifikasi tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan mobilitas pengayuh becak di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Melalui penyaluran becak listrik ini, Pemkab Lumajang berharap produktivitas dan pendapatan pengayuh becak dapat meningkat, sekaligus menjaga eksistensi becak sebagai bagian dari identitas transportasi tradisional dan wajah keramahan daerah.

2,8 Juta Batang Rokok Ilegal dan 4.896 Liter Miras Dimusnahkan di Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Sebanyak 2.862.687 batang rokok ilegal dan 4.896,72 liter minuman keras (miras) ilegal berbagai merek hasil sitaan dimusnahkan di Stadion Semeru Lumajang, Selasa (9/12/2025). 

Pemusnahan barang ilegal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat.

Pemusnahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Probolinggo. Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai selama periode Januari hingga November 2025.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo, Rudie Bayu Widjatnoko, menjelaskan bahwa pemusnahan ini menjadi bukti nyata keseriusan Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok dan miras ilegal, sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Pemusnahan ini adalah wujud komitmen kami dalam pemberantasan BKC ilegal serta bukti sinergi Bea Cukai Probolinggo dengan mitra kerja, khususnya Pemerintah Kabupaten Lumajang,” ujar Rudie.

Ia menambahkan, nilai total barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 4.458.925.126, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.621.765.751 apabila barang-barang tersebut beredar di masyarakat.

Menurut Rudie, peredaran rokok dan miras ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat, serta mengancam keberlangsungan industri legal dalam negeri.

“Barang-barang ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama ancaman kesehatan. Pemusnahan ini sekaligus menjadi upaya perlindungan industri legal dan pengamanan hak penerimaan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk aktivitas ilegal, khususnya peredaran rokok dan miras ilegal.

“Pemusnahan pada hari ini adalah langkah tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak mentolerir aktivitas ilegal dalam bentuk apa pun,” katanya.

Yudha juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran barang ilegal. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk memilih dan membeli produk yang legal.

“Kami berharap masyarakat lebih sadar untuk membeli produk rokok legal, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Hal itu penting demi mendukung penerimaan negara dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Bupati Lumajang Tinjau Lokasi Banjir Lahar Semeru, Warga Kembali Ditawari Relokasi

Lumajang, (Onenewsjatim) – Bupati Lumajang Indah Amperawati meninjau langsung lokasi terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Minggu (7/12/2025).

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa sejak awal pemerintah daerah telah mengimbau warga agar tidak lagi menetap di Dusun Sumberlangsep karena berada di wilayah rawan bencana.

“Sebenarnya dari awal warga di sini sudah kami imbau untuk tidak lagi berada di Dusun Sumberlangsep. Dulu kami juga pernah menawarkan relokasi ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Sumbermujur, tetapi sebagian warga memilih bertahan karena alasan mata pencaharian dan kesuburan lahan di sini,” ujar Indah Amperawati.

Ia menyebutkan, pasca kejadian banjir lahar hujan Gunung Semeru, sebagian warga memilih mengungsi, sementara lainnya masih bertahan dengan mengamankan diri di area perbukitan.

“Kami akan kembali menawarkan relokasi. Bagi warga yang menolak, terpaksa kami minta menandatangani berita acara pernyataan penolakan relokasi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah bahwa kami sudah berupaya menyelamatkan warga,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati Indah menegaskan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Relokasi ke Hunian Tetap Desa Sumbermujur masih memungkinkan karena kapasitasnya dinilai masih mencukupi, dan pemerintah daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala desa setempat.

Selain relokasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Deputi Bidang Perencanaan. Salah satu hasil koordinasi tersebut adalah rencana pembangunan jembatan gantung sebagai pengganti jembatan limpas yang rusak akibat lahar.

“BNPB akan membangun jembatan gantung sepanjang kurang lebih 270 meter. Lokasinya kemarin sudah disurvei oleh tim BNPB,” terang Bupati.

Dalam penanganan darurat, Pemkab Lumajang memfokuskan pada penyelamatan warga dengan memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di area rendah dan berbahaya di Dusun Sumberlangsep.

“Langkah kedaruratan yang paling utama adalah memastikan warga sudah tidak lagi berada di wilayah yang tidak aman. Selain itu, kami juga berupaya memperbaiki dan menata beberapa jalur lahar agar alirannya tidak semakin melebar,” pungkasnya.

Agar Warga Tak Kembali ke Zona Merah, Relokasi Semeru Dipusatkan di Pronojiwo

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berencana membangun hunian relokasi baru bagi ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di wilayah Kecamatan Pronojiwo.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar warga tetap berada di zona aman tanpa kehilangan mata pencaharian utama mereka.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Kecamatan Pronojiwo didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan ekonomis masyarakat setempat.

"Untuk lokasinya saya masih berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan RI, daerah mana yang masuk dalam pengelolaan Perhutani atau yang lain. Namun sepanjang berada di zona aman tetapi masih dekat dengan Desa Supiturang," ujar Bunda Indah.

Bunda Indah menjelaskan urgensi menempatkan relokasi di Pronojiwo adalah faktor pekerjaan. Berdasarkan pantauannya di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, mayoritas warga enggan meninggalkan kediaman lama karena aktivitas ekonomi mereka sebagai petani dan peternak sapi atau kambing berada di sana.

Jika direlokasi terlalu jauh, dikhawatirkan warga akan nekat kembali ke rumah lama mereka yang berada di zona merah (bahaya).

"Karena kalau tidak di Pronojiwo akan kembali lagi pasti ke rumahnya yang zona merah. Jadi dipilihkan lokasinya ke Pronojiwo," tegas Indah

Sebanyak 232 warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat telah diusulkan untuk menerima hunian tetap (huntap) baru ini. 

Selama menunggu proses pembangunan selesai, pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) atau Uang Tunggu Hunian (UTH).

"UHT sebesar Rp600 ribu kita berikan per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya sampai huntapnya siap ditempati," jelas Bunda Indah.

Namun, Bunda Indah memberikan catatan tegas terkait validasi data penerima bantuan. Ia memastikan tidak akan ada duplikasi penerima bantuan hunian.

"Yang sebelumnya sudah dapat huntap di BSD (Bumi Semeru Damai) kita tarik dan diganti dengan huntap baru di Kecamatan Pronojiwo. Sehingga dengan begitu, tidak ada warga terdampak erupsi Semeru yang mendapatkan hunian ganda," tambahnya.

Selain fokus pada pembangunan hunian, Pemkab Lumajang juga merespons positif saran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan tempat pengungsian terpusat. 

Fasilitas ini dinilai krusial untuk mempermudah mitigasi bencana di masa depan.

Bunda Indah menyambut baik rencana tersebut karena fasilitas ini dapat bersifat multifungsi.

"Kami mendukung rencana pembangunan pengungsian terpusat. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat aman saat bencana, tetapi juga dapat dimanfaatkan sepanjang tahun untuk kegiatan masyarakat. Ini bagian dari strategi mitigasi yang berkelanjutan," pungkasnya. (Imam)

Kondisi Dua Korban Luka Bakar APG Semeru Membaik

Lumajang, (Onenewsjatim) – Dua warga yang mengalami luka bakar akibat paparan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru dilaporkan terus menunjukkan perkembangan kesehatan yang signifikan. Kondisi keduanya kini semakin stabil dan berada dalam penanganan intensif tim medis.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, dr. Rosidyah, mengungkapkan bahwa kedua korban telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif. Proses penyembuhan keduanya berjalan baik dan terus dipantau secara ketat.

“Perawatan luka bakar dilakukan dua kali sehari di ruang operasi, mulai dari pembersihan hingga perawatan rutin. Secara umum, respons penyembuhannya baik dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan,” ujar dr. Rosidyah, Kamis  (27/11/2025).

Meski demikian, tim medis tetap menilai kondisi luka bakar kedua korban secara bertahap. 

Luka yang masih berada pada fase basah memerlukan penanganan khusus untuk mencegah infeksi serta mempercepat proses pengeringan.

Salah satu korban perempuan juga sempat mengalami iritasi pada mukosa saluran pernapasan akibat paparan panas dan debu APG. Namun kondisi tersebut disebut telah tertangani dan menunjukkan tren perbaikan.

“Yang terpenting, kedua korban terus memberikan respons positif terhadap seluruh penanganan yang diberikan. Pemantauan dilakukan secara ketat hingga proses penyembuhan benar-benar optimal,” tambahnya.

Selain memberikan pembaruan kondisi pasien, dr. Rosidyah juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi radius bahaya erupsi.

Menurutnya, paparan material panas, abu vulkanik, dan gas dapat menimbulkan risiko serius bagi kulit maupun saluran pernapasan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan layanan medis bagi warga terdampak erupsi menjadi prioritas utama. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat demi memastikan setiap korban mendapatkan layanan kesehatan terbaik dan sesuai standar keselamatan.

Bupati Lumajang Perpanjang Status Tanggap Darurat Semeru: Masih Ada Potensi APG dan Lahar Dingin

Lumajang, (Onenewsjatim)– Meski aktivitas erupsi Gunung Semeru mulai menunjukkan penurunan dan sudah tidak mengeluarkan awan panas guguran (APG), namun potensi ancaman dinilai masih tinggi. 

Karena itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati—atau yang akrab disapa Bunda Indah—menegaskan bahwa status tanggap darurat akan diperpanjang selama sepekan ke depan.

Bunda Indah menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Kementerian ESDM setelah melihat dinamika aktivitas vulkanik Semeru yang masih labil.

“Sudah tidak mengeluarkan awan panas guguran, tetapi masih berpotensi. Makanya, Kementerian ESDM memerintahkan saya untuk memperpanjang status tanggap darurat sepekan lagi sambil melihat situasi,” ujar Bunda Indah.

Menurutnya, potensi APG susulan masih mungkin terjadi melihat interaksi material vulkanik di puncak Semeru. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi berpotensi memicu letusan sekunder, lahar dingin, dan aliran material besar yang dapat membahayakan warga maupun relawan.

Bunda Indah juga menyoroti kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif. Petugas gabungan masih melakukan berbagai pekerjaan perbaikan infrastruktur, seperti pengerukan material vulkanik hingga pembangunan jalur lahar baru.

“Pembuatan jalur lahar saat ini baru 500 meter, masih kurang 2.000 meter lagi. Kalau status tanggap darurat tidak diperpanjang, pekerjaan-pekerjaan penting ini bisa terhenti,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan batas dan status area terkait rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

“Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melihat mana kawasan yang berada di bawah Perhutani dan mana yang tidak. Jika zona tersebut aman dan dekat dengan Supiturang, kami akan ajukan sebagai lokasi huntap,” ungkap Bunda Indah.

Dirinya menegaskan bahwa hunian tetap tetap direncanakan berada di Kecamatan Pronojiwo, demi memastikan warga tidak kembali ke zona merah.

“Kalau diletakkan jauh di luar Pronojiwo, mereka pasti kembali lagi ke rumah lamanya yang berada di daerah rawan. Kita ingin memberikan lokasi yang aman tetapi tetap dekat dengan kehidupan mereka,” tutupnya.

Bupati Indah: UTH Disiapkan, Gedung Pengungsian Multifungsi Segera Diajukan ke BNPB

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan akan memberikan Uang Tunggu Hunian (UTH) bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang hingga kini masih harus tinggal di tempat pengungsian. 

Kebijakan ini dilakukan sembari menunggu kepastian lokasi lahan yang akan diajukan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menjelaskan bahwa pemberian UTH menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada warga yang tidak lagi bisa menempati rumahnya.

“Selain bantuan kebutuhan dasar, nanti ada uang tunggu hunian sampai kemudian kami menemukan secara jelas lahan yang bisa diajukan untuk pembangunan rumah hunian tetap,” ujarnya.

Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

Bupati Indah juga menyampaikan bahwa status tanggap darurat erupsi Semeru diperpanjang selama tujuh hari. Keputusan ini diambil setelah Kementerian ESDM merekomendasikan perpanjangan status karena situasi Gunung Semeru masih berpotensi menimbulkan Awan Panas Guguran (APG) maupun erupsi susulan.

“Dari Kementerian ESDM diperintahkan untuk memperpanjang tanggap darurat. Saya sudah tandatangani SK tanggap darurat untuk tujuh hari ke depan,” jelasnya.

Pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Pemkab Lumajang memprioritaskan keselamatan warga dan memastikan tidak ada aktivitas di wilayah terdampak

“Langkah yang dilakukan adalah bahwa masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tidak berada di wilayah tersebut. Kalau yang memiliki hunian tetap silakan menempati rumahnya, tetapi kalau rumahnya tidak bisa dihuni, saya sarankan tetap tinggal di pengungsian atau di rumah saudara,” tegas Bunda Indah 

Pemkab juga sedang melakukan pendataan lanjutan terkait warga yang telah memiliki hunian tetap dan yang belum.

“Kita sedang identifikasi mana yang punya hunian tetap dan mana yang tidak,” tambahnya.

Bunda indah menekankan bahwa masyarakat harus benar-benar memahami bahwa status Gunung Semeru saat ini berada di level Awas, level tertinggi dalam status gunung api.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat bahwa status Awas ini level tertinggi. Kewaspadaan masyarakat menjadi hal yang paling penting agar tidak ada korban,” ujarnya.

Meski erupsi tidak menimbulkan korban jiwa, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.

“Kita bersyukur tidak ada korban. Itu menunjukkan mitigasi kita berhasil. Tapi jangan lalai, karena dua unit early warning system kita rusak. Sudah kami laporkan ke Kepala BNPB, dan akan dibangun kembali setelah kondisi benar-benar aman,” paparnya.

Rencana Pembangunan Gedung Serbaguna untuk Pengungsian

Selain hunian tetap, Pemkab Lumajang juga akan mengajukan pembangunan gedung pengungsian kepada BNPB. Gedung tersebut akan memiliki fungsi ganda agar tidak hanya terpakai saat terjadi bencana.

“Kita akan ajukan ke BNPB untuk dibangun gedung pengungsian. Namun gedung itu nantinya tidak hanya untuk pengungsian. Kalau tidak ada kejadian terkait Semeru, gedung itu bisa menjadi pusat pelatihan atau balai latihan kerja sehingga tidak sia-sia dibangun,” terang Bupati. (Imam)

Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru Diperpanjang hingga 2 Desember

Lumajang, (Onenewsjatim)– Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember 2025. 

Perpanjangan ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 dan berlaku selama tujuh hari, mulai 26 November hingga 2 Desember 2025.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memastikan seluruh upaya penanganan darurat dapat berjalan optimal dan terkoordinasi. 

Menurutnya, meski status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampak erupsi masih dirasakan masyarakat.

“Meski status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, dampak erupsi masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Karena itu, perpanjangan ini kami tetapkan demi memberikan perlindungan maksimal bagi warga,” tegas Bunda Indah dalam keterangannya, Senin sore (24/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa perpanjangan status ini tidak hanya menjadi payung hukum bagi perangkat daerah, tetapi juga memastikan seluruh langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terpadu. 

Hal ini terutama melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan layanan bagi masyarakat terdampak.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pascabencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

BPBD Lumajang disebut akan terus memantau kondisi pengungsi, menyiapkan kebutuhan logistik, serta melakukan mitigasi risiko berkelanjutan. Pemerintah daerah juga memastikan layanan darurat tetap tersedia, mulai dari kesehatan, evakuasi, hingga pemulihan infrastruktur terdampak.

Bupati Indah Amperawati juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi arahan petugas di lapangan mengingat potensi ancaman lanjutan masih ada.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin, dan saling mendukung,” pungkasnya.