Sepanjang 2025, Disdukcapil Lumajang Terbitkan 76.664 KTP-el untuk Warga

Lumajang – Kebutuhan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lumajang terus menunjukkan tren tinggi. Sepanjang tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang mencatat telah menerbitkan sebanyak 76.664 keping Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Lumajang, Yonatan Kobba, SE, mengatakan tingginya jumlah pencetakan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pembuatan KTP bagi pemula hingga penggantian akibat perubahan data dan kehilangan dokumen.

"Total pencetakan KTP-el selama tahun 2025 mencapai 76.664 keping. Jumlah itu terdiri dari 18.200 KTP pemula, 14.303 penggantian karena rusak atau perubahan data, dan 14.161 penggantian akibat kehilangan," ujar Yonatan saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan pencetakan KTP-el masih terus berlangsung pada tahun 2026. Hingga akhir Mei, Disdukcapil Lumajang telah mencetak 27.838 keping KTP-el.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.516 keping diperuntukkan bagi wajib KTP pemula. Sementara 16.293 keping dicetak untuk penggantian akibat perubahan data maupun kerusakan, dan 5.029 keping untuk penggantian karena kehilangan.

Yonatan menjelaskan, tingginya permohonan penggantian KTP menunjukkan bahwa mobilitas dan perubahan administrasi kependudukan masyarakat cukup dinamis.

Perubahan pekerjaan, perpindahan domisili, hingga penyesuaian wilayah administratif menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pencetakan ulang dokumen identitas.

"Permohonan penggantian masih mendominasi. Banyak warga yang melakukan pembaruan data karena perubahan status pekerjaan, alamat, maupun penyesuaian wilayah administrasi," jelasnya.

Di sisi lain, tingginya volume pencetakan juga berdampak pada kebutuhan sarana pendukung pelayanan. Disdukcapil harus memastikan ketersediaan tinta khusus dan film pencetak agar proses pelayanan tidak terhambat.

Yonatan mengungkapkan, satu paket tinta hanya mampu digunakan untuk mencetak sekitar 500 keping KTP-el. Dalam satu tahun, kebutuhan anggaran untuk pengadaan tinta dan film pencetak mencapai lebih dari Rp800 juta.

"Anggaran terbesar memang untuk kebutuhan operasional pencetakan seperti tinta dan film. Nilainya lebih dari Rp800 juta per tahun," katanya.

Meski blanko KTP-el disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus menanggung biaya pengambilan blanko tersebut.

Setiap pengambilan blanko membutuhkan biaya perjalanan sekitar Rp3,5 juta dan dilakukan rata-rata dua kali setiap bulan, tergantung ketersediaan stok dari pemerintah pusat.

"Blanko tidak dibeli karena diberikan pusat. Namun biaya pengambilan dan operasional pencetakan tetap menjadi tanggung jawab daerah," imbuhnya.

Kendati menghadapi tantangan tersebut, Disdukcapil Lumajang memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Bahkan, melalui program pelayanan cepat, pencetakan KTP-el dapat diselesaikan dalam waktu satu hari selama persyaratan lengkap dan tidak terdapat gangguan pada sistem pelayanan.

"Kami berupaya mempertahankan pelayanan satu hari selesai. Jika berkas lengkap dan sistem normal, KTP bisa langsung dicetak pada hari yang sama," tegas Yonatan.

Selain pelayanan pencetakan, Disdukcapil juga terus menggenjot capaian perekaman data penduduk wajib KTP. Hingga akhir tahun 2025, tingkat perekaman di Kabupaten Lumajang telah mencapai 99,02 persen.

Dari total 866.043 penduduk wajib KTP, sebanyak 857.518 jiwa telah melakukan perekaman. Sementara 8.525 jiwa lainnya masih menjadi sasaran percepatan layanan.

Untuk menuntaskan target tersebut, Disdukcapil rutin menjalankan program jemput bola ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren guna memudahkan perekaman bagi pemula yang telah memenuhi syarat usia.

"Kami terus mendatangi sekolah dan pondok pesantren agar seluruh warga yang sudah wajib KTP dapat segera melakukan perekaman dan memiliki identitas kependudukan," pungkasnya.

Editor: Imam Fatoni