Temuan Penimbunan LPG 3 Kg di Lumajang, Pertamina Jatuhkan Sanksi Tegas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menemukan indikasi penimbunan LPG 3 kilogram di salah satu pangkalan di Dusun Kebonsari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. 

Temuan ini terungkap dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi distribusi LPG bersubsidi di wilayah tersebut.

Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

“Rapat koordinasi ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi atas isu konsumsi LPG 3 kg di Kabupaten Lumajang, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan gas,” ujar Ahad.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, ditemukan adanya praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Di pangkalan tersebut, terdapat sekitar seribu tabung kosong yang diduga digunakan untuk memasok ke pangkalan lain maupun pengecer.

“Temuan ini menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran, sehingga berdampak pada harga yang beredar di masyarakat menjadi di atas HET dan memicu kelangkaan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina langsung memberikan sanksi tegas. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai Pemutusan Hubungan Usaha (PHU), sementara agen terkait juga diberikan sanksi berupa pemotongan alokasi distribusi.

Ahad menegaskan bahwa Pertamina tidak akan mentolerir pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Seluruh agen dan pangkalan diminta mematuhi aturan distribusi agar tepat sasaran.

“Kami telah menegaskan kembali kepada seluruh mitra bahwa penyaluran LPG 3 kg harus sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan, mulai dari penghentian alokasi hingga PHU,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pertamina terus melakukan pengawasan secara berkala, baik internal maupun bersama stakeholder terkait, guna memastikan ketersediaan stok dan distribusi berjalan lancar.

Sementara itu, terkait lonjakan konsumsi pasca Idul Fitri, Pertamina mencatat adanya peningkatan permintaan akibat aktivitas masyarakat seperti lebaran ketupat dan hajatan.

Sebagai langkah mitigasi, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan sebanyak 18 ribu tabung pada pekan lalu atau sekitar 45 persen dari alokasi normal.

“Penyaluran tambahan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menstabilkan pasokan LPG di Lumajang,” pungkas Ahad.

LPG 3 Kg Langka, Kapolres Lumajang Siap Tindak Penimbun dan Pelaku Nakal

Lumajang, (Onenewsjatim) – Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menegaskan bahwa praktik penjualan LPG 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET) merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. 

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Kapolres, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan TNI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami dari Polres Lumajang selaku penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Alex 

Ia menjelaskan, penindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya terkait praktik yang dapat menimbulkan kelangkaan barang di masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga akan menerima data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk melakukan penelusuran lebih lanjut di lapangan. Tidak hanya itu, pengecekan langsung hingga ke  agen dan pangkalan LPG juga akan dilakukan secara bersama-sama.

“Kami bersama pemerintah daerah dan TNI akan turun langsung melakukan peninjauan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, baik itu penimbunan maupun permainan harga, maka akan kami tindak tegas,” ujar Alex 

Alex mengungkapkan, meskipun secara data distribusi LPG 3 kilogram di tahun 2026 telah mencapai sekitar satu juta tabung, namun masyarakat masih merasakan adanya kelangkaan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya “simpul-simpul” permasalahan dalam rantai distribusi.

“Kita menduga ada titik-titik yang perlu diurai, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Ini yang akan kami dalami lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik penimbunan dan kenaikan harga di atas HET menjadi perhatian utama karena sangat berdampak pada masyarakat kecil yang bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Yang dirasakan masyarakat saat ini adalah kesulitan mendapatkan LPG. Dugaan kami ada penimbunan yang berdampak pada kenaikan harga. Ini tentu tidak boleh terjadi,” tambahnya.

Alex juga mengingatkan seluruh pelaku usaha, baik agen maupun pangkalan, untuk mematuhi aturan yang berlaku. Ia memastikan bahwa Polres Lumajang tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran.

“Kami akan bertindak tegas, terukur, dan sesuai aturan. Tujuannya agar distribusi LPG 3 kilogram kembali normal dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(Imam)

Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Dandim 0821 Perintahkan Pengawasan Ketat hingga Desa

Lumajang, (Onenewsjatim) – Komandan Kodim (Dandim) 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., M.I.P., menegaskan pentingnya pengawasan terpadu dalam menjaga stabilitas distribusi LPG 3 Kg dan BBM di wilayah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi Stabilitas Stok LPG 3 Kg dan BBM yang digelar di Ruang Rapat Mahameru, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta jajaran TNI-Polri hingga tingkat kecamatan tersebut menjadi forum strategis dalam merespons kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dalam pemaparannya, Letkol Arh Anton Subhandi menekankan bahwa pengawasan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, khususnya terhadap harga eceran tertinggi (HET) serta alur distribusi di tingkat agen dan pangkalan.

“Kami telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Babinsa, untuk meningkatkan pengawasan di wilayah binaan. 

Sinergi dengan Bhabinkamtibmas menjadi kunci dalam memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandim juga meminta para Danramil untuk aktif mengawasi kinerja Babinsa serta memastikan adanya laporan rutin terkait kondisi di lapangan. Menurutnya, setiap temuan sekecil apapun harus segera dilaporkan secara berjenjang guna mempercepat penanganan.

“Pengendalian situasi di lapangan harus berbasis data dan laporan yang akurat. Dengan demikian, langkah penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” imbuhnya.

Rapat koordinasi tersebut juga mengungkap bahwa kelangkaan LPG 3 Kg bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan, melainkan adanya indikasi penyimpangan distribusi, seperti penimbunan oleh oknum pangkalan yang menjual di atas HET.

Menanggapi hal itu, Dandim menegaskan bahwa TNI siap mendukung upaya penegakan hukum bersama Polri dan pemerintah daerah dalam menindak tegas pelaku pelanggaran yang merugikan masyarakat.

“Kami siap bersinergi penuh dengan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 Kg, dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Dengan langkah pengawasan yang diperkuat hingga tingkat desa serta kolaborasi lintas sektor yang solid, diharapkan permasalahan kelangkaan LPG 3 Kg di Kabupaten Lumajang dapat segera teratasi dan situasi kembali kondusif.

Kegiatan yang berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga stabilitas energi demi kesejahteraan masyarakat. (Pendim0821)

Rakor Kewaspadaan Dini Lumajang, Sinergi TNI-Polri dan Pemda Jadi Kunci Stabilitas

Lumajang, (Onenewsjatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tersebut dihadiri oleh Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Dandim 0821/Lumajang, jajaran pejabat utama Pemkab, serta Forkopimcam se-Kabupaten Lumajang.

Rapat ini menjadi forum penting dalam menyatukan persepsi serta langkah antisipatif menghadapi dinamika global, nasional, hingga potensi kerawanan di tingkat daerah.

Dalam keterangannya, Komandan Kodim (Dandim) 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., M.I.P., menegaskan bahwa kewaspadaan dini merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan wilayah dari berbagai ancaman.

“Kewaspadaan dini harus dibangun melalui deteksi dini dan cegah dini dengan melibatkan seluruh elemen, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Sinergi ini menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk dinamika global yang berdampak ke daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa konsep pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga diperkuat dengan ketahanan pangan sebagai pilar strategis nasional.

“Ketahanan pangan merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. TNI bersama Polri turut berperan aktif mendukung sektor pertanian guna memastikan ketersediaan pangan tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas nasional,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran bela negara di tengah masyarakat sebagai bentuk ketahanan non-militer dalam menghadapi ancaman proxy war dan potensi gangguan lainnya.

Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Lumajang menekankan bahwa dinamika global seperti konflik internasional berpotensi memicu dampak ekonomi, termasuk kenaikan harga komoditas. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah telah mengambil langkah efisiensi, penguatan sektor ekonomi, serta peningkatan pengawasan terhadap potensi gangguan sosial seperti narkoba, premanisme, hingga konflik Pilkades.

Di sisi lain, Kapolres Lumajang menegaskan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kamtibmas, termasuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (poskamling) serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran narkotika yang dinilai sebagai ancaman serius bagi generasi muda.

Rapat koordinasi ini juga mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan di wilayah, antara lain distribusi LPG 3 kg, aktivitas pertambangan, potensi konflik menjelang Pilkades serentak 2027, serta risiko bencana alam akibat aktivitas Gunung Semeru.

Meski demikian, secara umum kondisi Kabupaten Lumajang dinilai tetap kondusif dan stabil. 

Hal ini tidak lepas dari soliditas dan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. (Pendim0821)

Polres Gresik Ringkus Komplotan Residivis Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah

Gresik, (Onenewsjatim) – Jajaran Satreskrim bergerak cepat mengungkap kasus pencurian kabel trafo milik . Lima orang tersangka yang merupakan komplotan residivis berhasil diamankan.

Kelima tersangka masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34). Tiga di antaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada 2025.

Kapolres Gresik, , mengatakan para pelaku ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi.

“Dari lima tersangka ini, tiga orang diketahui residivis kasus serupa,” ujar Ramadhan kepada wartawan, Selasa (8/4/2026).

Penangkapan dilakukan pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Kelima pelaku diamankan tanpa perlawanan.

Berawal dari Laporan Warga

Ramadhan menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari laporan pencurian kabel di wilayah Duduksampeyan, Gresik.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 04.00 WIB. Warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak.

“Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, pihak PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sekitar Rp14 juta.

Modus dan Aksi Lintas Wilayah

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi. Mereka bahkan tak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga untuk dijual kembali.

Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini tergolong aktif dan telah beraksi di berbagai daerah, yakni sembilan TKP di Gresik, 14 TKP di Ngawi, serta satu TKP di Bangkalan.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga gunting besi besar, linggis, palu besi, kunci pas ring, rompi biru, topi kupluk, karung putih, serta satu pelat nomor palsu.

Terancam 7 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 477 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu.

“Para tersangka terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun,” tegas Ramadhan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan, khususnya di sekitar fasilitas umum seperti gardu listrik.

“Jika menemukan orang yang mengaku petugas tanpa surat tugas atau melakukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke kepolisian melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres,” pungkasnya.

Lonjakan Harga Plastik Picu Kegelisahan UMKM Lumajang

Lumajang, (Onenewsjatim) – Lonjakan harga komoditas plastik dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu kegelisahan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lumajang.

Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional, khususnya bagi pelaku usaha kuliner yang bergantung pada kemasan plastik.

Kenaikan harga tersebut diduga dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku biji plastik (nafta) akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.

Dampaknya, harga berbagai produk kemasan plastik di tingkat ritel pun ikut merangkak naik.

Pantauan di salah satu toko ritel di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, menunjukkan sejumlah produk kemasan mengalami kenaikan signifikan.

Bahkan, pihak toko memasang pengumuman kepada pelanggan terkait penyesuaian harga akibat situasi global tersebut.

Salah satu staf toko, Desi Putri Aryani, mengungkapkan bahwa kenaikan harga memicu banyak keluhan dari pelanggan.

“Banyak customer yang tanya kenapa harganya tiba-tiba naik. Kenaikannya bisa Rp3.000 sampai Rp5.000, bahkan ada yang sampai Rp7.000 untuk jenis tertentu,” ujarnya.

Menurut Desi, kenaikan paling terasa terjadi pada produk kemasan seperti botol plastik, gelas, hingga wadah makanan jenis thin wall. Ia menegaskan bahwa pihak toko hanya menyesuaikan harga karena kenaikan dari distributor.

“Kalau dari toko, kami menyesuaikan. Karena dari distributor juga sudah naik. Jadi mau tidak mau kami ikut menaikkan,” katanya.

Meski harga meningkat, Desi menyebut permintaan dari pelanggan tidak mengalami penurunan signifikan.

Plastik masih menjadi kebutuhan utama karena dinilai praktis dan belum banyak alternatif pengganti.

“Customer memang ada yang berkurang, tapi tidak drastis. Karena plastik masih jadi kebutuhan utama,” tambahnya.

Dampak kenaikan harga ini paling dirasakan oleh pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Sejumlah pelaku usaha terpaksa mencari cara untuk menjaga stabilitas usaha, salah satunya dengan membebankan biaya tambahan kepada konsumen.

Pemilik Kafe 11:11 Lumajang, Alfiyah, mengaku pihaknya kini memberlakukan biaya tambahan untuk pesanan yang dibawa pulang.

“Untuk take away kami kenakan biaya tambahan Rp2.000 per item. Tapi untuk makan di tempat tidak dikenakan biaya karena menggunakan peralatan biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga kemasan plastik terjadi cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga wadah kopi yang sebelumnya sekitar Rp23.500 per 50 buah kini naik menjadi Rp33.000.

Selain itu, harga kantong plastik juga meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per bungkus. Bahkan, kenaikan tersebut turut berdampak pada bahan lain seperti es batu yang juga bergantung pada kemasan plastik.

“Sekarang es batu juga ikut naik karena faktor kemasan plastik,” jelasnya.

Meski kebijakan biaya tambahan sempat dikeluhkan pelanggan, Alfiyah menilai langkah tersebut perlu diambil demi menjaga keberlangsungan usaha.

“Kami harus tetap menjaga kondisi keuangan usaha agar tetap stabil,” imbuhnya.

Sementara itu, pelaku usaha lainnya, Rifki, memilih untuk tidak menaikkan harga jual maupun membebankan biaya tambahan kepada konsumen.

Ia mengaku masih memanfaatkan stok kemasan lama yang dibeli sebelum harga naik.

“Untuk saat ini belum ada kenaikan karena masih pakai stok lama,” kata Rifki.

Namun, ia mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga ke depan dengan menyiapkan alternatif kemasan yang lebih ekonomis.

“Kalau nanti harga terus naik, mungkin akan beralih ke wadah dengan kualitas sedikit di bawah, yang penting masih sesuai anggaran,” pungkasnya.

Bupati Lumajang Geram LPG 3 Kg Langka, Instruksikan Razia dan Penindakan Tegas

Lumajang, (Onenewsjatim) – Indah Amperawati menunjukkan sikap tegas menyikapi kelangkaan elpiji 3 kilogram yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang.

Meski telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dua kali, yakni ke SPBE serta agen, pangkalan, dan pengecer, ketersediaan LPG subsidi tersebut masih terbatas dan harganya melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Diketahui, HET LPG 3 kilogram di Lumajang sebesar Rp 18.000 per tabung. Namun di lapangan, harga jual kerap melebihi ketentuan tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah tersebut menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan razia terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg yang diduga melakukan pelanggaran distribusi.

Instruksi tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda dan Hiswana Migas di Aula Mahameru Kantor Pemkab Lumajang, Kamis (9/4/2026).

“Saya tegaskan, kelangkaan ini hari ini harus terurai. Tidak boleh lagi langka dan tidak boleh ada penjualan LPG melon di atas HET yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Bupati Lumajang juga menyerahkan sejumlah bukti berupa foto dan video kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti.

“Hari ini juga secara resmi saya, atas nama pemerintah, menyerahkan bukti-bukti foto dan video kepada Kapolres untuk dilakukan penindakan kepada pihak-pihak yang memiliki fungsi pendistribusian dan perdagangan LPG namun melanggar aturan,” ujarnya.

Selain kepada aparat kepolisian, bukti-bukti tersebut juga akan diserahkan kepada pihak Pertamina agar dapat segera dilakukan penutupan terhadap pihak yang terbukti melanggar.

“Saya juga akan serahkan kepada SDM Pertamina untuk segera ditutup hari ini,” imbuhnya.

Bunda Indah menegaskan, pemerintah daerah tidak akan berhenti sampai di situ. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran terhadap pelaku lain yang melakukan pelanggaran serupa.

“Bagi yang belum terdata, saya atau staf akan mendatangi langsung. Hentikan mulai sekarang, karena Kapolres tidak akan tinggal diam dan akan terus mencari bukti-bukti lainnya,” pungkasnya.