Ribuan Warga Lumajang Datangi DPRD, Minta Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan

Lumajang (Onenewsjatim) – Gelombang massa memadati halaman DPRD Lumajang, Senin (22/6/2026). Mereka datang bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan menyampaikan satu pesan yang sama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih baik.

Sekitar 8.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gizi memenuhi kawasan sekitar gedung dewan sejak pagi. Massa terdiri dari relawan, mitra dapur, pekerja, pemasok bahan pangan, hingga masyarakat yang selama ini terlibat dalam rantai pelaksanaan program MBG.

Spanduk dan poster dukungan terhadap program tersebut tampak dibentangkan di berbagai sudut lokasi aksi. Di tengah terik matahari, para peserta bergantian menyampaikan aspirasi yang menitikberatkan pada keberlanjutan program sekaligus perbaikan sistem pengelolaannya.

Koordinator aksi, Novi Sanjaya, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk aspirasi masyarakat, bukan gerakan yang ditujukan untuk menyerang pihak tertentu.

"Aksi ini tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun. Murni aspirasi yang muncul dari naluri kami masing-masing. Tema yang kami bawa adalah MBG tetap dilanjutkan, tata kelolanya diperbaiki, dan ekonomi rakyat kecil dilindungi," ujar Novi saat berorasi di hadapan massa.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik dan telah memberikan dampak nyata di masyarakat. Namun, sejumlah persoalan teknis di lapangan masih perlu dibenahi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan terukur.

Salah satu usulan yang disampaikan massa adalah perlunya Badan Gizi Nasional menyusun standar nasional terkait menu dan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Novi menilai selama ini belum terdapat pedoman yang seragam sehingga setiap daerah memiliki interpretasi yang berbeda dalam menerjemahkan standar menu maupun kebutuhan gizi.

"Perlu ada bank menu nasional. Saat ini yang menjadi persoalan adalah belum adanya standar yang benar-benar baku dari Badan Gizi Nasional, baik terkait gramasi, menu maupun kandungan gizinya. Akibatnya muncul banyak interpretasi di lapangan," katanya.

Selain itu, massa juga meminta adanya petunjuk teknis yang jelas terkait tata kelola keuangan program. Menurut mereka, perbedaan persepsi dalam proses audit maupun pertanggungjawaban keuangan masih kerap terjadi karena belum adanya standar yang seragam.

"Tata kelola keuangan juga harus diperjelas. Sampai sekarang belum ada juknis baku yang mengatur standar akuntansi dan pelaporan. Akibatnya ketika dilakukan audit sering muncul perbedaan persepsi," tambah Novi.

Di sisi lain, massa menilai keberadaan program MBG telah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Lumajang. Mereka menyebut sedikitnya 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di berbagai wilayah.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan koordinator aksi, setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja. Artinya lebih dari 4.000 keluarga saat ini menggantungkan penghasilannya dari program tersebut.

Belum termasuk para petani, pemasok bahan pangan, distributor buah, hingga pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG setiap hari.

"Program ini bukan hanya soal makanan bergizi bagi anak-anak. Ada ribuan keluarga yang ekonominya bergerak karena MBG. Karena itu kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelolanya tanpa mematikan dampak ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat," ujarnya.

Aliansi juga mengusulkan agar perguruan tinggi dan kalangan akademisi dilibatkan dalam pengawasan, pendampingan, pelatihan, hingga penelitian terkait pelaksanaan program.

Menurut mereka, keterlibatan akademisi akan membantu pemerintah memperoleh data objektif sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

Aspirasi ribuan peserta aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani. Di hadapan perwakilan massa, ia menyatakan DPRD akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.

"Kita respons dengan baik. Kita dengarkan dan kita ikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Lumajang," kata Oktafiyani.

Ia menilai tuntutan masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan demi memperkuat pelaksanaan program ke depan.

"MBG ini sangat bermanfaat di Kabupaten Lumajang. Ketika masyarakat meminta dilakukan evaluasi untuk memperbaiki tata kelolanya, itu bagus sekali. Evaluasi memang penting untuk penataan tata kelola yang lebih baik," ujarnya.