Dapur MBG Tutup Selama Libur Sekolah, Relawan di Lumajang Kesulitan Ekonomi

Lumajang, (Onenewsjatim)-Penghentian sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah membawa dampak langsung bagi para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Tidak hanya kehilangan aktivitas harian, mereka juga harus menghadapi terhentinya sumber penghasilan yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 menghentikan sementara penyaluran program MBG mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian operasional selama masa libur sekolah.

Bagi sebagian relawan, keputusan itu berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga mereka.

Rita, salah seorang relawan SPPG di Lumajang, mengaku mulai merasakan kesulitan sejak dapur tidak lagi beroperasi. Selama ini, pendapatan yang diterimanya setiap dua minggu sekali menjadi salah satu sumber pemasukan rutin.

"Biasanya ada pemasukan tiap dua minggu sekali. Sekarang tidak ada karena memang tidak digaji saat tidak bekerja. Untung saya belum menikah, jadi kebutuhannya tidak terlalu banyak," kata Rita, Rabu (24/6/2026).

Meski baru beberapa hari tidak bekerja, Rita mengaku mulai khawatir dengan kondisi keuangan ke depan. Apalagi harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai terus mengalami kenaikan.

Menurutnya, kondisi yang dialami rekan-rekannya bahkan lebih berat. Beberapa relawan yang menjadi tulang punggung keluarga terpaksa mencari pekerjaan lain demi tetap mendapatkan penghasilan.

"Ada relawan yang sampai mencari kerja sebagai asisten rumah tangga untuk menghidupi anak-anaknya karena dia seorang janda. Ada juga yang mencari pekerjaan sampingan dan berjualan," ujarnya.

Sebagian besar relawan lainnya, lanjut Rita, kembali menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga selama dapur MBG tidak beroperasi. Namun hilangnya pemasukan tambahan tetap dirasakan karena sebelumnya pendapatan dari program tersebut dapat membantu kebutuhan keluarga.

Kendati demikian, Rita mengaku tidak memiliki pilihan selain menunggu operasional dapur kembali dibuka sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

"Ya tetap saya menunggu dapur buka lagi," katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengelola atau kepala SPPG, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam proses memasak hingga distribusi makanan.

"Kami juga bekerja, memasak, menyiapkan makanan, distribusi. Kami mengeluarkan tenaga. Harapannya kesejahteraan relawan juga diperhatikan," tuturnya.

Keluhan serupa disampaikan Budi (bukan nama sebenarnya), relawan SPPG lainnya di Lumajang. Ia mengaku penghentian sementara operasional dapur membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kewajiban membayar cicilan.

"Kalau rumah tangga pasti ada kebutuhan sehari-hari dan bayar utang. Ya bingung juga kalau dapur tutup," kata Budi.

Menurutnya, penghasilan dari program MBG selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Karena itu, berhentinya aktivitas dapur membuat sejumlah relawan harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain selama masa libur berlangsung.

Sementara itu, Mitra SPPG Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Chiko, menyatakan pihaknya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh BGN. Menurutnya, penghentian sementara operasional dapur tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan SPPG.

"Saya sebagai mitra yang baik manut BGN saja. Aktivitas dapur istirahat sementara sambil tetap dijaga agar aman," ujar Chiko melalui pesan singkat.

Meski demikian, ia mengakui para relawan untuk sementara waktu tidak menerima upah karena tidak ada kegiatan produksi maupun distribusi makanan.

"Upah dari BGN memang tidak ada selama libur. Kasihan juga," katanya.

Chiko menjelaskan, dari sekitar 50 relawan yang selama ini bertugas di SPPG Rogotrunan, sebagian besar diliburkan. Hanya sejumlah personel inti yang tetap menjalankan tugas piket.

"Yang tetap aktif hanya kepala dapur, akuntan, ahli gizi, dan petugas keamanan. Relawan lainnya libur," ujarnya.

Saat tim media mencoba menyambangi Dapur Pisang Agung di Jalan Kolonel Suwandi, pihak pengelola menolak memberikan keterangan dengan dalih prosedur administrasi.

"Ada surat tugasnya? Kalau ID Card media saja kami tidak berani. Mohon maaf," cetus salah satu petugas berseragam SPPG di lokasi.